dari lapangan;Bahwa Saksi pernah mendengar usulan dari Direktur PDAM untuk kegiatan diAsam Pulau dan Tandikat;Bahwa Usulan tersebut melalui surat;Bahwa Saksi pernah membaca usulan tersebut;Bahwa Saksi membenarkan surat usulan tersebut;Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal berapa surat usulan tersebut;Bahwa Saksi membenarkan surat hasil survey tersebut;Bahwa Pada waktu itu saksi sebagai pegawai PDAM;Bahwa Pekerjaan saksi ada hubungan dengan surat usulan tersebut, karenasaksi sebagai Kepala Bagian Tekhnis

Oleh karena adapendaftaran peserta lelang untuk Konsultan Pengawasan kemudian Ali Nurainselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) memberitahu Yalmaswera agarikut dalam seleksi pengadaan jasa konsultan. Kemudian Yalmaswera mengikutiseleksi serta mengizinkan Dudi Resko untuk ikut dengan perusahaan milikMohotoma. L. Tobing sehingga terhadap 2 paket Perencanaan (DED) dimenangkanoleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan dengan direktur Muhotoma L.

Oleh karena adapendaftaran peserta lelang untuk Konsultan Pengawasan kemudian Ali Nurainselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) memberitahu Yalmaswera agarikut dalam seleksi pengadaan jasa konsultan. Kemudian Yalmaswera mengikuti434seleksi serta mengizinkan Dudi Resko untuk ikut dengan perusahaan milikMohotoma. L. Tobing sehingga terhadap 2 paket Perencanaan (DED) dimenangkanoleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan dengan direktur Muhotoma L.

Graha Fortuna Purnama sebagaimana pengakuanDedi Sutendi didepan persidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan kepada faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan baik dari keterangan saksisaksi, buktibukti surat yang ditampailkanoleh Penuntut Umum didepan persidangan telah terbukti bahwa yang menjadi Otakatau Intelektual Dader timbulnya perkara Tindak Pidana Korupsi ini adalah AliNurain selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu mulai darimemperkenalkan Yalmaswera kepada Terdakwa.ll, menyuruh

Graha Fortuna Purnama sehingga dalam perkara ini Majelisberpendapat bahwa orang pertama yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara inioleh Penuntut Umum adalah Ali Nurain selaku PPTK, bukan melindungi Ali Nur aindibawah pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi suatu rangkaian yangsistimatik antara Ali Nurain selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danHengki Katsidi selaku Direktur PT.

Pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas atas tekhnis pengolahanhasil perikanan dan pembudidayaan ikan dari perencanaan,pelaksanaan tekhnis dan monitoring serta evaluasi.Bahwa pada tahun 2009 Pemkab Tegal telah membuat programpemberian dana bantuaan social untuk pengembangan budidaya ikan airtawar di Kab. Tegal:Bahwa didalam program pemberian dana bantuan sosial untukpengembangan budidaya ikan air tawar di Kab.

Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo dan selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) Penyediaan Jasa Internet di Kantor PengelolaanData Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo Tahun Anggaran2011 dan Terdakwa Il SUPARTI UNO, SE selaku selaku BendaharaPengeluaran pada Kantor Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan KotaGorontalo Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011, sebagai yangmelakukan atau turut serta melakukan bersamasama dengan Saksi Drs.

Nomor 1989 K/Pid.Sus/2016Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1)KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa mereka Terdakwa FAHRUL KASIM, S.Kom., selaku KepalaSeksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Lurah Libuo kemudian selakuKepala Seksi Pengelola Data Elektronik pada Kantor Pengelola Data Elektronikdan Perpustakaan (KPDEP) Kota Gorontalo kemudian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) Penyediaan Jasa Internet di Kantor PengelolaanData Elektronik dan Perpustakaan (KPDEP) Kota

