Bahwa benar pada tahun 1962 diperobuat Surat Perdjandjian tanggal 22Maret 1962 antaraR.

Paulus Hutagalung denganKinip Aritonang yang telah dipertegas dengan Perdjandjian tanggal 22 Maret1962 antara R.

Paulus Hutagalung dengan Kinip Aritonang yang telah dirubahdengan Perdjandjian tanggal 22 Maret 1962 antara R.

R PaulusHutagalung lainnya ataupun dari pihak lain;12.Bahwa sebagaimmana isi Klusal Surat Perdjandjian tanggal 22 Maret 1962antara R.

Paulus Hutagalung dengan JohanisAritonang maka secara hukum perdjandjian tanggal 22 Maret 1962 antara R.Paulus Hutagalung dengan Johanis Aritonang sah secara hukum;1817.Bahwa pemberian tanah secara adat antara R. Paulus Hutagalung denganKinip Aritonang telah dirubah dan dipertegas dengan perdjandjian tanggal22 Maret 1962 antara R.

Nomor 3486 K/Pdt/201710.11.12.Simangunsong dikuatkan dengan adanya Perdjandjian Gade yangpernah dilakukan yaitu Surat Perdjandjian Gade tanggal 13 November1955, Surat Perdjandjian Gade tanggal 29 Oktober 1956 dan SuratPenjerahan Hak tanggal 23 November 1959;Menyatakan dalam hukum, bahwa Surat Perdjandjian Gade tanggal13 November 1955 atas nama Muda Simangunsong, Surat PerdjandjianGade tanggal 29 Oktober 1956 atas nama Muda Simangunsong danSurat Penjerahan Hak tanggal 23 November 1959 adalah sahmerupakan

bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nja jangtelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diadjukan dalamtenggang2 waktu dan dengan tjara jang ditentukan dalam Undang2, makaolehk Karena itu dapat diterima;Menimbang bahwa keberatan2 jang diadjukan oleh penggugat2 untukkasasi pada pokoknja ialah:1. bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh penggugat untuk kasasi daritergugat dalam kasasi dengan disaksikan oleh Kepala Desa danaanak daritergugat dalam kasasi dan pula telah dibuat surat perdjandjian

djualbeli, hal mana djuga telah diakui oleh tergugat dalam kasasi, jaitu padawaktu tergugat dalam kasasi diusut oleh pihak ketjamatan dan kepolisian ketika terdjadi pengrusakan pagar tanah tersebut oleh tergugatdalam kasasi.2. bahwa perdjandjian djualbeii tersebut adalah sudah kuat, karena sudahditandatangani oleh Kepala Desa dan kalau Kepala Desa sangsi, mestinja sudah mendatangkan achliwaris dan sebagainja; bahwa dalam hal inijang salah bukan penggugat untuk kasasi melainkan Kepala Desa jangharus

yang terletak di JalanCitandui Barat berdasarkan Djawatan Pelabuhan Belawan SuratPerdjanjian Sewa Dibawah Tangan No. 366/T.G.W yang diperbuat diBelawan tanggal 8 Djuli, Surat Perdjandjian Hak Pakai Untuk TanahPelabuhan No. S.B/1918/1978 yang diperbuat di Belawan padatangggal 1 Februari 1978 dan Surat Perdjandjian Hak Pakai UntukTanah Pelabuhan No.

pada tanggal 3 April 1982, namun samasekali tidak menguraikan secara jelas dan terang di pasal mana diaturdalam Undangundang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 atau punundangundang pertanahan lain yang mengatur dan menegaskan SuratSurat Perjanjian Sewa yang didalikan PENGGUGAT dalamGugatannya itu merupakan alas hak yang sama dengan hak milik atausuatu bukti hak;e Bahwa selanjutnya bila dikaitkan dengan Surat Perdjanjian SewaDibawah Tangan No. 366/T.G.W yang diperbuat di Belawan tanggal 8Djuli, Surat Perdjandjian

Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No.S.B/1918/1978 yang diperbuat di Belawan pada tangggal 1 Februari1978 dan Surat Perdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No.$.B/2327/1982 yang diperbuat di Belawan pada tanggal 3 April 1982,yang didalilkan PENGGUGAT sebagai dasar untuk memiliki sebidangtanah, secara hukum jelas bukan merupakan sebagai bukti hak milikatas tanah karena sama sekali tidak ada diatur sebagai bukti hak milikberdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku, sehinggaPENGGUGAT sama

jelas dan terang terhitung kapan PENGGUGAT pernahmemiliki tanah yang dikuasai, diusahai, dimanfaati dan dimiliki tanahyang saat ini dikuasai oleh TERGUGATI tersebut;e Bahwa selain daripada itu pada dalildalil posita gugatannyaPENGGUGAT juga sama sekali tidak menyebutkan pada tahun berapaPENGGUGAT membayar pajak bumi bangunan pada negara atas tanahyang diakui oleh PENGGUGAT memiliki tanah berdasarkan SuratPerdjanjian Sewa Dibawah Tangan No. 366/T.G.W yang diperbuat diBelawan tanggal 8 Djuli, Surat Perdjandjian

S.B/1918/1978 yang diperbuat di Belawan padatangggal 1 Februari 1978 dan Surat Perdjandjian Hak Pakai UntukTanah Pelabuhan No.

(satu)lembar Surat Perdjandjian Ganti Kerugian, tertanggal 6 Mei 1968, 3.1. (satu)lembar Surat Ganti Kerugian, tertanggal 20 Djuli 1971, 4.1. (satu) lembar SuratPerdjandjian, tertanggal 20 Djuli 1971 dengan kesimpulan bahwa tanda tanganatas nama Ahmad Leseng bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SuratHal. 2 dari 15 hal. Put.

(satu)lembar Surat Perdjandjian Ganti Kerugian, tertanggal 6 Mei 1968, 3.1. (satu)lembar Surat Ganti Kerugian, tertanggal 20 Djuli 1971, 4.1.

(satu)lembar Surat Perdjandjian Ganti Kerugian, tertanggal 6 Mei 1968, 3.1. (satu)lembar Surat Ganti Kerugian, tertanggal 20 Djuli 1971, 4.1. (satu) lembar SuratPerdjandjian, tertanggal 20 Djuli 1971 dengan kesimpulan bahwa tanda tanganatas nama Ahmad Leseng bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SuratHal. 7 dari 15 hal. Put.

telahmempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar putusannya danhalhal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan faktafaktahukum yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa Terdakwa sama sekalitidak mengetahui bahwa tanda tangan Ahmad Leseng adalah palsu atau dalambentuk umum berbeda dengan tanda tangan Ahmad Leseng Alias Anmad LebaiNurdin Alias AL Nurdin, baik yang tercantum dalam Surat Keterangan TanahNomor 52/PLB/1963 tanggal 12 Djuli 1963, Surat Ganti Kerugian tanggal 7Agustus 1963, Surat Perdjandjian

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan ayahPenggugat telah menyewakan tanah Eigendom Verponding9271 melalui Turut TergugatI (Administratie Kantoor VersluisN.V.) dengan APRI sebagaimana Perdjandjian SewaHalaman 18 dari 183 halaman Putusan Perdata No. 378/PDT/2019/PT.BDG.Menyewa tertanggal 15 Januari 1951 adalah dalil yang tidakbenar, karena tidak mungkin ada Perdjandjian SewaMenyewa pada tahun 1951 antara Administratie KantoorVersluis N.V. dengan APRI, sedangkan AdministratieKantoor Versluis

N.V. pada saat itu belum ada/belum berdiri,karena Administratie Kantoor Versluis N.V. baru berdiri padatanggal 4 September1952.Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Perdjandjian SewaMenyewa tertanggal 15 Januari 1951 atas tanah danbangunan a.n.

Cidadap, Kota Bandungdidasarkan pada Perdjandjian Sewa/Menjewa Rumah/Tanah olehA.D. dari Rakjat Nomor 152/Cp/58 Tahun 1958 dengan hargasewa sebesar Rp. 195, (seratus sembilan puluh lima rupiah)setiap bulan dari pemilik atas nama Gabrielle Estella MartinaNeumann berkewarganegaraan Belanda melalui AdministratieKantoor Versluis N.V. (Saat ini PT.

