Kami merasa dirugikan karenaitu sudah merupakan pungutan liar Selain itu pihak sekolah jugakerap mengambil keputusan sepihak yang hanya memikirkankeuntungan pihak sekolah saj, tanpa meminta kesepakatankepada seluruh wali murid. Dan pungutan tersebut, telahmemberikan perngaruh negatif terhadap mental anak, karenaanak ditakuttakuti agar segera membayar, jika nilainya inginaman.

Dan yang menjelaskan masalah pungutan biaya sebesarRp.5000 yaitu.

Kami merasa dirugikan, karena itu) sudahmerupakan pungutan liar," bebernya.Hal 24 dari 44 Hal Putusan Nomor : 496/Pid.B/2018/PN Bgle Selain itu, pihak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihakyang hanya memikirkan keuntungan pihak sekolah saja, tanpameminta kesepakatan kepada seluruh wali murid.e Dan dalam melakukan pungutan tersebut, telah memberikanpengaruh negatif terhadap mental anak, karena anak ditakuttakutiagar segera membayar, jika nilainya ingin aman.e "Jadi anakanak ini pulang dari

Untukmendengarkan alasanalasan dalam dugaan praktek pungutan liaroleh siswa tersebut.e Menurutnya, seharusnya pihak sekolah tidak ada sumbanganSumbangan liar yang membebani siswa, apalagi dewan juga sudahmenganggarkan kebutuhan sekolah sesuai dengan usulan.Kalaupun ada sumbangan harus terukur dan sifatnya tidakmengikat.e "Apalagi soal pungutan 5 ribu itu, seharusnya tidak boleh. Sekolahjuga harus menjaga transparansi kalau ada pembangunan, jangansampai ada indikasi penyalahgunaan keuangan.

Kami merasa dirugikan karena itusudah merupakan pungutan liar Selain itu pihak sekolah juga kerapmengambil keputusan sepihak yang hanya memikirkan keuntunganpihak sekolah saja, tanpa meminta kesepakatan kepada seluruh walimurid. Dan pungutan tersebut, telah memberikan perngaruh negatifterhadap mental anak, karena anak dlitakuttakuti agar segeramembayar, jika nilainya ingin aman. Jadi anakanak ini pulang darisekolah selalu nangis karena takut .9.

Bahwa sebagai realisasi dari Perdes Nomor 145/ 01 Tahun 2016tersebut, para warga Desa Pakijangan yang akan mengikuti programPRONA sebanyak 275 melakukan pendaftaran di kantor Balai DesaPakijangan dan membayar uang pungutan. Bahwa uang pungutan yang diterima Panitia PRONA tahun 2016Desa Pakijangan sebesar Rp. 159.200.000,00 (seratus lima puluhSembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut1.

Lain lain > Rp. 50.000,00Bahwa benar panitia melakukan pungutan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi yang sudah lengkappersyaratannya dan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) bagiyang belum lengkap persyaratannya berdasarkan Musyawarahpada tanggal 22 Desember 2015.Bahwa benar saksi ikut dalam memungut biaya prona tersebutdan saksi memulai pungutan pada tanggal lupa bulan Januari2016 sampai tanggal lupa bulan April 2016.

Lain lain : Rp. 50.000,00Bahwa benar pungutan pendaftaran prona Dasarnya adalahhasil musyawarah yang diperdeskan yaitu.

Brebes Nomor : 145 / 01 tahun 2016, tanggal 18 Januari2016 tentang Pungutan desa tahun 2016 tersebut tidak syah.Bahwa benar terhadap pungutan biaya Prona sertifikat tanahperbidang sebesar Rp. 1.000.000, tersebut Desa Pakijangantahun 2016 tidak syah karena Perdes yang dijadikan dasaruntuk melakukan pungutan tersebut tidak syah.Bahwa menurut saksi Peraturan Desa Pakijangan Kec.Bulakamba Kab.

Olehkarenanya sejatinya pungutan desa harus masuk dulu menjadikekayaan kas desa dan menjadi pendapatan kas desa yangmasuk dalam APBDes desa sehingga tidak secara otomatisbahwa pungutan dari masyarakat masuk menjadi hak pribadiHalaman 62 dari 123 Perk No. 59/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg.Kepala Desa sehingga uang tidak berdasar hukum,menguntungkan diri sendiri dan masuk kategori korupsi.

., menjelaskanbahwa Program Ajudikasi merupakan Program Pemerintah Pusat yang dibiayaioleh Bank Dunia, dimana masyarakat hanya dibebani biaya pembelian pathok,materai dan foto copy suratsurat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah,apabila masyarakat pemohon ajudikasi dipungut biaya supaya diseragamkansupaya tidak ada kecemburuan sosial seperti di daerah Talun dan Selopurayang dipungut secara fariasi, apabila dilakukan pungutan kepada pesertaHal. 2 dari 20 hal. Put.

