Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Putus : 17-02-2014 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 131/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 17 Februari 2014 — H. IMAM SUDJONO.
162 — 36
162 — 36
Hak dan Kewajiban Terdakwa:e Terdakwa tidak bertanggungjawab apabila wanprestasiterjadi karena bencana alam dan juga bukan kelalaian karenafaktor manusia;e Apabila terjadi wanprestasi dari hasil panen diatas danbukan dikarenakan keterlambatan keuangan, dan bukan karenasebabsebab force majore, maka Terdakwa bertanggungjawabpenuh dan siap dikenakan sanksi;e Terdakwa menjamin terjualnya bibit tebu dari KBD milikPT.RBSJ kepada para petani tebu di wilayah Rembang dan ataupetani tebu lainnya;e Terdakwa
Hak dan Kewajiban Terdakwa:Terdakwa tidak bertanggungjawab apabila wanprestasi terjadikarena bencana alam dan juga bukan kelalaian karena faktormanusia;Apabila terjadi wanprestasi dari hasil panen di atas dan bukandikarenakan keterlambatan keuangan, dan bukan karena sebabsebab force majore, maka Terdakwa bertanggungjawab penuh dansiap dikenakan sanksi;Terdakwa menjamin terjualnya bibit tebu dari KBD milik PT.RBSJkepada para petani tebu di wilayah Rembang dan atau petani tebulainnya;Terdakwa akan
Pasal 6 dirubah menjadi:e ayat 6b: Apabila terjadi wanprestasi dari yang termaktub dalamPasal 4 di atas dan bukan dikarenakan keterlambatan pengadaankeuangan dan bukan karena sebabsebab force majore, makaTerdakwa bertanggungjawab penuh untuk pelunasan modalpembiayaan dan bagi hasilnya sampai lunas dan membayar dendaketerlambatan dari total sisa pembayaran sesuai dengan bungakredit ketahanan pangan dan energi;e ayat Ge: 1.
Register : 29-10-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna Tanggal 17 Maret 2015 — MHD. YUSUF, SE Bin MHD. SYAH.
108 — 27
108 — 27
berkurangnya uang, barang akibat kelalaianatau kesengajaan yang melawan hukum.eKepala daerah merupakan pejabat tertinggi di daerah yang dalam pengelolaankeuangan daerah mendelegasikan / melimpahkan kewenangannya kepadaSekda sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian Sekdamelimpahkan ke SKPD yakni Kepala dinas Kepala dinas (Kadis).e Tertib dan taat merupakan asasasas umum pengelolaan keuangan daerah.ePenyimpangan terhadap asasasas umum pengelolaan keuangan daerah dapatdilakukan jika daerah dalam keadaan force
Jika proposal diterima, uang juga tidaklangsung cair.e Setelah adanya disposisi Bupati lalu diteruskan ke bagian keuangan Setdakab.ePenarikan uang dengan menggunakan kas bon ketika daerah dalam keadaankonflik atau force majeur dibolehkan.eDahulu petugas verifikasi di bawah bagian keuangan namun sekarang ada dibawah SKPD.e Petugas verifikasi dalam melakukan verifikasi hanya meneliti pada kebenarankelengkapan dokumen formil saja bukan kebenaran materiil (isi dokumen)karena tidak cukup waktu jika menilai
Putus : 28-04-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/Pdt/2013 Tanggal 28 April 2014 — HARVEY NICHOLS AND COMPANY LIMITED VS 1. PT. HAMPARAN NUSANTARA, DK
567 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
567 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
;(iii) any breach of any lawor regulation in any jurisdiction having the force oflaw or of any order, judgement or decree of any court or governmentalagency by which the party is bound;e)no consent, authorisation, license or approval of its shareholders orconstituent body or of any governmental, administrative, judicial orregulatory body, authority or organisation is required to authorise theexecution, delivery, performance, validity, enforceability or admissibility inevidence of this Agreement,
Putus : 08-04-2014 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/PID.SUS/2014 Tanggal 8 April 2014 — ANTON JAMI, SE
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu, tidak selesainya pekerjaanpembangunan struktur lobby dan klinik infeksius pada tahun 2007 disebabkankarena terkendala adanya hujan sehingga alat berat sulit untuk masuk kedalam lokasi pekerjaan bukan karena force majore (bencana alam, bencananon alam, bencana sosial, pemogokan, dan kebakaran) ;Bahwa benar berdasarkan keterangan dari saksi Ir. HANDOKO selakuKonsultan Pengawas, telah melaporkan kepada saksi dr.
