yang memiliki Kewenangan untuk menerbitkan surat kKeputusan PTDH untukpangkat Aiptu kebawah adalah Kapolda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yang berpangkatBripbka dikesatuan Polres Lhokseumawe yang ditempatkan di SubsektorGeurudong Pase (vide bukti T3 dan keterangan saksi Irhamni), dalam hal iniwilayah Polres Lhokseumawe tersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian DaerahAceh, sehingga jika dihubungkan dengan Panduan Tekhnis

Foto copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DPM-LUEP Dalam Rangka Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedele di Tingkat Petani Tahun Anggaran 2007.12. Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 3354.0/018-11.1/XV/2007 Unit organisasi BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2007 Program Peningkatan Ketahanan Pangan.13.

Foto copy Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/48/KEP/412.12/2007 tanggal 06 Maret 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tekhnis Pembelian Gabah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007.15. Foto copy lembar disposisi Nomor agenda : 11213/5601.Sek/ terhadap surat dari BKP Jatim tanggal 01 Nopember 2006 Nomor surat : 501/907/205.03/2006 perihal Usulan Lembaga Program Pembelian Gabah Tahun 2007 yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro.16.

sebagai berikut Surat Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII BengkuluNomor : 011 / KPTS / B Sum VII / 2007, tanggal 11 Januari 2007tentang pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Irigasi danRawa Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera VII TA. 2007; Notulen langkah langkah yang disiapkan oleh Panitia Pengadaanbarang / jasa dalam pelaksanaan kegiatan lelang ; Pengumuman lelang ; Daftar peserta lelang ; Berita Acara Pemasukan Dokumen penawaran ; Berita Acara Evaluasi Administrasi, tekhnis

Salmunsebesar Rp/700.000,00 tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli) ;3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahul uan Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesarRp5.175.000,00 (asli) ;3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp5.175.000,00 (asli) ;4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp3.900.000,00 (asli);2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI.

Salmunsebesar Rp/700.000,00 tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 :3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahul uan Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesarRp5.175.000,00 ;3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp5.175.000,00 :4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp3.900.000,00 ;2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI.

TJIN TJING Bin PHAN WAN YUN (Alm) yang diajukan oleh PenuntutUmum sebagai terdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalamsurat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan danmengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis

Yahyae Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) diwilayah Kecamatan Cot Girek yang bertugas mengarahkan, membantu danmembina kelompok tani dalam hal masalah tekhnis di lapangan;e Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan Ketua KUD Bukit Makmuryang bertempat di Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten AcehUtara;e Bahwa saksi ada menghadiri rapat di aula KUD Bukit Makmur pada bulanMaret 2012 yang dihadiri oleh 16 (enam belas) Ketua Kelompok Tani (KKT),terdakwa, pengurus

(dilakukanpenuntutan secara terpisah) selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) PenyediaanJasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) KotaGorontaloTA. 2011 serta saksisUPARTI UNO, SE., (dilakukan penuntutan secara terpisah)selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik Dan Perpustakaan KotaGorontaloTA. 2010 dan TA. 2011.Pada tanggal01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31Desember 2011 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010

(Dilakukan penuntutan secara terpisah)selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Lurah Libuo kemudian selakuKepala Seksi Pengelola Data Elektronik pada Kantor Pengelola Data Elektronik danPerpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan)Penyediaan Jasa Internet di Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP)Kota GorontaloTA. 2011 serta Saksi Suparti Uno, SE., (Dilakukan penuntutan secaraterpisah) selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor

Tata cara verifikasi tekhnis;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwaprosedur pengajuan IUPHKm meliputi:1. Pengajuan permohonan kepada Menteri;2. Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi;3. Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi, Direktur Jenderalmenyatakan persyaratan administrasi lengkap dan memerintahkan kepalaUPT untuk melakukan verifikasi teknis.4. Kepala UPT membentuk Tim Verifikasi;5.