No. 178 K/Pid.Sus/2011ajudikasi supaya dilakukan pungutan sebesar Rp 195.000,00 perbidang dengansyarat minta jatah pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupatensebesar 41% dari hasil pungutan, selanjutnya pungutan sebesar Rp 195.000,00dan pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebesar 41%disepakati bersama termasuk Terdakwa, dimana Agus Pramano, S.Sos.

No. 178 K/Pid.Sus/2011supaya tidak ada kecemburuan sosial seperti di daerah Talun dan Selopurayang dipungut secara fariasi, apabila dilakukan pungutan kepada pesertaajudikasi supaya dilakukan pungutan sebesar Rp 195.000,00 perbidang dengansyarat minta jatah pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupatensebesar 41% dari hasil pungutan, selanjutnya pungutan sebesar Rp 195.000,00dan pembagian untuk Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten sebesar 41%disepakati bersama termasuk Terdakwa, dimana Agus Pramano

Hery Subandrio selanjutnyaAkhmad Saikhu S.Sos.Msi., memerintahkan kepada Bendahara Sdri SriNurhandayani untuk menyerahkan uang hasil pungutan tersebut sebesarRp 24.500.000,00 kepada Camat Garum dan Kabupaten melalui KasiPemerintahan Kecamatan Sdr. Hery Subandrio dengan bukti penerimaankwitansi tertanggal 14 November 2006 sebesar Rp 22.500.000,00 dan kwitansiHal. 6 dari 20 hal. Put.

KabagPemerintahan; Saksi Agus Pramono) tentang adanya pungutan sebesarRp 195.000,00/tiap orang. Adalah SAH menururt hukum, sampai adapembatalan melalui Pengadilan. Pernyataan itu berdasarkan "AzasPraduga Keabsahan" dalam Hukum Tata Pemerintahan mengenaiKeputusan. Dengan menghubungkan antara penjelasan pasalpasalKUHP diatas, dengan apa yang diterangkan oleh saksi ahli, makadisimpulkan bahwa yang dilakukan Terdakwa : Drs.

NURHADI selaku Sekretaris DesaGedangsewu ( Wakil Ketua merangkap bendahara Panitia Ajudikasi TA 2007Desa Gedangsewu ) memerintahkan kepada Panitia pelaksana AJUDIKASITA 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik padaPemerintahan Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untukmelakukan pungutan dengan pembagian tugas sebagai berikut :e Dusun Duluran yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA2007 dari warga pemohon adalah

saksi BAMBANG RIADI (KaurPemerintahan) dan saksi SUROTO (Kasun Duluran) ;e Dusun Talun yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA2007 dari warga pemohon adalah saksi M.

DAI (PembantuPencatat Nikah);Dusun Gedangsewu Wetan yang bertugas melakukan pungutan /menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam ProgramAjudikasi TA 2007 dari warga pemohon adalah saksi LINANG DIHARTA(Kasun Gedangsewu Wetan), saksi SUPRIADI (Kaur Keuangan), saksiSUYAJI (Kasun Gedangsewu Kulon) dan BAMBANG RIADI (KaurPemerintahan);Dusun Gedangsewu Kulon yang bertugas melakukan pungutan /menerima pembayaran biaya persertifikatan tanah dalam ProgramAjudikasi TA 2007 dari warga pemohon adalah

NURHADI selaku Sekretaris DesaGedangsewu ( Wakil Ketua merangkap bendahara Panitia Ajudikasi TA 2007Desa Gedangsewu ) memerintahkan kepada Panitia pelaksana AJUDIKASITA 2007 dalam rangka pendaftaran tanah secara sistemik padaPemerintahan Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untukmelakukan pungutan dengan pembagian tugas sebagai berikut :e Dusun Duluran yang bertugas melakukan pungutan / menerimapembayaran biaya persertifikatan tanah dalam Program Ajudikasi TA 2007Hal. 17 dari 45 hal.

Bahwa rumusan antara pajak dan bukan pajak (baca PNBP) memilikinilainilai dan asasasas yang hampir sama yaitu pungutan kepadamasyarakat untuk Negara dalam menjalankan penyelenggaraan tugastugas pemerintahan tetapi memiliki arti yang berbeda, dimana Pajaktidak memiliki prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk,sedangkan pungutan lainnya diantaranya berupa Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP) pada hakekatnya merupakan pungutan selainpajak yang berasal dari berbagai pungutan yang dikelola olehkementerian

Dari rumusan dalamterminologi tersebut terkandung makna bahwa (1) Penggantian NilaiTegakan (PNT) adalah pungutan selain PSDH dan DR yang dalamteori pemungutan boleh dipungut berupa opsenten (pungutantambahan) yaitu atas objek hasil hutan kayu tersebut terdapatkekurangan dalam besarnya satuan yang telah ditetapbkan menurutperaturan perundangundangan yang seharusnya dapat dipungut.Dalam sisi yang lain.

