Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Putus : 30-08-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 815 K/Pdt/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 — PT. MURNI JAYA SEMPURNA VS PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. JAKARTA Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk., KANTOR WILAYAH I BANDUNG Cq. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk. CABANG DAGO, dk
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 815 K/Pdt/2017kepada Tergugat, sehingga Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat tidak melakukan tindakan wanprestasi, melainkan dikarenakankeadaan "Force Majeur', yang diakibatkan belum dibayarnya hakhakPemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat oleh Pemerintah RepublikIndonesia cq Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Jenderal BinaMarga, serta Direktorat Jalan dan Jembatan Wilayah Barat atas pelaksanaanproyek pengerjaan peningkatan jalan untuk paket Simpang Tanah PutihBagansiapiapi (A
Register : 01-11-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 23/Pdt.G/2019/PN Plw Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
CV. USAHA MAJU SETIA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Cq KEPALA RUMAH SAKIT DAERAH SELASIH KABUPATEN PELALAWAN Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT YAITU PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI, BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBELIAN GEDUNG KANTOR PEMBANGUNAN GEDUNG OBAT DAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH SELASIH TAHUN ANGGARAN DUA RIBU TIGA BELAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG OBAT DAN ALAT KESEHATAN RSUD SELASIH
2.PEMERITAH KABUPATEN PELALAWAN Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN
196 — 93
CV. USAHA MAJU SETIA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN Cq KEPALA RUMAH SAKIT DAERAH SELASIH KABUPATEN PELALAWAN Cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT YAITU PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI, BELANJA MODAL PENGADAAN KONSTRUKSI PEMBELIAN GEDUNG KANTOR PEMBANGUNAN GEDUNG OBAT DAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH SELASIH TAHUN ANGGARAN DUA RIBU TIGA BELAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG OBAT DAN ALAT KESEHATAN RSUD SELASIH
2.PEMERITAH KABUPATEN PELALAWAN Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN
196 — 93
Inovatif Konsultan namun, karena keadaan kahar force majuareyaitu curah hujan yang cukup deras dalam waktu tempo yang cukuplama yang mengakibatkan banjirnya lokasi kerja dan tentunya jugamengakibatkan terkendala/terganggunya pelaksanaan fisik PekerjaanPembangunan Gudang Obat dan Alat Kesehatan RSUD Selasih.Dengan melihat kondisi alam tersebut yang tidak memungkinkanPENGGUGAT tepat waktu menyelesaikan pekerjaan aquo sampai padabatas waktu pelaksanaan dan serah terima pekerjaan yaitu berakhirpada tanggal
Register : 14-10-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat:
JEDDIN HASUGIAN
Tergugat:
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
82 — 10
JEDDIN HASUGIAN
Tergugat:
PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
82 — 10
Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang dilakukan Tergugat dikualifikasi Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sesuai ketentuan Pasal 164 ayat 3 (tiga) UU No. 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua ) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
Register : 21-12-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 12-06-2013
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 208/Pid.Sus/2012/PN.TBK Tanggal 14 Maret 2013 — AIDIL FITRI bin PETTA KALLU
113 — 97
113 — 97
HORNET tersebut berdasarkan untuk dan atas nama Hornet MarineService INC, saksi menerangkan bahwa berdasarkan Memorandum of Agrement(sale and Purchase of vessel : Marine force) tanggal 31 Januari 2012 saksi FirmanRaja membeli MT. Hornet dari Conteam Petroleum Trading PTE, LTD sehargaSGD 160.000 ;Bahwa saksi menyewakan MT. Hornet kepada Wan Norazman Bin wan Ismailberdasarkan perjanjian sewa menyewa kapal (Time Charter) tanggal 09 Mei 2012 ;Bahwa saksi tidak tahu bahwa MT.
Register : 10-07-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 77/PID/2015/PT PLG Tanggal 19 Nopember 2015 — Pembanding/Terdakwa : Fauzar SH bin Umar
Terbanding/Jaksa Penuntut : Deni Syafei, SH
90 — 25
Terbanding/Jaksa Penuntut : Deni Syafei, SH
90 — 25
sah, sehingga putusan tersebut menjadi tidak sah pula,dan putusan yang tidak sah harus dinyatakan batal demi hukum, selain itu jugaPutusan tersebut tidak memenuhi syaratsyarat putusan sebagaimanaditentukan dalam pasal 197 KUHAP, dan karenanya beralasan menurut hukumuntuk dinyatakan batal demi hukum, sedangkan Putusan yang tidak sah danatau batal demi hukum mengkibatkan putusan tersebut dianggap tidak pernahada (never existed) dan putusan yang demikian itu tidak mempunyai kekuatanhukum (no legel force
Putus : 22-12-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1935 K/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — DANIEL SENDJAJA, S.H. DK VS THOMAS SUPRATMAN DKK
91 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keadaan memaksa (force majeur) kahar;j. Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman tidak sesuai dengansurat penetapan nilai limit yang dibuat oleh penjual/pemilik barangatau;k.
