Negara dalam perkara lingkungan tidak terbataspada keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), akan tetapi semua Keputusan Tata Usaha Negara yangmenyangkut lingkungan hidup dalam kaitannya dengan gugatan untukmembela kepentingan lingkungan hidup agar tidak sampai terjadipencemaran dan/atau. kerusakan lingkungan hidup sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 25 UU PPLH

, bahwa sengketa lingkunganhidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul darikegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkunganhidup;Bahwa keputusan objek sengketa memenuhi kriteria sebagaimanadiuraikan di atas, sehingga merupakan keputusan yang menjadiwewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;Bahwa Mahkamah Agung secara substantif sependapat dengan HakimAnggota II Judex Facti tingkat pertama, bahwa sesuai ketentuan Pasal22 ayat (1) UU PPLH, setiap

Lebih lanjut Pasal 30 ayat (1) huruf edan f UU PPLH menentukan bahwa keanggotaan Komisi Penilai Amdaldiantaranya harus ada keterwakilan dari unsur masyarakat yangberpotensi terkena dampak dan Organisasi Lingkungan Hidup;Bahwa dalam Keputusan Bupati Barru Nomor 77/KLH/I/2015, tanggal 2Januari 2015 tentang Pembentukan Komisi Penilai Amdal KabupatenBarru Tahun 2015, terbukti tidak terdapat keterwakilan dari unsurmasyarakat yang berpotensi terkena dampak (in casu perwakilan darimasyarakat Kelurahan Mangempang

, Kelurahan Sepee, dan DesaSiawung) maupun organisasi lingkungan hidup sebagai Anggota KomisiPenilai Amdal, sehingga pada saat Komisi Penilai Amdal melakukanpembahasan KAANDAL Rencana Pembangunan Industri SemenTergugat Il Intervensi juga tidak ada keterwakilan dari kedua unsurtersebut;Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat tentang PembentukanKomisi Penilai Amdal di atas memiliki cacat yuridis karena tidakmemenuhi syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30ayat (1) huruf e dan f VU PPLH

ESAPengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat. antara :XXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun SambengRT.04 RW. 02 Desa Belahan Tengah Kecamatan MojosariKabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut Penggugat ;melawanXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan Honorer PPLH

Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalamkeadaan rukun, namun sejak Juli 2010, antara Penggugat dan Tergugatterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi,yaitu penghasilan Tergugat sebagai Honorer PPLH Trawas, tidak dapatmemenuhi kebutuhan nafkah Penggugat/dan anakanak, sekalipunpenghasilan Tergugat telah diberikan kepada Penggugat namun masih sajakurang mencukupi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup seharihari,Penggugat bekerja Buruh penjual

Belahan Tengah Kecamatan MojosariKabupaten Mojokerto selama 1 tahun, namun belum dikaruniaianak/keturunan, kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal hinggasekarang selama 9 bulan ;Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernahkelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi ;Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut karena antaraPenggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagaiHonorer PPLH

Belahan Tengah Kecamatan MojosariKabupaten Mojokerto selama 1. tahun, namun belum dikaruniaianak/keturunan, kemudian terjadi perpisahan tempat tinggal hinggasekarang selama 9 bulan ; Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernahkelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi ; Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut karena antaraPenggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagaiHonorer PPLH

baik dan rukun kembali, demikian pula sebaliknya;Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga Penggugat, sudah berupayamerukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh faktahukum sebagai berikut :Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2010sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilanTergugat sebagai Honorer PPLH

TTDPPLH KLHK dan Garis PPLH (Semacam police line) serta membukakembali Penutup Saluran Pembuangan Akhir Air Limbah dilokasi PT.EXPRAVET NASUBA;.

TTD PPLH KLHKdan memasang Garis PPLH (Semacam police line) serta menutupSaluran Pembuangan Akhir Air Limbah dilokasi PT. EXPRAVETNASUBA dengan menggunakan semen;Halaman 20. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUNMDN5.

Bahwa sebenarnya ketika TergugatIl melakukan Tindakanpemasangan Plank dan Garis PPLH serta menutup saluran akhir airlimbah dilokasi perusahaan Penggugat, Penggugat sangat keberatandan hendak mengajukan Gugatan ke PTUN, akan tetapi urungdiajukan oleh karena Penggugat menilai antara tindakan Tergugatllyang mendirikan / memasang Plank dan Garis PPLH serta menutupsaluran akhir air limbah tersebut adalah sejalan dengan penerapanSanksi Administratif Paksaan Pemerintah yang dilakukan olehPemerintah Kota

Menyatakan Tindakan TergugatIl yang tidak mencabut/ membongkarPlank dan Garis PPLH serta membuka penutup Saluran PembuanganAkhir Air Limbah di lokasi PT. EXPRAVET NASUBA adalah PerbuatanMelanggar Hukum;5. Memerintahkan TergugatIl untuk mencabut/membongkar Plank danGaris PPLH serta membuka penutup Saluran Pembuangan Akhir AirLimbah di lokasi PT. EXPRAVET NASUBA;Halaman 25. Putusan Perkara Nomor: 42/G/LH/2020/PTUNMDN6.

