dahulu bertempat kediaman di Dusun LeduLedu,Alamat,Kabupaten Luwu Timur, sekarang tidak diketahuialamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia,Selanjutnya disebutsebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;Telah memeriksa bukti Surat dan saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon;DUDUK PERKARABahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan perkara Nomor486

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman bersamadi Desa Wawondula, selanjutnya pindah dan tinggal dirumah orangtua TermohonHal 1 dari 10 hal Putusan Nomor486/PdtG/2017/PA.Msbdi Sulawesi Tengah selama kurang lebih satu tahun kemudian membeli rumahsendiri berdekatan dengan rumah orangtua Termohon;3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama : Anak4.

Surat:Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B76/19/11/2000, tanggal 26Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor486/PdtG/2017/PA.MsbApril 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanMasamba, Kabupaten Luwu Utara, Bermeterai cukup, dan setelahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P).B.

Putusan Nomor486/PdtG/2017/PA.Msbmengajukan permohonan cerai ini;Menimbang, bahwa bukti P telah d'icocokan dengan aslinya oleh MajelisHakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimanaketentuan Pasal 2 ayat 3 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuatdan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, maka menurutMajelis bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal suatu alat bukti;Menimbang, bahwa

Putusan Nomor486/PdtG/2017/PA.Msb

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejaktanggal 19 Agustus 2016 s/d tanggal 17 Oktober 2016;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiridipersidangan;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan PadangNomor 486/Pen.Pid/2016/PN Pdg.tanggal20 Juli2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;Halaman 17 dari 13 Putusan Nomor486/Pid. B/2016/PNPdg.

sekira jam 05.00wib atau setidaktidaknya pada suatu haridalam bulan Maret 2016, bertempat dipasar inpres blok B, Kecamatan PadangBarat Kota Padang, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenangmemeriksa dan mengadili, Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnyaatau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang di lakukan oleh dua orangatau lebih untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dan untuk sampaiHalaman 2 dari 13 Putusan Nomor486

Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;oa R wDDilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapaibarang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atauHalaman 7 dari 13 Putusan Nomor486/Pid.

Raja Grapindo Jakarta, Halaman 86 yangmenyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atauterlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapatbersumber pada undangundang (melawan hukum formil/formelleHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor486/Pid.

Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Padang, dihadiri oleh Ade Vita, S.H., M.H. selaku PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua sidangdio ditoSutedjo,S.H., M.H Anggiat, S.H., M.Hum.dioYose Ana Roslinda, S.H., M.HPanitera Pengganti,dtoHalaman 13 dari 13 Putusan Nomor486/Pid.B/2016/PNPag.

Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara;Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapatditerima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Nomor486/Pdt.Plw/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 5 Februari 2013, yang amarnyasebagai berikut:Dalam Konvensi:1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;2.

tidak dapat diterima;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Pelawan dahulu Tergugat asal untuk membayar semuabiaya perkara sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh saturidbu rupiah);Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan TinggiJakarta dengan Putusan Nomor 379/PDT/2013/PT.DKI tanggal 4 Desember2013, yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaPelawan/Tergugat Asal/Tergugat Intervensi; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor486

;Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor2059 K/Pdi/2015 tanggal 21 Desember 2015 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 5 Oktober 2016 kemudian terhadapnyaoleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2016 diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 April 2017 sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor486

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor486/PDT/.PLW/PN.Jkt.Ut tanggal 5 Februari 2013;4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor486/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Mei 2012;5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara ini;Dalam Rekonvensi:1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)yang telah diletakkan;3.

mengurus rumah tangga,warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten SerdangBedagai, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca semua Surat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan Pemohonsecara lisan di persidangantentang pencabutan perkara yang diajukannya;DUDUK PERKARABahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengansurat permohonannya bertanggal 02 Juli 2019, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor486

rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, danMajelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohonuntuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon danTermohon dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dariHakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.yang bertindak sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator upayamediasi tanggal 30 Juli 2019 dinyatakan berhasil damai sebagian denganadanya Surat Kesepakatan Damai Sebagian perkara Nomor486

rumah tangganya, akan tetapitidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadaPemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumahtangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi dibantusalah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu NahdiyatulUmmah, S.Ag., M.H. yang bertindak sebagai mediator dan berdasarkan laporanmediator upaya mediasi tanggal 30 Juli 2019 dinyatakan berhasil damaisebagian dengan adanya Surat Kesepakatan Damai Sebagian perkara Nomor486

Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2019/PA.SrhMenimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonanPemohon secara lisan pada persidangan tanggal 26 Agustus 2019 yang telahdicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor486/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 02 Juli 2019 dengan alasan antaraPemohon dengan Termohon telah berdamai;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabutpermohonannya karena telah berdamai dengan Termohon dan sebelumjawaban dari Termohon, maka tidak ada alasan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor486/Pdt.G/2019/PA.Srh dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Para Pemohon hadirmenghadap sendiri di dalam persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan beberapa penjelasan terkaitdengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dan ataspenjelasan tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yangtelah terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Agama Muara Enim Nomor486/Pdt.P/2020/PA.ME.

