dan disadari betul oleh Tergugat II serta menerima danmenyetujui atas tindakan Tergugat I terhadap Para Penggugat;Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 1/P/2008;Zl22.Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dan diuraikan di atas, Tergugat II adalahmerupakan perseroan yang didirikan di Indonesia dengan cara atau fasilitasPenanaman Modal Asing (PMA), oleh karenanya selain Tergugat II harus danwajib tunduk kepada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT

terhadap anggaran dasar Tergugat II, telah jelasjelas dan nyatanyatamelakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat yang pada akhirnyamenimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, karena tidak adanya kepastian danjaminan hukum bagi Para Penggugat atas saham yang telah Para Penggugat beli dariTergugat I;Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Berdasarkan Undang Undang Nomor 40Tahun 2007;25.10Bahwa merujuk, mengacu dan berdasarkan kepada Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

), antara lain Pasal 56 yangmembahas tentang pemindahan hak atas saham dan pelaporannya baik kepadaperseroan maupun ke Menteri Hukum dan HAM RI, diatur bahwa setiappemindahan hak atas saham harus dialporkan kepada perseroan dan selanjutnyadiberitahukan juga kepada Menteri Hukum dan HAM RI;Pasal 56 UUPT (kutipan):Pasal 56(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannyadisampaikan secara tertulis kepada perseroan

Undangan ini sama sekali tidakmencantumkan mata acara rapat;Bahwa undangan Tergugat Ill ini jelas bertentangan dengan ketentuanPasal 9 ayat (2) Akte Pendirian Tergugat III yang menyatakan:RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai denganketentuan Pasal 82 UUPT (red: Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas);Bahwa adapun ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUPT (Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) menyatakan:Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal

pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;Bahwa dengan demikian, Tergugat Ill telah melakukan perbuatan melawanhukum yaitu telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Akte PendirianTergugat Ill (Akte Nomor 10 tanggal 24 September 2014 yang dibuat olehNotaris Rovandy Abdams tentang Pendirian Perseroan Terbatas PTPenjaminan Kredit Daerah Banten) juncto ketentuan Pasal 82 ayat (3) UUPT

Hal inibukan saja bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat, namunjuga bertentangan dengan hukum (in casu UUPT);Hal. 36 dari 107 Hal.PUTS.NO.104/Pdt.G/2016/PN.Y yk.Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dibuktikan unsurperbuatan melawan hukum dan kesalahan tidak terpenuhi;Selain itu, unsur kerugian juga tidak terpenuhi, karena Tergugat tidakpernah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikanPenggugat.

PNN), sebagaimanadimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT dikutip, sbb.:Pasal 97 ayat (6) UUPT:Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannyamenimbulkan kerugian pada Perseroan.Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan terhadap Tergugat Il selakuDirektur Utama PT.

PNN dan UUPT, tidak mengatur sanksihukum/sanksi pidana terhadap Direktur Utama yang tidak atauterlambat melaksanakan RUPS. Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) dan (6)jo. Pasal 80 ayat (1) UUPT, dalam hal Direksi tidak melakukanpemanggilan RUPS, maka Penggugat (Komisaris Utama) dan Sadr.Ermawan Budhyarso atau Sdr. Bagantara atau Sdr. Kenny Pranantoatau Sdri.

Sedangkan apabila Penggugat mengajukan gugatanselaku Komisaris Utama terhadap Tergugat Il selaku Direktur Utama PT.PNN, maka hal tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena UU No. 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT)tidak memberikan hak dan kewenangan kepada Komisaris Utama untukmenggugat Direktur Utama Perseroan;Bahwa Penggugat baru dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat Illselaku Direktur Utama PT.

PNN), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97ayat (6) UUPT dikutip, sbb.:Pasal 97 ayat (6) UUPT:Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahannya atau kelalaiannyamenimbulkan kerugian pada Perseroan.Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan terhadap Tergugat Il selakuDirektur Utama PT.

