Ditemukan 476 data
109 — 234
Lotje 35 L Kristen PendetaTengah 8 Nice Giop 28 P Kristen PendetaBoas Horari 60 L Kristen StafMetrogius T. 38 L Kristen StafPitnat 38 L Kristen StafLakojanga 60 L Kristen StafKlemen Sohal 3g 1 kristen StafArhen Dunia ts L Kristen StatAmun Aduku 145 Kristen StatvoharTotomo fag Lt Kristen StatRais Badawi 4g L Kristen StatMingus Hiba 55 p kristen StafYumita SaluriWasile Puao Nonce Suba, 35 P Kristen PendetaTengah 8.Th 48 L Kristen PendetaKimas Gula 47 P Kristen Pend.PembtMarina Ton 34 P Kristen Pend.Pembt
86 — 35
diberi atautidaknya adalah kewenangan TPAPD di BKAD Kabupaten Tasikmalaya;2) Selaku penyaring pada tahap awal pengajuan agar tidak terjadi kesalahanadministrasi oleh yayasan calon penerima hibah tasikmalaya tahun 2017.Dan setelah menandatangani rekomendasi maka saksimelakukan :1) Membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);)2) Mengundang Penerima Hibah untuk menanda tangani NPHD;3) Membuat Naskah Fakta Integritas yang ditanda tangi oleh penerima Hibah;4) Mengambil Foto atau dokumentasi Penerima Hiba
SKPD atau unit kerja terkait.b) Pertanggung jawaban pemerintah daerah atas pemberian hibahmeliputi :(1) Usulan dari penerima hibah kepada Bupati;(2) Keputusan Bupati tentag penetapan daftar penerima hibah;(3) NPHD;(4)(5)5) Bukti transfer uang atas pemberian hibah;Fakta integritas;Halaman 90 dari 233Putusan No. 115/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg Alam Rahadian Muharam, dkk(6) Penerima hibah bertangung jawab secara formal dan material ataspenggunaan hibah yang diterimanya meliputi :(a) Laporan penggunaan Hiba
151 — 70
Diur Sikkukuasai tanahnya Yacob Sikku' di belakangnya BPR;bahwa, Saksi tidak pernah dengar ada hibah dari Yacob Sikku' kepadaMarthen Teko karena hanya satusatunya hiba itu ke suami Saksi(Daniel Sikku) baik secara tulisan tangan maupun ketikan Kecamatandan Saksi langsung dengan suami Saksi yang terima secara tertulisdengan tulisan tangan;bahwa, tandatangan di bukti surat yang diperlihatkan kepada Saksidipersidangan, Saksi kurang jelas.
222 — 225
prosespenetapan Rektor setelah pertimbangan Senat itu oleh badanpenyelenggara atau Yayasan, pengakatan dosen atau pegawai itu olehbadan penyelenggara, itu adalah kewenangan penyelanggara atauYayasan;Bahwa Yayasan Darussalam Maluku meminta saya baik secara pribadimaupun kapasitas sebagai Rektor untuk menyerahkan aset dariYayasan Darussalam kepada Yayasan Darussalam Maluku;Bahwa Pada saat kementerian pendidikan cq Dirjen Pendidikanmeberiksan bantuan kepada perguruan tinggi yang ada di Indonesiamelalui program hiba
51 — 14
untuk verifikasi RKA (renvana kerja dananggaran) dan DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) meyusun edomananggaran seperti untuk pedoman penyusunan RKA dan pedomanpelaksanaan APBD dan pergeseran anggaran; Bahwa proposal yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada kaitannyadengan tugas pokok saksi ; Bahwa saksi tahu ada dana hibah Bansos dari Pemerintah ProvinsiBanten; Bahwa yang menjadi pedoman atau dasar Dana Bansos tersbut adalahperaturan menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedomanpemberian hiba
92 — 37
Denge binti Lapangare kepada Tergugat secara otentikberdasarkan akta hiba Nomor : 348/HB/2015 dan akta hibah Nomor :350/HB/2015 dan sudah bersertifikat.karena secara Hukum angka 13 poin 13.1 s/d 13.3 diatas tidak pernah adaperalihan hak kepada orang lain dan kalaupun ada Akta Hibah itu hanyahasil rekayasa dan akalakalan dari Tergugat karena Penggugat sebagaiahli waris dari H.Loha alias H.