EXPRAVET NASUBA, namun Tergugat II tidak bersedia untukmelakukannya;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat II dalamjawabannya menyatakan bahwa Tergugat II dalam melakukan tindakan berupapemasangan plank dan garis PPLH serta menutup saluran limbah adalah dalamrangka menjalankan undang undang dan Tergugat II yang tidak bersediamencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (Semacam police line) sertamembuka penutup saluran akhir limbah di Lokasi PT.

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) apabiladihubungkan dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas maka UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)adalah merupakan kekhususan (/ex spesialis) dari UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

yang ditujukan kepada pemberi perintah atau pimpinandalam suatu kegiatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf bPasal 116 Ayat (1) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Bahwa apabila pertanggungjawaban ketentuan huruf b Pasal 116 Ayat (1) Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) inidinubungkan dengan pertanggung jawaban Perseroan maka yangbertanggung jawab adalah pemimpin kegiatan bukan serta mertaPemimpin Perseroan.

Bahwa kekhususan dari ketentuan huruf bPasal 116 Ayat (1) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dijelaskan secara tegas olehSaksi Ahli Somawijaya, S.H., M.H., di muka persidanganmenerangkan sebagai berikut:Menurut pendapat ahli, perlu dijelaskan terlebin dahulu mengenai prinsipdari pertanggungjawaban pidana memiliki Nubungan erat denganHal. 11 dari 18 hal. Put. No. 466 K/PID.SUSLH/2017penentuan subyek hukum pidana.

(PPLH) yang secara sedemikian rupa telahmengklasifikasikan dan membedakan antara: Orang yang member perintah untuk melakukan tindak pidana,dengan; Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindakpidana tersebut;Bahwa dalam hal ini, meskipun Terdakwa adalah Direktur Utama PT.

Negara dalam perkara lingkungan tidak terbataspada keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), akan tetapi semua Keputusan Tata Usaha Negara yangmenyangkut lingkungan hidup dalam kaitannya dengan gugatan untukmembela kepentingan lingkungan hidup agar tidak sampai terjadipencemaran dan/atau. kerusakan lingkungan hidup sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 25 UU PPLH

, bahwa sengketa lingkunganhidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul darikegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkunganhidup;Bahwa keputusan objek sengketa memenuhi kriteria sebagaimanadiuraikan di atas, sehingga merupakan keputusan yang menjadiwewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;Bahwa Mahkamah Agung secara substantif sependapat dengan HakimAnggota II Judex Facti tingkat pertama, bahwa sesuai ketentuan Pasal22 ayat (1) UU PPLH, setiap

Lebih lanjut Pasal 30 ayat (1) huruf edan f UU PPLH menentukan bahwa keanggotaan Komisi Penilai Amdaldiantaranya harus ada keterwakilan dari unsur masyarakat yangberpotensi terkena dampak dan Organisasi Lingkungan Hidup;Bahwa dalam Keputusan Bupati Barru Nomor 77/KLH/I/2015, tanggal 2Januari 2015 tentang Pembentukan Komisi Penilai Amdal KabupatenBarru Tahun 2015, terbukti tidak terdapat keterwakilan dari unsurmasyarakat yang berpotensi terkena dampak (in casu perwakilan darimasyarakat Kelurahan Mangempang

, Kelurahan Sepee, dan DesaSiawung) maupun organisasi lingkungan hidup sebagai Anggota KomisiPenilai Amdal, sehingga pada saat Komisi Penilai Amdal melakukanpembahasan KAANDAL Rencana Pembangunan Industri SemenTergugat Il Intervensi juga tidak ada keterwakilan dari kedua unsurtersebut;Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat tentang PembentukanKomisi Penilai Amdal di atas memiliki cacat yuridis karena tidakmemenuhi syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30ayat (1) huruf e dan f UU PPLH

EXPRAVET NASUBA, tersebut ;

- Menyatakan Tindakan KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA, yang tidak bersedia mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (semacam police line) serta membuka penutup Saluran Akhir Air Limbah di Lokasi PT.

EXPRAVET NASUBA (objek sengketa 2) merupakan perbuatan melanggar hukum ;

- Menyatakan batal Tindakan KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA, yang tidak bersedia mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (semacam police line) serta membuka penutup Saluran Akhir Air Limbah di Lokasi PT.

EXPRAVET NASUBA ;

- Mewajibkan KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA UTARA, untuk mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (semacam police line) serta membuka penutup Saluran Akhir Air Limbah di Lokasi PT. EXPRAVET NASUBA tersebut.

Menyatakan Tindakan TergugatIl yang tidak mencabut/ membongkarPlank dan Garis PPLH serta membuka penutup Saluran PembuanganAkhir Air Limbah di lokasi PT. EXPRAVET NASUBA adalah PerbuatanMelanggar Hukum ;5. Memerintahkan TergugatIl untuk mencabut/membongkar Plank dan GarisPPLH serta membuka penutup Saluran Pembuangan Akhir Air Limbah dilokasi PT. EXPRAVET NASUBA;6. Menghukum Tergugat!