Bahwa Penggugat atas Pungutan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) telah disetor ke kas Negara sejumlah Rp. 15.137.515.695,00 (lima belas milyarseratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu enam ratus sembilanpuluh lima rupiah) atas pembayaran PNT dari tahun 2014 2015, denganrincian sebagai berikut:a.Pembayaran PNT atas nama IUPHHKHTI PT.

Bahwa akibat perouatan Tergugat yang telah menerbitkan dan11.12.13.memberlakukan peraturan yang bertentangan dengan hukum, dan Tergugat Ilserta Tergugatlll yang telah menerima pembayaran pungutan PNBP(Pendapatan Negara Bukan Pajak) tanoa melakukan analisa hukum terhadapdasar hukum pungutan PNBP dimaksud telah dapat dikualifikasi telahmelakukan perbuatan melawan hukum, dan Penggugat telah mengalamikerugian yaitu terpaksa melakukan pembayaran Pungutan Penggantian NilaiTegakan yang disetorkan ke rekening

PNBP tanpa melakukan analisa hukum terhadapdasar hukum pungutan PNBP dimaksud telah dapat dikualifikasi telah melakukanperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menerbitkandan memberlakukan peraturan yang bertentangan dengan hukum dan Tergugat Ilserta Turut Tergugat yang telah menerima pembayaran pungutan PNBP tanpamelakukan analisa hukum terhadap dasar hukum pungutan PNBP dimaksud yangdapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat telahmengalami

diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak, masih memenuhijangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 001/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan

impor yang masihharus dibayar sebesar Rp110.582.000 dan SO%nya adalah sebesarRp55.291.000.bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya tidak melampirkanfotokopi bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat SetoranPabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yang menunjukkan pembayaran 50%jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar dan PemohonBanding tidak dapat menunjukkan asli Surat Setoran Pabean, Cukai, danPajak (SSPCP) tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat PemohonBanding tidak

dapat membuktikan bahwa 50% dari tagihan pungutan importelah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 001/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013ditandatangani oleh Sdr.

No. 985 K/PID.SUS/2011Bahwa timbulnya pungutan/biaya sertifikasi guru tahun 2008 pada DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tidak berdasarkan atas adanyaaturanaturan maupun petunjuk tekhnis pelaksanaan sertifikasi guru dalamjabartan tahun 2008, namun hanya berdasarkan ide/gagasan dari Terdakwa sehingga kronologis timbulnya pungutan/ biaya sertifikasi guru tahun 2008sebagai berikut:Pada tanggal 12 Juni 2008 telah ada sosialisasi sertifikasi dan penyampaianpembiyaan serttifikasi guru kepada

tahun 2008.Kemudian pada tanggal 17 Juni 2008 telah dilakukan pungutan/pembayaranpartisipasi biaya sertifikasi yang pertama kali dari jumlah guru yangmengajukan sertifikasi sebanyak 784 orang guru, namun sebanyak 14 orangguru belum membayar biaya pungutan, sehingga total sejumlah sekitar 770Orang guru dengan biaya bervariasi antara Rp.100.000, s/d Rp.500.000.setiap peserta.

KepalaDinas Pendidikan Ngawi memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa "agaruang yang surlah diterima oleh Bendahara bidang ketenagaan segeradikembalikan, rlan jika ada peserta guru yang akan membayar agar tidakditerima ".Kemudian pada tanggal 15 Juli 2008 terjadi hearing dengan DPRDKomisi A mengenai : masalah pungutan/penarikan biaya sertifikasi dengankesimpulan agar pungutan biaya sertifikasi segera dikembalikan dan agar DinasP&K mengusulkan anggaran program sertifikasi guru.Atas hasil hearing

Blondo adalah :e Melaksanakan pungutan pajak terhadap sopir yang mengangkutbahan MBLB yang melintasi pos penarikan pajak Pare Ds. BlondoKec. Mungkid.e Melakukan pemeriksaan surat keterangan / bukti pembayaran MBLByang dilakukan di pos pungutan pajak MBLB sebelumnya (pospungutan pajak Salam maupun pos pungutan pajak dari daerahYogyakarta).e Melakukan perekapan jumlah perolehan pungutan pajak selamamelaksanakan tugas jaga 12 jam.

Semarang.Bahwa sopir truk pembawabahan galian MBLB yang masuk ke pos pungutan pajak MBLB Pare Ds.Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang menunjukkan surat keterangandimaksud kepada petugas penarikan yang berada di pos pungutan pajakMBLB Pare Ds. Blondo yang kemudian oleh petugas penarikan tidakdilakukan penarikan retribusi Kembali.