MBIBerdasar Pasal 1 angka (2) dan angka (5) Undangundang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT ").Pasal angka (2) menyatakan :" Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris"Selanjutnya Pasal 1 angka (5) UUP 1' menyebutkan bahwa :" Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan perseroan untuk keperluan perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan perseroan serta rnewakili perseroan di dalam maupun

di luar pengadilansesuai dengan ketentuan anggaran dasar "Berdasar ketentuanketentuan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan secarajelas, tegas, dan limitatif bahwa Organ Perseroan yang berwenang untukbertindak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan hanyalahDIREKSI dari Perseroan.In casu, Penggugat telah menyatakan diri sebagai PIMPINAN dari PT MBI, makamengacu pada ketentuan diatas PIMPINAN tidak termasuk kedalam OrganPerseroan yang dikenal dan diakui oleh UUPT, apalagi mempunyai

Hal ini sejalandengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUPT ;e nominal/ jumlah dari obyek yang dimintakan Sita Jaminan (conservatoir beslag)bernilai sangat jauh diatas dari nominal/ jumlah yang sedang disengketakan olehPenggugat terhadap Tergugat II.Bertitik tolak dari faktafakta yuridis diatas, secara prima facie permintaan SitaJaminan (conservatoir beslag) tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sehingga cukup dasar/ alasan bagi Majelis Hakimyang memeriksa

MBI,maka mengacu pada ketentuan diatas PIMPINAN tidak termasuk kedalam OrganPerseroan yang dikenal dan diakui oleh UUPT, apalagi mempunyai kewenanganuntuk bertindak mewakili PT. MBI di dalam Pengadilan.Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, secara faktual dan prima facie tampakjelas bahwa Penggugat nyatanyata tidak memiliki persona standi in judicio dantidak berwenang untuk mewakili PT. MBI mengajukan Gugatan dalam Perkaraini.2.

AHUAH.01.030295392;32.Bahwa menanggapi dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat padaangka 17, halaman 10 gugatan yang pada pokoknya hanya merujuk padaketentuan Pasal 19 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah menunjukkan suatukehendak untuk mengabaikan adanya ketentuan lain yang telah diatur dalamundangundang tersebut, khususnya terkait dengan ketentuanketentuan yangtelah digariskan untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar suatuPerseroan

Terbatas;33.Bahwa dalam Bab VI UUPT tentang Rapat Umum Pemegang Saham, padaPasal 91 menyatakan:Halaman 48 dari 92 halaman Putusan Nomor 196/G/2019/PTUNJKT"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suaramenyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yangbersangkutan;34.Bahwa agar dapat kita pahami, maka lebih lanjut dijabarkan dalam UUPTpada bagian penjelasan Pasal 91 UUPT yang menyatakan:Yang dimaksud dengan pengambilan

Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalahkeputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengankeputusan RUPS.;35.Bahwa berdasarkan hal sebagaimana disebutkan dalam angka 27 danangka 28 di atas, diketahui bahwa perubahan anggaran dasar suatu PerseroanTerbatas tidak hanya berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPT,ternyata ada mekanisme circular resolution yang memiliki kekuatan hukumyang setara dengan RUPS, yang kemudian tentu saja, apabila merujuk padaketentuan Pasal 19 ayat (

AHUAH.01.030295392 oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal19 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) UUPT, kemudian lebih lanjut memohonkankebatalan keberlakuan atas seluruh SK dan Surat Menkumham tersebut.Namun secara jelas, dari sisi lain dapat dipahami juga, bahwa dalildalil yangdibangun Para Penggugat tersebut dihasilkan dari pemikiran yang sengajamengabaikan keberlakuan ketentuan lain dalam UUPT, khususnya terkaitdengan ketentuanketentuan yang telah digariskan untuk dapat melakukanperubahan

anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, sehingga kemudianakhirnya membangun dalil yang mengadaada, berdasarkan asumsi, terkesanmenggunakan metode yang mengkaitkaitkan tanpa melihat fakta sebenarnya.Perubahan anggaran dasar serta perubahan data perseroan PT MaesaOptimalah Mineral pada kenyataanya tidaklah bertentangan dengan peraturanperundangundangan, sejatinya perubahan dimaksud telah sejalan denganketentuan Pasal 91 UUPT, sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 20tanggal 26 Juni 2019 yang dibuat