SewaMenyewa tertanggal 15 Januari 1951dari Pihak Turut TergugatI Administratiekantoor Versluis N.V. yangberdiri sejak tanggal 4 September 1952 adalah tidak benar, karenamanalah mungkin adanya Perdjandjian SewaMenyewa terlebihdahulu (tahun 1951) sedangkan Kantor yang menyewakan belumada/belum berdiri (tanun 1952) dan dalam buku register sewamenyewa di PT.

tangan.4)Kemudian penunjukan lokasi dalam Perdjandjian SewaMenyewa tertanggal 15 Januari 1951 atas tanah dan bangunana.n.

Surat Palsu Yang Dilakukan Secara Berlanjut;

.: 482/4/ITII/1985 tanggal 31 Mei 1985, perihal Pembayaran Uang GantiRugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang Terkena Jalur Jin.PATALPUSRI.Bahwa sisa dari tanah dengan surat KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSANKEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMTERA SELATAN Nomor : Kinag.A430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 (gantian surat perdjandjian sewamenyewa tg!

No.:22/08/BA.Pdt.G/2008/Eks/2011/PN.PLG pada hari Rabu tanggal 10 Oktober2012 (Berita Acara Eksekusi Pengosongan) yang semakin menguatkanbahwa objek tanah yang termasuk kedalam bidang tanah yang akan dieksekusi adalah milik PARA PELAWAN, yang merupakan eks dari sertifikatHak Pakai No.830/8 Ilir dan Hak Pakai No. 973/8 Ilir dan Hak Pakalsebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSANKEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMTERA SELATAN Nomor : Kinag.A430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 (gantian surat perdjandjian

danjelas bukti kepemilkannya dengan sejarah kepemilikan sebagai berikut :PELAWAN memperoleh hak atas tanah tersebut dengan cara mengajukanpermohonan SHM atas bekas tanah hak pakai atas nama HERMAN INTANyang diperoleh dari DJA TJAUW TIHIN (IAJANI) DKK Ahli Waris dariTHENG JAYA (THENG TJUN HEl)yang masih ada hubungan keluargasebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Pakai No.830/ Kel.8 Ilir, GambarSituasi No.2014/1987, seluas 852 M2 (delapanratus limapulun dua meterpersegi), berasal dari gantian surat perdjandjian

,(yangmerupakan gantian surat perdjandjian sewamenjewa tgl.1941951 No117/1951),yang kemudian terkena pelebaran jalan patal pusri (jalanResiden A Rozak) yang telah dibebaskan.5. Menyatakan TERLAWAN telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena telah menutup akses jalan keluar masuk dari atau ke jalanResiden A Rozak tanah milik PELAWAN dan keluarga (THAMRIN DKk)dengan memasang pagar dari panel beton.6.

TERLAWAN bukan sebagaipemilik dan tidak mempunyai hak atas tanah seluas 488 M karena tanahtersebut merupakan tanah milik negara atau tanah jalan Residen A Rozakyang merupakan sisa tanah Flak Pakai sebagaimana dimaksud dalamKUTIPAN DARI SURAT KEPUTU5AN KEPALA INSPEKSI AGRARIASUMATERA SELATAN Nomor: Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober1966 dengan luas lebih kurang 2.774 M (dua ribu tujuh ratus tujuh puluhempat meter persegi) atas nama TFIENG TJUN HEI / TFIENG JAYA., (yangmerupakan gantian surat perdjandjian

RUPIK LATIFberdasarkan Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Sawah tanggal 15 Oktober1968 dan jual beli tanah tersebut diketahui oleh Kepala Desa setempat;3 Bahwa pada waktu Penggugat membeli tanah sengketa dari P, ARSARI DJAIT(alm), tanah sengketa tersebut telah dikuasai/digarap oleh P, ARSARI DJAITdemikian juga setelah tanah sengketa dijual P. ARSARI DJAIT kepadaPenggugat, lalu tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Penggugat;4.Bahwa ....... Bahwa selama tanah sengketa dikuasai oleh P.

MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan sah secara hukumSurat Perdjandjian Djual Beli Tanah Sawah tanggal 15 Oktober 1968 tentangjual beli tanah sengketa dari P. RUPIK LATIF kepada P. ARSARI DJATT dansah secara hukum Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 23 Mei1982 tentang jual beli tanah sengketa dari P. ARSARI DJAIT kepadaSUNARWI al. SAMSUL (Penggugat);.

