IRWAN GUMELAR, S.STP selaku Camat tanahSareal/PPATS/Anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil, dan KAWIDJAJA HENRICUSANG Alias ANGKAHONG serta DR.

DENISUSANTO Bin HERMANTOBahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik Kejari Bogor.Halaman 175 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.BadgBahwa saksi adalah anggota Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pada KantorKoperasi dan UMKM Kota Bogor tshun 2014; dan tugas Tim PengadaanTanah Skala Kecil adalah salah satunya menetapkan besarnya ganti rugi atasyang haknya akan dilepaskan atau diserahkan.Bahwa diantara tugas Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil tersebut yangberkaitan langsung dengan tugas saksi

Selanjutnya Rapat Tim Skala Kecil Pengadaan Lahan untuk Relokasipedagang kaki lima eks.

M.A.Salmun pada Kantor Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota BogorTahun 2014.Bahwa Tim pengadaan tanah skala kecil pasar umum sebagai relokasipedagang kaki lima eks. M.A. Salmun pada Kantor Koperasi Dan UsahaMikro Kecil Menengah Kota Bogor Tahun 2014 tersebut diketuai oleh KepalaKantor Koperasi dan UMKM Kota Bogor.Bahwa tugas saksi selaku anggota tim pengadaan tanah skala kecil yaitu :a.

berada di TPK DesaRandu Gunting serta mempertanggungjawabkan pemasukan danpengeluaran yang digunakan oleh TPK Desa Randu Gunting secaraadministrasi;Bahwa struktur organisasi TPK Desa Randu Gunting adalah Ketua yaituSuroto , Sekretaris yaitu Arie Wibowo, dan Bendahara yaitu Sri Sukamti(saksi korban);Bahwa mekanisme pengajuan dana PNPM (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat) adalah berasal dari Musdus (MusyawarahDusun) setelah itu dibawa ke Musdes (Musyawarah Desa), di tingkatmusyawarah desa dibuat skala

prioritas untuk dilanjutkan ke tingkatkecamatan MAD (Musyawarah Antar Desa) dan di tingkat kecamatanada musrenbangcam (Musyawarah Rencana Pembangunan TingkatKecamatan); Usulan dari desa dibuat skala prioritas oleh kecamatanuntuk penetapan bantuan dan ditetapkan oleh bapak camat setelah ituusulan yang menjadi prioritas oleh kecamatan didesa tertentu yangmenurut kecamatan harus mendapatkan dana bantuan tersebutkemudian oleh kecamatan mencairkan dana melalui UPK (UnitPengelola Kegiatan) kemudian disalurkan

benarbuku kas Desa Randu Gunting, Kecamatan Bergas, KabupatenSemarang yang ditulis oleh terdakwa dan tanda tangan milik bendaharaSri Sukamti dipalsu oleh terdakwa;Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang memalsu tanda tangandari keterangan terdakwa sendiri pada waktu dimediasi oleh Desarandugunting;Bahwa mekanisme pengajuan dana PNPM (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat) adalah berasal dari Musdus (MusyawarahDusun) setelah itu dibawa ke Musdes (Musyawarah Desa), di tingkatmusyawarah desa dibuat skala

prioritas untuk dilanjutkan ke tingkatkecamatan MAD (Musyawarah Antar Desa) dan di tingkat kecamatanada musrenbangcam (Musyawarah Rencana Pembangunan TingkatKecamatan); Usulan dari desa dibuat skala prioritas oleh kecamatanuntuk penetapan bantuan dan ditetapkan oleh bapak camat setelah ituusulan yang menjadi prioritas oleh kecamatan didesa tertentu yangmenurut kecamatan harus mendapatkan dana bantuan tersebutkemudian oleh kecamatan mencairkan dana melalui UPK (UnitHalaman 6 dari 18 Putusan Nomor

Kebang Kab.Langkat Prop Sumut adalah kawasan hutan, dari temuan tersebut telahdilakukan pengambilan titik koordinat oleh Ahli dari BPKH WilayahI Medandan setelah diploting kedalam Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000dan Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan R.I.

