Pengadilan Pajak Nomor Put.46706/PP/M.I/16/2013 tanggal 22 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP584/WPJ.27/BD.0601/2011 tanggal 10 Oktober2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa PajakAgustus 2008 Nomor 00133/207/08/201/10 tanggal 13 Oktober 2010, atas nama: PT.Bumi

perpajakan.V.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.46702/PP/M.II/16/2013 tanggal 22 Agustus 2013yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP580/WPJ.27/BD.0601/2011 tanggal 10 Oktober 2011, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak April 2008Nomor: 00129/207/08/201/10 tanggal 13 Oktober 2010, atas nama: PT.Bumi

Bumi SawitPerkasa Rayon A Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, KabupatenKampar maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT.Bumi Sawit Perkasa Rayon A Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu,Kabupaten Kampar melalui Saksi Nihar Alias Nihar Bin H.

Kedaung atas nama PT.BUMI KEDAUNG LESTARI telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)sebagaimana tercantum dalam Putusan Perkara No. 289 K/TUN/2016tanggal 18 Oktober 2016yang menolak permohonan kasasi dari PT.

- 1 (satu) lembar Struktur Jabatan PT.Bumi Lindung.

- 1 (satu) unit HP merk 1-Cherry warna merah

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI an.Mujianto.

-. 1 (satu) unit HP merk Lephone warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO type NF 100TD No.Pol.

., kesemuanyaKaryawan pada Bagian Hukum PT.Bumi Serpong Damai Tbkberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2012,selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT.MELAWAN1. CONTHY Lt. SIAGIAN, beralamat di Taman Buaran Indah IV LB III Rt.010 Rw.013,Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;2.

Bumi SerpongDamai Tbk tertanggal 16 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Aloysius M.Jasin, SH, Notaris di Tangerang, selanjutnya diberi tanda P8 ;Foto copy Akta Perjanjian Subrogasi No. 12 tanggal 02 Nopember 2010 antara PT.Bumi Serpong Damai Tbk/Penggugat dengan PT.

Bumi Bintang Bersatu, yang dalam surat gugatan ini diwakilioleh saudara Budiono, selaku direktur PT.Bumi Bintang Bersatu,berkedudukan di jalan Taman Duta Mas, Blok F9 No.1 JakartaBarat, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya NAJAB KHAN,SH, MH & ASSOCIATES, Advokat dan pengacara pada kantorAdvokat dan Pengacara NAJAB KHAN, SH,MH & ASSOCIATES,beralamat di jalan Kedoya Raya No.27 Jl. Kedoya Selatan,Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Me!

Sebetulnya kerugian immaterial tidak dapat dihitung dengan nilaiuang, namun karena yang membuat tercemarnya nama baik PT.Bumi Bintang Bersatu (Penggugat) sehingga kehilangan pasar bisnisadalah Tergugat Ill, maka wajar kerugian immaterial dibebankankepada Tergugat Ill, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesarRp. 2.000.000.000, (Dua milyar rupiah);18.

No. 1626 K/Pid/2014harus segera menyerahkan tanah tersebut kepada pemiliknya dengantanpa ganti rugi.Bahwa saat saksi Henky Soesanto selaku Direktur PT.BUMI INDIRAWISESA (PT. BIW) hendak memanfaatkan tanah SHGB No.4061/Pulogebang Jakarta Timur dan tanah SHGB No. 1429/PulogebangJakarta Timur yang terletak di Jl.

PANTJA MOTOR (in casu TERGUGAT 1)berkedudukan di Jakarta dan terakhir tercatat atas nama PT.BUMI ALAM SEGAR (in casu TERGUGAT III) berkedudukan diJakarta, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:a. UndangUndang Nomor 5Tahun 1960;b. Peraturan Pemerintah Nomor10 Tahun 1961 TentangPendaftaran Tanah;c.

PantjaMotor berkedudukan di Jakarta dan terakhir tercatar atas nama PT.Bumi Alam Segar berkedudukan di Jakarta, telah sesuai denganperaturan yang berlaku yaitu :e UndangUndang Nomor 5 tahun 1960;e Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentangPendaftaran Tanahe Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak GunaUsaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;Bahwa Tergugat dalam Penerbitan Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 10942/Pejuang, Gambar Situasi tanggal 25 November 1997Nomor 16566

Pantja Motorberkedudukan di Jakarta dan terakhir tercatar atas nama PT.Bumi Alam Segar berkedudukan di Jakarta, adalah sah sabagaiTanda Bukti Hak;c. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 10942/Pejuang,Gambar Situasi tanggal 25 November 1997 Nomor 16566/1997,luas 9.530 m2, pertama kali tercatat atas nama PT.