Tindakan TergugatIl/Terbanding Il yang tidak bersedia mencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (Semacam police line) sertamembuka penutup Saluran Akhir Air Limbah di Lokasi PT. EXPRAVETNASUBA;DALAM EKSEPSI ;Halaman 13 Putusan No. 218/B/LH/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/TerbandingIl telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat dikelompokkansebagai berikut;1. Tentang Kewenangan Relatif yang diajukan oleh Tergugat ;2.

EXPRAVETNASUBA, namun Tergugat Il/Terbanding II tidak bersedia untukmelakukannya ;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Pembanding tersebut,Tergugat II/Terbanding II dalam Jawabannya menyatakan bahwa TergugatIl /Terbanding II dalam melakukan tindakan berupa pemasangan plank dangaris PPLH serta menutup saluran limbah adalah dalam rangka menjalankanUndangUndang dan Tergugat II/Terbanding Il yang tidak bersediamencabut/membongkar Plank dan Garis PPLH (Semacam police line) sertamembuka penutup saluran

Bahwa Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup DanKehutanan Wilayah Sumatera melakukan pemasangan garis PPLH di PTEXPRAVET NASUBA pada tanggal 28 Agustus 2018 (Vide Bukti T.II5) ;7. Bahwa Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Sumatera melakukan Pengawasan dan PenataanLingkungan Hidup dan Kehutanan di kantor PT EXPRAVET NASUBA padatanggal 29 Agustus 2018 (Vide Bukti T.II6) ;8.

Maka tindakan pemasangan Plank dan Garis PPLH (Semacam policeline) serta menutup saluran akhir limbah di Lokasi PT. EXPRAVET NASUBAtidak beralasan dan tidak berkekuatan hukum lagi ;Menimbang, bahwa karena tindakan pemasangan Plank dan garisPPH dan menutup saluran air limbah di Lokasi PT.

dengan hargaRp.150.000/meter namun dan sebelum saksi Ropu Dg Bella menandatanganiakte tersebut, namun sebelum saksi Ropu Dg Bella membubuhkan tandatangannya pada akte pelepasan hak dengan legalisasi No. 31/NM/PPLH/1997tanggal 7 April 1997, saksi melihat di dalam akte tersebut, tercantum hargatanah per meternya adalah Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehinggasaksi Ropu Dg Bella tidak mau menandatangani akte tersebut jika harga tanahtidak dibayarkan pada saat itu juga yaitu seharga Rp.939.550.000

tersebut terbit Terdakwa membayar saksi Ropu Dg Bella sebesar Rp.232.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga saksi Ropu Dg Bellamenanyakan lagi kapan dilunasi, dan Terdakwa pada saat itu menjanjikan akanmelunasi harga tanah setelah SHGB terbit, namun kenyataannya setelahsertifikat terbit, Terdakwa tidak mau melunasi harga tanah tersebut denganalasan harga tanah tersebut sudah lunas karena harganya memang Rp.75.000,sesuai harga yang tercantum dalam Akte Pelepasan dengan legalisasi No.31/M/PPLH

dengan harga Rp.150.000/ meter dan sebelumsaksi Ropu Dg Bella menandatangani akte tersebut, namun sebelum saksiRopu Dg Bella membubuhkan tanda tangannya pada akte pelepasan hakdengan legalisasi No. 31/IV/PPLH/1997 tanggal 7 April 1997 ,ia Terdakwameminta kepada Petugas BPN yaitu Marthen Rante Tondok untuk dibuatkanlagi satu Akte Pelepasan hak dengan luas tanah 5000 M?

milik Ropu Dg Bellaalasan sebagai formalitas demi keamanan di lapangan , sehingga tanpasepengetahuan dengan saksi Ropu Dg Bella, Marthen Rante Tondok membuatakte pelepasan hak dengan Legalisasi No. 30/IV/PPLH/1997 tanggal 7 April1997 pada saat itu juga, sehingga pada saat itu saksi Ropu Dg Bella langsungmembubuhkan tanda tangannya dan tidak memperhatikan lagi kalau ada aktepelepasan lainnya yang turut ditandatangani, nanti pada saat pengukuran olehpihak BPN Makassar dalam rangka penerbitan sertifikat

NNT) tetap dapat digugat ke PTUN meskipun tidaktermasuk dalam kriteria pasal 93 UU PPLH ;Halaman 9 dari 81 halaman. Putusan Nomor 101 K/TUN/20135. Bahwa dalam pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUNmenyatakan bahwa :a.

NNT Proyek Batu Hijau tidakakan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup ;Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU PPLH dijelaskan bahwa"Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upayasistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsilingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, danpenegakan hukum" ;Sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU PPLH

;Lebih lanjut, Pasal 63 ayat 3 huruf o UU PPLH menetapkan bahwawewenang Bupati/Walikota salah satunya adalah penerbitan izinlingkungan pada tingkat Kabupaten/Kota.