Menyatakan sah secara hukum Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Sawahtanggal 15 Oktober 1968 dari P. RUPIK LATIP kepada P. ARSARI DJAIT,tentang jual beli tanah sawah hak milik jasannya yang tertjatat di buku leterDesa C.no.420 persil No. 39. S.I luas 0.445 Ha dengan batasbatas :Utara : sawah B. MudjihenTimur : SungaiSelatan : sawah Kerti SunoBarat : selokan/jalan Desa3. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah,tertanggal 23 Mei 1982 dari P.

Palsu Yang Dilakukan Secara Berlanjut;

Karena kebenarannya adalah surat persetujuan jual belitanggal 08 Mei 1968 itu lahir atas dasar adanya surat pengakuan/perdjandjian tanggal 14 Januari 1968.

Karena pada kenyataannya ayahPara Penggugat semasa hidupnya pernah menandatangani SuratPengakuan/Perdjandjian tanggal 14 Januari 1968 dalam keadaan sadardan tanpa paksaan ;12. Bahwa selain itu, dari keseluruhan alat bukti surat yang ada seperti :1). Surat Perdjandjian Jual Beli Kopra tertanggal 03 Nopember 1967.2).

Karena surat persetujuan jual beli tertanggal 08 Mei 1968adalah satu kesatuan dan/atau merupakan realisasi dari suratpengakuan/perdjandjian tanggal 14 Januari 1968 ;14.

Dengan keluarnya ayah Para Penggugat dan seluruh keluarganya dari rumahdan tanah objek sengketa, membuktikan bahwa ayah Para Penggugat patuh dantunduk secara sukarela baik terhadap Surat Pengakuan/Perdjandjian tertanggal14 Januari 1968 dan Surat Persetujuan Jual Beli tertanggal 08 Mei 1968 ;12.

Surat Pengakuan/Perdjandjian tertanggal 14 Januari 1968 adalah sah menuruthukum dan merupakan satu kesatuan secara historkal dengan Surat PersetujuanJual Beli tertanggal 08 Mei 1968, sehingga tidak bisa ditafsirkan secara sesatdan parsial ;12.

Tardjo yangmerupakan orang tua (ayah dari Tergugat4) sambil memberikan FotoCopy Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Pekarangan (as/i berada padaTergugat4) tertanggal 30 Djuli 1959 dan Foto Copy Surat PernyataanJual Beli Sebidang Tanah Pekarangan (asii berada pada Tergugat4)tertanggal 3 Mei 1981;8.

Bahwa perlu diketahui bahwa terkait penjualan Tanah Sengketa a dalam Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Pekarangan tertanggal 30Djuli 1959 ada suatu kejanggalan bahwa tertulis yang bertindak sebagaipenjual adalah SOEBANDI al RASIAH sedangkan yang bertindak sebagaipembeli adalah TARDJO al MOESTAKIM, yang apabila dicermati bahwajual beli tersebut adalah merupakan jual beli yang tidak sah secarahukum dan penuh dengan rekayasa.

Bahwa dengan berdasar atas Surat Perdjandjian Djual Beli TanahPekarangan tertanggal 30 Djuli 1959, kemudian diterbitkan Buku C Nomor: 887, Klas D.I, persil 28, luas kurang lebih 0,034 Ha atas nama TARDJOal MOESTAKIM, yang dalam kolom sebabnya dan tanggalnyaperubahan tertulis 31121959 beli dari No. 886;12.

Menyatakan bahwa penjualan Tanah Sengketa a sebagaimanatertuang dalam Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Pekarangan tertanggal30 Djuli 1959 adalah merupakan jual beli yang tidak sah secara hukumdan oleh karenanya adalah batal demi hokum;5.

Probolinggo yangdidasarkan atas Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Pekarangantertanggal 30 Djuli 1959 yang tidak sah dan cacat hukum, sepanjangmengenai Tanah Sengketa a, adalah merupakan Buku C yang cacathukum dan tidak berharga lagi;7.