. : SK.579 / Menhutll /2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi SumateraUtara, Skala 1 : 50.000 berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsiKawasan Hutan Produksi dan sesuai dengan keterangan ahli dari BPKHWilayah Medan dan Dinas Kehutanan Kab.

UMK Jayapura pada tahun 2017 adalah sebesarRp2.783.935,00 Tergugat juga telah membuat struktur dan skala upahtahun 2017 yang mengacu pada UMK tahun 2017 kabupaten Jayapuraadalah Rp2.783.935,00;Bahwa Penggugat 2 atas nama Enggelina Moibia menerangkan bahwaPenggugat 2 adalah pegawai tetap Tergugat yang menerima upah terakhirtahun 2015 sebesar Rp2.193.000,00.

UMK Jayapura pada tahun 2015Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2019/PN.Japadalah sebesar Rp2.258.790,00 Tergugat juga telah membuat stuktur danskala upah tahun 2015 yang mengacu pada UMK tahun 2015 kabupatenJayapura adalah 2.258.790,00;Bahwa stuktur dan skala upah yang dibuat oleh Tergugat yang mengacupada UMK tahun 2015 dan 2017 pada Kabupaten Jayapura merupakandasar bagi Tergugat untuk membayar upah minimum di tempat kerjaTergugat.

Sebagai perusahaan yang taat dan patuh pada perturanperundangundangan dan telah diaudit dan memperolehsertifikatInternational Sustainnability and Carbon Certification (ISCC), adalah tidakmungkin Tergugat membayar upah kepada setiap pekerja Tergugatdibawah upah minimum yang telah ditetapbkan oleh pemerintah KabupatenJayapura dan struktur dan skala upah yang dibuat oleh Tergugat sendiri;Berdasarkan hal tersebut diatas jelas dan terang bahwa Para Penggugattelah melakukan penyesatan atas pemberian informasi

dianggap telah termuat danterlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu bagianyang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalildalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dansetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dansebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti T1 sampai dengan T16, yaitu sebagai berikut:1.10.11.12.13.Fotokopi sesuai dengan aslinya skala

dan SK upah PT Sinar Kencana IntiPerkasa tahun 2015, yang diberi tanda bukti T1;Fotokopi dari fotokopi skala dan SK upah PT Sinar Kencana Inti Perkasatahun 2016, yang diberi tanda bukti T2;Fotokopi sesuai dengan aslinya skala dan SK upah PT Sinar Kencana IntiPerkasa tahun 2017, yang diberi tanda bukti T3;Fotokopi dari fotokopi SK Gubernur Papua Nomor 400/445/tahun 2014tentang penetapan UMK dan UMSK Kabupaten Jayapura tahun 2015, yangdiberi tanda bukti T4;Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri

Karena itu setiap kemudahan dalam bidangperpajakan jika benarbenar diperlukan harus mengacu padakaidah di atas dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidakmenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahantersebut.Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakikatnyauntuk memberikan fasilitas perpajakan yang benarbenardiperlukan terutama untuk berhasilnya sektorsektor kegiatanekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorongperkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya

Termasuk dalam kelompok barangperkebunan adalah Tandan Buah Segar (TBS) yangdihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit;Dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007 telah diaturbahwa industri perkebunan kelapa sawit mencakupbeberapa pelaku yaitu pekebun yang merupakanperorangan warga negara Indonesia yang melakukanusaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapaiskala tertentu serta Perusahaan perkebunan yang terdiridari perorangan warga negara Indonesia atau badanhukum yang didirikan menurut hukum Indonesia

Putusan Nomor 1777/B/PK/PJK/2016perkebunan dengan skala tertentu. Adapun yang dimaksuddengan skala tertentu usaha perkebunan didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja,modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memilikiizin usaha.

