Palembang dalampertimbangannya mengenai amar putusannya berpendapat bahwapertimbangan maupun amar putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung sudahtepat dan benar sehingga diambil alin oleh Majelis Hakim tingkat Bandingdengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Palembang telah salahmelakukan atau tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidaksebagaimana mestinya dalam hal penerapan pidana bersyarat bagiTerdakwa, bahwa Majelis Hakim dalam tingkat banding telah keliru dalammempertimbangkan penelahan

Pekalongan Nomor: 800/1.234 Tahun 2012 tanggal30 Agustus 2012;1 (satu) bundel copy dokumen Garansi Pabrikan;1 (satu) bundel copy dokumen Certificate of Origin;1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);1 (satu) bundel copy dokumen Dokumen Rapat PersiapanPengadaan;1 (satu) bundel copy dokumen Usulan Hibah Barang MilikNegara;1 (satu) buah Flash Disk merek Toshiba 8 GB warna putih berisidata; Penawaran Peserta Lelang dan Bukti Survei kepadaPemenang Lelang;1 (satu) bundel dokumen bahan penelahan

Tahun 2012 tanggal 30Agustus 2012;8. 1 (satu) bundel copy dokumen Garansi Pabrikan;9. 1 (satu) bundel copy dokumen Certificate of Origin;10. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);11.1 (satu) bundel copy dokumen Dokumen Rapat PersiapanPengadaan;12. 1 (satu) bundel copy dokumen Usulan Hibah Barang Milik Negara13. 1 (satu) buah Flash Disk merek Toshiba 8 GB warna putih berisi data: Penawaran Peserta Lelang dan Bukti Survei kepada PemenangLelang;14.1 (satu) bundel dokumen bahan penelahan

Tahun 2012 tanggal 30Agustus 2012;8. 1 (satu) bundel copy dokumen Garansi Pabrikan;9. 1 (satu) bundel copy dokumen Certificate of Origin;10. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);11. 1 (Satu) bundel copy dokumen Dokumen Rapat Persiapan Pengadaan;12. 1 (satu) bundel copy dokumen Usulan Hibah Barang Milik Negara13. 1 (satu) buah Flash Disk merek Toshiba 8 GB warna putih berisi data :Penawaran Peserta Lelang dan Bukti Survei kepada PemenangLelang;14.1 (satu) bundel dokumen bahan penelahan

para pihak ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelan memperhatikan denganseksama terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 692/ Pid.Sus/2018/ PN Bls dan tidak terdapat halhal baru dan tentang hal tersebut semuatelah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkatpertama dalam menjatuhkan putusan, berdasarkan fakta fakta hukum yangterungkap di persidangan baik keterangan Saksi saksi keterangan Terdakwadan barang bukti yang diajukan diperisidangan ;Menimbang, bahwa dari penelahan

Bahwa tidak dilakukan penelahan analitis pengujian harga satuanmaupun pengujian margin sebagai indicator nilai tambah (Cfm. III.3.2.cSE01);c. Bahwa tidak dilakukan konfirmasi dengan pihak pembeli, padahalPemohon Banding telah menyerahkan Perjanjian Jual Beli denganKonsumen (Cfm. Ill.3.2.g. SE01);d. Bahwa tidak dilakukan penelitian Faktur Penjualan atau debet notaberdasarkan nomor urutnya untuk melihat ada tidaknya penjualan yangtidak dilaporkan/dibuat Faktur Pajak (Cfm. III.3.2. huruf h.

30 Agustus 2012;8. 1 (satu) bundel copy dokumen Garansi Pabrikan;9. 1 (satu) bundel copy dokumen Certificate of Origin;10. 1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);11. 1 (satu) bundel copy dokumen Dokumen Rapat Persiapan Pengadaan;12. 1 (satu) bundel copy dokumen Usulan Hibah Barang Milik Negara13. 1 (satu) buah Flash Disk merek Toshiba 8 GB warna putih berisi data : Penawaran Peserta Lelang dan Bukti Survei kepada Pemenang Lelang;14. 1 (satu) bundel dokumen bahan penelahan