dalam pembuktian para pihak tidak adapertentangan terkait prosedur sebagaimana dimaksud peraturan di atas dantidak ada juga bukti untuk itu, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwaHalaman 96 dari 102 halaman Putusan Nomor 40/G/2019/PTUNJKT.hal yang tidak dipermasalahakan para pihak adalah bukan sengketa dankarenanya tidak perlu dipertimbangkan, tetapi setidaknya dalam konsideranmenimbang objek sengketa 2 diketahui bahwa Gapoktan Naga Jaya telahmengajukan IUPHkm dan telah dilakukan verifikasi tekhnis

Buana Usada Alkesindo ;Dari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakanmemenuhi syarat kualifikasi;Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukanevaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasiadministrasi terhadap dokumen penawaran masingmasing peserta yaitu CV.Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. BuanaUsada Alkesindo, dan CV.

No. 29 K/Pid.Sus/2016Dari hasil evaluasi kualifikasi kKedua perusahaan tersebut dinyatakanmemenuhi syarat kualifikasi;Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukanevaluasi sendiri, baik evaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasiadministrasi terhadap dokumen penawaran masingmasing peserta yaitu CV.Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta, CV. Geris Sarana Medilab, PT. BuanaUsada Alkesindo, dan CV.

Dan dalam hal ini Dinas Energidan Sumber Mineral Kabupaten Batang Hari sebagai Satuan KerjaHalaman 26 dari 143 Halaman Putusan No. 26/G/2014/PTUNJBIPerangkat Daerah Tekhnis bidang Pertambangan, juga telahmelakukan pemberitahuan dan teguran melalui surat berkenandengan kewajibankewajiban yang harus dipenuhi Penggugat.Faktanya, pelunasan iuran tetap tersebut dibayarkan Penggugatpada tanggal 16 September 2014 setelah terbitnya ObjekGugatan.

jangka wakyu IUP Eksplorasiadalah selama 7 Tahun ;Dalam ketentuan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 ditentukanbahwa IUP Eksplorasi itu beberapa tahap kegiatan, tahap kegiatanpenyelidikan umum, tahap kegiatan eksplorasi, tahap kegiatan studykelayakan, dari beberapa tahap kegiatan itu bisa dilakukan perpanjanganBahwa dalam UndangUndang Nomor4 Tahun 2009 mengatursedemikian rupa persyaratanpersyaratanyangharusdilengkapiolehoemohonuntuk =mendapatkan izinpertambangan antara lain persyaratan administrasi, tekhnis

Tersangka kalau di temukan atau katakanlah terdapat alatbukti yang mencukupi yang mendasari penyidik untuk menetapkanTersangka, itu merupakah kewenangan Penyidik, kita tidak bisa mengukurlama atau cepat;Bahwa kalau dipisahkan berarti penegasannya ada pada pemberkasannya,yaitu pemisahan berkasa perkaranya, tetapi untuk tetapi konfirmasipembuktian atau konfrmasi status Tersangkanya semua tergantung padafakta penyidikan itu, jadi pemisahan pemberkasan perkara itu menurut padaalasan alasan yang bersifat tekhnis

yang lain menyatakan kalau proyek iturekayasa, logika pembuktian pidana itu menunjuk pada perbuatan yangsifatnya materiil, jadi dimensinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapiada cara memperoleh alat bukti yang diatur misalnya alat bukti forensik, ituada Perkap yang mengatur tahapantahapannya, atau autopsi, ketikaprosedurnya dilanggar maka alat bukti itu menjadi tidak valid;Bahwa tiaptiap orang yang diperiksa itu berdiri diatasnya prosespembuktian yang di pisah, itu sudah menjadi bagian dari tekhnis

Selayar T.A. 2014;

- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);

- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis Kegiatan (PPTK);

- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Bendahara;

- 1(satu) Lembar Surat Kuasa Oleh Lk. Ir. SALAHUDDIN selaku Direktur Cv. WIDYAH MITRA KONSULTAN kepada Lk.

penunjukan dan pengangkatan pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2014;

- 1(satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan umum Nomor :600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen (PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;

- 1(satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentang penunjukan/ pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis

Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kelompok Ternak Lembu Aji kepada Ketua Tim Tekhnis Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi Dana Bansos APBN-P 2010 Kota Pekalongan ; 15. Surat Persetujuan Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan ; ----16. Rekening koran Bank BRI nomor rekening 3690-01-015857-53-3 atas nama Kelompok Ternak Lembu Aji ; --------------------------------17.

