Ditemukan 538 data
Urut Berdasarkan
Putus : 19-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg Tanggal 19 Juni 2013 — Drs. ADHY SOETARJO, ML, S.H., M.M., M.Min. Bin RONO DIKROMO
77 — 34
77 — 34
Sebagai pelaku dari tndak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2ayat (1) telah ditentukan setiap orang.Dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan adanya suatu syarat, misalnyasyarat Pegawai Negeri yang harus menyertai Setiap orang yang melakukan tindak pidanakorupsi yang dimaksud. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang dimasud dengan setiaporang dalam Pasal 1 angka 3, menurut Majelis , pelaku tindak pidana korupsi yang terdapatdalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas :a.
Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
HENDRI LESMANA, A. Md GIZI.
211 — 44
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
HENDRI LESMANA, A. Md GIZI.
211 — 44
"Setiap orang ini melekat pada unsur tindakpidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semuaunsur tndak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat dimintalpertanggungjawaban pidana.Menimbang, Bahwa dari pengertian "setiap orang tersebut,maka yang dimaksud dengan "setiap orang adalah subjek hukumyang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya secara hukum.Menimbang, Bahwa didepan persidangan terdakwa HendryLesmana ,Amd Gizi , adalah identitasnya telah disebutkan
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN.
143 — 41
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
KAHARUDDIN, SE Bin SAHABUDDIN.
143 — 41
Sebaimana Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984Nomor : 892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkanbahwa terdakwa dan terdakwa II dengan menyalagunakan kesempatan karenakedudukannya masingmasing sebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telahdinyatakan melakukan tndak pidana korupsi sebaagaimana dimaksud dalampasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndang R.1I No.
Putus : 07-04-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi Tanggal 7 April 2017 — Drs. ASWAD SULAIMAN P, M.Si
171 — 132
171 — 132
bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ilmuHukum Pidana adalah salah satu subjek hukum, baik itu berupa orang (persoon)atau badan hukum (rechtspersoon) yang melakukan suatu perbuatan (fe/t) atautindakan (handeling) yang kepadanya dapat dikenakan pidana;Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang sebagai subjek hukum dalamUndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tndak
Register : 11-03-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks Tanggal 28 Juli 2020 — Penuntut Umum:
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN.
188 — 43
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN.
188 — 43
Setiap orang ini melekat pada unsur tindakpidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semuaunsur tndak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat dimintaipertanggungjawaban pidana.Menimbang, Bahwa dari pengertian "setiap orang tersebut,maka yang dimaksud dengan "setiap orang adalah subjek hukumyang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya secara hukum.Menimbang, Bahwa didepan persidangan, terdakwa MILWANALIAS DERY BIN H.MUCHSINadalah identitasnya telah disebutkandalam
Register : 19-10-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PT BENGKULU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PT BGL Tanggal 21 Nopember 2016 — Hj. ROSNA BINTI SYAHIDAN
118 — 54
118 — 54
iniMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan secara sah, makapenahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidakdiketemukan alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan, makaterdakwa tetap dalam tahanan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepanyadibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilanMengingat ketentuan pasal 3 Jo pasal 18 Undang undang nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tndak
Register : 13-02-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH
2.LULU MARLUKI
3.YASSER SAMAHATI, SH
4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH
5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH
6.ZULKARNAIN BASO HAKIM, SH
Terdakwa:
MOCH. SYUKUR ABBAS, SH Alias RANI
463 — 223
463 — 223
TteDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tndak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkatpertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : MOCH. SYUKUR ABBAS, SH AliasRANITempat lahir : WedaUmur/tanggal lahir : 41 Tahun/21 Desember 1978.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.Tempat tinggal : Desa Fidijaya, Kec.
Register : 04-04-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN IDI Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Idi Tanggal 10 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
1.HARRY ARFHAN, S.H.,M.H
2.M.IQBAL ZAKWAN,S.H
Terdakwa:
DANI WARDANA ALIAS DANI BIN MAIMUN IDRIS
98 — 17
1.HARRY ARFHAN, S.H.,M.H
2.M.IQBAL ZAKWAN,S.H
Terdakwa:
DANI WARDANA ALIAS DANI BIN MAIMUN IDRIS
98 — 17
[endif]-->
MENGADILI:
1. Menyatakan terdakwa Dani Wardana Alias Dani Bin Maimun Idris secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tndak
Putus : 11-06-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks Tanggal 11 Juni 2019 — Penuntut Umum:
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
MANSYUR SIKKI, S.Pd., M.Pd alias MANSYUR bin SIKKI
208 — 49
208 — 49
Sebaimana PutusanMahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yangdalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa dan terdakwa Ildengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukannya masingmasingsebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tndak pidanaHal 194dari 238 Putusan Nomor 106/Pid. Sus. TPK/2018/PN Mks.korupsi sebaagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) hurufb UndangUndang R11No.
Register : 31-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.MH
113 — 40
IMAWATI,SH.MH
Terdakwa:
Dr. M. ENRA EFNI, S.STP.MH
113 — 40
Sebaimana PutusanMahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892 K/Pid/1983 yangdalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa dan terdakwa Ildengan menyalagunakan kesempatan karena kedudukannya masingmasingsebaagai Direktur dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan melakukan tndak pidanakorupsi Ssebaagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b UndangUndang R.1No.
