tetapi peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat1 dan 2;Bahwa perbuatan Tergugat1 dan 2 menguasai menghaki dan menghasili tanpapersetujuan Penggugat sebagai ahli waris yang sah adalah perbuatan melawan hakdan hukum oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tanah sawahsengketa dikembalikan kepada pihak Penggugat sebagai ahli waris yang sah atastanah sawah sengketa;Bahwa kalau Tergugat 1 dan 2 punya bukti kepemilikan suratsurat dan/atau aktalainnya yang berkaitan dengan tanah sengketya

Putusan No.732K/PDT/2007, makaseharusnya obyek sengketya harus segera dikembalikan kepadaPenggugat, dan kemudian Penggugat mengembalikan uangsebagai akibat batalnya jual beli tersebut, akan tetapi sampaidengan diajukannya gugatan ini Tergugat Il tidakmengembalikan obyek sengketa yang dimaksud.Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya padapokoknya menyangkal atas gugatan Penggugat tersebut kecuali yangdiakui secara tegas oleh Tergugat , dengan mengemukakan sebagaiberikut :bahwa proses tukar beli

Djala (alm), padatahun 1962, sebanyak 4 (empat) petak tanah sawah ditambah dengantanah kosong (pada waktu itu belum menjadi sawah, masih berwujudsemak belukar) sampai skarang dikuasai/digarap oleh Terugat Il atasseizin dan sepengeteahun Tergugat III sebagai pemilik sah atas tanahsHalaman 11 dari 37 Putusan Nomor 233/PDT/2018/PT.MKSawah obyek sengketya sebagai warisan dari pewaris A. M.

puluh tiga rupiah)sehingga sampai dengan Gugatan perceraian diajukan oleh TergugatRekonvensi masih ada Kekurangan angsuran dan pokok sebesarRp. 288.800.000, (Dua ratus delapan puluh delapan juta delapanratus ribu rupiah) yang uang ini digunakan untuk Membangun Rumahdalam Obyek Sengketa (Kesatu) Selanjutnya mohon disebutsebagai : OBYEK SENGKETA Xl (Kesebelas) 3Bahwa baik Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi masingmasing mempunyai kewajiban atas Hutang Bersama (Obyek sengketa Xdan Obyek Sengketya

4.566.333, (Empat juta limaratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)sehingga sampai dengan Gugatan perceraian diajukan oleh TergugatRekonvensi masih ada Kekurangan angsuran dan pokok sebesarRp. 288.800.000, (Dua ratus delapan puluh delapan juta delapanratus ribu rupiah) yang uang ini digunakan untuk MembangunRumah dalam Obyek Sengketa (Kesatu);Bahwa baik Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi masingmasing mempunyai kewajiban atas Hutang Bersama (Obyek sengketa Xdan Obyek Sengketya

Halima Silli, S.Pd maka oleh Penggugat/Pimpinan DaerahMuhammadiyah Kabupaten Alor mengajukan proses pengalihnan HakMilik dari Almarhum Muhamad Thahir untuk Pimpinan DaerahMuhammadiyah Kabupaten Alor dalam hal ini PersyarikatanMuhammadiyahdari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor makatelah terjadi peralihan Hak Milik dariAlmarhum Muhamad Thahirberdasarkan Sertifikat Nomor :1779/2014 tersebutkepada PersyarikatanMuhammadiyah pada tangaal 05122017 sehingga pemegang Hak Miliksekarang atas tanah objek sengketya

HjHalima Sill, S.Pd maka oleh Penggugat/Pimpinan Daerah MuhammadiyahKabupaten Alor mengajukan proses pengalihan Hak Milik dari AlmarhumMuhamad Thahir untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Alordalam hal ini Persyarikatan Muhammadiyahdari Badan Pertanahan NasionalKabupaten Alor maka telah terjadi peralinan Hak Milik dariAlmarhum MuhamadThahir berdasarkan Sertifikat Nomor :1779/2014 tersebutkepada PersyarikatanMuhammadiyah pada tangaal 05122017 sehingga pemegang Hak Miliksekarang atas tanah objek sengketya

No. 440 atas nama : RANTENIsebagaimana yang Para Penggugat uraikan pada posita No. 14a.2 dan 14.b.2 diatasatau Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketya II adalah tidak sah dan cacat hukumdan karenanya batal demi hukum dikarenakan almarhumah RANTENI adalah bukansebagai ahli waris atau ahli waris Pengganti yang sah dari almarhum SARI DJUKIBinti P. SARINEM.Bahwa oleh karena Perubahan atas Tanah Sengketa I dan Tanah Sengketa IIkeatasnama RANTENI (Leter C.

Bahwa keberatan dalam pokok memori banding huruf B point 1 sampaildengan point 6 sesungguhnya tidak relevan dengan pokok perkara danhanya bersifat pernyataan pribadi justru menggambarkan ketidak jujurandan upaya menguasai obyek sengketya secara paksa dan sepihakdengan melawan hukum maka keberatan tersebut patut dikesampingkandan tolak.2. Bahwa keberatan point 7 dan 8 sangat tidak relevan sebab substansinyatelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tepat dalam memutusperkara perkara aquo.3.

Selanjutnyaberdasarkan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 diaturbahwa dampak lingkungan dan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e, dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai dampak lingkunganhidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Halaman 69 dari 74 halaman Putusan No.87 /G/PU/2019/PTUNJKTMenimbang, bahwa dalam sengketya a quo, penerbitan objek sengketadidasarkan pada bukti T10 berupa surat permohonan

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketya yang digugat Penggugat;