Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN CILACAP Pidana Umum
Register : 16-03-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN CILACAP Nomor 67/Pid.B/2021/PN Clp
Tanggal 8 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Bambang Supriyanto, S.H.
Terdakwa:
FITRIYANI Binti Alm KARSAN
114 — 11
  • DWIRESKIANA Binti KASIRAN mengajukan pinjaman dengan namapeminjam sejumlah 26 nama peminjam antara lain :Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau apakah dari faktafaktahukum tersebut dapat diterapkan pada dakwaan atas diri Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidairitas yaitu:Dakwaan Kesatu:Primair: melanggar Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;Subsidair: melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;AtauKedua : melangar
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 19-10-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 17-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 77/G/2012/PTUN-SMG.
Tanggal 13 Maret 2013 — SURIPTO bin SUHARJO Melawan 1. BUPATI BANJARNEGARA 2. KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGSALAM
93 — 35
  • pengumuman secara resmiatas hasil penilaian ujian tertulis dan PDLT, di mana tindakan tersebuttelah bertentangan dengan Keputusan BPD tentang TataTertib ;Bahwa dari aspek tata persuratan tidak dilakukan dengan benar, olehkarena surat menyurat yang dikeluarkan tidak dibuat oleh PanitiaPenjaringan, melainkan oleh1)Halaman 88 dari 122 halaman, Putusan No.77/G/2012/PTUNSMG.Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan kehatihatian,serta melangar
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 03-05-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 112/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
1.JOHNY WIDJAYA
2.ELYA PUSPITA
3.JOVELIN JAGUENETTA WIDJAYA
4.FAJAR MADYA
5.MUHAMAD LA BAWE
6.DUSTIN FENDI EARJA
7.EDWIN DORSALAM
Tergugat:
PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Ambon
225 — 177
  • 2021/PN AmbMenimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah pulamengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dipersidangandibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:AHLI : Dr.Y.sari Murti Widiyastuti, SH.M.Hum:Bahwa Saksi sehaty;Bahwa Saksi akan menerangkan tentang pertanggungjawaban menurutPasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata;Bahwa pada pasal 1365, dan pasal 1367 petanggujawaban karenakesalahannya bertumpu pada tiga aspek asas :e 1.Setiap perbuatan melangar
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-06-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 19/PDT.G/2016/PN.PDL
Tanggal 21 Juni 2017 — ADE IMANUDIN,LILI TARLI,Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang,H. ENUNG WAHYUDIN
164 — 12
  • Bahva eksekusi lelang telah melangar ketentuan Pasal 27sampal pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016tentang petunjuk pelaksanaan lelang jis Pasal 1833 KUHPedata.Maka berdasar atas dalildalil dan fakta fakta hukum dalamGUGATAN PENGGUGAT, maka PENGGUGAT memohon kepadayang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan lelang tersebut dan menghukum ParaTERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT (buktiP8);.Bahwa SURAT PANGGILAN TEGURAN/AAN MANING
Pengadilan PN MUARO Pidana Umum Pemalsuan
Register : 15-12-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN MUARO Nomor 101/Pid.B/2014/PN Mrj
Tanggal 5 Maret 2015 — YANA MAYA SARI Pgl YANA
262 — 56
  • karena menurut Terdakwa akan terganjal pengurusanSKCK terkait perkara ini;e Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan telah dibenarkanoleh SaksiSaksi dan juga Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk kumulatif, yaitu Terdakwa didakwa melangar
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum
Register : 26-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN CURUP Nomor 155/Pid.B/2018/PN Crp
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
1.CANDRA ALIAS CEN ALIAS JANG BIN UJANG
2.THOMAS ALIAS TOMAS BIN AKIP ALM
3.AMIR HAMZAH ALIAS AMIR BIN MUHAMMAD ALM
100 — 39
  • bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakahn berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPJo pasal 2 ayat (1), Subsidair melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-02-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 98_PDT_G_2016_PN JKT.SEL
Tanggal 17 Nopember 2016 — HARIADI, SST. MT, selaku Pengguna Anggaran dlm Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Kep, Meranti, Riau lawan 1.PT. ASURANSI MEGA PRATAMA 2.PT. GELINDINGMAS WAHANA NUSA
127 — 69
  • Bahwa syarat obyektif berkaitan dengan hal tertentu dan sebab yanghalal juga sudah terpenuhi, karena hal yang diperjanjikan jelas yaitu jaminan uangmuka, sedangkan sebab yang halal terpenuhi, karena perjanjian uang muka tersebuttidak melangar undang undang dan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertibanumum.Menimbang bahwa karena perjanjian jaminan uang muka (advance paymentbond) nomor bond : PL0O1.630.208C.0007/S.0295392 tertanggal 11 Oktober 2012adalah sah, maka tuntutan Penggugat dalam petitum