Kemudian di Pasal 123dan penjelasannya menyatakan bahwa izin pembuangan limbah kelaut seharusnya diintegrasikan dalam izin lingkungan dalam waktu 1(satu) tahun sejak diundangkan UU PPLH, yaitu Oktober 2010.

obyek Sengketa pun, secarakhusus, harus juga mengacu pada UU PPLH;Bahwa dalam Gugatan, Para Penggugat telah menggunakan Pasal 92UU PPLH sebagai dasar hak gugat organisasi (legal standing) dalammengajukan Gugatan (vide dalil Gugatan, halaman 4 dan 5), sehinggasecara hukum seharusnya Para Penggugat juga menggunakanUUPPLH, yang diatur selanjutnya yakni Pasal 93 ayat (1) dalammenentukan kualifikasi Obyek Sengketa.

Bahwa mengingat Objek Gugatan terbit pada tahun 2017, makasudah seharusnya tata cara pelibatan masyarakat dalam prosesHalaman 20 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.Izin Lingkungan dilakukan berdasarkan UU PPLH, PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2012 ( selanjutnya disebut PP No.27 tahun 2012) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam ProsesAnalisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan(selanjutnya disebut PermenLH

Bahwa dalam proses pelibatan masyarakat dalam penyusunandokumen AMDAL salah satunya adalah adanya perwakilanmasyarakat dalam anggota Komisi Penilai Amdal, perwakilanmasyarakat dalam Komisi Penilai amdal diatur di dalam dalamPasal 30 UU PPLH; 8.

Bahwa dengan tidak adanya Wakil Masyarakat yang berpotensiterkena Dampak dalam Komisi Penilai Amdal, maka KomisiPenilai Amdal yang menilai dokumen AMDAL tidak memenuhiHalaman 22 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.11.12.13.14.unsur unsur dan bertentangan dengan pasal 30 UU PPLH, olehKarena itu objek gugatan sudah seharusnya dibatalkan ;Bahwa Pasal 39 UU PPLH juga mensyaratkan bahwa setiappermohonan dan keputusan izin lingkungan hendaknyadiumumkan secara proaktif oleh Pemberi

Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkanObjek Gugatan tidak memenuhi ketentuan dalam UUPPLH, PPNo.27 Tahun 2012, dan PermenLH No.17 Tahun 2012; Sehinggadalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penerbitanObjek Gugatan patut diduga cacat prosedural ;C.1.4.0bjek Gugatan bertentangan dengan UU PPLH, PP No. 27 Tahun 2012tentang Izin Lingkungan, dan PermenLH No. 8 Tahun 2013 tentangTata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidupserta Penerbitan Izin Lingkungan

Bahwa Pasal 3/7 ayat (2) UU PPLH menyatakan bahwa: lIzinLingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapatdibatalkan apabila: (a) Persyaratan yang diajukan dalam permohonanHalaman 24 dari 156 Halaman Putusan Perkara Nomor : 2/G/LH/2018/PTUN.DPS.izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, sertaketidakbenaran dan/atau pemalsuan data dan/atau informasi.

Bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdalatau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan sebagaimana yangdinyatakan dalam Pasal 36 ayat (1) UU PPLH yakni:Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atauUKLUPL wajib memiliki izin lingkungan;1.3.

Bahwa Pasal 41 UU PPLH menyatakan:Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam PeraturanPemerintah;1.5.

Bertentangan dengan asas kelestarian dan keberlanjutan sesuai Pasal2 huruf b UU PPLH yakni:Halaman 23 dari 99 halaman.

Putusan Nomor 151 K/TUN/2014Cc.Bertentangan dengan asas keserasian dan keseimbangansebagaimana Pasal 2 huruf c UU PPLH;Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 huruf c UU PPLH yang dimaksuddengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwapemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspekseperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan sertapelestarian ekosistem;1.il.lil.Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat paparkan pada hurufb diatas mengenai keputusan a quo yang dikeluarkan

bagian huruf A angka 1mengenai (KTUN) objek sengketa bertentangan denganPasal 39 ayat (1) dan (2) UU PPLH;Bahwa dalam Pasal 39 UndangUndang tersebutmenyatakan:Ayat (1): Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikotasesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiappermohonan dan keputusan izin lingkungan;Bahwa penjelasan Pasal 39 (1) UU PPLH menyatakanbahwa tujuan mengumumkan permohonan izin dengan carayang yang mudah diketahui masyarakat adalahmemungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yangHalaman

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana tersebut dalamPasal 37 ayat (1) UU PPLH diancam dengan sanksi pidana berdasarkanpada Pasal 111 ayat (1) UU PPLH;Bahwa izin lingkungan yang diterbitkan berdasarkan penilaian Amdal/UKLUPL pada akhirnya menjadi persyaratan untuk diterbitkannya izin usahadan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU PPLHyang berbunyi, lzin Lingkungan merupakan persyaratan untukmemperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;Bahwa berdasarkan uraian pada dalil angka

Hal ini bertentangan denganketentuan mengenai izin lingkungan didalam UU PPLH, sebagaimanadiuraikan di atas;Bahwa teks UU PPLH telah jelas bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2)Objek Permohonan telah didukung oleh Pendapat Ahli Hukum AdministrasiNegara, Prof. Asep Warlan Yusuf, yang dalam responnya terhadappertanyaan Pemohon, Berdasarkan UU PPLH dan UU Jasa Konstruksi,apakah pelaku usaha dan/atau kegiatan diperbolenkan memulai konstruksiproyek sebe/lum mendapatkan Izin Lingkungan?