Dengan demikian dapat dimaklumi apabiladalam industri perkebunan kelapa sawit selain pelakuusaha berupa perusahaan perkebunan yang termasukskala besar juga meliputi pelaku usaha perorangan ataubadan usaha lain dengan skala usaha yang lebih kecil;Berdasarkan uraian pada huruf c di atas dapat diketahuibahwa PP Barang Strategis berlaku untuk semua pelakuusaha yang menghasilkan barang yang bersifat strategis,dalam hal ini termasuk pelaku dalam industri perkebunankelapa sawit baik dalam skala besar ataupun

Dalamhal ini berarti pula bahwa aturan dalam PP Barang strategisjuga tidak membedabedakan skala usaha, sehingga baikpelaku usaha bermodal besar yang melakukan kegiatanusaha terpadu (integrated) ataupun pelaku usaha lain yangterdiri dari perorangan atau perusahaan dengan skala lebihkecil dan melakukan usaha yang tidak terpadu (nonintegrated), samasama harus tunduk pada aturan dalamPP dimaksud;Sejalan dengan penjelasan pada huruf a, maka selisihpositif antara pajak atas output dan kredit pajak atas

onslaagten van rechtvervolging) dan/atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 39/G/2013/ PHI.PBR.tanggal 16 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI : Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterimaDALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuat struktur dan skala

Bahwa sesuai dengan pertimbangan Judex Facti sebagaimana tersebut pada angka3.1 di atas, Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan dan menafsirkanketentuan hukum yang berlaku karena apabila didalam suatu perusahaan tidak adastruktur dan skala upah yang berlaku diperusahaan, tidak adanya perjanjian kerja danatau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang mengatur tentang hakdan kewajiban dan syaratsyarat kerja maka seharusnya Judex Facti didalam amarputusannya membuat struktur dan

skala upah yang berlaku secara umum untukseorang direktur utama dan tidak membuat putusan yang mengambang dan tidakmempunyai kepastian hukum sebagaimana amar putusan dalam perkara a quo;.

Fotokopi Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Skala 1 :50.000 tahun 2003 bukti 11 ;---------12. Fotokopi Peta hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PErkara Lokasi Penebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan KAb. Tana Toraja bukti 12 ;------------13. Fotokopi Foto Patok Kayu yang baru dipasang yang dipindahkan oleh Dinas Kehutanan bukti 13;-----------14.

Tana Toraja;Bahwa ahli melakukan pengukuran dengan menggunakan alat berupa GPS merkgarmin seri Montana 650, sedangkan untuk menetukan posisi tonggak tebangdilakukan dengan cara melakukan ploting hasil pengukuran pada peta tata batas Halaman 13 dari 27 Putusan No. 21/Pid.Sus/2016/PN.Makkawasan hutan Latimojong kabupaten Tana Toraja Propinsi Dati Il SulawesiSelatan skala 1 : 20.000 tahun 1984.;Bahwa kawasan hutan mempunnyai 3 fungsi yakni :1. Konservasi;2. Lindung;3.

terdakwa apakah ada ijinnya dan terdakwa menyampaikan ada sudah diurusPak pasedan; Bahwa setelah melakukan penebangan kemudian datang petugas dari Kehutanandan mengamankan barang bukti yang ditemukan dilokasi penebangan; Bahwa berdasarkan hasil olah TKP lokasi penebangan adalah masuk dalamkawasan hutan produksi terbatas berdasarkan hasil pengukuran tonggak tebangdari kayu yang ditebang yang kemudian diploting pada peta tata batas kawasanhutan latimojong Kabupaten Tana Toraja PropDati Il Sulsel Skala

Tana Toraja, Provinsi Sulawesi selatan Skala 1 : 10.000; Peta Tata batas Kawasan hutan latimojong Kabupaten dati Il. Tana Toraja Provinsidati Sulawesi selatan; Surat Keputusan menteri Kehutanan R.I. Nomor 434/ Menhutll/2009.

Tana Toraja Nomor129/400.99/73.18/V2016 tertanggal 27 Januari bukti 1011.Fotokopi Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi SulawesiSelatan Skala 1 :50.000 tahun 2003 bukti 11 ;12.Fotokopi Peta hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PErkara LokasiPenebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan KAb.

Tana TorajaNomor 129/400.99/73.18/V2016 tertanggal 27 Januari bukti 1011.Fotokopi Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tana Toraja Provinsi SulawesiSelatan Skala 1 :50.000 tahun 2003 bukti 11 ;12.Fotokopi Peta hasil Pemeriksaan Tempat Kejadian PErkara LokasiPenebangan Pohon yang dibuat oleh Dinas Kehutanan KAb.

Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau Kabupaten Musi3.8.3.9.3.10.aeLL,Banyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun1926 ;f.

Peta topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun 1926 pernah disepakatioleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin untuk menetapkan pilar batas P1 s/d P6 dan P11 s/d P14,sedangkan untuk penegasan pilar P7 s/d P10 (Lokasi Suban 4),penggunaan Peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun 1926 tidakdisepakati Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Resume Pelacakandan Pemasangan Pilar Batas sementara Kabupaten Mura KabupatenMuba) dan Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat

Seharusnya untuk menetapkan keberadaan sumursuban 4 apakah berada di Kabupaten Musi Rawas atau Kabupaten MusiBanyuasin, digunakan peta Topografi skala 1:100.000 sheet 106 Tahun1926 ;f.

1 : 100.000, sesuai denganKetentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun2006 yang berbunyi : Peta batas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengunakan skala minimal :1 Provinsi 1 : 500.000;2 Kabupaten 1 : 100.000;3 Kota 1: 50.000;Peta Topografi 1926 Skala 1 : 100.000 yang telah disefakati untuk pengukurandan penentuan batas daerah Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten MusiBanyuasin, maka oleh karena itu tidak ada alasan hukum yan membenarkanPihak Penggugat untuk tidak mematuhi

Bahwa oleh karena proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)Pasal 21 ayat 2 mengenai struktur dan skala upah tidak ada kesepakatanantara Penggugat dengan Para Tergugat (26 orang) maka Penggugat danPara Tergugat bersamasama mengajukan Mediasi kepada DinasKetenagakerjaan Kota Tangerang untuk dimediatori. (Bukti P2);.

Pancayasa Priamatangguh milikPenggugat dengan tuntutan agar struktur dan skala upah harus transparandan harus dirundingkan kepada Serikat Pekerja padahal masalahnya sedangdalam proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang;Bahwa akibat aksi demo (mogok kerja) yang dilakukan oleh para Tergugat(26 orang) Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karenaselama terjadi aksi demo (mogok kerja) produksi berhenti;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat 1menyatakan: Pengusaha

menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, danproduktivitas;Jadi menurut isi undangundang ini bahwa mengenai struktur dan skala upahsebenarnya adalah hak prerogatif Pengusaha/Penggugat dan tidak perluharus diberitahukan atau dirundingkan kepada serikat pekerja;10.

Bahwa oleh karena struktur dan skala upah adalah hak prerogatif Penggugat11maka tuntutan para Tergugat adalah tuntutan yang tidak normatif dan aksidemo (mogok kerja) pada tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan 11Desember 2010 yang dilakukan oleh para Tergugat (26 orang) adalah aksidemo (mogok kerja) yang tidak sah dan melanggar UndangUndang;.Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 pada saat berlangsung demo(mogok kerja) Penggugat memanggil para Tergugat (26 orang) secara resmibaik melalui Surat tertulis

SALINAN:PUTUSANNomor 103/PID/2017/PT TJKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusanseperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:Nama : ARGA YODIAN RENAMOND Alias OKES BinBAMBANG KISWANTO;Tempat lahir : Bengkulu;Umur/Tanggal lahir : 386 Tahun / 29 Oktober 1981;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Skala Brak No.34, Kelurahan

JANGGO sebanyak 1,9300 meter kubik dalambentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cm sebanyak 13 batang danbalokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak 12 batang, yang diambildari kawasan hutan hak/milik sesuai Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 :50.000 lembar 211342 Tahun 1991 pada titik koordinat S.02 30'92,94E.120 23'30,5 di daerah Salutolambu Desa Pincara, Kecamatan Masamba,Kabupaten Luwu Utara dengan alasan untuk ramuan rumah ; Bahwa selanjutnya Terdakwa 1) ANTON PASAPAN melalui Lel.

JANGGO sebanyak 1,9300 meter kubik dalambentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cm sebanyak 13 batang danbalokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak 12 batang, yang diambildari kawasan hutan hak/milik sesuai Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 :Hal. 3 dari 14 hal. Put.