Register : 04-04-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 25 Juli 2017 — YUDIA PRATIWIYANTO, S.E, DK
83 — 14
83 — 14
Peranan dan tanggung jawab masingmasing pihak dikaitkan denganresiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupunsetelah berakhirnya perjanjian kerjasama.Ayat (2) Halhal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksuddan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu,Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2017/PN Pik jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak,kewajiban asuransi, kKeadaan memaksa (Force majeur), pengakhiran,penyelesaian
AGRO RESTU BUMIuntuk mengadakan mesin feed mill akan tetapi menurut ahli bentukperjanjian tersebut terlalu sederhana yang mana tidak menyangkut Halhalyang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subjek,bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan,masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaanmemaksa (Force majeur), pengakhiran, penyelesaian perselisihanarbitrasi,perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerja sama dan lainlain
Peranan dan tanggung jawab masingmasing pihak dikaitkan denganresiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupunsetelah berakhirnya perjanjian kerjasama.Ayat (2) Halhal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksuddan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu,jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak,kewajiban asuransi, kKeadaan memaksa (Force majeur), pengakhiran,penyelesaian perselisihanarbitrasi, perpajakan, masa berlakunyaperjanjian
Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/PID/2013 Tanggal 31 Juli 2013 — DHANESWARA HARDJO WISASTRO ALS. DHANES BIN SRIHENDARTO
59 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari pemeriksaan diskripsi luka didapatkan juga hampir semualuka mempunyai dasar otot yang artinya tidak menembus, dandapat diambil kesimpulan bahwa pelaku menggunakan senjatayang tidak begitutajam (setengah tajam) atau pelakunya adalah seorang perempuan karena force atau tenaga yang kurang, karena pada luka tusuk dipengaruhi oleh: ketajamansenjata, dan force, bila senjata tajam force yang diperlukantidak terlalu besar dan sudah dapat menyebabkan luka tusukyang menembus;d.
Putus : 24-05-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 24 Mei 2016 — AWALUDIN HARAHAP VS PT BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA
79 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditentukan lain;Pasal 191 Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan:Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti denganperaturan yang baru berdasarkan undangundang ini;Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat:
SUCIONO
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
108 — 24
SUCIONO
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
108 — 24
Bahwa sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003menyatakan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekera/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekera/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
Register : 01-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
AGUNG RAHMAD WIDIARTO
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
87 — 17
AGUNG RAHMAD WIDIARTO
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
87 — 17
Bahwa sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003menyatakan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
Register : 27-08-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 378/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST Tanggal 3 Juli 2014 — PT. JABATEX >< MAYER & CIE Gmbh & Co KG (dahulu bernama Mayer & Cie. Gmbh & Co),Cs
366 — 102
366 — 102
untuk antara lain menyatakan batal Perjanjian UtangPiutang (vide petitum gugatan no. 4 dan 6);Pasal 13.2 Perjanjian Utang Piutang menyatakan sebagai berikut:Failing such an amicable settlement, any dispute arising out of or inconnection with this Agreement, including any question regarding itsexistence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved byarbitration in Jakarta in accordance with the Indonesian National Board ofArbitration Rules ("BANI Rules") for the time being in force
Register : 20-07-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pbr Tanggal 28 Nopember 2018 — DAHLIZAR, Dkk
VS
1.PT. IGA BINA MIX
2.PT. IGASAR
290 — 165
290 — 165
terusmenerus sebagaimana dimaksud pasal 164 ayat ayat (1) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal pasal164 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, pasal, menyatakan :Quote :(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2Halaman 37 dari 83 hal Putusan Nomor 57/Pdt.SusPHI/2018/PN Pbr(dua tahun, atau keadaan memaksa force
SuratKeputusan Direksi PT.IGA BINA MIX Nomor : 006/SKD/DIRUT/02/2016 tanggal 02Februari 2016 yang menggunakan Pasal 164 ayat (3) sudah sesuai denganketentuan yang dimaksudkan pada Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2008 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (8) UU No.13Tahun 2003 berbunyi Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap pekerja / buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Putus : 14-02-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634/B/PK/PJK/2010 Tanggal 14 Februari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasatersebut;9. Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanHalaman 20 dari 40 halaman.