Gobing Nagari Batahan, sesuai proposal yang diajukan olehKepala Jorong Lubuk Gobing Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan.Bahwa Peristiwa banjir dan longsor yang mengakibatkan robohnya OpritJembatan Ruas Talu Talao dan Pondasi Jembatan Jalan PLN (ABT)Jembatan, sesuai proposal yang diajukan oleh Kepala Jorong MerdekaKecamatan Talamau ;Bahwa Setelah proposalproposal tersebut diterima di Bidang Rehabilitasidan Rekonsiruksi (Bidang RR), saya selaku Kabid RR melakukanpeninjauan ke lapangan bersama Tim Tekhnis

John Edward (Kasi Rekonstruksi)dengan didampingi oleh Petugas Unit Pelayanan Tekhnis (UPT) DinasPekerjaan PU di wilayah masingmasing Kecamatan, yaitu :dari Talamau Petugas UPT nya Sdr. Mulyadi, ;dari Simpang Empat (Kecamatan Pasaman) yaitu Aljunaidi, ;dari Ranah Batahan yaitu Sdr. M.

Pemerintah daerahPutusan Nomor 04/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm Hal 12 dari 951) Dalam melaksanakan tender /lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut: Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang/cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahlitekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman

Pemerintah daerah5) Dalam melaksanakan tender/lelang dan menetapkan pemenang tender /lelang pembangunan kapal penangkap ikan sesuai peraturan yangberlaku dan memenuhi kriteria tekhnis sebagai berikut:Memiliki galangan kapal yang telah mendapatkan izin dari instansi yangberwenang/cek fisik galangan ; Memiliki tenaga ahlitekhnik perkapalan ; Memiliki persediaan bahan baku kayu / fiberglass yang sudah diuji dilaboratorium ; Memiliki pengalaman membangun kapal, terutama membangun kapalperikanan ; Tidak

Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 821.2/459/KEPBKD.III/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pemberhentian danpengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dilingkungan pemerintah Kab.OKI dan selaku anggota Pengelola OperasionalPembinaan Program Oleh Kader dan Pendistribusian Alokon berdasarkan SKKepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor :04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal O08 Januari 2018 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Tekhnis

OKI dan selakuanggota Pengelola Operasional Pembinaan Program Oleh Kader danPendistribusian Alokon berdasarkan SK Kepala Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal08 Januari 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan dan Tim Pengelola Bantuan OperasionalKeluarga Berencana (BOKB), pada bulan Januari 2018 sampai denganbulan Januari 2019 atau setidaktidaknya pada bulan Desember dalam tahun2018, bertempat di Kecamatan Tulung

Wan Samsi dan juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanahuntuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang tahunanggran 2009 membuat surat undangan kepada para pemilik lahan danTim Penilai harga tanah dengan surat Nomor : 005/ADMPUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 Perihal Undangan Acara Rapat musyawarah Tim PenilaiHarga Tanah dari Intansi Tekhnis Tentang Pengadaan Tanah untukPembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Keluarahan Pinanng KecanaKecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, akan tetapiundangan

Wan Samsi dan juga selaku Ketua Panitia PengadaanTanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinangtahun anggran 2009 membuat surat undangan kepada para pemilik lahandan Tim Penilai harga tanah dengan surat Nomor : 005/ADMPUM/138tanggal 3 Oktober 2009 Perihal Undangan Acara Rapat musyawarah TimPenilai Harga Tanah dari Intansi Tekhnis Tentang Pengadaan TanahHalaman 29 dari 130 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg. unntuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Keluarahan PinanngKecana

Bahwa dalammengelola dan menggunakan dana bantuan diatas, ternyata terdakwa tidak berpedomankepada Petunjuk Tekhnis yang ada, terdakwa sebagai Kepala Sekolah tidak membentukPanitia yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru yang ditunjuk dankomite sekolah sebagai pengelola program BOS, RBOS dan DBO;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Terdakwamenggunakan dana RBOS, BOS dan DBO untuk keperluan lainnya yang tidak terdapat didalam proposal/RAB yang diajukan dan

Bahwa dalammengelola dan menggunakan dana bantuan diatas, ternyata terdakwa tidak berpedomankepada Petunjuk Tekhnis yang ada, terdakwa sebagai Kepala Sekolah tidak membentukPanitia yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru yang ditunjuk dankomite sekolah sebagai pengelola program BOS, RBOS dan DBO;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, Peraturan MenteriPendidikan Dan Kebudayaan

