Ditemukan 8 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 12-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3008 K/Pdt/2022
Tanggal 12 September 2022 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dk vs PT SAKALO, dk
5318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dk vs PT SAKALO, dk
Register : 24-07-2019 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 15 Oktober 2020 — SAKALO
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2.Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan R.I
Turut Tergugat:
Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda
7316
  • SAKALO
    Tergugat:
    1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia
    2.Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan R.I
    Turut Tergugat:
    Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda
    Sakalo, kepadaGubernur Kalimantan Timur (Bukti P6);9. Bahwa menurut Bapak Drs.
    Sakalo Samarinda, memohon kembalipenyelesaian lebih lanjut tanah yang haknya HGB No. 151 yaitu denganmengeluarkan tanah tersebut dari Daftar Aset Ex Asing/Cina danmenyerahkan kepemilikan asalnya atas nama PT. Sakalo (Bukti P9);12.
    SAKALO.1.
    Bahwa di dalam gugatannya pada halaman 1 dan 2, Penggugatmendalilkan dirinya sebagai Direktur Utama dari PT Sakalo yangberkedudukan di Samarinda dan PT Sakalo sendiri telah mendapatpengesahan dari Menteri Kehakiman sejak tahun 1977.Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 104/Pat.G/2019/PN Smr2.
    Sakalo.(Bukti P8);9. Fotocopy dari copy Surat Gubernur Kalimantan Timur, Nomor : 032/7873Hk/2009, tanggal 27 Juli 2009, perihal Penyelesaian Masalah Asset ExGedung Bioskop Mahakama PT. Sakalo Samarinda, yang pada pokoknyamenyusuli Surat Nomor 590/7538/TUUA/KBPM, tanggal 10 Nopember 2004(Bukti P7), dan surat Nomor : 590/5692/PemC/VIII/2007, tanggal 13Agustus 2007 (Bukti P8) dan memohon kembali penyelesaian lebih lanjutatas SHGB No. 151 a.n. PT. Sakalo.(Bukti P9);10.
Register : 07-06-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 86/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
RONALD LOLANG
Tergugat:
1.Cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur
2.Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda
506
  • SAKALO, berkedudukan diSamarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada LADENMERING, SH., C.N., M.H.
    SAKALO (PENGGUGAT).12) Bahwa hampir 16 tahun lamanya PENGGUGAT mengikuti proses danmenyangggupi!
    Sakalo(Penggugat); Sebelah barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai PT. Sakalao(Penggugat);Halaman 23 dari 30 Putusan No. 86/Pdt.G/2018/PN.Smrdiatas tanah sengketa pada sebelah utara diatasnya berdiri bangunan tua dalamkeadaan terlantar/rusak bekas bioskop, demikian pula dibagian selatan terdapatdua bangunan tua milik PT.
    Sakalo berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang mengalami beberapakali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Berita Acara tanggal 9 November 2009nomor 27 dan Penggugat kedua adalah Tuan Ronald Lolang yang bertindakuntuk dirinya sendiri;Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pokok gugatan bahwa Penggugat(PT.
    Sakalo) selaku pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) No. 151 tahun 1982tanggal 18 Agustus 1982 telah mengajukan permohonan perpanjangan HGBtersebut kepada Tergugat II tertanggal 12 Desember 2002, yang sampai saat inipermohonan tersebut belum dipenuhi, dimana berdasarkan bukti P.6 HGB No. 151atas nama PT. Sakalo tersebut telah berakhir haknya sejak tanggal 13 Juli 2002,Halaman 27 dari 30 Putusan No. 86/Pdt.G/2018/PN.Smrdengan demikian kepentingan hukum PT.
Register : 19-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 32/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 25 Maret 2021 — SAKALO
Terbanding/Turut Tergugat : Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia
9552
  • SAKALO
    Terbanding/Turut Tergugat : Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda
    Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia
    SAKALO, berkedudukan di Samarinda, Jalan Yos Sudarso Nomor 226Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Laden Mering, S.H.,C.N,M.H.2.