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 12-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 127/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. ABDULLAH SALEH, MS., M.Eng. Diwakili Oleh : Kantor Hukum AFRIZAL FUTRASILA,SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN TEHNIK KIMIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN AL-AZHAR CAIRO INDONESIA
Terbanding/Intervensi I : Lisa Fandouza.SP
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris THAMRIN AZWARI, S.H., MKn
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris/PPAT AHMAD FIRDAUS, S.H., Mkn
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
155 — 432
  • Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dikarenakantelah membuat nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yangmemiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yangdidirikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSIsehingga melangar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyatakan secara tegas bahwaYayasan
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum
Register : 26-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN CURUP Nomor 154/Pid.B/2018/PN Crp
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
1.JUNAIDI ALIAS EDI BIN AJI HANI
2.MANSUR BIN PENDI
3.SUDIR ALIAS DIR BIN AJI SOLEH ALM
99 — 446
  • Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPJo pasal 2 ayat (1) UndangUndang No 7 tahun 1974, Subsidair melangar
Pengadilan PA MADIUN Perdata Agama
Register : 04-05-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA MADIUN Nomor 169/Pdt.G/2020/PA.Mn
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
232 — 48
  • Bahwa, berdasarkan fakta dan surat pengakuan yangdibuat oleh PARA PELAWANsebagaimana bukti yang diajukan olehPARA PELAWAN tertanggal 24 September 2020, terbukti obyekjaminan pada akad nomor 36 tanggal 22 Februari 2013 telahdialihkan oleh TERLAWAN TERSITA secara melangar aturan dandengan itikad tidak baik pada saat akad perjanjian nomor 36 tanggal22 Februari 2013 masih sah dan berlaku obyek jaminan tersebutantara lain;1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
37 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah Melanggar 7Hukum Pembuktian Sesuai Kebenaran MateriilSebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 76,Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 UndangundangPengadilan Pajak, Serta Telan Melangar KetentuanPengungkapan Ketidakbenaran Perhitungan Pajak yangTerutang Sebagaimana Secara Prinsip Diatur DalamPasal 8 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Karena TidakMempertimbangkan Pemohon Peninjauan Kembali,Dahulu Pemohon Banding MengungkapkanKetidakbenaran Perhitungan Pajak yang
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 20-12-2016 — Upload : 05-02-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 20 Desember 2016 — * Perdata PHILIP SUCIPTO, Dk X PT. FUSION PLUS INDONESIA, Dkk
132 — 114
  • Tentang tanggung jawab hukum para Tergugat berdasarkan darigugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan suatuperbuatan melangar hukum dalam permbuatan akta jual beli yangdibuat oleh turut Tergugat sedangkan menurut para Tergugattanggung jawab Hukum tidak dapat dibebankan kepada paraTergugat karena semua sudah sesuai syarat dan prosedurpembuatan sebuah akta dimaksud.6.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2013 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 26-02-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor -115/Pdt.G/2013/PN.TK
Tanggal 19 Juni 2014 — -H.M. SOBRI AKBAR SOEMARNO, Dkk -Lawan -S U R Y A N T O, Dkk
120 — 11
  • mengenai kewenangan peseropengurus.Terkait dengan pengertian perbuatan melawan hukum (PMH), berikutdikutip satu putusan Hoge Raad :Bahwa, bila melihat Arrest Hoge (Arrest HR) Tanggal 31 Januari1919 dalam kasus Cohen vs Lindenbaum, kualifikasi melawanhukum memang telah diperluas dari melawan hukum secara formil/sempit (yaitu hanya melanggar peraturan perundangundangansaja), menjadi melawan hukum secara materil yaitu mencakup pula:(i) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku(li) melangar
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 04-11-2015 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 27/PDT.G/2015/PN Kla
Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat:
Nirmawati
Tergugat:
Tedy Wijaya (PT. Putra Bali)
109 — 7
  • Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dariTergugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang merasa hak subjektifnyaterlanggar, lebih lanjut cara cara yang dilakukan oleh Tergugat dalamHalaman 77 dari 81 halamanPutusan Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2015/PN.kKla.78rekonpensi dalam rangka upaya mendapatkan pemenuhan haknya telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlakudan juga tidak melangar prinsip prinsip kepatutan dalam kehidupanbermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-12-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY VS 1. ABDURROHIM AHSAN, DKK
99 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tentang Ketenagakerjaan29.Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukumJudex Facti hal. 132 Paragraf 2 baris ke11 sampai dengan 19 putusana quo karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berlakuyang mengancam dibatalkannya Putusan a quo;st , lergugat telah melakukan perpanjangan kontrak denganjangka waktu kepada para Penggugat sampai dengan kuranglebin 6 kali perpanjangan karena perpanjangan kontrak kerjahanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali dengan demikian terbuktiTergugat melangar
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-06-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 32/Pdt.G/2016/PN sml
Tanggal 16 Februari 2017 — - WILZON LAYAN (Penggugat) melawan - AYUB SABONO FIDLELA (Tergugat) - APOLOS TUTUL FIDLELA (Tergugat) - WEMPI FIDLELA (Tergugat)
130 — 53
  • Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau. dengandemikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidak disyaratkan adanyakeempat kriteria itu secara kumulatif.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2070 K/Pdt/2012
Tanggal 19 Juni 2013 — PT Pertamina (PERSERO) dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negera (Pertamina) berkedudukan di Jakarta Jalan Merdeka Timur Nomor I-A cq. Unit Pembekalan Dan Pemasaran Dalam Negeri (UPPDN) Pusat cq. Unit Pembekalan Dan Pemasaran Dalam Negeri (UPPDN) V Surabaya VS HANDOKO SOELAYMAN, Dk
127 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan uraian diatasmaka tidak ada dasar dan alasan untuk mempertahankankeputusan Judex Facti dan oleh karena itu cukup beralasan untukdibatalkan.Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan melakukanperbuatan/tindakan melangar hukum sebagaimana penjelasansebagai berikut: Bahwa pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga)kategorisasi dari perobuatan melawan hukum yaitu perbuatanmelawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukumtanpa kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.Dari
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
JOHANES. S
Tergugat:
1.TUNGGUL S
2.BERLIANA SIHOMBING
3.ROSMAWATI SIHOMBING
4.JONSON SIHOMBING
5.MARLINA LIBERTI. S
6.PT. KREANOVA PHARMARET
7.THOMAS HOSEAN COIVANLEE
8.NOTARIS dan PPAT, DEWI HIMIYATI TANDIKA, SH
9.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BPN
10.RINI ABAST
147 — 103
  • Melangar Pasal42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanahpada saat membuat akta peralihan hak berdasarkan AJB No. 86/2011Tanggal 17 Maret 2011 Antara Matingga Pangaribuan & Syahrudiantomenyatakana) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidangtanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susunsebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanahatau hak milik atas
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 14-10-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Kla
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
1.R.A. Marta Linda Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
2.R.A. Rumaini Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
3.R.A. Yunani Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
Tergugat:
1.H. Raden Amiruddin Bin R.Hi. Sulaiman Amancik
2.Suryadi Angga Kusuma
3.Jessica Windy
4.Hand Pick
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Tarahan
2.Camat Kecamatan Katibung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
3.Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Lampung Selatan
45 — 5
  • Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;020 5Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);f. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 12-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/PID.SUS/2010
Janu Iswanto, SH (kuasa Pemohon); Tri Joko Minto Nugroho bin Sudirno Hadi Rumekso
49 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukansebelum tanggal 26 Maret 2003 secara sah masih dapatdilakukan penyidikan dan dihitung jumlah kerugiannyaoleh auditor BPKP, sedangkan Perda No. 8 Tahun 2003tentang APBD Kota Magelang ditetapkan pada tanggal 27Maret 2003 sehingga tidak termasuk sebagaimana termuatdalam surat Kejaksaan Agung tersebut.Bahwa seperti dikemukakan diatas, sebagaimana dakwaanJaksa Penuntut umum maupun putusan judex facti terdakwadipersalahkan melanggar Perda Kota Magelang No. 8 Tahun2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (bukan melangar