Sleman yang berisi pembebasan biaya retribusiMBLB di Pos/ Tol/ TPR bagi angkutan yang membawa bahan galian dariperusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu kepada sopir trukpengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajakHal 36 dari 56 hal, Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN MkdMBLB Pare Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang sehingga sopir yangmelintas di pos pungutan pajak Pare Ds.

Sleman yang berisi pembebasan biayaretribusi MBLB di Pos / Tol / TPR bagi angkutan yang membawa bahangalian dari perusahaan Koperasi Petruk yang diduga palsu kepada sopirtruk pengangkut bahan galian MBLB yang melintas di pos pungutan pajakMBLB Pare Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, sehingga sopiryang melintas di pos pungutan pajak Pare Ds.

Magelang, sehingga sopir yangmelintas di pos pungutan pajak Pare Ds.

sejak bulan Agustus 2011 dan terdakwa telah menjual minumanyang mengandung alcohol merk Bintang Kuntul tersebut kepada saksiSuyati sebanyak 3 (tiga) botol dan untuk harga per (satu) botol minumanseharga Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) ; Bahwa seluruh minuman beralkohol yang telah ditawarkan, diserahkan, dijualatau disediakan untuk dijual kembali oleh terdakwa adalah minumanmengandung etil alcohol dan tanpa dilekati dengan pita cukai dan akibatperbuatan terdakwa Negara mengalami kerugian berupa pungutan

cukai sebesar Rp. 1.186.800,(satu juta seratusdelapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;2. 3 (tiga) botol bening tertutup minuman beralkohol pada label tercetakminuman beralkohol Gol B, beraroma merk Bintang Kuntul kadar alcohol 16% tanpa dilekati pita cukai volume @ 920 ml atau sebanyak 2,76 liter dengangtarif cukai per liter sebesar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) maka didapattotal pungutan cukai sebesar Rp. 82.800,(depalan puluh dua ribu delapanratus rupiah) ;3.

Cairan bening beralkohol C dalam (satu) ember plastic merah sebanyak10,50 liter dengan tariff cukai per liter Rp. 75.000,(tujuh puluh lima riburupiah) maka didapat total pungutan cukai sebesar Rp. 785.500,(tujuh ratusdelapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;Sehingga total kerugian Negara berupa pungutan cukai terhadap barang kenacukai berupa minuman mengandung etil alcohol (MMEA) adalah sebesar Rp.2.057.100,(dua juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur

cukai sebesar Rp. 1.186.800,(satu juta seratusdelapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;3 (tiga) botol bening tertutup minuman beralkohol pada label tercetakminuman beralkohol Gol B, beraroma merk Bintang Kuntul kadar alcohol 16% tanpa dilekati pita cukai volume @ 920 ml atau sebanyak 2,76 liter dengangtarif cukai per liter sebesar Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) maka didapat10total pungutan cukai sebesar Rp. 82.800,(depalan puluh dua ribu delapanratus rupiah) ;.

Cairan bening beralkohol C dalam 1 (satu) ember plastic merah sebanyak10,50 liter dengan tariff cukai per liter Rp. 75.000,(tujuh puluh lima riburupiah) maka didapat total pungutan cukai sebesar Rp. 785.500,(tujuh ratusdelapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;Sehingga total kerugian Negara berupa pungutan cukai terhadap barang kenacukai berupa minuman mengandung etil alcohol (MMEA) adalah sebesar Rp.2.057.100,(dua juta lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) ;Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

PolrestaBarelang BatamMenerangkan bahwa :Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 17.00Wib kami telah mengamankan seseorang yang melakukanpungutan uang parkir tanpa izin dari instansi terkait dalamhal ini dinas Perhubungan Kota Batam dan barang bukti 1(satu) bundel karcis Welcome To Batam Jembatan Barelangwarna Hijau yang sebagiannya telah dipergunakan, yangmana sebelumnya kami mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa disekitar jembatan 1 Barelang Kec.Sagulung Kota Batam, masih sering terjadi pungutan

Sagulung Kota Batamdan kami menemukan ada seseorang yang seringmelakukan pungutan uang parkir liar sehingga kamimengamankan pelaku tersebut dan menemukan ada 1 (satu)bundel karcis Welcome To Batam Jembatan Barelang warnaHijau yang sebagiannya telah dipergunakan, dan diakuipelaku barang bukti tersebut adalah milik pelaku. Selanjutnya barang bukti dan pelaku dibawa ke SatResnarkoba Polresta Barelang untuk dilakukan prosespemeriksaan lebih lanjut.