S.B/1918/1978 yang diperbuat diBelawan pada Tanggal 1 Februari 1978 dan Surat Perdjandjian Hak PakaiUntuk Tanah Pelabuhan No. S.B/2327/1982 yang diperbuat di Belawan padaTanggal 3 April 1982 ada menguasai sebidang tanah seluas 300 M? yangterletak di Jalan Citandui Barat Citandui Barat 01, Kel.

yang terletak di Jalan CitanduiBarat berdasarkan Djawatan Pelabuhan Belawan Surat Perdjanjian SewaDibawah Tangan No. 366/T.G.W yang diperbuat di Belawan tanggal 8 Djuli,Surat Perdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No. S.B/1918/1978yang diperbuat di Belawan pada tangggal 1 Februari 1978 dan SuratPerdjandjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan No.

Boejoeng Ill yang memiliki tanah berdasarkan Djawatan PelabuhanBelawan Surat Perdjanjian Sewa Dibawah Tangan No. 366/T.G.W yangdiperbuat di Belawan tanggal 8 Djuli, Surat Perdjandjian Hak Pakai UntukTanah Pelabuhan No. S.B/1918/1978 yang diperbuat di Belawan padatangggal 1 Februari 1978 dan Surat Perdjandjian Hak Pakai Untuk TanahPelabuhan No.

S.B/1918/1978 yang diperbuat diBelawan pada tangggal 1 Februari 1978 dan Surat Perdjandjian Hak PakaiUntuk Tanah Pelabuhan No.

kemudian diberi tanda : P 2.Foto Copy Denah Rumah Tempat Tinggal Terletak Dijalan Citandui No 1Belawan Kepunyaan Alm BOEJOENGIII ( orang tua penggugat ) , telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda : P3Foto Copy Surat Perjanjian Hak Pakai Untuk Tanah Pelabuhan , tertanggal01 Februari 1978 , yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan PelabuhanBelawan, dengan No: SB / 1918 / 1978 , telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya , kemudian diberi tanda : P4Foto Copy Surat Perdjandjian

RUPIK LATIFberdasarkan Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Sawah tanggal 15 Oktober1968 dan jual beli tanah tersebut diketahui oleh Kepala Desa setempat;3 Bahwa pada waktu Penggugat membeli tanah sengketa dari P. ARSARI DJAIT(alm), tanah sengketa tersebut telah dikuasai/digarap oleh P. ARSARI DJAITdemikian juga setelah tanah sengketa dijual P. ARSARI DJAIT kepadaPenggugat, lalu tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Penggugat;4.Bahwa ......4. Bahwa selama tanah sengketa dikuasai oleh P.

MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan sah secara hukumSurat Perdjandjian Djual Beli Tanah Sawah tanggal 15 Oktober 1968 tentangjual beli tanah sengketa dari P. RUPIK LATIF kepada P. ARSARI DJATT dansah secara hukum Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 23 Mei1982 tentang jual beli tanah sengketa dari P. ARSARI DJAIT kepadaSUNARWI al. SAMSUL (Penggugat);.

Menyatakan sah secara hukum Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Sawahtanggal 15 Oktober 1968 dari P. RUPIK LATIP kepada P. ARSARI DJAIT,tentang jual beli tanah sawah hak milik jasannya yang tertjatat di buku leterDesa C.no.420 persil No. 39. S.II luas 0.445 Ha dengan batasbatas :Utara: sawah B. MudjihenTimur: SungaiSelatan : sawah Kerti SunoBarat : selokan/jalan Desa3. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah,tertanggal 23 Mei 1982 dari P.

sebagai Gubernur JawaTimur ;Pada sekitar tahun 1962 Penggugat membangun sebuah komplekperumahan diatas hamparan tanah milik Penggugat termaksud dalamPetok D No.405 Kelurahan Asemrowo, yang kemudian diberi namaPROJECT KHUSUS ASEMROWO, yang terdiri dari beberapa bangunanrumah dari berbagai tipe baik tipe A, Tipe B ataupun Tipe C yang terletak diJalan Asem, Jalan Rowokali, Jalan Masjid, Jalan Sekolahan dansebagainya ;Bahwa berdasarkan Akta Notaris Meester SUGIJANTO, Nomor 14 tanggal11 Mei 1963, judul Perdjandjian

Bahwa sesuai Akta Notaris SUGIJANTO, SH, Nomor 17 tanggal 16 Juni1969, judul Perdjandjian Djual Beli Rumah, Turut Tergugat telah menjualobyek sengketa kepada Tergugat, yaitu rumah yang terletak di Jalan AsemHalaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 242/PDT/2017/PT SBY.10.11.12.