Pantja Motorberkedudukan di Jakarta dan terakhir tercatar atas nama PT.Bumi Alam Segar berkedudukan di Jakarta pencatatannya telahsesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu pasal37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo pasalHal 59 dari. 93 hal. Put. No 04/Pdt.G/2014/PN Bks60103 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.d.

Bumi Mandala Energi yang hanyaberupa surat balasan/surat tanggapan atas Surat Penggugat Nomor006/BMESMD/DIR/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 perihal StatusPermohonan Izin Lingkungan;Bahwa terhadapSurat balasan/surat tanggapan yang dibuat Tergugat tersebut,sangat jelas termasuk dalam kategori suatu Keputusan Tata Usaha Negarayang dapat diajukan kepengadilan TUN, karena hanya berupa surat balasan/surat tanggapan atas surat Penggugat status permohonan izin lingkungan PT.Bumi Mandala Energi, karena

Bumi Mandala Energi;Foto kopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Bumi Mandala Energi tanggal 13 Maret 2013 Nomor 115;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU29490.A.H.01.01.Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 TentangPengesahan Badan Hukum Perseroan;Foto kopi sesuai dengan aslinya Salinan Akta Pernyataan KeputusanRapat PT.

Bumi Mandala Energi,yang pada intinya menyampaikan bahwa status permohonan Izin Lingkungan PT.Bumi Mandala Energi belum dapat diterima untuk dikabulkan dikarenakanketidaksesuaian dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan RTRW KabupatenKutai Kartanegara yang berlaku(vide bukti P 3 = T 1) yang merupakan obyeksengketa dalam perkara ini; sehingga tindakan hukum Tergugat didalammenerbitkan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan prosedur yang disyaratkandalam Peraturan Perundangundangan yaitu Peraturan

Bumi Sawindo Permai buktiT19;Bahwa saat itu yang dicek sekitar tower dengan luas + sekitar 25 x20 meter dan ada pondasi dengan jarak 20 (dua puluh) meter;Bahwa sisa tanah dari tiang tower dari arah Utara tidak masuk dalamHGU PT.Bumi Sawindo Permai;Bahwa kearah talud dan kesamping tower sebelah Timur masukdalam HGU PT.Bumi Sawindo Permai;Bahwa Luas Hak Guna Usaha (HGU) PT.

PLN tanggal 23 Oktober 2018 tentang lokasi tower yang akan dilakukanpembangunan Talud (Dam Beton) dan mohon bantuan apakah tanah sekitar towerPT.PLN tersebut masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha PT.Bumi SawindoPermai, dan menindak lanjuti surat dari PT. PLN tersebut saksi mengecekkelapangan pada bulan Nopember 2018 yang mana hasilnya yaitu berdasarkandata yang ada dikantor BPN sebagian lokasi tanah dimaksud berada diluar HGUPT.

Bumi MuliaMakmur Lestari di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;4. bahwa dalam perkara ini Tergugat perlu menyampaikan kepadaPenggugat, bahwa dasar / alasan yang kuat dan mendorongTergugat dalam menerbitkan Surat keputusan Tergugat a quotersebut, didasarkan pada fakta fakta hukum sebagai berikut : Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser Nomor522.21/139/DKPPH tanggal 21 Agustus 2013 perihal Penebangandan Pembukaan Lahan Tanpa Ijin IPK, ditujukan kepada Pimpinan PT.Bumi Mulya Makmur Lestari

Bumi Mulia Makmur Lestari, tertanggal 29MaretFotokopi sesuai Asli Surat Izin Bupati Paser, Nomor :503/02/PEMSILP/II/2009, Tentang Pemberian Izin LokasiPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Bumi Mulia Makmur Lestari Di Kabupaten Paser,tertanggal 25 Pebruari 2009 beserta lampirannya, ;Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Bupati Paser,Nomor : 503/04/PEMSILP/III/2010, Tentang PemberianIzin Lokasi Untuk Keperluaan Pembangunan PerkebunanKelapa Sawit Kepada PT.

Bumi Mulia MakmurLestari, Nomor : BMML/X/004/I/2015 Perihal : KewajibanPembayaran PSDH, DR Dan Penggantian Nilai Tegakan,69Bukti P26Bukti P27Bukti P28Bukti P29Bukti P30Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Paser,tertanggal 19 Januari 2015;Fotokopi sesuai fotokopi Surat Dinas Kehutanan, Nomor :522/37/Pengshn.HDK/2015 Perihal : Klarifikasi PNBP PT.Bumi Mulia Makmur Lestari, Kepada DISHUT prop.KalTim, BP2HP WiI.XIIIl, BPKH Wil.