Dasar hukumnya yang dipakai 121 UU PPLH, ini masih tetapdihidupkan sampai sekarang, padahal sebetulnya jangka waktunya 2 (dua)Halaman 38 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/201642.tahun. Ini sebetulnya jelasjelas bertentangan dengan UU PPLH, karenaseharusnya yang belum mendapatkan izin lingkungan harus auditlingkungan.

Sehingga PLTSa Teknologi Termal Bertentangandengan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehatsebagaimana Dijamin UU PPLH;Bahwa Pasal 65 ayat (1) UU PPLH menyatakan, Setiap orang berhak ataslingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak AsasiManusia;Bahwa dalam pengaturan pengendalian pencemaran udara di Indonesia,pengendalian pencemar udara berbahaya beracun dan pencemar udarapersisten dari incinerator belum diatur, sehingga syarat utama dapatdigunakannya instrumen pencegahan dalam

Hal ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pemantauan danpenegakan hukum dalam hal pengendalian pencemaran udara, mengingatUU PPLH hanya mengenal instrument baku mutu dalam menentukanterjadinya pencemaran;Halaman 83 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016142.143.144.Pasal 20 ayat (1) UU PPLH:(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melaluibaku mutu lingkungan hidup;(2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: ...

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 04/G/2009/TUN.SMG,YayasanYayasan WALHI Melawan Kepala Kantor Perizinan TerpaduKabupaten Pati dalam kasus SemenBahwa berdasarkan dalildalil di atas Penggugat telah memenuhikriteria untuk mengajukan gugatan berdasarkan legal standingsesuai dengan pasal 92 UU PPLH dan sebagai badan hukumperdata sesuai pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor: 9 Tahun2004 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa keputusan a quo yang dikeluarkan tersebut bertentangandengan pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor: 32tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (selanjutnya disebut dengan UU PPLH) yangmenyatakan:nnn nn nnn nnn ene nn nen enn nn nenayat (1) : Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuaidengan kewenangannya wajib mengumumkansetiap permohonan dan keputusan izinlingkungan." ayat (2) : yangmenyatakan:Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan cara

Bertentangan dengan asas keadilan sesuai pasal 2 huruf gUU PPLH:.Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwaperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harusmencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warganegara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintasgender; Bahwa selain ditetapkan sebagai kawasan Taman Hutan Rayasesungguhnya secara faktual kawasan mangrove di Teluk Benoajuga berfungsi sebagai kawasan lindung nasional dan kawasanmitigasi bencana.

Bilamana pengelolaan dilakukan tanpamemperhatikan perlindungan dan kelestarian ekosistem, tanpamemperhatikan aspekaspek lain dan sematamata hanyamenggunakan landasan hukum~ bagi pengusahaan blokpemanfaatan TAHURA Ngurah Rai, maka kebijakan Tergugatmelalui ( KTUN) objek sengketa tidak mencerminkan asaskeadilan;Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat dalam menerbitkankeputusan a quo telah melanggar asas keadilan sebagaimanapasal 2 huruf g UU PPLH.

Bertentangan dengan asas kearifan lokal sebagaimanapasal 2 huruf UU PPLH;Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwadalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harusmemperhatikan nilainilai luhur yang berlaku) dalam tata kehidupan masyarakat;Bahwa masyarakat Bali mengenal konsep kosmologi Tri HitaKarana sebagai falsafah hidup.

Salah satu asas yang dianut dalam UndangUndang No. 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(selanjutnya disebut UU PPLH) adalah asas tanggung jawabnegara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjaminpemantaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaatsebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasimasa kini maupun masa depan, menjamin hak warga negara untukmemperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untukPutusan No: 65/ PDTLH/2017/PT JMB

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang dilarang olehperaturan perundangundangan sebagaimana diatur dalam:Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan(UU Perkebunan) berbunyi:(2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membukadan/atau mengolah lahan dengan cara membakarPasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf h UU PPLH:(1) Setiap orang DILARANG: a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup;b) s/d.

Pasal68 huruf b dan c UU PPLH sebagai berikut:Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatanberkewajiban:Putusan No: 65/ PDTLH/2017/PT JMB halaman 30b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; danc. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidupdan/atau kntena baku kerusakan lingkungan hidup.43.

Karena itu ada alasanyang kuat bagi Penggugat untuk memohon agar terhadap Tergugatdiberlakukan prinsip strict liability.71.Bahwa, perbuatan Tergugat selain dikenakan Perbuatan MelawanHukum, juga dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkantanggung jawab mutlak (strict liability) yang dianut dalam UU PPLH,dimana Tergugat wajib bertanggungjawab mutlak atas kerusakanlingkungan oleh karena dampak yang diakibatkan dari usahanya dapatmenimbulkan ancaman serius bagi lingkungan.