Asem No. 17 Surabaya telah berSertifikat Hak Milik, Gambar Situasi Nomor :596/1994, luas tanah 390 m*, sedangkan Tergugat belum pernahmembebaskan tanahnya dari Penggugat ;Bahwa sedangkan senyatanya, baik Akta Notaris Meester SUGIJANTO,Nomor 14 tanggal 11 Mei 1963, judul Perdjandjian Djual Beli Rumahmaupun Akta Notaris SUGIJANTO, SH, Nomor 17 tanggal 16 Juni 1969,judul Perdjandjian Djual Beli Rumah adalah perjanjian Djual Beli atassebuah bangunan rumah sedangkan tanahnya tetap menjadi hakPenggugat

untuk keperluan Sekolah (C.H.H.H)bagi anak anak warga Klenteng.Bahwa aktifitas Sekolah (C.H.H.H) dimaksud telah dihentikan, karenaada larangan oleh Pemerintah sebelum tahun 1966.Bahwa pada tanggal 11 Maret 1966, Kepala Inspeksi pendidikan Dasar/Prasekolah Wilajah Wirosari mengajukan permintaan Pinjam PakaiBangunan Obyek Sengketa tersebut kepada Pengurus Klenteng HokSioe Bio (Hok Tik Sioe Bio) gunadijadikan SD Negeri 6 Wirosari.Hal. 3 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMGBahwa selanjutnya dibuatkan Surat Perdjandjian

Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai (Pinjam),tanggal 31 Maret 1966 dibatalkan.Bahwa dengan dibatalkanya Surat Perdjandjian Dan Serah TerimaSebagai Hak Pakai (Pinjam), tanggal 31 Maret 1966, maka sudahsepatutnya para Tergugat dihukum untuk mengembalikan ketigaHal. 5 Putusan No.149 /PDT/2019/PT.SMGBangunan Obyek Sengketa yang masih ada kepada Penggugat dalamkeadaan kosong dan tanpa beban.Bahwa sudah sepatuinya juga agar para Tergugat dihukum untukmembayar ganti rugi kepada Penggugat atas Bangunan seluas

Tidak ditariknya Kementerian Keuangan sebagai Tergugat olehPenggugat membuat tidak lengkapnya pihak yang seharusnya digugat,sehingga sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard).Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Salah Sasaran14.15.16.Bahwa berdasarkan Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai HakPakai (Pinjam) pada tanggal 31 Maret 1966 yang menjadi dalil Penggugatdalam positanya, Pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalahKetua Pengurus Klenteng Hok

Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Tahun 1997tentang Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eksklusif Rasial,bangunan tersebut diambil alih oleh Negara.Bahwa sehubungan dengan bangunan dimaksud sudah tidak menjadiobyek dalam Surat Perdjandjian Dan Serah Terima Sebagai Hak Pakai(Pinjam) pada tanggal 31 Maret 1966, namun sudah merupakan asetyangdiambil alih oleh Negara, maka gugatan Penggugat seharusnya tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).Dalam Pokok Perkara:21.22.23.24

Dengan demikian telah terbukti secara sah bahwa para Tergugat /Terbanding telah beriktikad tidak baik atau wanprastasi dalam perjanjianpinjam pakai Bangunan Obyek Sengketa.Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Surat Perdjandjian Dan SerahTerima Sebagai Hak Pakai (Pinjam), tanggal 31 Maret 1966 dibatalkandan para Tergugat / Terbanding dihukum untuk mengosongkan 3Bangunan Obyek Sengketa yang masih dipakai sebagai Sekolah DasarNegeri 6 Wirosari dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalamkeadaan

Perdjandjian Sewa Menjewa antara Administratiekantoor VERSLUIS N.V. denganA.P.R.I. bermaterai tempel Satu Rupiah, cap stempel KANTOER VERSLUISBandoeng, tertanggal 15 Djanuari 1951.4. Surat Keterangan Ahli Waris, yang berkop Bupati Kepala Daerah Tingkat II MalangNomor : 54.2/42/WRS/1985, yang ditandatangani An. Bupati Kepala Daerah TingkatIl Malang, Sekretaris Wilayah Daerah (SOETRISNO), cap stempel Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Malang, tertanggal 1921985.5.