Pid.SusTPK/2016/PT SMG10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Agustus 20121 (satu) bundel copy dokumen Garansi Pabrikan1 (satu) bundel copy dokumen Certificate of Origin1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)1 (satu) bundel copy dokumen Dokumen Rapat PersiapanPengadaan1 (satu) bundel copy dokumen Usulan Hibah Barang Milik Negara1 (satu) buah Flash Disk merek Toshiba 8 GB warna putih berisidata ; Penawaran Peserta Lelang dan Bukti Survei kepadaPemenang Lelang1 (satu) bundel dokumen bahan penelahan

Pekalongan Nomor: 800/1.234 Tahun 2012 tanggal 30Agustus 2012;1 (satu) bundel copy dokumen Garansi Pabrikan;1 (satu) bundel copy dokumen Certificate of Origin;1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);1 (satu) bundel copy dokumen Dokumen Rapat PersiapanPengadaan;1 (satu) bundel copy dokumen Usulan Hibah Barang Milik Negara1 (satu) buah Flash Disk merek Toshiba 8 GB warna putih berisidata : Penawaran Peserta Lelang dan Bukti Survei kepadaPemenang Lelang;1 (satu) bundel dokumen bahan penelahan

pokoknya ialah :1.Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta tidak atau salah menerapkan ketentuan Pasal 48 ayat(1) dan (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 ;Bahwa Pemohon Kasasi diberi Kewenangan untuk menyelesaikan sengketaadministratif berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 ;Bahwa berdasarkan Pasal 1208 Keputusan Menteri Keuangan Nomor :302/KMK.01/2004, ditentukan bagian bantuan hukum menyelenggarakanfungsi penelahan

undangan perihal permohonan tentangharga tanah yang akan digunakan untuk pengadaan tanah untukpembangunan Jalan Alternatif Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) , berkenaandengan hal ini Tergugat , Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat Vmenyampaikan jawabannya, bahwa saat rangkaian perencanaanpengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Alternatif Lingkar KotaSlawi (Jalingkos) tahun 2006 , saat dilakukan pengukuran oleh BPNKabupaten Tegal (Turut Tergugat) tanah yang diklaim milik parapenggugat dan sebagaimana hasil penelahan

Bahwa tidak dilakukan penelahan analitis pengujian harga satuanmaupun pengujian margin sebagai indicator nilai tambah (Cfm. III.3.2.cSE01);c. Bahwa tidak dilakukan konfirmasi dengan pihak pembeli, padahalPemohon Banding telah menyerahkan Perjanjian Jual Beli denganKonsumen (Cfm. Ill.3.2.g. SE01);d. Bahwa tidak dilakukan penelitian Faktur Penjualan atau debet notaberdasarkan nomor urutnya untuk melihat ada tidaknya penjualanyang tidak dilaporkan/dibuat Faktur Pajak (Cfm. III.3.2. huruf h.

perkara Nomor 320/PDT/2015/PT.MDN turunan resmi putusanPengadilan Negeri Binjai Nomor 25/Pdt.Plw/2014/PN.BJ tanggal 20 Januari 2015dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding dari Pembandingsemula Pelawan serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Terlawan ,maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pembandingsemula Pelawan, meskipun tidak menjadi bagian keberatan Pembanding semulaPelawan, namun dari hasil penelahan

TIMBUL SARAGIH, yang memberi keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa benar saksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas KehutananPropinsi Sumatera Utara ;Bahwa Jabatan saksi di Dinas Kehutanan Sumatera Utara adalahsebagai Kepala Seksi Peredaran Hasil Hutan pada bidangPengusahaan Hutan dan pengelola Dukumen SKKB dan SKAUyang meneliti penelahan pertanggung dokumen di PropinsiSumatera Utara serta melaksanakan pengumpulan pengolahan danpenjanjian bahan/data untuk penyusun

sebagal berikut : Ahli adalah komisioner bidang trafficking pada Komisi PerlindunganAnak Indonesia (KPAI) yang memenuhi surat dari Direktur /KamTrasnas Bareskrim Polri No.Pol : B/140/In/2010/DITI tanggal 1Maret 2010 tentang permintaan keterangan sebagai ahli ; Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Yusuf Basyarahil ataupun DasiahBinti Sanadi ; Bahwa tugas ahli selaku komisioner bidang trafficking pada KomisiPerlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah melakukan soslallsasl,pemantauan, evaluasi, pengawasan dan penelahan

Adhi Catur Nurhidayat, Penelahan Keberatan Subdit PeninjauanKembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak,berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU357/PJ/2011 tanggal 04April 2011;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT. NU SKIN DISTRIBUTION INDONESIA, tempat kedudukan CenterPark Gedung BRI Il Suite CP 903 & CP 906, JI.