Bumi Mulia MakmurLestari, Nomor : MUARABMML/X/01/VII/06 Perihal83Bukti P101Bukti P102Bukti P103Bukti P104Bukti P105Persetujuan Rekomendasi, ditujukan kepada Ketua KSUMeto Penyembolum, tanggal 06 Juli 2006;Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasir,Nomor : 01 Tahun 2006, Tentang Ijin Pemanfaatan KayuPada KBNK Tahun 2006/2007 Atas Nama KSU MetoPenyembolum, Di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Bumi Mulia Makmur Lestari, tanggal 18 Oktober 2006:;Fotokopi sesuai fotokopi Surat Perintah Pembayaran

Bumi Mulia Makmur Lestari,tertanggal 23 Nopember 2016, beserta lampiran(Sebanyak 1 examplar);Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Timur, Nomor : 970/2743/DKIV/2016,Perihal : Surat Tagihan Il (kedua) Kepada Pimpinan PT.Bumi Mulia Makmur Lestari , tertanggal 7 DesemberFotokopi sesuai fotokopi Surat Direktorat JenderalPengelolaan Hutan Produksi Lestari, NomorS.851/PHPL/IPHH/HPL.4/12/2016, Perihal : PermohonanPeninjauan Kembali SK Sanksi Administrasi Nomor :970/108/KPTS/DKIV/

diterangkan saksi tersebut memang benar, namun yang dikatakan sudahdibebaskan sama sekali tidak benar, Penggugat sama sekali belum pernah menerimapembayaran ganti rugi dan di persidangan Tergugat IX tidak bisa membuktikanbahwa tanah itu sudah dibebaskan (sudah diganti rugi) dan Pengadilan TingkatBanding tidak mempertimbangkan tentang pembuktian dengan saksisaksisebagaimana diatur dalam Pasal 1895, 1902, 1907, 1908, 1911, KUHPerdata,demikian pula saksisaksi lainnya menerangkan bahwa tanah yang dikuasai PT.BUMI

SARANA BAGUS NUSANTARA;

1. 1 (satu) lembar surat jalan barang Craude Coconut Oli dari PT.Bumi Sarimas Indonesia kepada PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) yang di bawa mobil Hino truk tangki;
2. 5 (lima) rangkap slip timbangan PT.ISK;
3. 3 (tiga) rangkap slip timbangan muatan barang bukti PT.ISK;
4. 2 (dua) rangkap print out poto hasil timbangan digital muatan barang bukti dari PT.ISK;
5. Minyak kelapa

SARANABAGUS NUSANTARA;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1(sSatu) lembar surat jalan barang Craude Coconut Oli dari PT.Bumi SarimasIndonesia kepada PT.ISK (Inhil Sarimas Kelapa) yang di bawa mobil Hinotruk tangki; 5 (lima) rangkap slip timbangan PT.ISK; 3 (tiga) rangkap slip timbangan muatan barang bukti PT.ISK; 2 (dua) rangkap print out poto hasil timbangan digital muatan barang buktidari PT.ISK; Minyak kelapa CNO

tersebut dahulunyaditujukan dengan tujuan agar tanah tersebut dicatat sebagai Hak Atas Tanah dari PT.Bumi Mandala Energi selaku Perseroan Terbatas, maka pengajuan Gugatan dariPT. Bumi Mandala Energi ini adalah sudah tepat kiranya. Namun jikaPermohonan Sertifikat Atas Tanah seluas + 3.100 M? tersebut ditujukan dengan tujuanagar tanah tersebut dicatat sebagai Hak dari Sdr. Giarto Tjahyono selaku pribadi,maka pengajuan gugatan dari PT.

Bumi Mandala Energi Nomor001/BMEBPN/JAN/2014, tertanggal 8 Januari 2014, Perihalpermohonan surat Keterangan Dalam Proses;Foto copy dari foto copy Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 10/7464.02/1/2014,tanggal 13 Januari 2014, perihal Permohonan surat dari PT.Bumi Mandala Energi Nomor: 001/BMEBPN/JAN/14,tanggal 8 Januari 2014 dalam proses;Halaman 38 dari 82 Halaman, Putusan Nomor : 14/G/2015/PTUNSMD ......10.11.12.13.14.15.16.17.18.Bukti P9.Bukti P 10.Bukti P 11.Bukti P

Giarto Tjahjono;Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Tumpang Tindih Lahanhasil Pengukuran Lapangan dari Permohonan Pengukuran PT.Bumi Mandala Energi;Foto copy sesuai dengan scan Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : 156/7.64.02/II/2015,tanggal 30 Maret 2015, Perihal Informasi tentang PermohonanSertipikat Atas Tanah seluas + 3.100 M? an. Sdr. GiartoTjahjono bertindak untuk dan atas nama PT.