International estate karenatidak mendapatkan mandat/kuasa dari termohon ;Bahwa mengingat Termohon adalah sebuah perseroaan makadalam melakukan tindakan hukum pun harus berdasarkan ketentuansebagaimana dalam UndangUndang No. 1 tahun 1995 yang di ubahmenjadi UndangUndang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroaan yaitumelalui organoragan yang ada di antaranya adalah RUPS, Direksi danKomisaris;Hal 30 dari 37 hal Putusan No.36/PDT/2018/PT DPSMenurut pasal 1 butir 5 UUPT direksi adalah organ perseroan yangberwengang

dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroanuntuk kepentingan perseroaansesuai dengan maksud dan tujuan perseroanbaik didalam maupun diluar pengadilan.sesuai dengan ketentuan anggarandasar.Pasal 92 ayat 1 UUPT menentukan bahwa direksi menjalankanpengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan perseroan . pasal 92 ayat 2 UUPT menentukan bahwadireksi berwengan menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengankebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang

ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas, bahwa RUPSLB dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan catatan penghitunganjangka waktu tersebut tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan juga tanggal RUPS diadakan.RUPSLB telah diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utamasebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar pasal 9 juncto Pasal76 ayat (1) UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbataS (UUPT

);Seluruh pemegang saham telah hadir dalam RUPSLBdengankuorum kehadiran 100% yang diadakan pada hari kamis, tanggal 08Juli 2021 dari jam 13.30 sampai dengan jam 15.20, sehingga dengandemikian telah memenuhi kuorum untuk diselenggarakannya RUPSyang menurut Pasal 86 UUPT bahwa RUPS dapat dilangsungkan jikaRUPS lebih dari %2 (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undangundangdan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar.Mengacu

pada penjelasan pasal 100 ayat (1) huruf a dalam UUPT,notulen RUPS atau juga disebut sebagai risalah RUPS adalahcatatan lengkap yang berisi mengenai selurun aspek yangdibicarakan serta diputuskan dalam Rapat Umum PemegangSaham.Menurut Pasal 90 ayat (1) UU PTbahwa setiappenyelenggaraanRUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (Satu) orang pemegangsaham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Bahwa laporan keuangan seharusnya mengikuti ketentuan sebagaimanadiatur dalam Pasal 66 dan Pasal 67 UUPT :Pasal 66 UUPT :(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelahditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemuat sekurangkurangnya:a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengantahun

RUPSLB yang dilangsung telah sesuai dengan UUPT yang berpedoman kepadaketentuan UndangUndang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,telah diklasifikasi syarat kuantitas kuorum kehadiran dan pengambilankeputusan bagi apokehadiran dan pengambilan keputusan RUPS mengenaimata acara biasa, diatur dalam Pasal 86:a. kuorum kehadirannya % (Satu perdua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, hadir atau diwakili.b.

Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT No.40 tahun 2007.

Jadi, tidak ada benturan/pertentangankepentingan (apalagi campuraduk kepentingan, yang sesungguhnyamerupakan istilah yang diadaadakan oleh Majelis Hakim dalamperkara a quo) antara PEMBANDING/PELAWAN dan Ilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 UUPT. Dengan demikian,berdasarkan Pasal 98 UUPT sebagaimana tersebut di atas siapapundireksinya dapat mewakili perseroan di dalam perkara a quo,termasuk Ir.

Abdul Kadir, M.T. selaku Direktur Utama Perseroan.Bahwa aturan UUPT terkait Modal dan Saham Perseroan dalamPasal 31 s.d. Pasal 62 maupun Anggaran Dasar Perseroan, samasekali tidak melarang Perseroan untuk menerima jaminan atas utangPerseroan menggunakan harta pribadi milik pihak ketiga, baikitu pemegang saham, Direksi/Komisari, maupun orang lain yangbukan pemegang saham ataupun Direksi/Komisaris.

UUPT maupunAnggaran Dasar Perseroan juga tidak mewajibkan harta pemegangsaham yang ingin dijadikan jaminan utang perseroan, agar dialihkanterlebin dahulu kepemilikannya menjadi atas nama perseroan, denganmengkompensasikannya sebagai nilai saham yang disetor atas namayang bersangkutan.

