Semarang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:DAKWAAN:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT Bina IntiSejahtera, yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan SuratNomor : 027/567 tanggal 23 Oktober 2012, dan Kontrak Nomor: 027/570.atanggal 25 Oktober 2012, dalam pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran,Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2012, bersamasama dengan SUMARGONO, SKM.MA

Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PAN.ALKES/IX/2012 tanggal 10September 2012;Bahwa selaku PPK, SUMARGONO, SKM.MA memiliki tugas pokok dankewenangan, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012, yaitu:a.menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi:7) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;Hal. 4 dari 46 hal.

Monitor 1 Unit 240.000.000,004 Syringe pump 6 Unit 267.300.000,005 Infusion pump 6 Unit 267.300.000,006 Echocardiografi 1 Unit 2.300.000.000,007 Blood Gas Analizer 1 Unit 183.700.000,008 Defribrilator 1 Unit 260.000.000,009 Bedside monitor non invasif 8 Unit 960.000.000,0010 Bedside monitor invasif 2 Unit 270.000.000,00Ruang Perawatan1 Tempat tidur pasien 113 Unit 2.050.950.000,002 Bedside cabinet 113 Unit 435.050.000,00Jumlah total 24.932.002.000,00 Bahwa HPS yang ditandatangani oleh SUMARGONO, SKM.MA

tersebutnilainya sama dengan nilai Rincian Anggaran Biaya dalam KerangkaAcuan Kerja tanggal 12 Juli 2012, yang ditandatangani oleh dr.Muhammad Teguh Imanto, Sp.B (K) Onk sebagai Direktur RSUD Kratonselaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang seharusnya SUMARGONO,SKM.MA melakukan survai harga pasar kepada pihak Pabrikan atauDistributor ataupun sumber informasi' lainnya yang dapatdipertanggungjawabkan, serta memastikan ada tidaknya potongan hargaatau diskon kepada pihak tersebut, supaya HPS yang disusunnya

Putusan Nomor 62 K/PID.SUS/2017Bahwa SUMARGONO, SKM.MA selaku PPK menetapkan Harga PerkiraanSendiri (HPS) tanggal 03 September 2012, sebesar Rp24.932.002.000,00(dua puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua riburupiah), dengan rincian: No.

Memerintahkan barang bukti, berupa:1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor: 027/570.a tanggal 25 Oktober 2012;2. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana Tugas Pembantuan APBN-P Kementerian Kesehatan Tahun 2012;3. 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO, SKM.MA sebagai PPKom;4. 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012;5. 1 (satu) bundel

RegisterPerkara :PDS03/0.3.45/Ft.1/02/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut:PRIMAIRBahwa terdakwa DEVI REZA RAYA, SE selaku Direktur Utama PT BinaInti Sejahtera, yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan SuratNomor: 027/567 tanggal 23 Oktober 2012, dan Kontrak Nomor: 027/570.atanggal 25 Oktober 2012, dalam pelaksanaan Pengadaan Alat Kedokteran,Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Kraton Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2012, bersamasamadengan SUMARGONO, SKM.MA

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1191/Menkes/Per/VIIV2010tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;Dokumen Pengadaan Nomor: 03/PAN.ALKES/IX/2012 tanggal 10September 2012;Bahwa selaku PPK, SUMARGONO, SKM.MA memiliki tugas pokok dankewenangan, sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

selakuPPK, dapat:a. mengusulkan kepada PA/KPA:1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;b. menetapkan tim pendukung;c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis(aanwjzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dand. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepadaPenyedia Barang/Jasa;Bahwa SUMARGONO, SKM.MA selaku PPK menetapkan HargaPerkiraan Sendiri (HPS) tanggal 03 September 2012, sebesarRp 24.932.002.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan

Monitor 1 Unit 240.000.000,004 Syringe pump 6 Unit 267.300.000,005 Infusion pump 6 Unit 267.300.000,006 Echocardiografi 1 Unit 2.300.000.000,007 Blood Gas Analizer 1 Unit 183.700.000,008 Defribrilator 1 Unit 260.000.000,009 Bedside monitor non invasif 8 Unit 960.000.000,0010 Bedside monitor invasif 2 Unit 270.000.000,00Ruang Perawatan1 Tempat tidur pasien 113 Unit 2.050.950.000,002 Bedside cabinet 113 Unit 435.050.000,00Jumlah total 24.932.002.000,00 Bahwa HPS yang ditandatanganioleh SUMARGONO, SKM.MA

Muhammad Teguh Imanto, Sp.B (K) Onk sebagai Direktur RSUDKraton yangSUMARGONO, SKM.MA melakukan survai harga pasar kepada pihakPabrikan atau Distributor ataupun sumber informasi lainnya yang dapatselaku Kuasa Pengguna Anggaran, seharusnyadipertanggungjawabkan, serta memastikan ada tidaknya potonganharga atau diskon kepada pihak tersebut, supaya HPS yang disusunnyasesuai dengan harga barang di pasaran, sesuai ketentuan Pasal 66Halaman 6 putusan Nomor. 20/Pid.SusTP K/2016/PT SMGayat (7) Peraturan Presiden