YUNAN PUTRA FIRDAUS, SH., MH
Terdakwa:
ISMAIL WENGKAU ALIAS PAPA LISA
128 — 102
tanggal 07 September 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 25 sak semen tonasa tanggal 07 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Penambahan pelunasan PBB 75% tanggal 30 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian 1 botol DMA tanggal 04 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Untuk pembayaran orgen pada pelaksanaan syukuran 17 Agustus tanggal 04 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Pembebasan lahan (hiba
163 — 337 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/Pid.Sus/2017 Bone Bolango Tahun Anggaran 2011, tanggal 29 Desember 2010. 1 (Satu) buah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 1 (satu)675. 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone RangkapBolango Tahun Anggaran 2011, tanggal 17 Januari 2011. 1 (satu) buah Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor : 21 Tahun 2012 tentang 1 (satu)Tata Cara Penanganan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan RangkapPertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hiba
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban ' SertaMonitoring dan Evaluasi Pemberian Hiba dan Bantuan Sosial,tanggal 3 September 2012. 1 (satu) buah Surat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan I (Satu)677.
Daerah Kabupaten Bone Hal. 281 dari 279 hal, Putusan Nomor 59 K/Pid.Sus/2017 1 (satu) buah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango 1 (satu)Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan rangkapBelanja Daerah Kabupaten Bone Bolango TahunAnggaran 2011, tanggal 17 Januari 2011.675. 1 (satu) buah Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 21 1 (satu)Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan, Pelaksanaan rangkap676. dan Penatausahaan, Pelaporan dan PertanggungjawabanSerta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hiba
61 — 16
Pengusulannya oleh penerima hiba / penyusun permohonanhibah itu sendiri;c.
162 — 41
Saksi FATTAHILLAH Alias FATAH BiN RAWN HIBA, di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik. 116 Bahwa saksi tidak diarahkan atau ditekan atau diancam ketika memberikanketerangan dipenyidik. Bahwa yang saksi diterangkan adalah masalah pengadaan gerobak. Bahwa yang mengadakan gerobak adalah bantuan pemerintah. Bahwa saksi bukan anggota koperasi. Bahwa saksi tidak pernah mendengar KSU Cempaka Raya.
85 — 31
2012 adalah sebesar Rp. 150.000.000,08 Oktober 2012 adalah sebesar Rp. 120.000.000,04 Desember 2012 adalah sebesar Rp. 100.000.000,Total Jumlah Rp. 1.082.350.000,Tahun 2013: = 21 Januari 2013 adalah sebesar Rp. 250.000.000, 20 Maret 2013adalah sebesar Rp. 250.000.000, 24 Mei 2013adalah sebesar Rp. 100.000.000, 31 Juli 2013adalah sebesar Rp. 250.000.000, 06 Desember 2013adalah sebesar Rp. 150.000.000, Total Jumlah Rp. 1.000.000.000. 108 Bahwa benar mekanisme tata cara pengajuan dan penyaluranDana Hiba
Produksi dan stafnya ;Bahwa saksi tidak pernah menerima pembagian uang makanminum tersebut namun saksi pernah menandatangani daftarpenerimaan uang makan sebesar Rp 3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah) tiap bulannya yang disodorkan oleh TerdakwaHALIL GAUS selaku bendahara PD Kie Raha Mandiri ;Bahwa selama bekerja di PD Kie Raha Mandiri pernahmelaksanakan perjalanan Dinas yang dibiayai oleh dana hibah ;Dapat saksi jelaskan, bahwa pernah melaksanakan perjalanandinas yang dibiayai oleh dana hiba
1.LETKOL PURNA MARTHEN BOKKO
2.LANCANG BOMBING NAMPE SH
3.M D PAILANG SH
Tergugat:
1.ESTHER GODANG
2.YULIUS RATU PALULLUNGAN
3.MARTA MUNA
4.BASO ALIAS AMBE NENNI
5.SAMUEL ALIAS AMBE DENDE
294 — 444
Tumbang Banga Tau kepada Gereja Kibait yang ditanda tangani olehYohanis Dama sebagai Penerima Hiba tanggal 1 Juli 1991 seluas 1152M2. kemudian diberi tanda Bukti P.46;Foto Copy Surat Surat pernyataan penyerahan atas sebidang tanah milikadat Alm.