., adalah sesuai dengan ketentuanPasal 67 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas;(i) Dasar hukum diajukannya permohonan penetapan oleh Tergugat I: Pasal67 ayat (1) huruf a UUPT:"(1).Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk:(a).melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonanpemegang saham~ apabila Direksi atau Komisaris tidakmenyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang

Padahal faktanya tidak ada"Pelawan" dalam Permohonan Penetapan tersebut, yang ada hanyalahPemohon yang mengajukan dalam bentuk gugatan vo/untair sebagaimanadiatur dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (Pasal 67 ayat (1)huruf a UUPT).Dalam Posita gugatan (butir 5 halam 3);"Bahwa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas permohonan dari Tergugat tersebut telah mengabulkan permohonan dari Tergugat tersebut, yaknidengan menerbitkan amar Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2007/PN.Jkt.Psttanggal 16 Mei 2007

Dengandemikian seharusnya Penggugat berterima kasih kepada Tergugat untukmeminta diselenggarakannya RUPS Tahunan Tergugat III kepada TergugatIll untuk mengevaluasi hasil kerja dari para Direksi dan Komisaris TergugatIIl dalam mengurus dan mengawasi Perseroan selama tahun buku 2002.2003. 2004. 2005 dan 2006 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakusebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT;Bahwa adanya RUPS Tahunan Tergugat Ill yang diselenggarakan padatanggal 15 Juni 2007 di Grand

Di samping itu, pemakaian kata atau mengandungarti bahwa pemenuhan bukti penyetoran yang sah telah tercapai dengantersedianya salah satu dari, antara lain, contohcontoh yang disebutkandalam uraian penjelasan Pasal 33 ayat (2) UUPT, yaitu:e Bukti bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas namaperseroan;e Data dari laporan kKeuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, ataueNeraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan DewanKomisarisc.

Terlebih, selain laporan keuangan tersebut, kami jugatelah menyerahkan buktibukti penyetoran modal lainnya yangdikategorikan Terbanding sebagai bukti internal perusahaan grup.Pengingkaran setoran modal yang sah yang telah sesuai dengan Pasal 33ayat (2) UUPT dan selaras dengan pendapat wajar tanpa pengecualian daripemeriksa akuntan publik adalah suatu pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat(2) UUPT itu sendiri.9.

Bahwa akta pemindahan saham atau salinannya harusdisampaikan kepada perusahaan dan direksi diwajibkanmemberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepadamenteri apabila terjadi peralinan ataupun pemindahan hak atas sahamsesuai Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) UUPT :Hal 18 dari 39 hal Putusan Nomor 535/Pdt.G/2020/PN Jkt.

Dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UUPT dan Pasal 9 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 3 telah mengatur mengenai tata caraperalihan saham yang dilaksanakan oleh PT SETYA BERSATU.Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UUPT :(1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak.(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud oada ayat (1)atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Akta No. 3:(1) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan

pihakpihak yang terkait dengan hal tersebut.Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 873/Padt.G/2019/PN.Mdn19.20.21.22.23.Bahwa TERGUGAT Il adalah merupakan badan hukum (legal entity)Perseroan Terbatas, yang merupakan subjek hukum yang bersifat semu(recht persoon) karena tidak memiliki fisik layaknya manusia, namun dapatmengemban hak dan kewajibannya sendiri layaknya manusia.Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT

), yangbertanggung jawab atas kepengurusan perseroan dan yang berhakmewakili perseroan adalah Direksi.Pasal 1 ayat (5) UUPT mengatur sebagai berikut :Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesualdengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AnggaranDasar.Bahwa apabila PARA PENGGUGAT mempermasalahkan mengenaipembiaran pembayaran utang

, maka seharusnya PARA PENGGUGATmemasukkan/menarik Liong Tjai Harris Anggara selaku Direksi sebagaipihak TERGUGAT, karena berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT Liong TjaiHarris Anggara selaku Direksi harus bertanggung jawab secara pribadiapabila terjadi kerugian terhadap perseroan yang diakibatkan kelalaiannyadalam menjalankan tugas.Pasal 97 ayat (3) mengatur sebagai berikut :Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau

seharusnya dapat memintapertanggungjawaban dari Direksi terkait dengan terjadinya tunggakanpembayaran kepada TERGUGAT dan BUKAN malah menyalahkanTERGUGAT , seolaholan TERGUGAT yang telah melakukanpembiaran agar TERGUGAT Il tidak melakukan pembayarankewajiban kepada TERGUGAT I.6) Dengan tidak adanya tindakan apapun dari PARA PENGGUGATsebagai Dewan Komisaris, jelas membuktikan bahwa PARAPENGGUGAT telah melanggar tugas dan fungsinya sebagai DewanKomisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan (3)UUPT

Apalagi berdasarkanketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT Liong Tjai Harris Anggara selaku Direksiharus ikut bertanggungjawab apabila terjadi kerugian terhadap kerugian yangdiderita oleh perseroan karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas;2.