Register : 22-10-2012 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 480/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst Tanggal 31 Juli 2013 — ROBERT WIJAYA >< Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Kehutanan cq. PERUM PERHUTANI, DKK
131 — 49
131 — 49
Bahwa dikarenakan PERJANJIAAN KERJASAMA INDUSTRI KAYU Nomor103/SU/Dir200218/JV/X/2002 dan semua perubahanaddendum sera PERJANJIANKERJASAMA INDUSTRI KAYU Nomor 104/SJ/Dir/2002 19/V/X/2002 dan semuaperubahar/vaddendum adalah sebagai TNDAK LANJUT dari Kesepakatan BersamaNomor 127/SJ/DIR/2001 =402/SWMVH 1/2001, tanggal 15 Agustus 2001, dimana PERJANJAN / KESEPAKATAtersebut diikuli dengan PENDAHULUAN PENYERTAAN MODAL sebagaimana AktaPerjanian Pendahuluan Penyertaan Modal Kerja Perusahaan Patungan (Joint
Register : 04-04-2022 — Putus : 10-08-2022 — Upload : 02-09-2022
Putusan PN IDI Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Idi Tanggal 10 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
1.HARRY ARFHAN, S.H.,M.H
2.M.IQBAL ZAKWAN,S.H
Terdakwa:
MUNAWAR KHALILULLAH ALIAS NAWAN BIN Alm HUSEIN
100 — 10
1.HARRY ARFHAN, S.H.,M.H
2.M.IQBAL ZAKWAN,S.H
Terdakwa:
MUNAWAR KHALILULLAH ALIAS NAWAN BIN Alm HUSEIN
100 — 10
Husein secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tndak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terorganisir secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
Register : 13-09-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte Tanggal 28 Januari 2020 — Penuntut Umum:
1.AKBAL PURAM, SH
2.STEPHANUS P. RUMAMBI, SH
3.DHIAN RWITADIBRATA, SH
4.KAREL SAMPE, SH
5.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
GUNTUR A. BORNEO, Amd.,TS Alias Guntur
210 — 132
210 — 132
PUTUSANNomor : 10/Pid.SusTPK/2019/PN.TteDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tndak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkatpertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : GUNTUR A.
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 — ARIPIN AHMAD
326 — 287
326 — 287
Unsur setiap orang.Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang sebagai subjek hukum dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tndak Pidana Korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun BadanHukum atau Korporasi dan yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan orang dan ataukekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badanhukum
Putus : 18-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG. Tanggal 18 Januari 2016 — Ir. IMAM BONILA SOMBU, M.Sc Bin SOMBU
86 — 25
86 — 25
TETA CIPTA MANDIRI) dengan cara menyalahgunakan sarana yang adakarena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UndangUndang Tndak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas makaunsur ke2 (dua) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti secarasah dan meyakinkan;Ad.3.
Register : 12-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 90/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 21 Desember 2015 — Pidana Korupsi
- IRWAN HENDARMIN, S.Kom
150 — 35
150 — 35
PstTerdakwadapat dinyatakan telah melakukan tndak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga MajelisHakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilihlangsung dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUNo.20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang unsurunsurnyaadalah
Register : 02-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal Tanggal 1 Juni 2016 — Dra. Hj. BUHRANG M
98 — 12
98 — 12
SYAMSU ALAM HAB selaku Ketua Koperasi Simpan Pinjaam (KSP) KPKB KecamatanDampal Selatan Kabupaten Tolitol tersebut Negara dirugikan kurang lebih sekitar Rp. 820.000.000,(delapan ratus dua puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majels akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktafaktahukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan tehh mebkukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang teh melkukan suatu tndak pidana, maka perbuatanorang tersebut
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 26 Nopember 2013 — BAMBANG SUPRIYANTO, BE
102 — 36
102 — 36
Apabila halhal tersebut dilakukan oleh Managar maka dia telah korupsi dan bisadipidana ;Bahwa apabila jenisjenis tndak pidana korupsi yang diatur dalam konvensi PBB tersebut tidakdilakukan oleh manager PT BUMN (Persero) tetapi dia dituduh melakukan tindak pidana korupsiatau findak pidana unum maka tuduhan tersebut adalah keliru;Bahwa walaupun keuangan PT BUMN (Persero) 100% dari Negara, tetapi begitu uang tersebutdisetorkan kepada PT BUMN (Persero) maka uang tersebut bukan uang Negara lagi.
Register : 08-05-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN MANADO Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd Tanggal 24 September 2018 — - Dra. HELMINCE TATAWI, M.Pd. dan SEPTYWAWAN MAALUAS
172 — 32
172 — 32
sampai dengan 15 Maret 2018;Perpanjangan Penahanan Tahap oleh Ketua Pengadilan NegeriTahuna sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 14 April 2018;Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan 1 Mei 2018;Perpanjangan Penahanan Tahap Il oleh Ketua Pengadilan NegeriTahuna sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018;Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manado sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tndak
Register : 14-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I WAYAN WIANTARA, SP
199 — 151
I Ketut Kartika Widnyana, SH
Terdakwa:
I WAYAN WIANTARA, SP
199 — 151
pengganti kepada Terdakwa sebagaimanayang akan tercantum dalam amar Putusan a quo, yang mana pidana yang akandijatunkan kepada Terdakwa tersebut menurut hemat Majelis Hakim dapat dirasakanadil bagi Terdakwa dan masyarakat dikaitkan dengan faktorfaktor yang memberatkandan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa, disamping itu pula Majelis akanberpedoman pada ketentuan yang telah digariskan oleh PERMA No. 1 tahun 2020tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undangundang no 31 tahun1999 tentang Tndak