Jayasaudara Herman Taufik;Bahwa saksi mengetahui kegiatan SPP PNPM tahun anggaran 2015 namunpada waktu itu saksi tidak lagi menjabat sebagai PJOK sudah digantikansaudara Sukril Jamil berdasarkan hasil kesepakatan MAD Khusus;Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil Indentifikasi Tim Surat TugasNomor : 090/03/ST/KRJ/2015 berisi pernyataan para Kepala Desa bahwatidak ada perguliran dana PNPM SPP TA. 2015 diwilayah mereka, dan yangmenjadi pedoman didalam kegiatan PNPM SPP TA. 2015 yaitu PTO(petunjuk tekhnis

secara lisan keBPMPD untuk langkah apa yang diambil selanjutnya setelah itu terbit SuratBupati Nomor 140/108/BPMPDK/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihalLaporan SPP Non prosedural yang dilakukan oleh UPK;Bahwa sepengetahuan saksi Camat Herman Taufik mempunyai kewajibanmelakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja dari seluruh timUPK ;Bahwa tidak dibenarkan untuk kegiatan PNPM SPP TA. 2015 peminjamanitu dapat dilakukan individual tanpa adanya kelompok dikarenakanbertentangan dengan PTO (petunjuk tekhnis

Sean HulbertJaya.Bahwa pengumuman pemenang lelang pada tanbggal 14 Oktober2010Bahwa tim tekhnis dibentuk oleh SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor :Dj.1/479/2010 tanggal 27 Juli 2010 dan tugasnya adalah membantuPanitia didalam pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasaalat laboratorium IPA Mts dan MA pada Kementerian Agama RI TA.2010 sampai dengan pembuatan kontrak.Susunan tim tekhnis adalah sebagai berikut :* DR. Mahsusi MM, (Ketua)* M. Sidik Sisdianto, S.Ag (Sekretaris)* Ir.

Cahaya Sakti Investindo Sukses,kuantiti, total harga satuan dan total harga keseluruhan.Bahwa spesifikasi tekhnis dari Ibu Herti, telah dijadikan dasar /acuan oleh PT. Cahaya Sakti Investindo Sukses untuk melakukanpenawaranBenar atas permintaan Sdri. Rina surat penawaran diajukan hanyakepada PT. Alfindo Nuratama Perkasa dan PT. Sean Huber jaya danpenawarannya sebagai mana tercantum dalam BAPe Bahwa dasar untuk melaksanakan Purchase Order adalah suratperjanjian antara lain :1. Perjanjian PT.

S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor :0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah DirekturPendidikan Islam TA. 201019.20.21.22,23.24.25.26.27.28.Bs30.31.32.33.34.35.36.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Du.l/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam DirektoratJenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27

S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Du.1/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan IslamDirektorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun

Bahwa benar terdakwatidak tabu tentang tekhnis kode di dalam penomoran NSM(nomor statistik Madrasah), dan yang mengetabui adalah seksi Pekapontren.

Bahwa benar berdasarkan panduan tekhnis penyeJenggaraan program wajib beJajarpendidikan dasar pada Ponpes Salafiyah adalah sebagai berikut :Sasaran Program wajib belajar adalah sebagai berikut : peserta didik yang rnenjadi sasaran dari program ini adalah santri di pondokpesantren Salafiyah dan Diniyah Salafiyah, terutama yang berusia 715 tahun yangtidak sedang belajar pada SDIMI atau SLTPIMTS atau bukan tarnatannya dalamarti tidak memiliki ijazah. program ini juga terbukal dapat diikuti oleh santrei

Matematika, IP A , IPS102dan PPKN sedangkan untuk tingkat wushtol SMP di tambah pelajaran BahasaInggris. dan mengenai tekhnis KBM tersebut dalam petunjuk tekhnisnya bisa mengaturdari pihak pimpinan pondok pesantren tentang tempat, waktu, dan metodepembelajaran.