Batam Menerangkan bahwa :Pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekira pukul 17.00Wib kami telah mengamankan seseorang yang melakukanpungutan uang parkir tanpa izin dari instansi terkait dalamhal ini dinas Perhubungan Kota Batam dan barang buktiberupa 1 (satu) bundel karcis Welcome To Batam JembatanBarelang wama Hijau yang sebagiannya telah dipergunakan,yang mana sebelumnya kami mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa disekitar jembatan 1 Barelang Kec.Sagulung Kota Batam, masih sering terjadi pungutan

Sagulung Kota Batamdan kami menemukan ada seorang yang melakukanpungutan uang parkir liar sehingga kami mengamankanpelaku yang sering melakukan pungutan uang parkir kepadapengunjung dan mengamankan barang bukti yang adadipegang pelaku berupa 1 (satu) bundel karcis Welcome ToBatam Jembatan Barelang warna Hijau yang sebagiannyatelah dipergunakan, dan diakui pelaku barang bukti tersebutadalah milik pelaku.

Karangpucung agar kumpul dirumah saksi WARYO untuk merealisasikan pungutan sebesar 25% daridana yang diterima oleh Kepala Sekolah, namun di rumah saksi WARYOdana pungutan tersebut hanya terkumpul sejumlah 225.700.000 (dua ratusdua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi DARYO Bin SANWIKARTA (Alm) dan sisa uangkekurangan pungutan tersebut diserahkan oleh seluruh Kepala SekolahDasar Kec Karangpucung di kantor saksi DARYO Bin SANWIKARTA AlmUPT Disdikpora

Karangpucung agar kumpul dirumah saksi WARYO untuk merealisasikan pungutan sebesar 25% daridana yang diterima oleh Kepala Sekolah, namun di rumah saksi WARYOdana pungutan tersebut hanya terkumpul sejumlah 225.700.000 (dua ratusdua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebutdiserahkan kepada saksi DARYO Bin SANWIKARTA (Alm) dan sisa uangkekurangan pungutan tersebut diserahkan oleh seluruh Kepala SekolahHalaman 12 dari 73 halaman Putusan Perkara No. 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg13Dasar

tersebut setelah ada kasus di Polda Jawa Tengah.Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada laporan secara tertulismengenai dana pungutan tersebut dan saksi tidak pernah mendapatbagian atau setoran dari dana pungutan tersebut.Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.9.

saksi Daryo uang pungutan tersebut di bagibagi dengan perinciansebagai berikut :a.

03 sebesar Rp. 37.100.000,00Jumlah Rp.249.100.000,00Bahwa setelah itu uang pungutan tersebut di bagibagi dengan perinciansebagai berikut :1.

pajak dan pungutan yang harus dibayar serta carapelunasannya, bukan mendelegasikan kepada Presiden membentukPeraturan Presiden yang materui muatannya berisi pendelegasianwewenang kepada Presiden mengatur tata cara pungutan.

Pasal 5 ayat (1) PP Nomor24 Tahun 2015, telah melampaui prinsip konstitusional yangdigariskan dalam pasal 23 UUD 1945, yang secara eksplisitmenyediakan atau hanya memungkinkan UndangUndang sebagaiwadah konstitusi bila negara hendak membebani warga negaranyadengan pungutan berupa pajak atau pungutan lain, yang bersifatmemaksa;Halaman 14 dari 58 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/20177.

Halaman 159161 (Bukti P5);33.Fotokopi Penerapan Pungutan Eskpor (PE) Atas Komoditas Ekspor TinjauanTeoritis dan Empiris, Bambang Drajat. Halaman 2223 (Bukti P6);34.

Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis; danb. iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan.Pasal 9 ayat (2) huruf b:Halaman 41 dari 58 halaman.

Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitumengatur penghimpunan dana perkebunan tersebut antara lain melaluicara pungutan ekspor. Metode penghimpunan dana perkebunan melaluicara pungutan atas ekspor dimaksud sama sekali berbeda denganpajak/pungutan ekspor yang berlaku sebelum berlakunya PeraturanPemerintah a quo , karena tidak dimaksudkan untuk membiayai kegiatanpemerintah dan justru diperuntukkan bagi industri perkebunan darimanadana yang dihimpun tersebut berasal;d.

Daftar Hadir Penyampaian RAPERDes Tahun 2013 Desa Trimulyo Kecamatan Jetis pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012.17. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2011 Tentang Pungutan Desa tanggal 10 Januari 2011.18. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Pungutan Desa tanggal 27 Desember 2012.19. 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa Trimulyo Nomor : 03 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa tanggal 30

Bukti kas penerimaan setoran pungutan Larasita ke kas desa (Asli) :a. Nomor 02/155/XII/12 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 29.500.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah). b. Nomor 07/155/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).c. Nomor 01/155/I/13 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).d.

