PT.HMS BERGBAU INDONESIA VS VICKO SUPRIJATNA

Ini jelas merupakan pemalsuan dan rekayasa, oleh karenaBhannu Pratap Singh dan oleh karena belum menjadi Direktur/karyawan PT.HMS.

Bahwa telah nyata dan terbukti tidak adanya kinerja yang tidak baik dariTermohon Kasasi/Penggugat dimana tindak menunjukan kinerja dalammeningkatkan Perusahaan, yang dimana jelas diketahui TermohonKasasi/Penggugat bahwa keadaan Perusahaan PT.HMS sedangmengalami krisis ataupun sedang tidak stabil akibat daripadamemburuknya situasi ekonomi dipasar batubara Asia dan Indonesia,maka salah dan keliru Judex Facti yang menyatakan tidak sahpemutusan hubungan kerja kepada Penggugat/Termohon Kasasi;3.

Nomor 790 kK/Pdt.SusPHI/2017tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntutganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi maka hal itulah yangmenjadi pegangan Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat dalam Pemutusan Hubungan Kerja:1.Bahwa dimana keadaan Perusahaan PT.HMS Bergbau Indonesiasedang mengalami krisis ataupun sedang tidak stabil akibat daripadamemburuknya situasi ekonomi pasar batubara Asia dan Indonesia.sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat memutuskan

Hubungan Kerjaterhadap Termohon Kasasi/Penggugat dan Pemohon Kasasi/Tergugatsehingga menandatangani/menyetujui untuk Pemutusan HUbungan Kerjaterhadap PT.HMS Sehingga Majelis Hakim Salah;Bahwa bahwa sudah setuju Pemohon Kasasi/Penggugat PemutusanHubungan Kerja efektif pada tanggal 31 Agustus 2015 yang tertuangdalam surat yang sudah ditandatangani Termohon Kasasi/Penggugatpada tanggal 15 Juli 2015 dan uang pesangon 4 (empat) bulan gaji yangsudah disepakati, namun tidak diambil ambil oleh Termohon

PT.HARAPAN MANDIRI SEJAHTERA (PT.HMS) >< DEWI RIZKIYANTI CS

Rafli Haris dan Terdakwal ;Bahwa berdasarkan SP2D Nomor : 0409 tanggal 26 Juli 2007 untuk pembayaran uangmuka sebesar 20% dari nilai kontrak Rp. 4.000.000.000,00(empat milyar rupiah) PT.HMS menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) yang ditransfer oleh Kasda ke rekening BRI Cabang Blangpidie An. PT. HMS,Bahwa PT.

Berdasarkan hasil opname tersebut terdakwalIImelaporkan kepada TerdakwaI, Berdasarkan laporan tersebut TerdakwaImengeluarkan surat teguran kekurangan pekerjaan yang ditujukan kepada Direktur PT.HMS, sebanyak dua kali yaitu :1.DeSurat Nomor : KU.602/213/PSDA/2007 tanggal 28 Agustus 2007 .surat teguran ke II kepada Direktur PT. HMS dengan surat NomorKU.602/224/PSDA/2007 tanggal 07 September 2007.Bahwa karena tidak ada juga tanggapan dari PT.

Abdya, progres riil pekerjaan galian dantimbunan (alat berat) volumenya : 38.006 (tiga puluh delapan ribu enam) M;Bahwa nilai kontrak KSO PT.HMS adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyarrupiah) dengan volume penggalian yang harus tercapai 564.492 (lima ratus enam puluhempat ribu empat ratus sembilan puluh dua) M?.

Namun TerdakwaI tetap meminta TerdakwaII untuk menetapkan PT.HMS sebagai rekanan dan meminta PT. HMS untuk melengkapi dan memperbaikidokumendokumen yang tidak memenuhi syarat. Namun sampai dengan dilakukanpemutusan kontrak dokumen sebagaimana yang diminta tersebut tidak pernahdisampaikan oleh H.M Rafli Haris.

dan biaya setinggitingginya sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang bersumberdari dana APBDII Tahun anggaran 2007.Bahwa berdasarkan KSO Nomor : 056/01/KSO/PUPSDA/2007 tanggal 18Juni 2007, spesifikasi teknis pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PT.HMS adalah:A.

HMS lari dari tanggungjawab, Terdakwa I telah melakukan teguran sebagaimana mestinya kepada PT.HMS sampai pemutusan kontrak kerja;Bahwa setelah PT. HMS mangkir dari pekerjaan, Para Terdakwa melaporkanhal tersebut kepada Bupati. Dan AKMAL IBRAHIM memerintahkan kepadaTerdakwa I untuk memutus kontrak kerja dengan PT. HMS setelah itu Bupatisendiri yang mengambil seluruh dokumen PT.

HMS sudah mengerjakan terlebih dahulu kegiatan tersebut,padahal pada saat itu belum ada kontrak kerja antara Dinas PU dengan PT.HMS. Dan lebih anehnya lagi Sdr. RAFLI HARIS yang notabenenya adalahDirektur PT. HMS mengaku pada Terdakwa I dimana perusahaan tersebuttelah ditunjuk oleh Bupati AKMAL IBRAHIM sebagai rekanan dalam proyektersebut;Bahwa sudah menjadi rahasia umum Direktur PT. HMS Sdr.