JANGGO sebanyak 1,9300 meter kubik dalambentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cm sebanyak 13 batang danbalokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak 12 batang, yang diambildari kawasan hutan hak/milik sesuai Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 :50.000 lembar 211342 Tahun 1991 pada titik koordinat S.02' 30'92,94E.120 23'30,5 didaerah Salutolambu Desa Pincara Kecamatan MasambaKabupaten Luwu Utara dengan alasan untuk ramuan rumah ; Bahwa selanjutnya Terdakwa 1) ANTON PASAPAN melalui Lel.

R yang dibacakan dan keterangan TerdakwaANTON PASAPAN dan Terdakwa JASMAN Alias CAMANG Bin SAHAR sendirididapatkan fakta persidangan sebagai berikut : Bahwa, berawal ketika Terdakwa ANTON PASAPAN membeli kayujenis rimba campuran dari saksi JANGGO BIN KALEDA sebanyak 1,9300meter kubik dalam bentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cmsebanyak 13 batang dan balokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak12 Batang, yang diambil dari dalam kawasan hutan hak/milik sesuai PetaRupa Bumi Indonesia Skala 1

pangan, yaitu penyedia, pengolahan, pemasaran,perdagangan dan penunjang;Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN TlgBahwa yang dimaksud Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1angka 19 UndangUndang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangantersebut adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara ataumetode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelumproduksidiedarkan harus mendapatkan izin edar / registrasi yakni berupa nomorMD/ML untuk produk skala

besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Bahwa dalam mengedarkan produk pangan terutama yang high riskseperti minuman mengandung alkohol harus terlebin dulu dilakukan Ujilaboratoris berupa uji kimia (cemaran logam berat, timbal, seng,tembaga, arsen, timah) dan uji bacteriologis (cemaran mikroba, bakteriecoli, coliform, stpilococus, salmonella) sebagai persyaratanmendapatkan izin edar tujuannya adalah agar produk terjamin mutukeamanan

,M.Kes,,bahwa barang bukti minuman beralkohol jenis Alimy Bintang Kuntul yang diajukan dalam perkara ini adalah termasuk produk pangan, dimana sebelumproduksi diedarkan harus mendapatkan izin edar / registrasi yakni berupanomor MD/ML untuk produk skala besar / High risk dan PIRT untuk skala kecil /low risk tujuannya agar produk tersebut terjamin mutu kKeamanan;Menimbang, bahwa dengan mencermati pengertian frasaperdagangan pada rumusan norma Pasal 1 angka 39 UndangUndangNomor 18 Tahun 2012 tentang

AraraAbadi;Bahwa ahli Riski Al Hadi menerangkan berdasarkan tumpang susun titikkoordinat terhadap Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1:250.000Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 danPeta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.703/MENHUT11/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor: 743/KPTSII/1996 tanggal 25 November 1996 tentangPemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

AraraAbadi;BAHWA AHLI RISKI AL HADI MENERANGKAN BERDASARKANTUMPANG SUSUN TITIK KOORDINAT TERHADAP PETA KAWASANHUTAN PROVINSI RIAU SKALA 1:250.000 LAMPIRAN KEPUTUSANMENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMORSK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 TANGGAL 7 DESEMBER 2016DAN PETA LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR:SK.703/MENHUTII/2013 TANGGAL 21 OKTOBER 2013 TENTANGPERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: 743/KPTS1/1996 TANGGAL 25 NOVEMBER 1996 TENTANG PEMBERIAN HAKPENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN

Ahli Rizki Al Hadi bin Arwin yang pendapatnya dibacakan di persidanganpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa berdasarkan tumpang susun titik koordinat terhadap Peta Kawasan HutanProvinsi Riau skala 1:250.000 Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 dan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.703/MENHUT1/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Perubahan Keputusan MenteriKehutanan Nomor 743/KPTSII/1996 tanggal 25

Turut Tergugat sudahpernah menjelaskan kepada Penggugat maupun terhadap Tergugatbahwasanya surat ukur dalam sertifikat memiliki karateristik tertentu,dimana terdapat angka ukur, keterangan batas, serta skala yang dapatdijadikan sebagi acuan data spasial maupun tektual dari Ssuatu produksertifikat yang menujukan letak, luas dan bentuk.