Acara Sidang pemeriksaan perkaraini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalampenetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telan memberikan beberapapenjelasan terkait dengan permohonan itsbat nikah yang diajukannya danselanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dengan Nomor486

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor486/Pdt.P/2020/PA.ME. dari Para Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Enim untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Bahwa, para Pemohontelahmenikah pada tanggal01 Desember 1986, dihadapanPegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPalang,KabupatenTuban, sesuaiKutipanAkta Nikah, Nomor486/2/XII/86tanggalO1Desember 1986;2. Bahwa, ketikamenikah, status Pemohon Jejaka,sedangkanPemohon I Janda Ceral. Antarakeduanyatidakadahubungandarahatausesusuan,tidakadalaranganuntukmenikah, dan telahmemenuhisyarat,baikmenuruthukum Islam maupunperaturanperundangundangan yangberlaku;3.

HALIMATUS SADIYAH umur 18 tahun;Bahwa, dalamAkta Nikah Pemohon dan Pemohon II yang dikeluarkan olehPegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPalang,KabupatenTuban, Nomor486/2/XII/86tanggalO1 Desember 1986,tertulisPemohon SUWADJI BIN SODIK Tanggal lahir (umur) 21 th,tempat lahir Pangean dan Pemohon Il Tanggal lahir (umur) 22 th,tempat lahir CendorotetapidalamDokumenPara Pemohon yang lain yaituKartuTandaPenduduk (KTP), dan KartuSusunanKeluarga (KSK),tertullisNamaPemohon ISUWAJI BIN SADIK Tempat

Menetapkan Pemohon SUWADJI BIN SODIK Tanggal lahir (umur) 21th, tempat lahir Pangean dan Pemohon Il Tanggal lahir (umur) 22 th,tempat lahir Cendoro, sebagaimanatercantumdalamKutipanAkta Nikah,Nomor486/2/XII/86tanggalO1 Desember 1986, yang di keluarkan olehPenetapan, Nomor665/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Hal 3dari10 Hal.Kantor Urusan Agama KecamatanPalang, KabupatenTuban,diubahmenjadiNamaPemohon ISUWAJI BIN SADIK Tempat TanggalLahir Tuban, 04 Juli 1965 dan Pemohon IITempat Tanggal Lahir Tuban,02 Juni 1967;

statuspribadimaupun status hukumseseorangharuslahtetap, benar dansemestinyatidakditemukanperbedaanantarasatudenganlainnya;Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbanganpertimbangantersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapatbahwapermohonanPemohon danPemohon II telahberalasanmenuruthukum, sehinggaharuslahdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karenapermohonanperubahan biodatadimaksudadalahperubahan biodata Pemohon dan Pemohon Il yangberkaitandengan biodata pernikahansebagaimanaterteradalamKutipanAktaNikah Nomor486

Menetapkan Pemohon SUWADJI BIN SODIK Tanggal lahir (umur) 21th, tempat lahir Pangean dan Pemohon Il Tanggal lahir (umur) 22 th,tempat lahir Cendoro, sebagaimanatercantumdalamKutipanAkta Nikah,Nomor486/2/XII/86tanggal01 Desember 1986, yang di keluarkan olehKantor Urusan Agama KecamatanPalang, KabupatenTuban,diubahmenjadiNamaPemohon ISUWAJI BIN SADIK Tempat TanggalLahir Tuban, 04 Juli 1965 dan Pemohon IITempat Tanggal Lahir Tuban,02 Juni 1967;3.

Daliltersebut terlalu mengadangada dan alasan tersebut haruslah ditolak;Bahwa Pelawan menolak dalil Terlawan dalam posita gugatan Nomor486/Pdt/G/2011/PN Jkt.Ut angka 1.5, angka 1.6, angka 1.7 dan angka1.8 yang menyatakan Pelawan pernah membujuk rayu Terlawan II untukberselingkuh dan berhubungan badan dengan Pelawan.