12. 1 (satu) bundel Berkas kelengkapan data dukung penelahan pembangunan pasar APBN T.A 2016 Kementerian Perdagangan RI.

13. 1 (satu) bundel Dokumen pasca kualifikasi CV. Kahayan Cipta Bersama.

14. 7 (tujuh) lembar undangan penelahan reviu tugas pembantuan Kementerian Perdagangan T.A 2015 No. : 174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016.

Kahayan CiptaBersama (copy).14. 7 (tujuh) lembar undangan penelahan reviu tugas pembantuanKementerian Perdagangan T.A 2015 No. : 174/PDN/SD/1/2016tanggal 19 Januari 2016 (asli).15. 6 (enam) lembar undangan Kementerian Perdagangannomor : 181/PDN/SD/1/2016 tanggal 25 Januari 2016 (copy).16. 1 (satu) buku Keputusan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia nomor: 512/MDAG/KEP/3/2016 tentang PenetapanPejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan DanPengembangan Sarana Perdagangan yang Didanai Melalui danaTugas

Kalimantan Tengah.12. 1 (satu) bundel Berkas kelengkapan data dukungpenelahan pembangunan pasar APBN T.A 2016 KementerianPerdagangan RI.13. 1 (satu) bundel Dokumen pasca kualifikasi CV.Kahayan Cipta Bersama.14. 7 (tujuh) lembar undangan penelahan reviu tugaspembantuan Kementerian Perdagangan T.A 2015 No.174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016.15. 6 (enam) lembar undangan Kementerian Perdagangannomor : 181/PDN/SD/1/2016 tanggal 25 Januari 2016.16. 1 (satu) buku Keputusan Menteri PerdaganganRepublik

KahayanCipta Bersama.7 (tujuh) lembar undangan penelahan reviu tugaspembantuan Kementerian Perdagangan T.A 2015 No.174/PDN/SD/1/2016 tanggal 19 Januari 2016.6 (enam) lembar undangan Kementerian Perdagangan nomor: 181/PDN/SD/1/2016 tanggal 25 Januari 2016.1 (satu) buku Keputusan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia nomor: 512/MDAG/KEP/3/2016 tentangPenetapan Pejabat Pengelola Keuangan KegiatanPembangunan Dan Pengembangan Sarana Perdaganganyang Didanai Melalui dana Tugas Pembantuan AnggaranPendapatan

PER untukpembuatan jalan angkutan Batu Bara adalah 3,71 hektar dengan rincian lebar lebih kurang12 Meter dan panjang 3.100 meter; Bahwa tugas ahli selaku Kepala Seksi di Bidang Penata Kawasan Hutan di DinasKehutanan Propinsi jambi adalah melakukan penelahan terhadap usulanusulan terhadaprencana pembangunan kehutanan antara lain, HTI, HPH, HTR dan hutan Desa, dan diluarsektor kehutanan;Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

Imingsebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1573 dan Sertifikat Hak Milik No.1424 adalah TIDAK DIDASARKAN PENELAHAN YANG TEPAT atasHalaman 45 dari 69 halaman putusan Nomor 552/PDT/2021/PT BDGBUKTI kronologi dan materi yang diajukan oleh Para Pembandingsebagai Ahli Waris dan pemilik Harta Warisan.4.14.2Bahwa terbukti Para Pembanding adalah Ahli Waris yang sah dariPASANGAN SUAMI ISTRI yakni K ENDANG ASCHARI ABDULSUKUR al KIAY ASCHARI ABDUL SUKUR dan RD. HJ. KomariahAschari.

Imingsebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1573 dan Sertifikat Hak Milik No.1424 adalah TIDAK DIDASARKAN PENELAHAN YANG TEPAT atasBUKTI kronologi dan materi yang diajukan oleh Para Pembandingsebagai Ahli Waris dan pemilik Harta Warisan.4.1 Bahwa terbukti Para Pembanding adalah Ahli Waris yang sah dariPASANGAN SUAMI ISTRI yakni K ENDANG ASCHARI ABDULSUKUR al KIAYI ASHCARI ABDUL SUKUR dan RD. HJ. KomarianAschari. K.

Nomor 2440K/Pid.Sus/2010188.31/006/BAKD, tanggal 4 Januari 2006 point 5butir b yang menyatakan Bahwa biaya penunjangkegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaranuang lelah/upah/insentif/honorarium/uangkehormatan/uang saku atau sejenisnya dalammengikuti kegiatan rapat rapat, kunjungan kerja,penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajiandan penelahan peraturan daerah, peningkatansumber daya manusia dan profesionalisme,koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahandan kemasyarakatan.

Bertentangan dengan Surat Edaran Menteri DalamNegeri Nomor 188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006point 5 butir b yang menyatakan Bahwa biayapenunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanaipembayaran uang lelah/upah/insentif/honorarium/uangkehormatan/uang saku atau sejenisnya dalammengikuti kegiatan rapat rapat, kunjungan kerja,penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajiandan penelahan peraturan daerah, peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme, koordinasi dankonsultasi kegiatan pemerintahan

Terkaitdengan pengujian terhadap kepatuhan peraturan perundangundangan, prosedur pemeriksaan yang dilakukan adalahdengan menguji dokumen dan melakukan penelahan terhadapaturan yang berlaku terkait dengan keabsahan setiapbelanja/pengeluaran yang dilakukan berdasarkan sampel yangterpilih ;Bahwa benar hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadapLKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran2013 yang diantaranya menghasilkan temuan adanya indikasikerugian Negara sebesar Rp125.116.270,00 awalnya

Nomor 95 K/PID.SUS/2017> Pembayaran dilakukan secara tunai kepada masingmasingyang berhak setelah bukti pertanggungjawaban lengkapdan penerimaan pembayaran dibuktikan dengan daftarpembayaran ;Bahwa benar berdasarkan penelahan dokumen yang diterimaoleh tim pemeriksa dapat dijelaskan secara kronologis prosesPAW an. Sdr. Witman, S.Sos. adalah sebagai berikut :Pada tanggal 20 November 2012 PKS melakukanpencabutan keanggotaan terhadap Sdr.

eee Panitera Pengganti;Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim,Para Terdakwa dan kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa kedalam ruangan persidangan yang didampingi oleh PenasehatHukumnya VINO OKTAVIA, SH.MH ~ dan FERI ARDILA, SH setelah itu ParaTerdakwa duduk dikursi pemeriksaan ;Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia dalamkeadaan sehat dan bersedia perkaranya diperiksa hari ini ;Kemudian pemeriksaan adalah penelahan

penghasilan yangditerima setiap bulan, sehingga atas dasar tersebut Menteri DalamNegeri untuk lebin memperjelas PP Nomor 24 tahun 2004 telahmembuat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor188.31/006/BAKD, tanggal 4 Januari 2006 point 5 butir b yangmenyatakan " Bahwa biaya penunjang kegiatan DPRD bukan untukmendanai pembayaran uang lelah/upah/insentif/nonorarium/uangkehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatanrapatrapat, kKunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturandaerah, pengkajian dan penelahan

Bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor188.31/006/BAKD tanggal 4 Januari 2006 point 5 butir b yangmenyatakan " Bahwa biaya penunjang kegiatan DPRD bukan untukmendanai pembayaran uang lelah/upah/insentif/honorarium/uangkehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatanrapatrapat, kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah,pengkajian dan penelahan peraturan daerah, peningkatan sumberdaya manusia dan profesionalisme, koordinasi dan konsultasikegiatan pemerintahan

Membuat Berita Acara Penilaian / Penelahan terhadap kontrak kegiatanyang mengalami perubahan.c. Bertangungjawab terhadap hasil pengawasan dan penilaian/penelahaan perubahan / perbaikan kontrak kegiatan tersebut.d.