Dalam pemahamannyaapabila ada kesalahan dalam penulisan angka ukur pada sisi bidangtanah tergambar, maka skala menjadi stadar acuan untuk menentukanluas dari bidang tanah tersebut. Dalam permasalahan ini sesuai dengandata yang ada, ada kekeliran penulisan angka ukur apabila kitamenyesuaikan dengan skala yang ada, dimana 89 x 90 M2 adalah salah,sesuai Skala angka tersebut merupakan 68 x 90 M2 sehingga luastersebut yaitu 6.105 M2;3. Poin ke 17 dalam duduk perkara halaman 3.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui banhwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor :Hal. 17 dari 115 hal. Put.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui banhwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982, tentang Penunjukan KawasanHutan di Propinsi Sumatera Utara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/MenhutlI/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan KawasanHutan Propinsi Sumatera Utara dengan Skala 1 : 250.000 kawasan tersebutberada

Inanta Timber Skala 1 : 50.000) ;Hal. 72 dari 115 hal. Put.

INANTA TIMBER &TRADING COY, LTD dan diketahui bahwa kawasan tersebut berdasarkanPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Skala 1 : 50.000 Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982, tanggal 27 Desember 1982, tentang Penunjukan KawasanHutan di Propinsi Sumatera Utara yaitu Kawasan Hutan Produksi Terbatas(HPT) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 44/MenhutlI/2005, tanggal 16 Februari 2005, tentang Penunjukan KawasanHutan Propinsi Sumatera Utara dengan Skala 1 : 250.000 kawasan tersebutberada pada

diri.Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabusabutidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment dari Tim Assesment TerpaduPropinsi Bali Nomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016yang dalam kesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni RasmanaPutra terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina(sabhu) secara rekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan sertaterindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina)dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UndangundangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina) dan terdaftar dalamGolongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Metamfetamina) dan terdaftar dalam15Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Menerima / membeli pasir timah dari Tambang Inkonvensional (Tl) /Tambang Skala Kecil (TSK) yang diusahakan oleh rakyat / masyarakat KobaBangka Tengah, Bangka Selatan dan masyarakat sekitarnya di wilayahPropinsi Bangka Belitung melalui sub kontraktor, rekanan atau Mitra PT.Koba Tin.Bahwa untuk menjadi rekanan / Mitra PT.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, haltersebut tidak pernah dijelaskan oleh para terdakwa dan para rekanmenjelaskan batasbatas wilayah yang ditambang oleh masingmasingTambang Inkonvensional (Tl) / Tambang Skala Kecil (TSK).Selanjutnya blangko Perjanjian Imbal Jasa (PlJ) yang telah ditandatanganioleh para sub kontraktor tersebut diteruskan oleh staf sekretaris PT.

Koba Tin.Atas dasar hal tersebut, terdakwa DATO MOHD ANUAR bin SIDEK selakuPresiden Direktur PT, Koba Tin telah memberi surat keterangan pengirimanyang menyatakan seolaholah biji pasir timah yang dikirim oleh para subkontraktor berasal dari Tambang Inkonvensional (Tl) / Tambang Skala Kecil(TSK) dalam Wilayah Kontrak Karya (WKK) PT.

Koba Tin, padahal sebenarnyabiji pasir timah tersebut sebagian besar berasal dari Tambang Inkonvensional(Tl) / Tambang Skala Kecil (TSK) diluarWiiayah Kontrak Karya (WKK) PT. KobaTin.Selanjutnya biji pasir timah yang berasal dari luar Wilayah Kontrak Karya (WKk)PT. Koba Tin tersebut, berdasarkan perintah terdakwa Ill MATHIASHARYANTO, ditampung dalam gudang PT.

Citra Adikarya Semesta.Bahwa biji pasir timah yang dikirimkan / dibeli dari para Perusahaan tersebut,diperoleh dari Tambang Inkonvensional (Tl) dan Tambang Skala Kecil ( TSK)yang tidak mempunyai Kuasa Pertambangan.Selanjutnya biji pasir timah yang berasal dari Perusahaan tersebut diolahmenjadi timah batangan dan dijual ke luar negeri.Hal. 7 dari 28 hal. Put.