Dalil tersebutsangatlah mengadangada dan sangat merugikan nama baik Pelawansepatutnya Majelis Hakim sependapat dengan Pelawan untuk menolakdalil tersebut;Bahwa Pelawan menolak dalil Terlawan dalam posita gugatan Nomor486/Pdt/G/2011/PN Jkt.Ut angka, 1.9 yang menyatakan Pelawan tidakmencerminkan seorang dokter dan tidak menunjukkan adanya kelakuanyang pantas serta melanggar normanorma hukum yang hidup dalammasyarakat.

Dalil tersebut sangatlan bertolak belakang dengankenyataan hidup Pelawan yang selalu menjunjung tinggi etika dan kodeetik kedokteran sebagaimana undang undang kedokteran;Bahwa dalil Terlawan dalam posita gugatan Nomor 486/Pdt/G/2011/PNJkt.Ut angka 1.10 dan angka 1.11 hanyalah sebuah cerita dan karangandongeng yang tidak mempunyai landasan hukum sepantasnya alasantersebut dikesampingkan;Bahwa Pelawan menolak dalil Terlawan dalam posita gugatan Nomor486/Pdt/G/2011/PN Jkt.Ut angka 1.12. angka 1.13,

Nomor 2059 K/Pdt/201510.11.12.13.14.Bahwa dalil Terlawan dalam posita gugatan Nomor 486/Pdt/G/2011/PNJkt.Ut angka 2.1, angka 2.2, angka 2.3, angka 2.4, angka 2.5, angka 2.6,angka 2.7 dan angka 2.8, angka 2.9, angka 2.10 adalah sebuah teorihukum tentang perbuatan melawan hukum yang tidak mempunyaikolerasi hukum dengan Pelawan;Bahwa Pelawan menolak dalil Terlawan dalam posita gugatan Nomor486/Pdt/G/2011/PN Jkt.Ut angka 2.11, angka 2.12, angka 2.13, angka2.14, angka 2.15 yang menyatakan Pelawan telah

haruslah ditolak karena tidak mempunyai kolerasidengan Pelawan;Bahwa Pelawan menolak secara keseluruhan dalil Terlawan dalamposita gugatan intervensinya karena gugatan intervensi tersebut jugatidak mempunyai hubungan hukum dan kolerasi hukum denganpelawan, maka pantaslah kiranya Majelis Hakim dapat menolak daliTerlawan secara keseluruhan;Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap Putusan Nomor486/Pdt/G/2011/PN Jkt.Ut Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sangattidak bijaksana karena:a.

persidangan olehMajelis hakim telah diberi nasehat secukupnya agar berdamaiternyata Pemohon dan Termohon menyatakan telah berdamai danakan mencabut perkaranya;Menimbang bahwa karena pencabutan perkara aquo tidakbertetangan dengan hukum dan tidak melawan hak sertaberalasan, maka pencabutan perkara tersebut dapat diterimadan perkara ini harus dinyatakan selesai dengan dicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasukdalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1)Hal 1 dari 2 halaman Perkara Nomor486

Jumlah Rp.126.000,Hal 3 dari 2 halaman Perkara Nomor486/Pdt.G/2008/PA.Plg

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabatyang ditunjuk untuk itu, untuk mencoret perkara permohonan Nomor486/Pdt.P/2016/PN Jkt.Utr tersebut, dalam register yang sedangberjalan;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp.221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016oleh JOSEPH V.

RAHANTOKNAM, S.H selaku Hakim yang ditunjukberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor486/Pdt.P/2016/PN Jkt Utr untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Hakim tersebut dibantu ASIH NOVIASARI, S.H., M.HPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri olehPemohon.PANITERA PENGGANTI HAKIM,ASIH NOVIASARI, S.H., M.H JOSEPH V. RAHANTOKNAM, S.HHalaman 2 dari 3 hlm.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp256.000,00 (dua ratuslima puluh enam ribu rupia);Hal. 1 dari 2 Penetapan Nomor486/Padt.P/2019/PN.Tng.Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 29 Mei 2019 oleh GunawanTri Budiono, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, penetapan manadiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itujuga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Titi Yuliati, S.H.

Penetapan Nomor486/Padt.P/2019/PN.Tng.

antara:Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, PendidikanSLTA, tempat kediaman diBanjarbaru, sebagai Pemohon;melawanTermohon, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati SPG diBanjarbaru, Pendidikan SLTA, tempat kediaman diwenn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn , Kota Banjarbaru, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;Bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon Nomor486

Menyatakan batal daftar perkara Nomor486/Pdt.P/2018/PA.Bjb, dari pendaftaran dalam register perkara;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaBanjarbaru untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;3.