yang diperiksa sebagai pengguna dana bos,dan datanya sarna demikian juga untuk At taqwa saat saksi mengisi datadatayang dibawa sarna, ada buktinya ; Bahwa saat melakukan Money data yang dibawa At taqwa berupa buku kasdimana selanjutnya buku kas tsb saksi ringkas lagi didalarn berkas Money laludiajukan ke Manager Bos ; Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya penyimpangan di At taqwa dan yang saksitahu saat itu At taqwa datanya lengkap ; Bahwa sebelum melakukan pengisian memang dilakukan bimbingan tekhnis

Dan mengenai Tekhnis KBM tersebut dalam petunjuk tekhnisnya bisa mengaturdari pihak pimpinan Pondok Pesantren tentang tempat, waktu dan metodepembelajaran. Bahwa benar dasar hukum yang berkaitan dengan dana BOS adalah SK KanwilKemenag dan Buku Pedoman Dana BOS yang didalamnya terdapat landasanHukum Peraturan UndangUndang yang berlaku diantaranya : UU No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Evaluasi administrasi yang diperiksa Surat Penawaran, daftar kuantitas,RAB, metode pelaksanaan, daftar personil, spesifikasi tekhnis, jadwalpelaksanaan pekerjaan2. Evaluasi Tekhnis yang diperiksa keseluruhan Tenaga Ahli, dataperalatan/perlengkapan yang diusulkan3.

Tata cara pelelangan meliputi :1).2).Metode pelelangan umum dengan Pasca Kualifikasi.Evaluasi dilakukan dengan cara sistem gugur dengan urutan yaituevaluasi administrasi, Evaluasi tekhnis, dan evaluasi biaya dilanjutkandengan evaluasi dokumen kualifikasi.. Pembuktian kualifikasi.. Penetapan pemenang.. Pengumuman pemenang.b.

Syaratsyarat perusahaan yang mengikuti pelelangan yang meliputi :1).2).Syarat kualifikasi meliputi memiliki surat izin usaha seperti Akte pendiriandan perubahan, SIUP bidang penyewaan angkutan darat, surat izintempat usaha, perusahaan yang masih berlaku, TDP yang masihberlaku, memiliki NPWP dan membayar pajak tiga bulan terakhir,memiliki surat keterangan Bank.Syarat tekhnis meliputi Jadwal waktu pelaksanaan dan spesifikasikendaraan yang ditawarkan.Adapun proses lelang sebagai berikut :1.

Evaluasi dilakukan dengan cara sistem gugur dengan urutan yaituevaluasi administrasi, Evaluasi tekhnis, dan evaluasi biaya dilanjutkandengan evaluasi dokumen kualifikasi.3). Pembuktian kualifikasi.4). Penetapan pemenang.5). Pengumuman pemenang.b. Syaratsyarat perusahaan yang mengikuti pelelangan yang meliputi :1).

Syarat tekhnis meliputi Jadwal waktu pelaksanaan dan spesifikasikendaraan yang ditawarkan.Adapun proses lelang sebagai berikut :1. Pelelangan Tahap Pertama :a.Mengumumkan lelang Pasca Kualifikasi pada tanggal 13 Januari 2014melalui LPSE Prop. Kalteng dengan masa pengumuman dari tanggal13 s/d 19 Januari 2014 (mengupload dan mendonload dokumenpengadaan).. Penjelasan pekerjaan tanggal 17 Januari 2014.Mengapload dokumen penawaran dari tanggal 17 s/d 22 Januari2014..

Selanjutnya klarifikasi dan Negosiasi tekhnis dan biayaterakhir Aploud Berita Acara hasil pelelangan.Berita Acara hasil Pelelangan berkas hasil lelang diserahkan kembali keSatker PSPLP untuk diterbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang danJasa dan penandatanganan kontrak.Bahwa menurut saksi tidak ada melakukan klarifikasi terhadap PT.SantikaKusuma Agung sebagaimana yang tercantum didalam dokumenprakualifikasi dimana didalam dokumen PT.