No. 341 K/PID/2017untuk mendengarkan dengan jelas ucapanucapan penghinaan yang keluardari mulut adik ipar adalah memenuhi kriteria anti sosial atau sebuahperkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidupdalam msyarakat sesuai dengan ruang dan waktunya;Bahwa apakah dengan perbuatan Terdakwa terurai pada huruf C makalebel penjahat logis dan boleh disematkan kepada Terdakwa KasmanFoeng selaku kakak ipar dalam bentuk sebuah putusan penghukumansecara pidana atas pertimbangan perbuatan

;Sebaliknya, apakah perbuatan si adik ipar yaitu Saksi Leny Tjiang yangmengecewakan kakak ipar dengan ucapanucapan menuduh dan menghinakakak ipar yang sudah jauhjauh datang dari Makassar untuk memenuhiundangan panen sarang wallet adalah tidak anti sosial atau tidakmerupakan sebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaanhukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktusehingga kepadanya harus dilindungi dan dibela oleh hukum Negara;Bahwa uraian tentang manakah perbuatan

Hotel PareWisatamas dengan mengatakan sekarang kau tidak ada pekerjaanmu,uangmu tidak ada, kau sudah bangkrut, bapakmu dulu 10 istrinya, sayayang kasih makan 1 keluarga besarmu adalah anti sosial dan merupakansebuah perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukumyang hidup dalam masyarakat sehingga layak dinyatakan bersalah danharus dihukum atas perbuatannya;Hal. 8 dari 18 hal. Put.

dihadirkan di persidangan yangbersesuai dengan keterangan Terdakwa Kasman Foeng bahwa setelahkejadian itu, Terdakwa Kasman Foeng langsung menelepon kepada SaksiSiswanto selaku suami Saksi Lenny Tjiang menyampaikan seluruh kejadian,termasuk perbuatan menarik atau melepas masker penutup mulut SaksiLeny Tjiang;Perbuatan Terdakwa Kasman Foeng memberi tahu kejadian kepada SaksiSiswanto selaku suami Leny Tjiang yang demikian sangatlah beradab, tidakanti sosial dan tidak merupakan sebuah perkosaan terhadap skala

No. 341 K/PID/2017mendengarkan dengan jelas ucapanucapan penghinaan yang keluar darimulut adik ipar adalah tidak anti sosial atau tidak merupakan sebuahperkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidupdalam masyarakat beradab dan berbudaya Indonesia;Perbuatan Terdakwa Kasman Foeng selaku kakak ipar bahkan sangatmungkin bersesuai dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakatdalam ruang dan waktu, identik seperti halnya seorang bapak memukulanaknya ke arah pantat karena anaknya

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;12) Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;13) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo Luas Netto 760 Ha skala 1:25.000 ;14) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto 901 Ha skala 1:30.000 ;15) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000 ;16) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang Luas Netto

635,5 Ha skala 1:20.000 ;17) 1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo Luas Netto 127,5 Ha skala 1:10.000 ;18) 1 (satu) lembar asli Peta kawasan hutan Kecamatan Muara Komam Kabupaten Tana Paser Prov.

PTPN XIII (Persero) Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, Luas 1.780 Ha, Skala 1:50.000 ;38) 4 (empat) lembar fotocopi legalisir Keputusan Bupati Paser Nomor : 503/17/PEM-SILP/XI/2012 tanggal, 6 Nopember 2012 ttg pemberian izin lokasi untuk pemb perkebunan kelapa sawit kepada PTPN XIII (Persero) di Kabupaten Paser ;39) 1 (satu) lembar rekapitulasi lapju pekerjaan PTPN XIII (Persero) Distrik Kalimantan Timur Kebun Muara Komam Inti s/d 9 November 2013 ;40) 1 (satu) Lembar fotocopi