Register : 06-01-2015 — Putus : 28-12-2015 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 06/PDT.G/2015/PN.JKT.PST Tanggal 28 Desember 2015 — Tuan BUDI HARTO X PT. MULTILINE SHIPPING COMPANY (YML DIV),Cs
289 — 112
289 — 112
term of shipment, jika term of shipment adalahCY/CY (FCLFCL) maka pengangkut menerima barang dilapangan penumpukandan diserahkan dilapangan penumpukan Negara tujuan dan Pengangkut tidakbertanggung jawab atas isi muatan karena dalam term ini telah disepakatibahwa shipper menyusun, memuat dan menghitung serta mengunci / segel,sehingga pengangkut tidak tahu isi barang yang ada dalam container,melainkan mengetahui melalui dokumen shipping instruction aja, yang manaPengangkut dalam keadaan tertentu (force
Register : 23-05-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 12-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Yyk Tanggal 2 September 2014 — PT. SURYA MADISTRINDO
lawan
EKO SUBEKTI
82 — 22
82 — 22
Bahwa pada bulan Oktober tahun2013 ada program Jak Force (IF) 2000 untuk mensupport pemekaranpengcoveran penjualan yang membutuhkan sekitar 320 tenaga kerja baru danfaktanya bisa terpenuhi lebih dari 400 tenaga kerja baru karena beberapa darimereka mengalami perpindahan posisi. Bahwa proses perekrutan TF adalahtanggung jawab tiap area. RPGA dan tim hanya memastikan proses sudahberjalan dengan semestinya. Bahwa tugas ini sudah dijalankan dengansemestinya.
Register : 24-01-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg Tanggal 4 Mei 2017 — PT SENTRAL BERHASILTEX
VS
SLAMET DKK
102 — 38
102 — 38
Hakim berpendapat pada bulan Desember 2012Tergugatlah yang berkehendak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPara Penggugat karena dikategorikan Tergugat melakukan efisiensi, haldemikian adalah sah sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan : Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ourun karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Putus : 28-06-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1071 K/Pdt/2016 Tanggal 28 Juni 2016 — SULIADI, vs. KOPERASI HARAPAN ABADI, PT WINDU NABATINDO LESTARI, BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR, GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
96 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1071 K/Pdt/2016negaranegara penganut sistem Anglo Saxon dimana dianut adanyasistem the binding force of precedent atau asas stare decisis et quitanon movere.
Putus : 23-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1830 K/Pdt/2015 Tanggal 23 Maret 2016 — PT. FEGA INDOTAMA
lawan
LVMH FRAGRANCES & COSMETICS (Singapore) PTE. LTD
458 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
458 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
Singapura (vide Exclusive Distribution Agreement tanggal10 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat("Perjanjian Distribusi")), sebagaimana dikutip di bawah ini;"Any disputes or differences arising out of or in connection wih thiscontract, including any question regarding its existence, validity orTermination, shall be referred to and finally resolved by arbitration inSingapore in accordance wth the Arbitration Rules of SingaporeInternational Centre ("SIAC Rules") for the time being in force
Putus : 15-01-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/Pid/2013 Tanggal 15 Januari 2014 — DION JUANDA GIBRAN
66 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara otomatis berdampak langsung kepada seluruh kegiatan/aktivitas Terdakwa dalam rangka penanaman singkong untuk dapat menghasilkanumbi singkong yang bermutu, yang berakibat Terdakwa tidak dapat memenuhikebutuhan kelangsungan pekerjaan penanaman singkong, pemeliharaan,perawatan dan biaya dalam menjaga kualitas mutu umbi singkong (termasuk tetapitidak terbatas dikarenakan faktor alam, iklim, curah hujan, sinar matahari,kelembaban, pupuk dan masih banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi),force
Register : 06-03-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 09-03-2021
Putusan PN GIANYAR Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Gin Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
I Nyoman Legawa
Tergugat:
1.PT. Gedong Agung Proverty Development
2.Ni Komang Adi Ayu Armiasih
3.I Putu Bagus Hartawan Adi Tenaya
4.I Kadek Bagus Darmawan Adi Tenaya
Turut Tergugat:
1.Agus Satoto, SH, M.Hum
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar
3.AGUS SATOTO, SH. M.Hum. Notaris PPAT Wilayah Gianyar
151 — 75
I Nyoman Legawa
Tergugat:
1.PT. Gedong Agung Proverty Development
2.Ni Komang Adi Ayu Armiasih
3.I Putu Bagus Hartawan Adi Tenaya
4.I Kadek Bagus Darmawan Adi Tenaya
Turut Tergugat:
1.Agus Satoto, SH, M.Hum
2.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar
3.AGUS SATOTO, SH. M.Hum. Notaris PPAT Wilayah Gianyar
151 — 75