Ketentuan ini merupakanLex Specialis dalam Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum padaumumnya sebagaimana dimaksud Pasal 88 UU PPLH yang menyatakansebagai berikut:Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/ataukegiatannya) menggunakan B3, menghasilkan dan/ataumengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancamanserius terhadap lingkungan hidup bertanggung javab mutlakatas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsurkesalahan.72.Bahwa, lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 88 UU PPLH, dijelaskansebagai

Surat 273 / H.24.8 / PPLH /TU / VII / 2007 jennnn2n2n2nnnnncnn cnn nee nce cee ne cece cee cne concen ce nePada tanggal 8 Februari 2008, Penyampaian Dokumen AMDAL,RPL, RKL kepada Dirjen Energi dan Sumber Daya Mineral,Jakarta & Distamben Tamiang Layang ;Penggugat juga telah mendapat dukungan penuh dari masyarakatsekitar dan bukti dukungan itu telah disampaikan pula kepadaTergugat dan Dinasdinas terkait.

(sesuai dengan aslinya) ;+ Foto copy Surat dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)Universitas Palangkaraya kepada Bupati Barito Timur, Nomor273/24.8/PPLH/TU/VIIV2007, Perihal : Laporan PelaksanaanAMDAL Pertambangan Batubara :1. PT. Sinar Tambang Utama (Lokasi Kecamatan Patengkep2. PT. Kharisma Tambang Prima (Lokasi Kecamatan DusunTengah) 5 2+ = 27+ 2= 225 22 nnn nn nnn nnn neeTertanggal 9 Agustus 2007.

(fotocopy dari foto COPY) j n nn anne nen nnn een nee nenFoto copy Surat dari Pusat Penelitian Lingkungan HidupUniversitas Palangka Raya kepada Kepala Badan LingkunganHidup Daerah Kabupaten Barito Timur, Nomor209/H24.8/PPLH/TU/V/2007, Perihal : Penyampaian DokumenAmdal RKL, RPL Pertambangan Batubara PT. Sinar TambangUtama serta Mohon Jadwal Presentasi, tertanggal 21 Mei 2007.(foto copy dari foto Copy) 5Foto copy Surat dari PT.

(Sesuai dengan aslinya) ;Foto copy Surat dari Kepala Pusat Penelelitian LinngkunganHidup Universitas Palangka Raya kepada Bupati Barito Timur,Nomor : 273/H.24.8/PPLH/TU/VIIV2007, Perihal : LaporanPelaksanaan AMDAL Pertambangan Batubara PT. SinarTambang Utama (Lokasi Kecamatan PatengkepTutui). (Sesuaidengan aslinya) ;Hal. 40 dari 72 hal. Pkr. No. 19/G/2014/PTUN.PLK64. Bukti P64 :65. Bukti P65 :66. Bukti P66 :67. Bukti P67 :Foto copy Surat dari PT.

,M.Kn yang beralamatkan di PertokoanJalan Raya Canggu, Dusun Kedung Sumur, Desa Canggu, Kecamatan Jetis,Kabupaten Mojokerto, dan disahkan dengan SK AHU Nomor0004317.AH.01.07 Tahun 2017.Bahwa PENGGUGAT yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum, berhakmengajukan gugatan organisasi lingkungan.Bahwa PENGGUGAT merupakan organisasi lingkungan hidup yang turutserta dalam Advokasi dan tindakan litigasi lingkungan hidup sesuai denganPasal 92 (1) UU PPLH yang berbunyi : dalam rangka tanggung jawabpengelolaan

Yang merumuskan bahwa : barangsiapa mengatakan suatu Hak atau mengatakan suatu perbuatan untukmeneguhkan Haknya atau untuk membantah Hak orang lain, haruslahmembuktikan Hak itu atau adanya perbuatan itu.bahwa selama ini TERGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai denganketentuan Undangundang PPLH Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2)berbunyi Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup adalah upayasistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsilingkungan Hidup dan mencegah terjadinya

Kades dulu meminta DokumenLingkungan Hidup namun berbuntut Panjang Sampai di PTUN Surabaya,Karena PENGGUGAT kalah dalam Persidangan dengan PUTUSAN DITOLAK dan tuduhan mereka atas PENCEMARAN LIMBAH B3 TIDAKTERBUKTI SECARA YURIDIS maka PENGGUGAT BANDING di PT.TUNJATIM dan PUTUSAN PT.TUN JATIM menguatkan PUTUSAN PTUN SBYhingga Peninjauan Kembali (PK).bahwa selama ini TERGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai denganketentuan Undangundang PPLH Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat(2)sehingga TERGUGAT mengikuti