Bukti Pengeluaran Kas pengembalian pungutan Larasita :a. Nomor 03 /2263/III/13 tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ada lampiran Berita Acara tertanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SAGIYO, HS.b. Nomor 53 /2263/XII/12 tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).c.

MUJONO yang sudah dilegalisir, beserta lampirannya.13. 1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi.14. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013, beserta lampirannya.15. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periode bulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, beserta lampirannya.16. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga program Larasita.17. 1 (satu)

buah buku catatan setoran pungutan program Larasita.18. 1 (satu) lembar surat proses pendaftaran sertifikat tanah program Larasita (keterangan dari BPN Bantul), beserta lampirannya.19. 1 (satu) buah buku Notulen BPD Trimulyo. 20. 1 (satu) lembar catatan Biaya Larasita Perbidang tertanggal 19 September 2011.21. 1 (satu) buah buku Notulen 2010 / 11.22. 1 (satu) buah buku Notulen rapat 2011.

Pungutan Desa;c. Pengelolaan tanah kas Desa;dandPenataan ruang. Bahwa perbuatan terdakwa H.

Bahwa setiap tahun selalu ada Perdes tentang pungutan .

Yyk.Bahwa selain melakukan pungutan tersebut, terdakwa H.

SAGIYO selaku Ketua ; Bahwa selain melakukan pungutan tersebut, terdakwa H.

Yyk.13. 1 (satu) buah buku Pemohon Setifikat Konveksi.14. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d November 2012 tertanggal 6 Februari 2013,beserta lampirannya.15. 1 (satu) lembar laporan setoran pungutan program Larasita periodebulan Oktober 2011 s/d Maret 2013 tertanggal 21 Maret 2013, besertalampirannya.16. 1 (satu) bendel kwitansi penyetoran pungutan dari warga programLarasita.17. 1 (Satu) buah buku catatan setoran pungutan program Larasita.18. 1

terhadap pedagang lama atas namaKASIYATUN sebesar Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluhribu rupiah) yang diterima melalui MAGHFIROH (lIstri Kades), sehingga totaljumlah pungutan sebesar Rp365.620.000,00 (tiga ratus enam puluh limajuta enam ratus dua puluh ribu rupiah).Bahwa atas pungutan tersebut, sebesar Rp101.600.000,00 (seratus satu jutaenam ratus ribu rupiah) dibagibagikan kepada pengelola pasar, PerangkatDesa, BPD Desa Brunorejo dan untuk membeli batik, sedangkan sisanyasebesar

pungutan pasar desa;pungutan pasar hewan milik desa;pungutan tempat wisata desa;pungutan karamba ikan Desa;pungutan tambatan perahu Desa;oe a9 5pungutan tempat pemandian umum Desa;pungutan jasa parkir desa; dan= apungutan lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.Pasal 7 ayat (7)Pungutan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, baik berupauang dan/atau barang, harus diatur dengan Peraturan DesaPasal 15 ayat (1)Pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah

uang boking lapak kepada parapedagang baru Pasar Brunorejo, dengan jumlah hasil pungutan seluruhnyasebesar Rp362.750.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus limapuluih ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui besaran pungutan darimasingmasing pedagang dan siapa saja pedagang yang dipungut tersebut,punyutan tersebut dilakukan oleh Buk Lurah Maghfiroh, Havivi dan SaefulMujab;Bahwa, saksi ada menerima uang sebesar Rp2.700.000,00 dan uang tersebuttelah saksi serahkan kepada Sekretaris Desa

akhirnya saksi mendengar tentang adanya pungutan itu namunsaksi tidak mengetahui besaran pungutan dari masingmasing pedagang dansiapa saja pedagang yang dipungut tersebut namun saksi kemudianmendapatkan informasi uang hasil sewa yang terkumpul sekitarRp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).Bahwa saksi tidak tahu diperuntukan buat apa uang tersebut, namun yangsaksi tahu para perangkat mendapatkan bagian yang saat itu diberikan 2 (dua)kali saat Ramadhan.

Bahwa dalam hal kegiatan dalam pelaksanaan pungutan pembelian lapakbaru (pungli) terhadap para calon pedagang baru Pasar Desa Brunorejoterdapat aturanaturan yang dilanggar oleh pemerintah Desa Brunorejodalam hal ini yang melakukan pungutan adalah pengelola Pasar DesaBrunorejo, secara umum telah diatur dalam Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sumber Pendapatan Desa, Pungutan yang tidak ada aturan atau dengan peraturan desa makapungutan tersebut adalah tidak sah Pendapatan