tersebutkepada pihak pertama yang nantinya akan dipakai pihak pertamauntuk Pengembangan dan perluasan area perumahan ketanah atauobyek lainya Jangka waktu pemeliharaan/retensi bangunan 60 (enam puluh) daripenyerahan fisik bangunan oleh pihak pertama kepada pihak kedua;pemeliharaan dimaksud adalah segala kerusakan yang bukan olehkesalahan pemakaian ( human error); pemeliharaan/retensi bangunandimaksud tidak termasuk yang diakibatkan oleh kebakaran, gempabumi, angin keras/badai petir dan bencana alam lainnya (force
Register : 14-07-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 49/PDT/2017/PT BJM Tanggal 13 September 2017 — ZUDA WERDI SUVIASTUTI Binti WAHONO - dkk
Melawan
PT BANK PANIN, Tbk, Kantor Cab. Bjm - dkk
106 — 176
106 — 176
Bahwa, Debitur/Pembanding 1 tidak dapat melakukan prestasinya kepadaKreditur yang disebabkan kejadian (perang) yang berada diluar kekuasaannya (Force Majeur)..
Register : 08-05-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN BANTUL Nomor 88/Pid.B/2014/PN.Btl. Tanggal 29 September 2014 — AGUS SUPRANANTO HADIATMODJO Bin PARDJOKO (Alm)
51 — 41
51 — 41
Bahwa Terdakwaberkesimpulan perkara yang didakwakan kepadanya adalah bukan perkarapidana akan tetapi merupakan perkara wanprestasi, disebabkan olehsesuatu yang bersifat force mayor yang masuk ke ranah perkara perdata,oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagiberikut :e Menyatakan terdakwa AGUS SUPRANANTO HADIATMODJOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana penipuan, melanggar Pasal 378 KUHPsebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.e Menyatakan
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
252 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
252 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1019 K/Pid.Sus/2014Bahwa pertimbangan judex facti sebagaimana dimaksud Butir 6 dan Butir 7 diatas menjelaskan kondisi Force Majeur sebagaimana dimaksud dalam Pasal1245 KUHPerdata yang menyebabkan PT. FIG tidak dapat dituntut biaya, bunga,dan ganti rugi.
RI 422 ADK/DKR/08/2009 tanggal 29 Agustus2009 Komite Kredit BRI memutuskan :1 Setuju perpanjangan fasilitas KMK selama 12 (dua belas) bulan sejak23 April 2009 sampai dengan 2010;i Setuju penjadwalan ulang Fasilitas Kredit Investasi;lil Menolak pencairan KMK secara bertahap sesuai perkembanganproyek;Bahwa perpanjangan waktu pembangunan pabrik selama (satu) tahun tersebutmerupakan tindak lanjut dari Force Majeure yang terjadi dalam pembangunanpabrik;Bahwa atas Force Majeure dalam pembangunan pabrik
Register : 21-02-2018 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 21-02-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Jap Tanggal 1 Nopember 2017 — - OKTOVIANUS MEIGER dkk
-PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRI UNIT III
216 — 129
216 — 129
dalam keadaan baikseperti sedia kala.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugatnomor 29 dan 30, 31, 32, 33, 34, berdasarkan Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan perusahaandapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruhkarena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalamiHalaman 78 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN Jap17.18.19.20.21.22.kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atas keadaanmemaksa (force
terhadap dalil posita angka 38 huruf b dan petitumangka 2 gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim setelahmenghubungkannya dengan Undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Pasal 164 ayat (1) ternyata berbunyi Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/oburuh karenaperusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secaraHalaman 110 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN Japterus menerus selama 2 (dua) tahun, atau kKeadaan memaksa (force
Register : 03-10-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbu Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
WARANO
Tergugat:
1.NURASIYA
2.LUKMAN TRIANTO
3.LUXI DWI UTAMI
4.H. SARWANI
5.NOTARIS PPAT EKO SOEMARNO,SH
6.SUYANTO
119 — 28
WARANO
Tergugat:
1.NURASIYA
2.LUKMAN TRIANTO
3.LUXI DWI UTAMI
4.H. SARWANI
5.NOTARIS PPAT EKO SOEMARNO,SH
6.SUYANTO
119 — 28
/Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pbuyang sempurna (Volledig Bewijskracht/Full Force Of Evidence) hal inibersesuaian pula dengan:e Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 937 K/Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang berbunyi :Suatu Akte Jual beli yang dilaksanakan dihadapan seorangpejabat, akte tersebut menurut undangundang dianggapsebagai bukti yang sempurna,e Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27 Oktober 1994 yangberbuny
Putus : 12-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 PK/Pdt/2009 Tanggal 12 Januari 2011 — YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI, DKK ;
SASTRO WIDJOJO, DKK
80 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 816 PK/Pdt/2009melawannya walaupun status hukum Tergugat I Asal benarsebagai satusatunya pemilik hak atas tanah Cilaut, olehkarena itu keadaan sebagaimana tersebut di tas dapatdikategorikan sebagai suatu keadaan force majeur yangberada di luar kekuasaan Tergugat I Asal PT.