Karena dalam Pasal 55 UUPT ditentukancara pemindahan yang dibenarkan UUPT adalah yang diatur dalam A.D(Anggaran Dasar) yaitu dengan cara:a) Dilakukan dengan Akta Pemindahan hak Pemindahan hak atassaham menurut Pasal 56 ayat (1) UUPT harus dilakukan denganAkta Pemindahan Hak dimana bisa dengan Akta Notaris dan bisadengan akta dibawah tangan;b) Akta atau salinanya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan(Pasal 56 ayat (2) UUPT;c) Direksi wajib mencatat dan memberitahukan hak atas sahamSedangkan

pemberhentian Tergugat sebagai Direktur PT Bukit Inn Resortharus berdasarkan keputusan RUPS prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 105ayat (1) UUPT.

DUTA TAMBANG GUNUNG PERKASAyang memutuskan dalam agenda rapat untuk memberhentikanDireksi serta Dewan Komisaris yang lama dan mengangkatDireksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru dengansusunan Direktur Utama yakni Tuan Akhmad Buldan Nuri,Direktur yakni Tuan Yudo Kasayanto serta Komisaris yakni Dr.Rinrin Merinova, dengan keputusan yang sah berdasarkan UUPT dan Penetapan Pengadilan Negeri Kendari Nomor138/PDT.P/2018/PN.KDI karena dilaksanakan secara korumdikarenakan seluruh pemegang saham PT.

JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA SALAH DAN KELIRUMENGGUNAKAN KETENTUAN PASAL 61 UNDANGUNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DANTERKANDUNG JUGA ADANYA KOMPETENSI RELATIF, OLEHKARENANYA PENGADILAN NEGERI KENDARI TIDAKBERWENANG SECARA RELATIF MENGADILI PERKARA A QUO1.Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama salah dan kelirumenggunakan ketentuan Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pertimbanganhukumnya, karena pada faktanya Perseroan ic. PT.

Bahwa Pasal 61 ayat (1) UUPT secara tegas telah menyatakanpada pokoknya Setiap pemegang saham berhak mengajukangugatanterhadap Perseroan... Ketentuan tersebut secaraJELAS dan TERANG menyatakan bahwa pihak yang seharusnyadigugat adalah Perseroan ic. PT. Duta Tambang Gunung Perkasa,sedangkan FAKTANYA PT. DUTA TAMBANG GUNUNGPERKASA BUKAN SEBAGAI PIHAK TERGUGAT DALAMPERKARA A QUO.

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kendari No.138/Pdt.P/2018/ PN.Kdi tanggal 22 Januari 2019 (BuktiPembanding2) adalah bersifat final dan mempunyai kekuatanhukum sebagaimana dimaksud pasal 80 ayat (6) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yangmana ketentuan ini di maksudkan agar pelaksanaan RUPS tidaktertunda.Pasal 80 ayat (6) UUPT:Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izinsebagaimana dimaksud (3) bersifat final dan mempunyaikekuatan hukum tetap.5.

Duta TambangGunung Perkasa tanggal 4 Februari 2019 adalah keliru danmembuktikan tidak adanya legal standing dari PARATERBANDING tersebut.Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) UUPT secara TEGAS,TERANG dan JELAS menyatakan bahwa: Setiap pemegangsahamberhakmengajukangugatanterhadapPerseroankepengadilannegeri apabiladirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan./atau Dewan Komisaris .

persen)saham Bahwa, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dinyatakantidak memenuhi kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan ;Bahwa, untuk mencapai kuorum, maka Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa wajib dihadiri oleh %/s (tiga perlima) atau 60% (enam puluh persen) dariseluruh saham dengan hak suara untuk mencapai kuorum kehadiran dandisetujui oleh 2/3 (dua pertiga) atau 66% (enam puluh enam persen) dariseluruh saham dengan hak suara yang hadir, sebagaimana ditentukan olehPasal 88 ayat (3) UUPT

Pasal 86 ayat (5)UUPT, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan kuorum Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa.Adapun ketentuanketentuan yang dimohonkan adalah sebagai berikut:a.

