Bahwa, perbuatan terdakwa selaku Pimpinan BadanLayanan Umum Daerah (BLUD) yang telah memerintahkanpengeluaran sejumlah dana milik BLUD dengan ddalihsebagai investasi jangka pendek berupa kerja sama denganinvestor PT Cisantana Bahagia tanpa melakukanmusyawarah dan kesepakatan dengan pejabat BLUD lainnyaserta telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU)dengan pihak PT Cisantana Bahagia tidak sejalan danbertentangan dengan :e Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan

daerah sesuaiketentuan ;e Menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUDselain pejabat yang telah ditetapkan denganperaturan perundangundangan, dane Menyampaikan dan ,mempertanggung jawabkankinerja operasional serta keuangan BLUD kepadakepala daerah.Menimbang , bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinyaselaku Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdakwaharuslah berpedoman pada peraturan yang ada untuk itudiantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun2007 tentang Pedoman Tekhnis

Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012 dan Terdakwa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) pada pembebasana lahan tahun 2012 bedasarkanSurat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari2012 bersamasama dengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm)(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahantahun 2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

SuratPernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.2/1221/BKD.02 tanggal 29September 2012 dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)pada pembebasan lahan tahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan WalikotaBontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasamadengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalampenuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012 danTerdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembebasana lahantahun 2012 bedasarkan Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasama dengan DIMAS SAPUTRO,S.ST BinMARDIONO (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30 Januari2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

tanggal 29Halaman 41 dari 201 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2018/PN SmrSeptember 2012 dan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)pada pembebasan lahan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan WalikotaBontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari 2012 bersamasamadengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm) (Terdakwa dalampenuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahan tahun 2012berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal 30Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor :821.2/1221/BKD.02 tanggal 29 September 2012 dan Terdakwa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) pada pembebasan lahan tahun 2012 bedasarkanSurat Keputusan Walikota Bontang Nomor 34 Tahun 2012, tanggal 30 januari2012 bersamasama dengan DIMAS SAPUTRO,S.ST Bin MARDIONO (Alm)(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku PPTK pada pembebasan lahantahun 2012 berdasarkan SK Sekda Kota Bontang Nomor 07 tahun 2012 tanggal30 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Tbk hanya menentukan yang menjadihak dari ex Karyawan PT Great River International Tbk adalah sejumlah Rp. 4.207.561.780(empat milyar dua ratus tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluhrupiah) tanpa mengatur secara terperinci tekhnis pembagian uang tersebut apakah dilakukansecara bertahap ataukah sekaligus;Menimbang bahwa sehingga yang menjadi pokok kewajiban dari Terdakwa adalahmenyerahkan uang sejumlah Rp. 4.207.561.780 (empat milyar dua ratus tujuh juta lima ratusenam

lainnya sudah pernah bersurat kepadaTergugat IJ (Gubernur) Aceh perihal pembayaran sisa harga volume pekerjaan daruratbencana yang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II (Bukti P8) ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/T.I4 yaitu berupa volume PekerjaanPerkuatan Tanggul Laut Gampong Geunteng Barat di Kecamatan Batee Kabupaten Pidie(Bencana Alam), dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuatoleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telahdiatur bahwa adanya kewajiban pengumuman tentang adanya permohonan Hakatas tanah (Hak Milik) yang wajib dilakukan baik di tingkat Kantor PertanahanKota Medan dan Kantor Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang I tempatletak tanah dan juga pengumuman dilakukan melalui media massa, bahwaadanya permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1869 diatas tanah objekperkara.Bahwa disamping itu pada saat Kantor Pertanahan Kota Medan melakukanpengukurari, secara tekhnis

Maka dari itu bagi Majelis Hakim, nilai pembuktian dariketerangan saksi Arnita Ambarita sendiri adalah dapat dijadikan sebagai KeteranganTambahan dari alat bukti sah yang lain;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan terdakwa terhadapketerangan saksi Arnita Ambarita, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang disampaikanterdakwa dalam pembelaannya hanyalah mengenai tekhnis pemeriksaan saksi diKepolisian, dimana pembelaan tersebut sangatlah bersifat subjektif menurut analisaanalisa terdakwa sendiri