(K) Onk, SUMARGONO, SKM.MA, dan MUHAMMADYUSDHI FEBRIYANTO, S.T. untuk mendapatkan alokasi anggaran dariPemerintah tidak berhubungan dengan pihakpihak yang mengarahkepada perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, dan seharusnyaSULISTYO NUGROHO alias YOYOK yang tidak berkedudukan selakuPegawai Negeri yang bertugas tidak mengurusi RSUD Kratonmendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah, yang bertentangandengan ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Memerintahkan barang bukti, berupa :1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor : 027/570.a tanggal 25Oktober 2012;1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana TugasPembantuan APBNP Kementerian Kesehatan Tahun 2012;1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03September 2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO,SKM.MA sebagai PPKom;1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor :978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012;1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Direktur

;hal 66 dari 70 hal Put.No.11/Pid SusTPK/2017/PT SMGMenimbang, bahwa sebelum proses lelang pengadaan AlatKesehatan dan KB dilaksanakan, Terdakwa telah memperkenalkan SaksiSulistyo Nugroho Alias Yoyok kepada Sumargono, SKM.MA yang akanmenjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Muhammad YusdhiFebrianto,ST yang akan menjabat sebagai Pantia Lelang dan pejabat RSUDKraton yang terkait dengan pengadaan Alat Kesehatan dan KB yang akandibiayai dari APBNP Kementeran Kesehatan tahun 2012 ;Menimbang, bahwa

Sumargono,SKM.MA ditetapkan sebaga PejabatPembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan Surat Keputusan BupatiPekalongan Nomor : 978.5/276.1 tanggal 27 Agustus 2012 sebagaimanatelah disampaikan Terdakwa pada pertemuan dengan Saksi SulistyoNugroho Alias Yoyok dengan pejabat yang terkait dengan pengadaan AlatKesehatan dan KB;Menimbang, bahwa Terdakwa menerbitkan Surat Keputusan Nomor :800/1.234 tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pejabat dan Pantia PengadaanAlat Kesehatan dan KB RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan

(K)Onk, SUMARGONO, SKM.MA, dan MUHAMMAD YUSDHI FEBRIYANTO,S.T. untuk mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah tidakberhubungan dengan pihakpihak yang mengarah kepada perbuatankorupsi, kolusi dan nepotisme, dan seharusnya SULISTYO NUGROHOalias YOYOK yang tidak berkedudukan selaku Pegawai Negeri yangbertugas tidak mengurusi RSUD Kraton mendapatkan alokasi anggaran dariPemerintah, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 angka 4 dan 6UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negarayang

(K)Onk, SUMARGONO, SKM.MA, dan MUHAMMAD YUSDHI FEBRIYANTO,S.T. untuk mendapatkan alokasi anggaran dari Pemerintah tidakberhubungan dengan pihakpihak yang mengarah kepada perbuatankorupsi, kolusi dan nepotisme, dan seharusnya SULISTYO NUGROHOHal. 31 dari 108 hal.

Putusan Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dan dikurangi Pajak Penghasilansebesar Rp331.306.309,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enamribu tiga ratus sembilan ribu rupiah), yang seharusnya MUHAMMADTEGUH IMANTO, Sp.B (K) Onk, SUMARGONO, SKM.MA, danSUMARGONO, S.K.M.

Putusan Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017> Dalam proses penetapan pemenang lelang dimanaPT Bina Insan Sejahtera selaku Pemenang Lelang ternyataTidak memiliki IPAK (ijin Pengedaran alat kesehatan) danPPKom juga tidak melakukan HPS sehingga menurutketerangan ahli BPKP Jawa Tengah ada kerugian NegaraRp4.515.107.524,00 (vine putusan Perkara Tipikor NomorPutusan 28/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22 Juni2016 atas nama Terdakwa Sumargono SKM.MA danPutusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22Juni 2016 atas

Yusdhi Febrianto ST telahmenyerahkan Flasdisk yang berisi Dokumen mengenaimerk dan harga Alkes dan KB yang akan diadakan dalamLelang;> Bahwa Pelanggaran administrasi dan pelanggaranetika Pengadaan yang dilakukan oleh Sumargono SKM.MA(Ppkom); Devi Reza Raya SE (Direktur PT BIS); SulistyoNugroho alias Yoyok; maupun M.

Memerintahkan barang bukti, berupa :1) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor : 027/570.a tanggal 25 Oktober 2012;2) 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Penggunaan Dana Tugas Pembantuan APBN-P Kementerian Kesehatan Tahun 2012;3) 1 (satu) lembar copy Harga Perkiraan Sendiri tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani oleh SUMARGONO, SKM.MA sebagai PPKom;4) 1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 978.5/276.1 Tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012;5) 1 (satu) bundel copy