Sampai dengan Bulan November 2009 menerima uangdari RASKIN yang dimasukkan kedalam Kas Daerahsebesar Rp. 90.253.830, (Sembilan puluh juta dua ratuslima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)selanjutnya dari jumlah tersebut terdakwa sudahmengeluarkan dana untuk peningkatan pembangunan diDesa Tegalglagah sebesar Rp. 32.922.865, (tiga puluhdua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapanratuSs enam puluh lima rupiah) selanjutnya terdakwajuga melakukan pungutan pungutan lain berdasarkanPeraturan

Desa Nomor : 145/01 tahun 2009 di manadalam peraturan desa tersebut dijelaskan bahwa hasilpungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan DesaTegalglagah dari beberapa pungutan yang dilakukanoleh terdakwa didapat dana sebesar Rp. 8.300.000, daripenjumlahan pungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesarRp. 5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh riburupiah) ditambah pungutan Pasar untuk tahun 2009sebesar Rp. 2.450.000, (dua juta empat ratus limapuluh ribu rupiah

,(sembilan puluh juta dua ratus lima puluhtiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) selanjutnyadari jumlah tersebut terdakwa sudah mengeluarkandana untuk peningkatan pembangunan di DesaTegalglagah sebesar Rp. 32.922.865, (tiga puluh duajuta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratusenam puluh lima rupiah) selanjutnya terdakwa jugamelakukan pungutan pungutan lain berdasarkanPeraturan Desa Nomor : 145/01 tahun 2009 dimanadalam peraturan desa tersebut dijelaskan bahwa hasilpungutan desa dimasukkan

untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan DesaTegalglagah dari beberapa pungutan yang dilakukanal.19 dari 44 Halaman Put.No.14/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg. oleh terdakwa didapat dana sebesar Rp. 8.300.000, daripenjumlahan pungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesarRp. 5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh riburupiah) ditambah pungutan Pasar untuk tahun 2009sebesar Rp. 2.450.000, (dua juta empat ratus limapuluh ribu rupiah) dimana penggunaan dana tersebutmenurut terdakwa telah

pungutan lain berdasarkanPeraturan Desa Nomor : 145/01 tahun 2009 di manadalam peraturan desa tersebut dijelaskan bahwa hasilpungutan desa dimasukkan untuk Kas Desa dandipergunakan untuk peningkatan pembangunan DesaTegalglagah dari beberapa pungutan yang dilakukanoleh terdakwa didapat dana sebesar Rp. 8.300.000,(delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dari penjumlahanpungutan Listrik untuk tahun 2009 sebesar Rp.5.850.000, (lima juta delapan ratus lima puluh riburupiah) ditambah pungutan Pasar untuk

Saksi: Syamsul Zainuddin Alias Ancu, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saya dalam keadaan sehat ;Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan Pungutan Liaryang dilakukan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksudmenguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ;Bahwa yang diduga melakukan pungutan liar seperti yang saya maksudkanadalah Terdakwa Jamrud Lahabato ;Bahwa Terdakwa Jamrud

Saksi: IcksanAsry Fabanjo, S.IP, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saya dalam keadaan sehat ;Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan Pungutan Liaryang dilakukan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksudmenguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ;Bahwa yang diduga melakukan pungutan liar seperti yang saya maksudkanadalah Terdakwa Jamrud Lahabaito ;Bahwa Terdakwa Jamrud

Saksi: George Radjaloa Alias George. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saya dalam keadaan sehat ;Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;Bahwa saya dihadirkan kepersidangan ini, terkait dengan dugaan Pungutan Liaryang dilakukan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksudmenguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ;Bahwa yang disuga melakukan pungutan liar seperti yang saya maksudkanadalah Terdakwa Jamrud Lahabato ;Bahwa Terdakwa Jamrud

liar atau penagihan secara tidak sah danmenerima pembayaran terkait pembuatan dan penerbitan Izin pemakaian Lift danInstalasi penangkal petir ;Bahwa saya melakukan pungutan liar atau penagihan secara tidak sah danmenerima pembayaran terkait pembuatan dan penerbitan Izin pemakaian Lift danInstalasi penangkal petir ;Bahwa besaran pungutan yang saya kutip dari Hotel Boulevard sebesar Rp.4.000.000, (empat juta Rupiah) ;Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta Rupiah) saya ambil untukkepentingan

dan Sosial, maka uang pungutan liar tersebut dapatdikategorikan sebagai uang pribadi yang harus di pertanggungjawabkan karenadipungut dan dinikmati sendiri oleh Terdakwa.

persen).bahwa berdasarkan Pasal 95 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan disebutkan:Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksuddalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonanbanding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapanatau tanggal keputusan, setelah pungutan