Pemerintah daerahPutusan Nomor 04/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 12 dari 951) Dalam melaksanakan tender / lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut : Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang / cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahli tekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman

Pemerintah daerah5) Dalam melaksanakan tender / lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut :Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang / cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahli tekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman membangun kapal, terutama membangun kapalperikanan

Wan Samsi dan juga selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan PemerintahKota Tanjungpinang tahun anggran 2009 membuat surat undangankepada para pemilik lahan dan Tim Penilai harga tanah dengan suratNomor : 005/ADMPUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 PerihalUndangan Acara Rapat musyawarah Tim Penilai Harga Tanah dariIntansi Tekhnis Tentang Pengadaan Tanah untuk PembangunanSekolah Dasar Terpadu di Keluarahan Pinanng Kecana KecamatanTanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, akan tetapi

Wan Samsi dan juga selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah untuk kepentingan Pembangunan PemerintahKota Tanjungpinang tahun anggaran 2009 membuat surat undangankepada para pemilik lahan dan Tim Penilai harga tanah dengan surat Nomor : 005/ADMPUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 PerihalUndangan Acara Rapat musyawarah Tim Penilai Harga Tanah dariIntansi Tekhnis Tentang Pengadaan Tanah unntuk PembangunanSekolah Dasar Terpadu di Keluarahan Pinanng Kecana KecamatanTanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, akan tetapi

S1 jurusan Tecnik Sipil di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta,Specialis Ecote Nasional des Travaux Public de Etat (ENTPE)jurusan Hindraulika di Lyon Perancis ;sebagai Kepala Balai Sungai selanjutnya Kepala Balai Irigasi kemuidanKepala Balai Sungai selanjutnya Kepala Balai Irigasi Kemudian KepalaBalai Bangunan Hidraulik dan Geoteknik,Kepala Bagian TU ,KepalaBidang Tata Operasinal dan sekarang Kepala Bidang PelayananPenelitian ;Bahwa ahli pernah diminta oleh Kepala Dinas SDAP untuk memberikaadvis tekhnis

yang dikeruk 66.000 m3 yang dibuangseharusnya angkanya sama ;Bahwa menurut konsultan Pengawas tidak terjadi penyusutan tapikekurangan pekerjaan, dan dalam kenyataannya yang dikeruk 66.000m3 sedangkan yang dibuang 37.000 m3, menurut ahli jangka waktupenyusutan terjadi sekitar satu tahun ;Bahwa dalam jangka watu 3 bulan masih dalam jangka waktupengerukan bisa terjadi penyusutan buangan sampai 35 % karena bisadiambil orang dan terjadinya penyusutan yang tidak dapat diprediksi ;Bahwa permintaan advuis tekhnis

maksudnya adalah untuk melihatapakah pekerjaan secara tekhnis itu sudah benar atau tidak ;Bahwa secara advis tekhnis pekerjaan sudah selesai tetapi ahli tidakbisa menghitung volume buangan yang 37.000 m 3 tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatasTerdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;2.

temuan BPK sedangkan untuk tahun2010, 2011, dan 2012 adalah dari arahan penyidik sehingga pada saat kami ada uang makaTerdakwa cicil ;Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjalanan dinas disusaikan dengan acara yang Terdakwahadiri Terdakwa membawa kepala dinas yang terkait dengan itu misalnya Terdakwa ada acara74dengan Kementerian Pertanian maka Terdakwa membawa Kepala Dinas Pertanian, dalamrangka Transmigrasi Award Terdakwa membawa Kepala Dinas Transmigrasi, dan lainsebagainya karena ini menyangkut tekhnis

walapun Terdakwa diundang Terdakwa membawapejabat tehnis untuk mendapingi Terdakwa sehingga dapat menjelaskan secara tekhnis ;Bahwa untuk perjalanan dinas setiap dinas memiliki DPA masingmasing begitupun jugaTerdakwa sebagai Bupati juga memiliki DPA sendiri ;Bahwa karena tugas dan kesibukan Terdakwa biasanya Terdakwa mendahulukan mereka untukmengurus kebutuhan dan kegiatan Terdakwa disana baik itu penginapan maupun SPPDTerdakwa sehingga merekalah yang mengurus SPPD Terdakwa untuk ditandatangani

