Pembina Utama Kepala Satuan Jabatan Fungsional19680923 199003 1 003 Muda (IV/c) Polisi Pamong Perancana padaPraja Kabupaten Badan PerencanaanKotabaru PembangunanDaerah KabupatenKotabaru10 Ir. H. Abdul Hamid Pembina Utama Kepala Dinas Jabatan Fungsional19600415 198803 1 021 Muda (IV/c) Perternakan PenyuluhanKabupaten Pertanian DinasKotabaru Tanaman PanganHoltikultura danPertenakanKabupaten Kotabaru11 Drs. H. Herjuandi, M.AP.

Bahwa adaperbedaan pendapat (ketidak sinkronisasi) antara KonsultanManajemen Konstruksi PT.Galin Karsa Utama (Pengawas)dengan PT.Pandu Persada (Perancana), yangmengakibatkan perencanaan stagnan ;Foto copy sesuai dengan aslinya Catatan RapatPembangunan Fisik Gedung Pendidikan Jurusan KesehatanLingkungan Poltekes Kemenkes Banjarmasin di Banjarbaru,tanggal 18 Agustus 2016, jam 14.30 Wita. Bertempat di ruangrapat Pudir, dengan pimpinan rapat Tut Barkinah, S.Sit, MPd(Tergugat).

Bahwa adaperbedaan pendapat (ketidak sinkronisasi) antara KonsultanManajemen Konstruksi PT.Galin Karsa Utama (Pengawas)dengan PT.Pandu Persada (Perancana), yangmengakibatkan perencanaan stagnan ;Foto copy sesuai dengan copynyaBerita Acara PenetapanTitik Koordinat Bangunan, Pekerjaan Pembangunan FisikGedung Pendidikan Kesehatan Lingkungan PoltekesKemenkes Banjarmasin di Banjarbaru, tanggal 17 Mei 2016 ;Foto copy sesuai dengan copynya Gambar lahan yangdibangun ;Foto copy sesuai dengan aslinya Notulen

sosial TA 2013 sebesar Rp. 900.000.000,(sembilanratus juta rupiah) tersebut akan ditrasfer langsung kepada rekeningKoperasi Tani Bonda, dan dalam pertemuan tersebut saksi FUFUNHal 76113Putusan No.19/PidsusTPK/2015/PN Gto.menyerahkan Juknis pelaksanaan program bantuan dana revitalisasipasar TA 2013 tersebut kepada saksi WIDYAWATI MOKOAGOU aliasWiwi dan selanjutnya saksi WIWI menyerahkan Juknis tersebut kepadaYULIANTI BORMAN;Bahwa YULIYANT BORMAN mendapat pembayaran dari Terdakwaselaku Konsultan Perancana

Prasarana danSarana Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabuoaten Bojonegoro Nomor : 520/01/PPK/02/2012 tanggal Pebruari 2012 tentang Penetapan Honor Pejabat Pengelola danPembantu Pengelola Anggaran Program penyediaan dan pengembangan sarana danprasarana pertanian pada dinas pertanian Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2012.Bahwa tugas dari Tim Teknis Kegiatan yaitu diantaranya Pengelola Lapanganmempunyai tugas bersama konsultan perencana dalam melaksanakan survey calonlokasi kegiatan dan bersama konsultan perancana

MM sebagai staff pengelola lapangan, yangmempunyai tugas menyusun rencana operasional kegiatan yang sesuai dengan DIPA danmenyampaikan kepada PPK, bersama konsultan perencana melaksanakan survey calonlokasi kegiatan dan bersama konsultan perancana dan konsultan pengawas memberikanarahan teknis kepada para koordinator lapangan.Bahwa sebelum penetapan kelompok penerima manfaat Bansos saksi tidak pernahmemberikan bimbingan teknis kepada para Mantri Tani/KUPTD selaku KoordinatorLapangan dalam kegiatan

hukum administrasi negara suatu aktivitas administrasiakan dapat terselenggara dalam pendekatan ilmu manajemen(planning, organizing, actuating dan controlling), Kewenanganlah yangmenjadi dasar adanya pertanggungjawaban, maksudnya kewenanganmerencanakan, mengkonsep, mempunyai ide/gagasan tentu berbedadengan kewenangan melaksanakan atau menjalankan rencana atauide/gagasan itu maka seharusnya koheren, sesuai, sejalan pulatanggung jawab hukumnya, akan berbeda tanggung jawab yangharus diberikan seorang perancana

Indah karya selaku Konsultan perencana tidak ada turun kelapangan melakukan pengawasan berkala di Rumah Sakit Pratama Tapankarena tidak ada permintaan baik dari PPK maupun Konsultan ManajemenKonstruksi;Bahwa yang rapat di kantor PPK adalah PPK, MK, kontraktor danKonsultan Perancana;Bahwa seingat saksi rapat dilakukan pada pekerjaan awal dan di lanjutkandengan kordinasi;Bahwa Tugas MK adalah untuk memandu secara teknis dan membantuPPK;Bahwa yang wajib mengawasi kontraktor adalah Mk;Bahwa yang mengundang

Indah Karya menjadi HPS yangdigunakan oleh PPK untuk menyusun kontrak dan dilaksanankan olehpenyedia (kontraktor fisik pekerjaan) sebagai dasar melaksanakanpekerjaan;Bahwa Kegunaan RKS adalah untuk menerangkan penggunaan bahanmaterial, kualitas bahan material, ukuran bahan materil, metode cara danmetode pemasangan material;Bahwa yang rapat di kantor PPK adalah PPK, MK, kontraktor danKonsultan Perancana;Bahwa seingat saksi rapat dilakukan pada pekerjaan awal dan di lanjutkandengan koordinasi;Bahwa