    Sakalo,kepada Gubernur Kalimantan Timur (Bukti P6);Bahwa menurut Bapak Drs.
    Sakalo (GSHGB No.151) di Samarinda, yang ditujukankepada Dirjen Kekayaan Negara Cq. Direktur Kekayaan Negara LainLain, Jalan D.R. Wahidin di Jakarta Pusat, yang pokoknya menjelaskan /menerangkan bahwa Tim Daerah dan Tim Pusat telah menyetujui tanahyang haknya HGB No. 151 dikeluarkan dari Daftar Aset Bekas MilikAsing/Cina (ABMA/C) dan dikembalikan kepemilikannya yaitu kepadaPT. Sakalo.
    Sakalo Samarinda, memohon kembalipenyelesaian lebih lanjut tanah yang haknya HGB No. 151 yaitu denganmengeluarkan tanah tersebut dari Daftar Aset Ex Asing/Cina danmenyerahkan kepemilikan asalnya atas nama PT.
    SAKALO.1.
Register : 18-05-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 22-05-2019
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Mab
Tanggal 5 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
176
  • lahir di Muara Sakalo, 12 Desember 1970 (umur 46.ahun), agama islam, pendidikan SLTA, status kawin, pekerjaan Ibu Ruman : Nrcoa treatyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi kenai dengan Tergugat yang bernama Qi) yang biasadipanggil dengan QP dan merupakan suami Penggugat:Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di.rumah bersama di dekat rumah saksi, dan saksi sering berkunjung ke situ;Bahwa sejak empat tahun
Register : 24-07-2019 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 17-07-2023
Putusan PN SAMARINDA Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 15 Oktober 2020 — SAKALO
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2.Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan R.I
Turut Tergugat:
Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda
8634
  • SAKALO
    Tergugat:
    1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia
    2.Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Sistem Informasi Kementerian Keuangan R.I
    Turut Tergugat:
    Cq Kepala Kantor Badan Pertahanan Kota Samarinda
Register : 05-12-2018 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN JANTHO Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN Jth
Tanggal 6 Maret 2019 — Penuntut Umum:
MUHADIR,SH
Terdakwa:
FAHRUL BIN SYAMSUDDIN
246
  • SAKALO (dpo), 3(tiga) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 130.000, (seratustiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. WANDI (dpo), 2 (dua) paketnarkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000, (seratus lima puluhribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. ANAK CINA (dpo)dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr.
    SAKALO (dpo), 3(tiga) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 130.000, (seratusysvHalaman 11 dari 40 Putusan Nomor 432Pid.Sus/2018/PN Jth.>(dre)>tiga puluh ribu rupiah) kepada sdr. WANDI (dpo), 2 (dua) paketnarkotika jenis Sabu seharga Rp. 150.000, (seratus lima puluhribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. ANAK CINA (dpo)dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr.
    SAKALO (dpo), 3 (tiga) paket narkotikajenis sabu seharga Rp. 130.000, (seratus tiga puluh riburupiah) kepada sdr. WANDI (dpo), 2 (dua) paket narkotika jenissabu seharga Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) dan1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000, (duaratus ribu rupiah) kepada sdr. ANAK CINA (dpo) dan 1 (satu)paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah) kepada sdr.
Putus : 11-07-2007 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 85/PID.B/2007/PN.PSB
Tanggal 11 Juli 2007 — HARYANTO pgl SIHAR bin ARDING
219
  • Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dalamMenimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. maka unsur kelAd.2 Melakukan PenuaniavaanMenimbang. bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam unsur ini adalah menimbulkan rasa sakit.dan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini maka akan dipertimbangkan sebagai mana tersebut dibawah ini :Menimbang. bahwa berdasarkan ffakta yang terungkap dipersidangan pada shariJumat tanggal 23 Maret 2007sekira jam 16.00 wib bertempat di jalan Sakalo