H.HABIR PONULELE, MM melakukan perjalanan dinas, disesuaikan dengan acara yangTerdakwa hadiri, dimana Terdakwa membawa kepala dinas yang terkait dengan acara tersebut,misalnya Terdakwa ada acara dengan Kementerian Pertanian maka Terdakwa membawa KepalaDinas Pertanian, dalam rangka Transmigrasi Award Terdakwa membawa Kepala DinasTransmigrasi, dan lain sebagainya karena ini menyangkut tekhnis walapun Terdakwa diundangTerdakwa membawa pejabat tehnis untuk mendapingi Terdakwa sehingga dapat menjelaskansecara

tekhnis ;Bahwa menurut keterangan para saksi dipersidangan yaitu saksi SUAIB MUDO, GUSLANARSYAD, FITRI YANTI, HASAN BASRI, MUHAMMAD REZA, AHMAD S.MARDJANU,AKRIS FATTAH, TAMRIN H.SAMAUNA, dan ALY LASAMAULU, diterangkan bahwauntuk perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar daerah, setiap dinas memiliki DPA masingmasing begitupun juga Terdakwa Drs.

malam, dan dari beberapa jenis pekerjaanyang dilakukan CCO setelah terdakwa melaksanakan pekerjaan, Konsultanpengawas tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak melakukan pengawasanterhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa Sinandar NataKusuma, kemudian terdakwa tidak pernah membuat laporan kemajuan fisikbaik mingguan maupun bulanan, kemudian konsultan pengawas membuatlaporan mingguan dan bulanan berdasarkan pengamatan secara visual/melihatdi lapangan tanpa melakukan pemeriksaan secara tekhnis

Direktur Jeneral BinaUpaya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakankebijakan dan standardisasi tekhnis dibidang pembinaan seperti yangdimaksud Pasal 105. Bahwa dalam siruktur organisasinya DirektoratBina Upaya Kesehatan Rujukan adalah bagian dari Direktorat JenderalBina Upaya Kesehatan seperti yang ditegaskan dalam pasal 107Halaman 79 dari 111 hal. Putusan No.658/Pat. G/2013/PN.Jkt.

Kurangnya koordinasi selama tahap pelaksanaan pembangunan diantarasemua pihak, Dina Kabupaten Sumba Timur maupun Dinas KesehatanSumba Timur tidak memiliki RAB, gambar perencanaan, spesifikasiteknis maupun rencana kerja dan syarat tekhnis pekerjaan Modul Rumahsakit Bergerak.2.

., yang hadir terlambat:Bahwa rekonstruksi dialinkan ke tempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi danNurhadi, sedangkan untuk Giyarso diperankan oleh peran penggantidan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahan dari Penyidik;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karenapelaksanaan rekonstruksi berdasarkan kronologis rekonstruksi atasBerita Acara Pemeriksaan yang seluruhnya disangkal oleh paraTerdakwa, karena BAP itu adalah hasil

ngutang bakso tapi tidak dikasih, lalu Johansyah marahmarah hingga terjadi pemukulan tersebut;Bahwa Rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari2016 sekira pukul 10.00 WIB dihadiri + 20 (dua puluh) orang ada dariKepolisian, dari Kejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Inteldan Kasi Pidsus dan juga Penasihat Hukum para Tersangka yaitusaudara Fauzi Arifin, S.H., dan Karzuli Ali, S.H., yang datangterlambat;Bahwa rekonstruksi dialinkan ketempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa tekhnis