;Bahwa saksi sebagai PPK menyatakan bahwa ketidak sesuaian itu adalah dari hasilpekerjaan Perencana, selanjutnya saksi memanggil Konsultan Perencana, solosinyadikerjakan ;Bahwa pada akhirnya ada yang dikerjakan ada yang tidak, 173 lokasi ini yang tidakdikerjakan, solosinya yang tidak dikerjakan dari PPTK mengambil langkalangkauntuk membuat refisi gambar Perencana, selanjutnya Rekanan yang mengerjakan ;Bahwa didalam Berita Acara Pemerikasaan keterangan saksi Nomor 54.Terhadap pekerjaan Konsultan Perancana

PN Jkt.Pst.menggunakan EHP 1100 HP x 2 bukan BHP yang seharusnya 2000HP x 2 sehingga, kecepatan kapal catamaran tidak terpenuhi sesuaidengan yang diinginkan 25 Knot.v Kesalahan pada proses pelaksanaan pekerjaan pembuatan lambungkapal yang tidak mulus ( terjadi devormasi ) sehingga memperbesarhambatan kapal yang berdampak pada pengurangan kecepatan.Bahwa langkah awal pelaksanaan pekerjaan perencanaan kapaladalah pemilik kapal ( Owner ) memberikan beberapa ketentuan danpermintaan kepada konsultan perancana

Indah Karya menjadi HPS yangdigunakan oleh PPK untuk menyusun kontrak dan dilaksananakan olehpenyedia (kontraktor fisik pekerjaan) sebagai dasar melaksanakanpekerjaan;Bahwa kegunaan RKS adalah untuk menerangkan penggunaan bahanmaterial, kualitas bahan material, ukuran bahan materil, metode cara danmetode pemasangan material;Bahwa yang rapat di kantor PPK adalah PPK, MK, kontraktor danKonsultan Perancana, seingat saksi rapat dilakukan pada pekerjaan awaldan di lanjutkan dengan koordinasi;Bahwa Tugas

catamaran menggunakan EHP 1100 HP x 2bukan BHP yang seharusnya 2000 HP x 2 sehingga, kecepatan kapalcatamaran tidak terpenuhi sesuai dengan yang diinginkan 25 Knot.Kesalahan pada proses pelaksanaan pekerjaan pembuatan lambung kapalyang tidak mulus ( terjadi devormasi ) sehingga memperbesar hambatan kapalyang berdampak pada pengurangan kecepatan.Bahwa benar, langkah awal pelaksanaan pekerjaan perencanaan kapaladalah pemilik kapal ( Owner ) memberikan beberapa ketentuan danpermintaan kepada konsultan perancana

sesuai dengan bunyiSurat Keputusan tersebut.Bahwa yang mengangkat Panitia PHO adalah saksi selaku Kepala DinasPerhubungan, Informasi dan komunikasi berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Nomor550/43 1.a/XI/Dishubinfokom2009, tanggal 28 Nopember 2009 tentangPembentukan Panitia PHO/FHO pada Dinas Perhubungan, Informasi danKomunikasi Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2009.Halaman 52 dari 266 Putusan No. 70/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGBahwa saat itu tidak ada konsultan perancana

Kab.Rembang untuk segera mencairkan anggaran tersebut.Bahwa pekerjaan tersebut sudah diserah terimakan pada tanggal 18Desember 2014 sedangkan untuk serah terima Tahap II (massapemeliharaan) belum dilaksanakan karena saat dilakukan pengukuran olehPPHP Tahap II terdapat kekurangan volume.Bahwa dasar saksi AS Adhie Subagiono sebagai Konsultan Perencanadan Konsultan Pengawas secara tertulis tidak ada hanya secara freelancekarena pada proyekproyek sembelumnya saksi ADHIE sudah seringdipakai sebagai konsultan perancana

Rembang untuk segera mencairkananggaran tersebut.Bahwa pekerjaan tersebut sudah diserah terimakan pada tanggal 18Desember 2014 sedangkan untuk serah terima Tahap II (massapemeliharaan) belum dilaksanakan karena saat dilakukan pengukuranoleh PPHP Tahap II terdapat kekurangan volume.Bahwa dasar saksi AS Adhie Subagiono sebagai Konsultan Perencanadan Konsultan Pengawas secara tertulis tidak ada hanya secarafreelance karena pada proyekproyek sembelumnya saksi ADHIE sudahsering dipakai sebagai konsultan perancana

i. 1 (satu) lembar copy Surat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2017 Nomor: 00835/LS/1.01.01.02/03/2017 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Konsultan Perancana Pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2017
229. (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2016 yang terdiri dari:
a. D 1 (satu) lembar copy Surat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2016 Nomor: 02035/LS/1.01.01.02/05/2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan

i. 1 (satu) lembar copy Surat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2017 Nomor: 00835/LS/1.01.01.02/03/2017 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Konsultan Perancana Pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2017
229. (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2016 yang terdiri dari:
a. D 1 (satu) lembar copy Surat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2016 Nomor: 02035/LS/1.01.01.02/05/2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan

i. 1 (satu) lembar copy Surat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2017 Nomor: 00835/LS/1.01.01.02/03/2017 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Konsultan Perancana Pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2017
229. (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2016 yang terdiri dari:
a. D 1 (satu) lembar copy Surat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2016 Nomor: 02035/LS/1.01.01.02/05/2016 untuk pembayaran 100%

i. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2017 Nomor: 00835/LS/1.01.01.02/03/2017 untuk pembayaran 100% Pekerjaan Belanja Konsultan Perancana Pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2017
229. (satu) bundel copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2016 yang terdiri dari:
a. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun 2016 Nomor: 02035/LS/1.01.01.02/05/2016 untuk pembayaran 100% Pekerjaan belanja