Hal tersebut didukung dengan adanyapertimbangan Hakim Anggota IT AHMAD, SH dalam pertimbangan putusandissenting opinion halaman 143 paragraf 3 yang menyatakan:veceeseee Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dari keterangan saksi tersebut diatas ternyata Terdakwa Adi Sutanto telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena Terdakwa Adi Sutanto telah menyalahgunakan wewenangnya sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang tugas pokoknya menurutketentuan Pasal 9 Ayat (3) huruf c Perpres no.

menggunakanPerusahaan CV Putra Anak Negeri dengan pertimbangan dimanaPerusahaan Penggugat PT Dadjuan Duta Niaga Tepatguna tidakmempunyai spesifikasi tenaga ahli sehingganya PerusahaanTergugat " CV Putra Anak Negeri yang dimajukan untuk melakukankontrak dengan Adhi Karya, sebab CV Putra Anak Negeri telahmemiliki kompentensi dan kemampuan dengan Sertifikasi BadanUsaha yaitu Klasifikasi dan kualifikasi untuk pengerjaan Proyektersebut disamping itu CV Putra Anak Negeri sudan memahami danmengetahui tentang item dan Tekhnis

karyawan PT Mega Finance tidak dibolehkan untuk melakukanpekerjaan diluar tanggung jawab jabatannyaBahwa karyawan PT Mega Finance seharusnya tidak dapat dilakukan keranaseorang Kepala Kios sudah mengetahui tupoksi setiap bawahannya dan setiaphari Kepala Kios meminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugassetiap bawahannyaBahwa setiap motor yang dilelang wajib memiliki BPKB yang asli dan jikamotor tersebut tidak memiliki BPKB asli maka motor tidak dapat dilelangBahwa berdasarka keterangan saksi tekhnis

kasih Narkotikajenis shabu untuk terdakwa pakai sendiri;Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannnyaserta berjanji tidak akan mengulangi lagi perouatan yang melawan hukum;Menimbang, bahwa selain keterangan saksisaksi dan keterangan paraterdakwa diatas turut juga diajukan bukti surat berupa : Keterangan PengujianNomor : PM.01.06.89.12.14.2312 Tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkanoleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jambi yang dibuat danditanda tangani oleh Manajer Tekhnis

Terdakwa Abson Maengga selaku pelaksana pekerjaan untuk pembangunanJembatan Sungai Saliru dan Jembatan Sungai Sanguala sebenarnya telah dilakukansesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, yang dimulai dari pelaksanaantender, kKemudian pekerjaan pembuatan pembangunan jembatan jembatan serta tatacara pembayaran, begitupun dalam perkembangan pekerjaan pembangunanJembatan Sungai Saliru dan Jembatan Sungai Sanguala hingga sampai pada bagianakhir pekerjaan ada dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Tekhnis

12ayat 2 poin c dan d bahwa penunjukan PPK ( Pejabat PembuatKomitmen ) harus didasarkan pada kualitas tanggung jawab dankualifikasi teknis manajerial, bertindak tegas dan memiliki keteladanan.PPK (Pejabat Pembuat Komitmen ) yang ditunjuk berdasarkan SKNomor: 001/Seskab 024.433149/V2013 saudara Moh.BardinLoulembah,SE ( Sebelumnya adalah Pejabat Pengadaan Barang danJasa Pemerintah pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso) PNS Gol IlVa( TMT PNS Tahun 2009) adalah pegawai yang belum memenuhikualifikasi tekhnis

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha."

Perolehan suara calon nomer urut 2 atas nama Sudjisejumplah 420 (empat ratus dua puluh) suara.Bahwa berdasarkan cara penghitungan yang dilakukan oleh Tergugat selakupanitia dengan tekhnis membaca Nomer satu sah, Nomer dua sah, Nomersatu Tidak sah, Nomer dua Tidak sah dapat diketahui perhitungan dalamjumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) surat Suara yang dinyatakan tidak sahdalam penghitungan suara terdapat surat suara dengan kondisi tanda coblosterdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat foto

Bahwa konversi adalah Penyerahan Kebun sekaligus pengalihan hutangdari koperasi kepada petani plasma dengan terlebih dahulu dilakukanPenilaian Tekhnis oleh TIM Terpadu dari Pemerintah Daerah KabupatenBatang Hari berdasarkan PERDA Kabupaten Batang Hari Nomor 21Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan PembangunanPengembangan dan Pembinaan Perkebunan Kelapa Sawit PolaKemitraan Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA)(vide bukti P.57) dan SK Dirjenbun Nomor 11/KB.740/SK DjBun/03.94tentang

Pase, Desa Tanjong Baroh, Kecamatan Samudera,Kabupaten Aceh Utara dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yangdibuat oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Banjirdan BadanBadan Sungai Wilayah II dan diketahui Kepala Dinas Pengairan Aceh ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/TI3 yaitu berupa Laporan HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Nomor 029.28/ALHPK/2013 tanggal23 Agustus 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana alam PekerjaanPerkuatan

Bahwa sesuai petunjuk tekhnis Pengembangan tebu di Kab. Sampang Dinas Kehutanandan Perkebunan Kab.