Menyatakan barang bukti berupa:1.1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perdjandjian Sewa/MenjewaRumah/Tanah oleh A.D. DA RI RAKJAT No. 132/Cp/58 antaraPerusahaan Nasional P.T. Tata Usaha Versluis dengan Rd.B.Adiwidjaja yangditandatangani oleh pihak kesatu ttd tjap J. Wiernga dan ditandatangani olehpihak kedua ttd tjap Rd.B.Adiwidjaja.2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Penguasa Perang DaerahDjakarta Raya No.

Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: B/SKTLK/15976/l1/2018/SPKT yang dikeluarkan Kapolrestabes Bandung tanggal 16 Maret2018.Fotokopi Perdjandjian Sewa Menjewa antara Administratiekantoor VERSLUISN.V. dengan A.P.R.I. bermaterai tempel Satu Rupiah, cap stempel KANTOERVERSLUIS Bandoeng, tertanggal 15 Djanuari 1951.Fotokopi Acte Van Eigendom Verponding No. 9271 a.n.

Fotokopi Perdjandjian Sewa Menjewa antara Administratiekantoor VERSLUISN.V. dengan A.P.R.I. bermaterai tempel Satu Rupiah, cap stempel KANTOERVERSLUIS Bandoeng, tertanggal 15 Djanuari 1951.e. Fotokopi Acte Van Eigendom Verponding No. 9271 a.n. FW BERG, yangditandatangani dan Cap Notaris JOAN CORNELLIS MEYER, tertanggal 20May 1930 berikut terjemahnnya dalam bahasa Indonesia.f.

SUTEJO),tertanggal 20 Februari 2019, menerangkan bahwa dokumen perdjandjian sewamenjewa terdapat tanggal penandatanganan 15 Januari 1951.

.: 482/4/ITII/1985 tanggal 31 Mei 1985, perihal Pembayaran Uang GantiRugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang Terkena Jalur Jin.PATALPUSRI.Bahwa sisa dari tanah dengan surat KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSANKEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMTERA SELATAN Nomor : Kinag.A430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 (gantian surat perdjandjian sewamenyewa tg!

No.:22/08/BA.Pdt.G/2008/Eks/2011/PN.PLG pada hari Rabu tanggal 10 Oktober2012 (Berita Acara Eksekusi Pengosongan) yang semakin menguatkanbahwa objek tanah yang termasuk kedalam bidang tanah yang akan dieksekusi adalah milik PARA PELAWAN, yang merupakan eks dari sertifikatHak Pakai No.830/8 Ilir dan Hak Pakai No. 973/8 Ilir dan Hak Pakalsebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSANKEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMTERA SELATAN Nomor : Kinag.A430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 (gantian surat perdjandjian

danjelas bukti kepemilkannya dengan sejarah kepemilikan sebagai berikut :PELAWAN memperoleh hak atas tanah tersebut dengan cara mengajukanpermohonan SHM atas bekas tanah hak pakai atas nama HERMAN INTANyang diperoleh dari DJA TJAUW TIHIN (IAJANI) DKK Ahli Waris dariTHENG JAYA (THENG TJUN HEl)yang masih ada hubungan keluargasebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Pakai No.830/ Kel.8 Ilir, GambarSituasi No.2014/1987, seluas 852 M2 (delapanratus limapulun dua meterpersegi), berasal dari gantian surat perdjandjian

,(yangmerupakan gantian surat perdjandjian sewamenjewa tgl.1941951 No117/1951),yang kemudian terkena pelebaran jalan patal pusri (jalanResiden A Rozak) yang telah dibebaskan.5. Menyatakan TERLAWAN telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena telah menutup akses jalan keluar masuk dari atau ke jalanResiden A Rozak tanah milik PELAWAN dan keluarga (THAMRIN DKk)dengan memasang pagar dari panel beton.6.