PUTRA RESTU IBU ABADI (/aporan terlampin).Bahwa merujuk pada gugatan Penggugat halaman 5 Nomor (2) tentangGugatan sengketa Lingkungan Hidup atas timbulnya Objek sengketamestinya PENGGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya terkait OBJOEK SENGKETA karena kompetensihukumnya berada di Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeritidak berwenang Mengadili SENGKETA TATA USAHA NEGARA.Bahwa selama ini TERGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai denganketentuan Undangundang PPLH

No. 32 Tahun 2009 pasal92 ayat (3) mengaharuskan adanya Program Kerja yang sekurangHalaman 29 dari 116 Putusan Nomor 4/Pat.G/LH/2020/PN.Mjkkurangnya 2 tahun namun menumt TERGUGAT LSM PENDOWOBANGKIT didirikan pada tanggal 14 Februari 2017 namun melimpahkanHak kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT pada tanggal 4 Desember 2018,jika dihitung mundur belum mencapai 2 tahun sehingga PENGGUGATmelanggar ketentuan UU PPLH No. 32 Tahun 2009 pasal 92 ayat (3).Bahwa adanya Pelimpahan Hak/Pemberian Kuasa berarti timbul

Obyek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Asas Keanekaragaman Hayati (videPasal 2 huruf i UU PPLH) ; 29.

Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Partisipatif (vide Pasal 2 huruf kUU PPLH);37.38.41.42.

Obyek Sengketa Tidak Bertentangan dengan Asas Tata Kelola Pemerintahan yangBaik (Pasal 2 huruf m UU PPLH) ; 49. Bahwa pengertian Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik adalah,perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsippartisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan ; . Bahwa TERGUGAT sependapat bahwa asasasas tersebut adalah sama dengan apayang dikenal dalam rezim hukum tata usaha negara sebagai AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik ; 7.

Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas Otonomi Daerah (Pasal 2 huruf n UU PPLH) ;51. Bahwa pengertian Asas Otonomi Daerah adalah : Pemerintah dan pemerintahdaerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikankekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan RepublikIndonesia (vide Pasal 2 huruf n UU ~ PPLH) ; 52. Bahwa unsurunsur dalam pengertian Asas a quo, sebagai berikut : a.

TERGUGAT tidak melanggar Asas Otonomi Daerah, dansemua dalil PARA PENGGUGAT sepanjang Obyek Sengketa melanggar AsasOtonomi Daerah sudah selayaknya dikesampingkan ;1212Bahwa dari argumentasi dan dalil yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dapatdisimpulkan Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kelestarian danKeberlanjutan; Kehatihatian; Keanekaragaman Hayati; Partisipatif; Tata KelolaPemerintahan yang Baik; dan Otonomi Daerah, sebagaimana dimuat dalam Pasal 2huruf a,b,f, i, k, m, dan huruf n UU PPLH

Pasal 65 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, untuk itudemi hukum Penggugat dan Penggugat II telah memenuhikualifikasi Pasal 53 Ayat (1) Undangundang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

Pasal 91 ayat (1) UU 32Tahun 2009 tentang PPLH, oleh karenanya mempunyai kedudukanhukum untuk mengajukan gugatan;10.Bahwa, sedangkan mengenai kedudukan lembaga dan/ataukedudukan organisasi dalam mengajukan gugatan, selain merujukpada Pasal 53 ayat Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, dapat merujuk norma Pasal 92 UU 32Tahun 2009 tentang PPLH, yang menyatakan:1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan

Pasal 65 ayat (1) UU 32 Tahun2009 tentang PPLH, akibat dikeluarkannya Objek Gugatan,karena secara potensial Objek Gugatan tersebut akanmelegitimasi penimbunan atau reklamasi rawa dilokasi areaObjek Gugatan sehingga mengakibatkan:a. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup akibatberkurangnya jumlah resapan air dikota Palembang, yangpotensial menyebabkan terjadinya banjir;b.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 21.2 yang menyatakanbahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Rencana Tata RuangWilayah vide UU 32 Tahun 2009 PPLH jo. UU 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang jo. Perda Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 20122032, ditanggapi sebagai berikut:a.

Pasal 65 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, untuk itudemi hukum Penggugat dan Penggugat II telah memenuhi kualifikasiHalaman 96 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLGPasal 53 Ayat (1) Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara jo.

Pasal 65 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, untuk itudemi hukum Penggugat dan Penggugat II telah memenuhikualifikasi Pasal 53 Ayat (1) Undangundang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

Pasal 91 ayat (1) UU 32Tahun 2009 tentang PPLH, oleh karenanya mempunyai kedudukanhukum untuk mengajukan gugatan;10.Bahwa, sedangkan mengenai kedudukan lembaga dan/ataukedudukan organisasi dalam mengajukan gugatan, selain merujukpada Pasal 53 ayat Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, dapat merujuk norma Pasal 92 UU 32Tahun 2009 tentang PPLH, yang menyatakan:1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan

Pasal 65 ayat (1) UU 32 Tahun2009 tentang PPLH, akibat dikeluarkannya Objek Gugatan,karena secara potensial Objek Gugatan tersebut akanmelegitimasi penimbunan atau reklamasi rawa dilokasi areaObjek Gugatan sehingga mengakibatkan:a. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup akibatberkurangnya jumlah resapan air dikota Palembang, yangpotensial menyebabkan terjadinya banjir;b.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 21.2 yang menyatakanbahwa Objek Gugatan bertentangan dengan Rencana Tata RuangWilayah vide UU 32 Tahun 2009 PPLH jo. UU 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang jo. Perda Kota Palembang No. 15 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 20122032, ditanggapi sebagai berikut:a.