Dodong Bin Zoebiruntuk memalsukan tanda tangan Ketua UPK, Ketua Forum MANdan tanda tangan terdakwa sendiri bahkan menggunakan sliptersebut padahal terdakwa mengetahui tanda tangan yang adaitu. adalah palsu') merupakan perbuatan melawan hukum karenamelanggar pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat danberdasarkan Petunjuk Tekhnis Operasional PNPM ( PTO) sertaStandar Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam KhususKelompok Perempuan (SPP)Unit Penggelola Kegiatan (UPK)sungai tarab BAB I Prinsip Dan Aturan

sebanyak Rp.288.769.185 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuhratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan lima rupiah)yang merupakan uang pengembalian SPP yang disetor kelompokyang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekeningpengembalian SPP pada BPR Balerong Bunta, untuk di gunakansaksi Afri Joni Zoebir untuk berjudi dan keperluan lainnya,adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan denganpasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang KeuanganNegara dan bertentangan dengan Petunjuk Tekhnis

anggaran 2012 (DAK Pendidikan DasarLuncuran 2011) dan pelaksanaan tugas PPHP bertanggung jawab keKepala Dinas Pendidikan Kab.Nunukan Drs.NIZARUDDIN ;Bahwa saksi tidak memeijliki sertifikat keahlian panitia / pejabatpenerima hasil pekerjaan ;Bahwa saksi pernah mengikuti Pelatihan pengadaan barang dan jasapemerintah di Kampus STAIN Samarinda pada tahun 2010 namunSaksi tidak dinyatakan lulus dan hanya mendapat surat keteranganpernah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan Jasa ;Bahwa untuk kualifikasi tekhnis

Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis terkait.)

Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkanoleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank.10) Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.e Bahwa benar sebagian dokumen memang tidak ada pada kelengkapanSPPLS seperti:1) Salinan SPD.Memang tidak ada dilampiran kelengkapan SPPLS yang diserahkan kepada Saksi tetapi ada di bagian keuangan Dinas pendidikan sehinggaSaksi tidak mencontren (tanda ada dokumen) di format PenelitianKelengkapan Dokumen SPP.2) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis

Nunukan Nomor : 821.2 / SK50 / BKDDIII / X / 2011 tangal26 oktober 2011 dan kemudian dilantik pada 2011 berdasarkan Suratpernyataan pelantikan Nomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011tanggal 27 Oktober 2011 serta Surat pernyataan menduduki jabatannomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011 tanggal 27 Oktober2011 ;e Bahwa Tugas Pokok terdakwa selaku Kasi Sarana dan Prasaranapendidikan dasar dan TK/PAUD adalah membantu Kepala BiddangSarana dan Prasarana menyiapkan bahan perumusan, bahankebijakan tekhnis

Menghimpun,mempelaajari dan menelaah serta mengola peraturanperundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis serta datadengan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.10.11.12.13.14.15.16.Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi sarana dan prasaranapendidikan dasar dan TK/PAUD sebagai pedoman dan acuan kerja.Menyiapkan bahan perimusan penetapan kebijakan operasionalpenyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar danTK/PAUD.Menyiapkan bahan perumusan

kesalahanadministrasi namun dapat dibenarkan oleh Hukum Administrasi Negarayang dikenal dengan FREIES ERMESSEN (Discretionary power), di manakesalahan yang dapat ditimpahkan kepada Terdakwa merupakan kesalahanyang bersifat administrasi yang termasuk ruang lingkup Hukum AdministrasiNegara dan sanksinya adalah pertanggungjawaban yang bersifatadministrasi belaka bukan pertanggungjawaban pidana sebab sesuaiketentuan huruf P lampiran Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNo.004/K/2004 (16.01.2004) tentang petunjuk tekhnis