TERLAWAN bukan sebagaipemilik dan tidak mempunyai hak atas tanah seluas 488 M karena tanahtersebut merupakan tanah milik negara atau tanah jalan Residen A Rozakyang merupakan sisa tanah Flak Pakai sebagaimana dimaksud dalamKUTIPAN DARI SURAT KEPUTU5AN KEPALA INSPEKSI AGRARIASUMATERA SELATAN Nomor: Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober1966 dengan luas lebih kurang 2.774 M (dua ribu tujuh ratus tujuh puluhempat meter persegi) atas nama TFIENG TJUN HEI / TFIENG JAYA., (yangmerupakan gantian surat perdjandjian

sebagaikonsekuensi hukum Tergugat Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, XX dibebani kewajibansebagai ahli waris Markus Kaloli untuk menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untukkemudian sawah obyek sengketa dikembalikan kedalam budel dan selanjutnyadibagi waris diantara Para Ahli Warisnya;Bahwa tindakan Tergugat I yang tetap menguasai obyek sengketa dengan alasanmembeli dari Markus Kaloli sesuai Surat pendjualan tertanggal 24.01.1972 dansurat perdjandjian

Bahwa Para Penggugat khawatir selain surat pendjualan tertanggal 24.01.1972dan surat perdjandjian djual beli tertanggal 21.09.1972 yang terbit tanpa setahu /tanpa seizin Penggugat telah pula dibuat surat bukti hak atau suratsurat laintanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sehingga patutdinyatakan tidak sah dan tidak mengikat / batal menurut hukum;13.

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang tetap menguasai obyek sengketadengan alasan membeli dari Markus Kaloli Sesuai Surat pendjualan tertanggal24.01.1972 dan surat perdjandjian djual beli tertanggal 21.09.1972 padahaldiketahuinya jika obyek sengketa adalah harta peninggalan Arruan Layuk yangmasih merupakan budel kemudian Tergugat mendirikan rumah / bangunandiatasnya, dan tindakan Tergugat Il, III, IV, V, VI, VII, VIII, XX yang tidak maumenyerahkan / mengembalikan kepada Tergugat uang hasil pembelian

inidikuatkan dengan buktibukti yang diajukan para pihak.Yang menjual obyek sengketa pada perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Poldan obyek sengketa dalam perkara saat ini adalah orang yang sama yaitu M.KALOLI/MARKUS KALOLI (ayahanda Tergugat Il, III, IV, V, VI, VII, VIII, DX).Dan yang membeli sekaligus menguasai obyek sengketa pada perkara saatini dan obyek sengketa perkara Nomor : 17/Pdt.G/2014/PN.Pol adalahorang/pihak yang sama yaitu Tergugat berdasarkan surat pendjualan tanggal24.01.1972 dan surat perdjandjian

djual beli tanggal 21.09.1972 dasarpenguasaan Tergugat dalam perkara saat ini yaitu Surat pendjualan tanggal24.01.1972 (bukti bertanda P2 yang identik dengan bukti bertanda T7) dansurat perdjandjian djual beli tanggal 21.09.1972 (bukti bertanda T8).

Rupik Latifberdasarkan Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Sawah tanggal 15 Oktober1968 dan jual beli tanah tersebut diketahui oleh Kepala Desa setempat;Bahwa pada waktu Penggugat membeli tanah sengketa dari P. Arsari Djait(alm), tanah sengketa tersebut telah dikuasai/digarap oleh P. Arsari Djaitdemikian juga setelah tanah sengketa dijual P. Arsari Djait kepadaPenggugat, lalu tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Penggugat;. Bahwa selama tanah sengketa dikuasai oleh P.

Arsari Djait kepada Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atasadalah telah memenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 1457 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, sehingga oleh karenanya mohon kepada Yth.Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan sahsecara hukum Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Sawah tanggal 15Oktober 1968 tentang jual beli tanah sengketa dari P. Rupik Latif kepadaP.

, meskipun atas putusan yang dijatuhkan, dilakukan upayahukum verzet, banding, maupun kasasi;Bahwa mengingat perkara ini terjadi akibat perobuatan dari Para Tergugat,maka layak dan pantas pula Para Tergugat dihukum membayar seluruhbiaya perkara ini secara tangung renteng;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Probolinggo agar memberikan putusan sebagai berikut:PRIMAIR :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah secara hukum Surat Perdjandjian