Karko Kultura Utama dihadapkandengan kekuasaan Tergugat V TNI AD saat itu sangatlah tidak berdayawalaupun berada pada posisi yang benar, oleh karena itu keadaansebagaimana tersebut di tas dapat dikategorikan sebagai suatukeadaan force majeur yang berada di luar kekuasaan Tergugat / AsalPT.
Putus : 30-07-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 30 Juli 2015 — UMUL CHASANAH, SPd., MM
42 — 4
42 — 4
juli 2013 dengan jumlah Rp. 385.600.000,00 , yang telah ditandatanganiKepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna AnggaranBawa benar penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran di DinasPendidikan tidak mendahului perubahan anggaran di Pemerintah KotaProbolinggo yang baru disahkan pada bulan oktober 2013 adalah telahmelakukan perbuatan menyimpang.Bahwa benar terdapat syarat pengajuan pencairan anggaran mendahuluiPerubahan APBD diperbolehkan dengan ketentuan adanya keperluanmendesak / darurat atau juga Force
juli 2013 dengan jumlah Rp. 385.600.000,00 , yang telah ditandatanganiKepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna AnggaranBahwa benar penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran di DinasPendidikan tidak mendahului perubahan anggaran di Pemerintah KotaProbolinggo yang baru disahkan pada bulan oktober 2013 adalah telahmelakukan perbuatan menyimpang.Bahwa benar terdapat syarat pengajuan pencairan anggaran mendahuluiPerubahan APBD diperbolehkan dengan ketentuan adanya keperluanmendesak / darurat atau juga Force
Register : 04-02-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Terdakwa : MUNESH KUMAR
Terbanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
380 — 141
Terbanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
380 — 141
BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2(dua) lembar
3.g.Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10 Januari 2018 1(satu) lembar
49. Foto Copy Legalisir Notulen visit dan wawancara langsung dengan debitur tanggal 22 Agustus 2017 3(tiga) lembar
50. Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task ForceTeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5Desember 20171(Ssatu)lembar 48,Foto Copy Legalisir Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10Januari 20181(satu) lembar 49.Foto Copy Legalisir Notulen visit danwawancara langsung dengan debiturtanggal 22 Agustus 20173(tiga) lembar 50.Surat Divisi Pemrosesan dan PenagihanKredit Konsumer (CLN) NomorCLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihalUsulan Limit Kewenangan MemutusCollection Tim Task Force
Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5Desember 20171(satu)lembar 48,Foto Copy Legalisir Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10Januari 20181(satu) lembar 49.Foto Copy Legalisir Notulen visit danwawancara langsung dengan debiturtanggal 22 Agustus 20173(tiga) lembar 50.Surat Divisi Pemrosesan dan PenagihanKredit Konsumer (CLN) NomorCLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihalUsulan Limit Kewenangan MemutusCollection Tim Task Force
Putus : 23-06-2014 — Upload : 21-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 23 Juni 2014 — DJONI TJENDRA alias JONI
CHANDRA alias JOHN SETIAWAN;
150 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Danperistiwa tersebut patut ditafsirkan sebagai peristiwa force majeur yangterjadi diluar Kemampuan Terdakwa;Berdasarkan fakta yuridis tersebut unsur tindak pidana jika penggunaansurat itu dapat menimbulkan kerugian dari Dakwaan Ketiga Jaksa PenuntutUmum sama sekali tidak terbukti, dan Terdakwa tidak dapat dibebankanHal. 42 dari 50 hal. Put.