17 Agustus 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 18 Agustus2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 12 Oktober 2018sampai dengan 10 November 2018;Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejaktanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019 ;Pengadilan Tinggi Tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan,serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor486

Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umumtersebut, Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan putusan Nomor486/Pid.B/2018/PN.Srg.,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.

meringankan Terdakwa, oleh karena ituMajelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Negeri Serang sepanjang mengenai pembuktian danpenerapan hukum serta penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sudah tepatdan benar dan karenanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan danselanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor486

Oktober 2018 tersebut, sebagaipertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebutdiatas, maka putusan pengadilan Negeri Serang Nomor486/Pid.B/2018/PN.Srg., tanggal 11 Oktober 2018 tersebut dapat dipertahankandan harus dikuatkan;Hal 10 dari 12 Hal.

karena para Terdakwa telah terbuktibersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam keduatingkat peradilandibebankan kepada para Terdakwa ;Memperhatikan, Pasal pasal 303 bis ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta pasalpasal lain dari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara in ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor486

Penggugat;MelawanTergugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dosen, Pendidikanterakhir S1, Bertempat kediaman di Jalan Kalino Pusat PertokoanPusper, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 3 Agustus 2020yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor486

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor486/Pdt.G/2020/PA.Sidrap dari Penggugat;2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlahRp546.000, (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)Demikian putusan ini dijatunkan berdasarkan musyawarah MajelisHakim pada hari Senin tanggal 14 September 2020 M, bertepatan tanggal26 Muharram 1442 H, oleh Dra.

Biaya perkara menurut hukum.SUBSIDER ;Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputusmenurut hukum dengan seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat datangmenghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dantidak mengutus orang lain sebagai wakil/Kuasanya meskipun Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut berdasarkan' relaasnya Nomor486/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 15 Juli 2019 namun ternyata Tergugat sudahtidak

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor486/Pdt.G/2019/PA.Sub dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).Demikian Penetapan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1440 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.

No.486/Pdt.P/2020/PA.NphDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal31 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaNgamprah pada hari itu. juga dengan register perkara Nomor486/Padt.P/2020/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyisebagai berikut:1. Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinanmenurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cilili Kabupaten BandungBarat, pada tanggal 05 Februari 2015;2.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor486/Pdt.P/2020/PA.Nph dari Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

pekerjaan jualan, Pendidikan Strata I,tempat kediaman di Jorong Batang Harau, Nagari BatipuahBaruah, Kecamatan Batipuah, Kabupaten Tanah Datar sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 September2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor486

Pykperkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor486/Pdt.G/2018/PA.Pyk dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Put.No. 486/Pdt.G/2016/PA WtpDUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Mei2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor486/Pdt.G/2016/PA. Witp tanggal 4 Mei 2016, dengan dalildalil sebagai berikut :1.

YahyaHakim Pengadilan Agama Watampone ' sesuai Penetapan Nomor486/Pdt.G/2016/PA.

Taman Sari Jakarta Barat, selanjutnyadisebut Terbanding semula Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Membaca berka perkara dan suratsurat yang bersangkutan berikut turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Januari 2018, Nomor486/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt dalam perkara para pihak tersebut diatas;Tentang Duduk PerkaranyaMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 2 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Barat dibawah

onvankelijk verklaard);Hal 9 Putusan No.180/P DT/2019/PT.DKI Menghukum Penggugat untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka:SUBSIDIAIR:Dalam peradilan yang baik, mohon putusan dan keadilan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan segala apayang telah diuraikan dalam duduk perkara yang tercantum dalam turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Januari 2018, Nomor486

padatanggal 14 Pebruari 2018;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugatdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yangditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memoribanding tertanggal 8 Maret 2018 sebagai alasan yang menjadi keberatan terhadapputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Januari 2018 Nomor486

keberatankeberatan yang sudah di pertimbangan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini,seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yangberperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa danmencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Januari 2018, Nomor486

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetapberada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat pengadilan;Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1)Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR danperaturan perundangundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor486

pekerjaan jual sembako, tempat kediaman di Jalan Kahoi 2, RT35, Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Sungai Kunjang, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebutTergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watamponepada hari Rabu tanggal 10 April 2019 dengan register perkara Nomor486

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor486/Pat.G/2019/PA Wtp dari Penggugat,;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatandengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hyjriyah, oleh kami Dra. Hj.

selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan KuliBangunan, tempat kediaman diKabupaten Kolaka,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolakapada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor486

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor486/Pdt.G/2019/PA.Klk dari Penggugat;Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.486/Pdt.G/2019/PA.Klk2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.