Terbanding Nomor: KEP1006/WBC.10/2013 tanggal 21 Agustus2013 sebesar Rp 104.901.000,00 (SSPCP tanggal 2 Januari 2014) dan sebesar Rp 6.294.060,00 (SSPCPtanggal 6 Januari 2014) di mana waktu pembayaran tersebut telah melewati jangka waktu 60 hari;bahwa Pemohon Banding berpendapat pengertian pajak yang terutang sebesar 50% sebagaimana diaturdalam Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah pajakyang terutang tidak termasuk denda, berbeda dengan pengertian seluruh pungutan

yang terutang meliputisemua pajak termasuk denda (sanksi administrasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UndangUndangNomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, sehingga yang telah dibayar Pemohon Banding tidakmemenuhi syarat untuk banding;bahwa Majelis berpendapat bahwa semua pungutan yang dikenakan dalam rangka pemenuhan kewajibanpabean sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yangmeliputi Bea Masuk, Bea Keluar, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Denda (Sanksi Administrasi

)merupakan pungutan yang harus dikenakan dalam rangka pelaksanaan kewajiban pabean sehingga dapatdikategorikan pajak;bahwa dengan demikian terkait dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak, maka dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yangterutang di bidang Kepabeanan dan Cukai meliputi bea masuk/bea keluar, Pajak Dalam Rangka Impor,dan Denda sehingga kewajiban membayar 50% adalah dari semua pungutan;bahwa dengan demikian, pengajuan

Sidenreng Rappang yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak148(seratus empat puluh delapan) sekolah dan untuk Sekolah MenengahPertama (SMP) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekolah;Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana DAK tersebut telah dilakukanpemotongan/pungutan dana oleh pihak pelaksana kegiatan dilapangan,berawal adanya informasi yang didapatkan oleh Polres Sidenreng Rappangterkait adanya pungutan yang bervariasi antara 1% (satu persen) sampaldengan 3% (tiga persen) dari nilai DAK yang diterima

Binti SAHRISALdan bertanya kepadasaksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisalia menyampaikanbahwa benar ada setoran sebesar maksimal 3% (tiga persen) sesuaiperintah pimpinan karena saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambupernahmengarahkan dan menyampaikan kepada saksi Neldayanti, S.Pd. bintiSahrisal agar ratakan pungutan 3%(tiga persen);Bahwa dalam rentan waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisik tersebutterdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H.

3% (tiga persen);Bahwa dalam rentan waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisik tersebutterdakwa H.

,M.Si.maka saksi Neldayanti, S.Pd.menulis kode 2/3dengan menggunakan pensil dihalaman pertama bagian atas catatanrekapan penerimaan pemotongan/pungutan yang artinya dua atau tigapersen;Bahwa yang memerintahkan atau mengarahkan saksi Neldayanti, S.Pd.untuk menerima setoran uang pungutan DAK Fisik Bidang PendidikanDasarTahun Anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK adalahatasannya yaitu saksi Ahmad, S.Pd.

,M.Si.pernah mengarahkan dan menyampaikan kepada saksi Neldayanti, S.Pd.agar meratakan pungutan sebesar 3%(tiga persen);Bahwa dalam rentang waktu penerimaan setoran pungutan DAK Fisiktersebut Terdakwa maupun saksi Ahmad, S.Pd.

Putusan Nomor 125/B/PK/PJK/2012e Pasal9(1)(4)Realisasi ekspor harus terlaksana dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB;Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan(3) tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBMyang terutang atas impornya wajib dibayar;Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjangmengenai BM dan/atau Cukai ditambah dengan bunga 2% (duapersen) dari pungutan yang seharusnya dibayar setiap bulanselamalamanya

yang mendapat Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidakdipungut dilaksanakan dengan mempergunakan PemberitahuanEkspor Barang (PEB);Ekspor barang hasil produksi harus terlaksana dalam jangkawaktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB, kecualiterhadap perusahaan yang memiliki masa produksi lebih dari 12bulan dapat diberikan pengecualian oleh Kepala Kantor Wilayahatas nama Menteri Keuangan;e Pasal15(2)(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan

bunga sebesar 2% dari pungutan yangseharusnya dibayar karena melanggar ketentuan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 580/KMK.04/2003 yang diatur lebih lanjut denganKeputusan Terbanding Nomor KEP205/BC/2003 dan Surat EdaranTerbanding Nomor SE20/BC/2006 dan memutuskan:1.

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dan ayat (2) dapat diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atas namaMenteri Keuangan terhadap perusahaan yang memiliki masaproduksi lebih dari 12 (dua belas) bulan;(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3)tidak terpenuhi, BM dan/atau Cukai seria PPN dan PPnBM yangterutang atas impomya wajib dibayar;(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sepanjangmengenai BM danlatau Cukai ditambah dengan bunga 2% (duapersen) dari pungutan

(Lewat 12Bulan);Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditambahdengan bunga 2% (dua persen) dari pungutan yang seharusnyadibayar setiap bulan selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulanHalaman 6 dari 9 halaman.