Selanjutnya klarifikasi dan Negosiasi tekhnis dan biayaterakhir Aploud Berita Acara hasil pelelangan.Putusan Nomor : 106/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 37 dari 1154.Bahwa setelah di Upluoad Berita Acara hasil Pelelangan berkas hasil lelangdiserahkan kembali ke Sataker PSPLP untuk diterbitkan surat PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa dan penandatanganan kontrak.Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi terhadap alamat PT.SantikaKusuma Agung sebagaimana yang tercantum didalam dokumenprakualifikasi dimana

Pengambilan dana harus dilakukan oleh KetuaPKBM/lembaga/yayasan penyelenggaraan program yangnamanya tercantum dalam surat keputusan tentang penetapanPKBM/lembaga/yayasan penerima dana bantuan Bahwa setelah PKBM/lembaga/yayasan menerima dana yang dilakukanOleh pengelola melalui rekening lembaga maka berkewajiban untukmencairkan dana tersebut secara bertahap berdasarkan kebutuhanbelajar pada kelompok belajar Keaksaraan Fungsional sesuai denganrincian penggunaan dana yang tercantum dalam petunjuk tekhnis

Bahwa berdasarkan petunjuk tekhnis Keaksaraan Fungsional tahun 2009dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau minimal pembelajaran 2 (dua) xpertemuan tatap muka per minggu.

Menyatakan barang bukti berupa :1. 16 ( Enam belas ) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura nomor : 188.4 / 31 tahun 2015 tentang pengangkatan pendamping tekhnis program pemberdayaan masyarakat Kampung membangun di Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2015.2. 5 ( lima ) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura nomor 133 tahun 2010 tentang peresmian Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, dan anggota Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Kandate, Kampung Tablanusu, Kampung Waiya, Kampung

Menyatakan barang bukti berupa:1. 16 (Enam belas ) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura nomor :188.4 / 31 tahun 2015 tentang pengangkatan pendamping tekhnis programpemberdayaan masyarakat Kampung membangun di Kabupaten Jayapuratahun anggaran 2015.2. 5(lima ) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura nomor 133 tahun2010 tentang peresmian Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, dan anggota BadanMusyawarah Kampung pada Kampung Kandate, Kampung Tablanusu,Kampung Waiya, Kampung Yepase, Kampung

melaksanakan kewajibannyamengerjakan pembangunan PLA Kota Palu sesuai dengan penggarisan yangditandaskan, baik dalam suratsurat yang diterbitkan secara sepihak oleh TERGUGAT(SPPBJ dan SPMK) maupun surat yang diterbitkan bersama oleh TERGUGAT danPENGGUGAT (Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket "Pekerjaan' pembangunanPLA Kota Palu); Bahwa dalam keadaan PENGGUGAT sementara melaksanakan pekerjaan konstruksiPLA Kota Palu dimaksud, berhubung oleh karena adanya perbedaan pemahamanuntuk halhal yang bersifat tekhnis

, yang kedua Surat Keputusan tersebutdikeluarkan Tergugat;Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdatapada halaman 884 menjelaskan bahwa gugatan provisi merupakanpermohonan kepada hakim (dalam hal ini arbiter) agar ada tindakansementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara",Bahwa GUGATAN PROVISI yang diminta oleh Penggugat dalamperkara a quo karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR Jo.Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Jo.PetunjukMahkamah Agung tentang Tekhnis

Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN TjbMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta Kampanyeadalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhisyarat sebagai Pemilih (PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 angka 25 jo Pasal273 UU No.7 Tahun 2017);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye adalah timyang dibentuk oleh pasangan calon bersamasama dengan partai politik ataugabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkanke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tekhnis

Identifikasi kebutuhan tekhnis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, Pendidikan,danKesehatan yang diperlukan;11.

Menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama dengan FK dan pelaku PNPM PPK lainnyayang bertujuan untuk membahas kemajuan kegiatan masalah masalah dan penyelesainnya;Pidana No. 19/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG Hal 55 dari 12456Membuat laporan bulanan kegiatan PNPM PPK ke tingkat PNPM PPK kabupaten dengantembusan kepada Camat;Melaksanakan pelaksanaan Tekhnis dan Administrasi;Melakukan pengawasandan evaluasi terhadap kinerja UPK dan TPK;Bersama FK memfasilitasi pelaksanaan MAD;Memantau dan/memfasilitasi kegiatan