Pasal 75 ayat (2) UUPT, yangmenyatakan :Pasal 66 ayat (1)Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah olehDewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Perseroan berakhir.Pasal 75 ayat (2)Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yangberkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris,sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangandengan kepentingan PerseroanBahwa kemudian, PEMOHON mengirimkan

SimasindoIntitama kepada TERMOHON I, yang menyatakan permintaan RUPSLB dansudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (2) dan ayat (3) UUPT,yang menyatakan :(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan :a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih kecil ;Hal. 22 dari 56 hal.

Bahwa Direksi dari TERMOHON I selaku Pemegang Saham wajib membuatlaporan tahunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) huruf (b)UUPT, yang menyatakan :(1) Direksi Wajib :b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66dan dokumen keuangan Perseroan sebagaiman dimaksud dalamUndangUndang tentang Dokumen Perusahaan.(cetak tebal oleh TERMOHON III)Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka TERMOHON IIl mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan up.

FWD LIFEINDONESIA D/H PT FINANSIAL WIRATAMA DANADYAKSA,padahal menurut UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan yangdapat mewakili perseroan didalam maupun diluar peradilan adalahdireksi;Bahwa pengertian daripada Direksi itu sendiri dalam Pasal 1 angka5 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas(UUPT):Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dantujuanPerseroan serta mewakili Perseroan

, baik di dalam maupun di luarpengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;Selain itu dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2), Pasal 97 ayat (1), sertaPasal 98 ayat (1) UUPT juga disebutkan mengenai kewenanganDireksi dalam mengurus Perseroan:Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandangtepat

alasanalasan yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal tanggal 6 Maret 2020;Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telahdiberitahukan kepada Para Pemohon pada tanggal 11 Maret 2020 kemudianPara Termohon Kasasi mengajukan jawaban/kontra memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19Maret 2020;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (6)Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

tersebut.19.Bahwa Penggugat telah beberapa kali memberikan surat peringatan dansejenisnya terhadap Tergugat maupun Turut Tergugat 1 untuk segeraHal 7 dari 34 hal Putusan No. 311/PDT/2018/PT.DKImenyelesaikan pembayaran piutang/outstanding yang telah dinyatakansettled sesuai perjanjian kerjasama antara Tergugat dan Penggugat.20.Bahwa Turut Tergugat 1 selaku Komisaris Utama/Dewan Komisaris PT21Asuransi Raya bertanggung jawab atas pengawasan Perseroansebagaimana yang dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) UUPT

Jika DewanKomisaris terdiri atas 2(dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, makatanggung jawab sebagimana dimaksud diatas, berlaku secara tanggungrenteng bagi setiap angota Dewan Komisaris (Pasal 114 ayat (8) UUPT)..Bahwa Turut Tergugat 1 selaku Komisaris Utama/Dewan Komisaris PTAsuransi Raya pada tanggal 26 September 2016 bersama Direktur PTAsuransi Raya (Fahrizal Ruzbari Rasyid (Alm) telah menerbitkan danmenandatangani 6 (enam) bilyet giro dengan nilai Rp. 640.446.094, (enamratus empat puluh juta

Asuransi Raya menurutPasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuhsecara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutanbersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.23.Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugatmohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (duangsom)sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari yang harusHal 8 dari 34 hal Putusan No. 311/PDT/2018/PT. DK!

Bahwa Tergugat telah melanggar dan tidak sejalan denganketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007 tentangPerseroan Terbatas, vide Pasal 97 ayat (2), ayat (3) jo. 98, yaitu:Pasal 97 UUPT ayat (2):Direksi wajib melaksanakan pengurusan perseroan (PT) dengan iktikatbaik dan penuh tanggung jawab.

Dan setiap anggota Direksibertanggung jawab penuh atas kerugian PT apabila yang bersangkutanbersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.Pasal 97 UUPT ayat (3):Pertanggungjawaban ini berlaku secara tanggung renteng bagi setiapanggota Direksi apabila ada 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih.Pasal 98 UUPT ayat (1):Kemudian dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, yangberwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecualiditentukan lain dalam anggaran dasar.Bahwa berdasar

pada bunyi Pasal 97 ayat (2), ayat (3), Pasal 98 ayat(1) UUPT, membuktikan bahwa andaikata juga ada kesalahan dalam halteknis penyesuaian gaji pokok dan atau penyesuaian berdasar COLAquod non terhadap Para Penggugat, hal itu sematamata adalahkesalahan Tergugat sendiri selaku Direksi yang mengeluarkan SuratKeputusan Direksi PT.