Pasal 65 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, untuk itudemi hukum Penggugat dan Penggugat II telah memenuhi kualifikasiHalaman 96 Putusan Nomor 25/G/LH/2021/PTUN.PLGPasal 53 Ayat (1) Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara jo.

PENTANINDO AGROPRATAMA Nomor : 01/dDir/KPTS/PAPSOTK/III2009 tertanggal 01April 2009 ;1 (satu) lembar daftar Lampiran Keputusan Dewan Direksi PT.PENTANINDO AGRO PRATAMA Nomor : 01/DDir/KPTS/PAPSOTK/IIl2009 tertanggal 01 April 2009 atas nama ANDRI ;1 (satu) lembar surat tugas Nomor : 06/23/ST/PPLH/SDM/BH/VIII/2010atas nama ANDRI tertanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh PT.BAROMA HARPA dan ditandatangani oleh APAN SOPANDI,S.Agrb,B.Sc selaku Konsultan Ketua ;1 (satu) lembar surat tugas Nomor

: 06/23/ST/PPLH/SDM/BH/VII/2010atas nama ANDRI tertanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh PT.Hal. 9 dari 19 hal.

No. 4 K/PID/20142036.3/.38.Nomor : 01/DDir/KPTS/PAPSOTK/III2009tertanggal 01 April 2009atas nama Andri ;1 (satu) lembar SuratTugas Nomor : 06/23/ST/PPLH/SDM/ BH/VIII/2010atas nama Andritertanggal O02 Agustus2010 yang dikeluarkanoleh PT. Baroma Harpadan ditandatangani olehAPAN SOPANDI,S.Agrb,B.Sc selakuKonsultan Ketua;1 (satu) lembar SuratTugas Nomor : 06/23/ST/PPLH/SDM/BH/VII/ 2010atas nama Andritertanggal O02 Agustus2010 yang dikeluarkanoleh PT.

:Bahwa saat ini ahli sebagai Dosen tetap Fakultas Hukum UniversitasKatolik Parahyangan Bandung dengan dengan pangkat terakhirLektor Kepala ;Bahwa benar pengertian tindak pidana Lingkungan Hidupsebagaimana diatur dalam UU RI No.32 Tahun 2009 tentangHalaman 18 dari 42 Putusan Pidana No. 304/Pid.B/LH/2019/PN CbdPerilndungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), unsurtanpa izin yang menurut Pasal 61 ayat (1) dumping hanya dapatdilakukan dengan izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota.Unsur

Pasal36 ayat (1) UU PPLH menetapkan bahwa setiap usaha dan/ataukegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL UPL wajib memilikiizin lingkungan. Yang dimaksud dengan izin lingkungan secaraotentik menurut Pasal 1 butir 35 adalah izin yang diberikan kepadasetiap orang yang melakukan usahan dan/atau kegiatan yang wajibamdal atau UKLUPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh = izinusaha/kegiatan.

Sedangkan usaha/kegiatan yang wajib memilikiAMDAL diatur dalam Pasal 22 UU PPLH, dan usaha/kegiatan yangwajid memliki UKLUPL diatur dalam Pasal 34 UU PPLH ;Bahwa benar berdasarkan unsurunsur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH adalah:unsur Setiap Orang : menurut Pasal 1 butir 32 UU PPLH berartiorang perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum.Apabila dalam perkara ini tersangkanya adalah individu (orang)mampu bertanggungjawab dan memenuhi criteria salah satu bentukpembuat (dader) atau pembantu)

Unsur dengan sengaja : merupakan unsur subyektif atau bentukkesalahan yang disyaratkan Pasal 98 ayat (1) UU PPLH. Artinyauntuk dapat dipidana berdasarkan pasal ini pelaku harus memilikisikap batin atau bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau dolusatau opzet. Dalam hukum pidana kesengajaan memiliki arti sebagaiHalaman 19 dari 42 Putusan Pidana No. 304/Pid.B/LH/2019/PN Cbdmenghendaki dan mengetahui (willen en weten).

Denganmemperhatikan letak unsur kesengajaan dalam rumusan, makaharus dibuktikan perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibatberupa dilampauinya baku mut udara ambient, baku mutu air, bakumut air laut, atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup.Unsur melakukan perbuatan : karena merupakan delik materiil makaPasal 98 ayat (1) UU PPLH telah tidak menetapkan secara spesifikperbuatan apa yang dilarang, sehingga perbuatan apapun dapatdikualifikasi memenuhi unsur ini sepanjang dilakukan dengansengaja