HMS mangkir dari pekerjaan, Para Terdakwamelaporkan hal tersebut kepada Bupatii Dan AKMAL IBRAHIMmemerintahkan kepada Terdakwa I untuk memutus kontrak kerja dengan PT.HMS setelah itu Bupati sendiri yang mengambil seluruh dokumen PT.

menabrak Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol B3353NNZ yangdikendarai korban SANTO hingga Sepeda Motor dan korban masuk kedalamkolong depan kendaraan yang terdakwa kendarai karena setelah menabrak,terdakwa tidak juga memberhentikan kendaraannya dan setelah berjalan 100meter baru berhenti dan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson danjuga tidak sempat mengerem karena pandangan terdakwa hanya tertujukedepan untuk mendahului truk tronton tersebute Bahwa benar akibat benturan antara kendaraan Dump Truck milik PT.HMS

unsur keduadakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa yang unsur kedua dakwaan Penuntut Umumadalah Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karenakelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkanorang lain meninggal dunia ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidanganberdasarkan keterangan saksi MOHAMAD NURDIN, SUKARNO danSUSILOWATI, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013awalnya terdakwa ZAENAL ABIDIN mengemudikan kendaraan Dump Truckmilik PT.HMS

mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Rafli Hariskemudian perkara ini muncul karena berita media Serambi IndonesiaMenimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yangdibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2013 padapokoknya menyatakan :Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait masihdigunakan istilah kerugian Negara karena menurut hemat penasihat hukum sejak uangmuka kerja 20 % sebesar Rp. 800.000.000,00 yang sebelumnya dilarikan oleh PT.HMS

Abdya, progres riil pekerjaan galian dan timbunan (alat berat)volumenya : 38.006 (tiga puluh delapan ribu enam) M8 ; Bahwa nilai kontrak KSO PT.HMS adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empatmilyar rupiah) dengan volume penggalian yang harus tercapai 564.492 (lima ratusenam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) M>?.

Abdya, progres riil pekerjaan galian dan timbunan (alat berat)volumenya : 38.006 (tiga puluh delapan ribu enam) M@ ; Bahwa nilai kontrak KSO PT.HMS adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empatmilyar rupiah) dengan volume penggalian yang harus tercapai 564.492 (lima ratusenam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua) M>.

dengan PT.Asuransi Indo Trisaka tanggal 18 Juni 2007 (realitasnya tanggal 25 Juli 2007);6 Surat Perjanjian Kemitraan Kerja Sama Operasional (KSO) Nomor. 056/01/KSO/PUPSDA/2007 antara Dinas PU dengan PT.HMS tertanggal 18 Juni2007 (semestinya tanggal 25 Juli 2007);7 Surat Teguran Kekurangan Pekerjaan masing masing surat tanggal 28 Agustus2008 dan surat tanggal 07 September 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas PUAbdya terhadap PT.HMS;8 Surat Nomor: KU.602/237/PSDA/2007, tanggal 24 September 2007 perihalPemutusan

Kontrak dengan PT.HMS;9 Surat Permintaan penagihan Klaim dari Dinas PU terhadap PT.

HMS Bergbau Indonesia tertanggal 9 November2011 dari Direktur Charm Hill Investment limited PATRICK M.ALEXANDER (yang menandatangani surat) yang isinya meminta PT.HMS Bergbau Indonesia mengirimkan dana sebesar US$ 203,400.00Hal. 7 dari 85 hal Put.No.48/Pid/2015/PT.DKIuntuk batu bara sebanyak 4.068 ton yang disediakan Charm HillInvestment Limited di stockpile, ditransferkan ke No.

HMS Bergbau Indonesia tertanggal 9 November2011 dari Direktur Charm Hill Investment limited PATRICK M.ALEXANDER (yang menandatangani surat) yang isinya meminta PT.HMS Bergbau Indonesia mengirimkan dana sebesar US$ 203,400.00untuk batu bara sebanyak 4.068 ton yang disediakan Charm HillInvestment Limited di stockpile, ditransferkan ke No.

HM Sampoerna, dimana jumlah penjualan ke PT.HMS dari tahun ke tahun telah meningkat;bahwa hasil dari pemeriksaan dalam persidangan diketahui bahwa hubungan istimewaantara Pemohon Banding dengan AOI adalah lebih dikarenakan oleh penguasaan/manajemen yang sama atas anak perusahaan AOI yaitu pengurus Pemohon Bandingadalah juga merupakan pengurus PT ITS yang merupakan anak perusahaan AOI;bahwa AOI menguasai 100% saham Mauritius Tobacco Investment Ltd, sedangkan di lainpihak Mauritius Tobacco Investment

kecelakaan, dengan korban meninggal dunia;

• 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Nopol B-9985 WX berikut STNK dikembalikan kepada PT.HMS

ketentuan Pasal 18ayat (3) UU Pajak Penghasilan;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pemeriksa karena:(a) nyatanyata antara Pemohon Banding dengan AOI AG tidak terdapathubungan istimewa, baik hubungan istimewa yang didasarkan padakepemilikan maupun yang didasarkan pada penguasaan (management);(6) pengeluaran biaya konsultasi tersebut memang nyatanyata terjadi danmerupakan imbalan kepada AOI AG atas kontribusi AOI AG yangmemungkinkan terjadinya transaksi antara Pemohon Banding dengan PT.HMS

ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pemeriksa karena:(a) nyatanyata antara Pemohon Banding dengan AOI AG tidak terdapathubungan istimewa, baik hubungan istimewa yang didasarkan padakepemilikan maupun yang didasarkan pada penguasaan (management);(b) pengeluaran biaya konsultasi tersebut memang nyatanyata terjadi danmerupakan imbalan kepada AOI AG atas kontribusi AOI AG yangmemungkinkan terjadinya transaksi antara Pemohon Banding dengan PT.HMS