65 — 16
hasil verifikasiyang dilakukan ketujuh TAPD memasukan rekomendasi hibah dan bansosdalam pembahasan KUAPPAS, kedelapan Hibah dan bansos dimasukandalam pembahasan APBD kesembilan Untuk dasar hukumnya adalahPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011;Bahwa soal pengelolaan dana hibah/bansos yang berasal dari aspirasidewan/legislatif yaitu pertama Hibah aspirasi dewan berasal dari hasilreses Dewan dan penentuan siapa yang diusulkannya tergantung dewansendiri, kedua Pengusulannya oleh penerima hiba
59 — 13
Pengusulannya oleh penerima hiba/penyusun permohonan hibah itusendiric.
153 — 39
Saksi Fatahillah alias Fatah bin Rawan Hiba, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa yang saksi diterangkan dipenyidik adalah masalah pengadaangerobak;e Bahwa saksi tidak tahu siapa yang adakan gerobak;e Bahwa benar saksi bukan anggota koperasi;e Bahwa saksi tidak pernah dengar KSU Cempaka Raya;e Bahwa benar saksi dapat bantuan gerobak sebanyak 2 (dua) unit dariGazaili;e Bahwa benar waktu itu Gazali mengatakan ini bantuan secara CumaCuma dari pemerintah, sehingga saksi tidak
74 — 8
164 Putusan No. 150/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BdgTAPD memasukan rekomendasi hibah dan bansos dalam pembahasan KUAPPAS, kedelapan Hibah dan bansos dimasukan dalam pembahasan APBDkesembilan Untuk dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 32 Tahun 2011;Bahwa pengelolaan dana hibah/bansos yang berasal dari aspirasi dewan/legislatif yaitu pertama Hibah aspirasi dewan berasal dari hasil reses Dewandan penentuan siapa yang diusulkannya tergantung dewan sendiri, keduaPengusulannya oleh penerima hiba
162 — 167
Maksum Omar pada tanggal 05091984,untuk lebih jelasnya surat akte hiba dan surat keterangan leter Cdesa (foto copy terlampir ).e Bahwa bersamaan dengan diserahkannya Replik Parapenggugat, Tergugat 12 menyerahkan jawaban tertulistertanggal 01 Maret 2012 dalam persidangan tanggal 01 Maret2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;1. Tanah atau Bangunan Rumah di Desa sengguruh KecamatanKepanjen Malang, Betul dibongkar oleh pemiliknya H.
INDRA RIVANI, S.Hut., S.H., M.H.
Terdakwa:
Prof. Dr. THOMAS SUSADYA SUTEDJAWIDJAJA., S.E., M.M.
155 — 41
Sebagaimana Surat Kepala Dinas PendidikanProvinsi Kalimantan Timur Nomor 849/505/VII/2013 tanggal 28Februari 2013 perihal Rekomendasi Mohon Bansos/ Hiba APBDP2013/APBD Murni 2014 yaitu. Yayasan Pendidikan SekarAlamanda yang beralamat di JI. Sendawar Raya RT.1 Kel. BarongTongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat senilai Rp.6.460.000.000,e.
208 — 100
Jo pasal 55ayat (1 ) ke 1 KUHPidana ;Subsidair : Bahwa ia terdakwa SAENAL ALIAS ROY bersamasamadengan saksi Yuliati (akan diajukan dalam berkas terpisah ) sebagai orang yangmelakukan ,yang menyuruh lakukan, atau turut melakukan perbuatan, pada waktudan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama Primair telahmenempatkan, menerima penempatan pembayaran, atau pembelanjaan,penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran Investasi, simpanan atautransper, hiba, waris, harta,atau uang, benda
10 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;Lebih Subsidair :Bahwa ia terdakwa SAINAL ALIAS ROY, bersamasama dengan saksi Yuliati(akan diajukan dalam berkas terpisah ) yang turut serta melakukan percobaan,pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidanapencucian uang ,pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalamdakwaan Kedua Primair telah menerima atau menguasai penempatan,pentransperan, pembayaran, hiba
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
Hasbudi, S.Ip bin Camba
97 — 83
Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintahmenjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbanganfundamental perekonomian.Ahli menjelaskan bahwa pengertian dan dasar hukum Dana Hiba,Kelompok Tani dan Bibit Kelapa Sawit Unggul Perkebunan yakni :a.