1:30.000 ;45) 1 (satu) lembar data penanaman kelapa sawit PTPN XIII (persero) Kebun Muara Komam Inti, Adfeling Binangon ;46) 1 (satu) lembar peta bloking area bukaan baru Desa Muara Payang, luas netto 635,5 Ha, Skala 1:20.000 ;47) 1 (satu) lembar data penanaman kelapa sawit PTPN XIII (persero) Kebun Muara Komam Inti, Adfeling Muara Payang ;48) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat perjanjian (Kontrak) Nomor: 13.01/SP/24/X/2012, tanggal 01 Okotber 2012, di Desa Binangun Kebun Muara Komam

Trimadu Murni Asri;87) 3 (tiga) lembar fotocopi legalisir Skep Bupati Paser Nomor : 503/17/PEM-SILP/XI/2012 tanggal, 6 Nopember 2012 tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada PTPN XIII (Persero) di Kabupaten Paser dan lampiran 1 lembar fotocopi peta izin lokasi skala 1 : 150.000 ;88) 1 (satu) lembar fotocopi legalisir surat kuasa dari KASUJONO HARIANTO kepada M. TAUSAN tanggal,29 Mei 2012 untuk menjaga dan mengamankan wilayah kerja PT.

Perusahaan Perkebunan adalah usaha yang berbadan, didirikanmenurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yangmengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Bahwa dalam UndangUndang Nomor : 18 Tahun 2004, yang dimaksuddengan Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan padaluasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/ataukapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki Izin Usaha.

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo LuasNetto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 790 Ha skala 1:20.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 635,5 Ha skala 1:20.000 ;1

Tertentuadalah Usaha Perkebunan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Perkebunan sesuaidengan skala usaha yang ditetapkan oleh Menteri.

PTPN XIII (Persero) kepada BupatiPaser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long SayoLuas Netto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa BinagonLuas Netto 901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 790 Ha skala 1:20.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa MuaraPayang Luas Netto 635,5 Ha skala 1:20.000 ;1 (

PTPN XIII (Persero) kepada Bupati Paser ;Peta Bloking Area Bukaan, Desa Long Sayo luas 127,5 Ha ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Long Sayo LuasNetto 760 Ha skala 1:25.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Binagon Luas Netto901 Ha skala 1:30.000 ;1 (satu) lembar asli Peta Bloking Area Bukaan Baru Desa Muara Payang LuasNetto 790 Ha skala 1:20.000 ;Halaman277 dari 290 halaman, Putusan Perkara Nomor : 297/ Pid. B/2014/ PN.

November 1996 tentangpemberian hak pengusahaan tanaman industri atas areal hutan seluas + 78.240 (tujuh puluhdelapan ribu dua ratus empat puluh), kawasan dengan koordinat tersebut masuk dalam kawasanHutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal Betara Kabupaten TanjungJabung Barat yang diketahui dari hasil overlay (penuangan) koordinat hasil pengecekan ke petatata batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal BetaraKabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi skala

November1996 tentang pemberian hak pengusahaan tanaman industri atas areal hutan seluas + 78.240(tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh), kawasan dengan koordinat tersebut masukdalam kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan Tungkal BetaraKabupaten Tanjung Jabung Barat yang diketahui dari hasil overlay (penuangan) koordinat hasilpengecekan ke peta tata batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok HutanTungkal Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi skala

kanal 3).103 14 03,8 BT 00 5715 LS (ujung kanal / tumpukan kayu).103 14 01,6 BT 00 5720 LS (Tempat Kejadian Perkara).Halaman 17 dari 27 halaman18Bahwa saksi mengetahui bahwa areal hutan pada koordinat tersebut masuk dalamkawasan hutan produksi tetap sungai betara kelompok hutan tungkal betara kab.Tanjab barat darihasil overlay (penuangan) koordinat hasil pengecekan ke petatata batas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok HutanTungkal Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi skala

November1996 tentang pemberian hak pengusahaan tanaman industri atas areal hutanseluas + 78.240 (tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh), kawasandengan koordinat tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap SungaiBetara Kelompok Hutan Tungkal Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yangdiketahui dari hasil overlay (penuangan) koordinat hasil pengecekan ke peta tatabatas Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Betara Kelompok Hutan TungkalBetara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi skala