Register : 30-01-2017 — Putus : 03-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG Tanggal 3 Juli 2017 — EDWIN TANJUNG
RUDI KURNIAWAN
L A W A N,
PT. ALUMUNIUM COMPANY EXTRUSION INDONESIA ALIAS PT. ALCOMEXINDO,
41 — 10
41 — 10
Pemutusan Hubungan Kerja terhadappara Penggugat disebabkan karena adanya penurunan produksisehingga dilakukan tindakan efisiensi, menurut Tergugat tindakanPemutusan hubungan kerja tersebut tidak bertentangan denganUndangUndang Ketenagakerjaan karena sudah diatur dalam pasal164 ayat (8) yang bunyinya sebagai berikut: Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Putus : 22-01-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/PDT/G/2013/PHI/PN.BDG Tanggal 22 Januari 2014 — RAHMAT HIDAYAT ST. ; Lawan ; PT.K âÂÂLINE MOBARU DIAMOND INDONESIA(KMDI )
106 — 10
106 — 10
disadari penuh oleh Penggugat21sebagai pihak yang selalu diberikan bimbingan dan teguran untukmelakukan perbaikan kinerja dan melaksanakan kewajiban Penggugatsebagai karyawan yang mana Penggugat tidak memenuhi kewajibansebagai karyawan baik dalam hal disiplin absensi yaitu kehadiran masukkerja Penggugat dan apalagi dalam hal kinerja hasil kerja Penggugatyang terkategori tidak mencapai hasil yang diharapbkan sebagaimanasudah dijelaskan di atas secara rinci dampak yang tidak diharapkan danbersifat force
Upload : 28-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 PK/PDT.SUS/2011 PT. LOCOMOTIF EKA SAKTI ; HASAN, DKK.
44 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
karyawan baru yang berjumlahkurang lebih 40 orang yang umumnya adalah mantan dan/ataukaryawan yang mengajukan pensiun dini dengan status sebagaikaryawan kontrak (outsourcing) ;Bahwa menurut ketentuan didalam Pasal 164 ayat (3)Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandisebutkan sebagai berikut : Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Register : 03-05-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 31-07-2018
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 47-K/PM.III-17/AD/V/2018 Tanggal 12 Juli 2018 — Oditur:
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
HERMAN DAENG PASORE
74 — 30
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
HERMAN DAENG PASORE
74 — 30
Bahwa obat Imboost force dengan komposisi 250 Mg, BlackEldeberya 400 Mg dan Znpicolinate 10 Mg dengan fungsi sebagaivitamin suplemen untuk daya dahan tubuh, obat alaxan FR dengankomposisi : /buprofen 200 Mg dan Paracetamol 325 Mg denganfungsi sebagai analgetik dan anti piretik untuk meredakan danMenimbang22menghilangkan rasa sakit dan meredakan demam, untuk obatmeloxicam tablet merupakan obat generik sediaan tunggal denganfungsi untuk menghilangkan rasa nyeri.Atas keterangan Saksi yang dibacakan
Putus : 28-03-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN SORONG Nomor 55/PDT.G/2013/PN.SRG Tanggal 28 Maret 2014 —
154 — 106
154 — 106
dapat menahan atau menampung air hujan tersebutdan Tergugat mendapatkan data dari BMKG Kota menyatakan bahwa padatanggal 89 Mei 2013 dari jam.17.00 s/d 06.00 Wit telah terjadi hujan denganintensitas 80 mm yang berlokasi di Distrik Sorong Barat Kota Sorongberdasarkan Surat Nomor : GF.302/153/SOR/V/2013, tertanggal 14 Mei 2013 .Bahwa sudah jelas akibat runtuh dan robohnya talud diakibatkan faktor alamyang tertuang di dalam Kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan padaPasal 19 adalah keadaan memaksa/force
Register : 08-04-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 186/PDT/2019/PT SMG Tanggal 13 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : Lie Wing Fai. Dkk Diwakili Oleh : Lie Wing Fai. Dkk
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Panin Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan OJK Semarang
50 — 41
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Panin Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan OJK Semarang
50 — 41
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan Surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atauk.