Terhadap objek lelang SHGU No. 144/Desa Seuneubok Bayu atas nama PT.Bumi Flora yang pelaksanaan lelangnya dijadwalkan pada tanggal 17 April2018 dibatalkan karena Pemohon (Kurator) tidak menerbitkan PengumumanLelang Kedua di surat kabar.Bahwa pada saat areal/lahan perkebunan Pemohon akan dialihnkan kepada PT.Dwi Kencana Semesta (dalam Pailit) sebenarnya antara PemohondenganDireksi PT.

Bank BNI Tbk sebagai Kreditor, yang salahsatunya berisi Pernyataan Sdr RAZALI ROHIMUN selaku Direktur Utama PT.Bumi Flora yang menyatakan bahwa HGU N. 144/Desa Seunebok Bayu seluas479,09 Hatelah dialinkan kepada PT. DKS, sebagai bagian dari yang menjadidasar PT. BNI untuk menyetujui permohonan kredit kepada Debitor Pailit (Bukti T09).Bahwa dalam Surat Pernyataan PT.

Undangundang no. 10 tahun 1998 tentangPerubahan atas Undangundang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan; Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Undangundang no. 8 tahun 2010 tentangTindak Pidana Pencucian Uang; Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Pasal 15, Pasal 18 Undangundang no. 20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang no. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa apabila ternyata pengadilan memutuskan bahwa tanah tersebut milik PT.Bumi Flora, maka Kurator akan melaporka pidana terhadap

Pasal 97 ayat (2) Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroannTerbatas yang mengatur tentang piercing the corporate veil yang dilakukanoleh Direksi karena tidak melaksanakan fiduciary duty kepada perseroan.Bahwa apabila ternyata pengadilan memutuskan bahwa tanah itu milik PT.BUMI FLORA, maka Kurator akan melaporkan dugaan pidana terhadap:1. Bismi Aziza (Direktur Utama dan anak dari Drs RAZALI ROHIMUN);2. Isfand;3. Boy Hermansyah;4. Arif Hartono;5.

RAZALI ROHIMUN (Pemberi Kuasa dari pihak PT.BUMI FLORA untuk menggugat Kurator dalam perkara aquo) tidak memilikikedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan kepadaTERMOHON, Bahkan seharusnya PT BUMI FLORA mendudukan/menarik Sdr.RAZALI ROHIMUN dalam perkara aquo atas perbuatannya membuat SuratPernyataan yang pada intinya menerangkan/membenarkan adanyapenyerahan/pengalihnan SHGU No. 144 kepada PT.

International Tool &Equipments dan Saudara Jonny Roberth Tukiman selaku Direktur PT.Bumi Natura Indonesia (Tergugat), yang mana dalam pelaksanaanpekerjaan di lapangan menjadi tanggung jawab Saudara SASINANselaku Direktur PT.

Bumi Sejahtera Ariya yang konsekuensiyuridisnya adalah harta kekayaannya terpisah dari harta kekayaan pemegangsahamnya, dengan demikian Terdakwa tidak berhak memindahkan dana PT.Bumi Sejahtera Ariya ke rekening pribadinya dan perbuatan Terdakwa yangdemikian dapat dikualifikasi sebagai tanpa hak dan melawan hukum karenadana perusahaan bersumber dari perimbangan saham sebagaimana telahdipaparkan di atas, sehingga kekayaan PT.

BAMBANG SUWONDO, SH; Fotocopy legalisir dokumen specimen tanda tangan pembukaaan NomorRekening Giro Bank Mandiri nomor : 1550033557789 atas nama PT.Bumi Sejahtera Ariya; 1 (Satu) lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No.EL. 590321 tanggal 22 Juni2017 senilai Rp.7.000.000.000 ( tujuh milyar rupiah);Oleh karena merupakan fotokopi suratsurat, maka harus dinyatakan tetapterlampir dalam berkas perkara bersangkutan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebin

sepakat bahwa rumah tersebut diberikan kepadaPenggugat;e Selanjutnya pada tahun 2005 yang lalu oleh Penggugat, rumah tersebut dijual kepadasaksi seharga Rp. 55.000.000,; dibayar oleh saksi langsung kepada Penggugatsebayak 3 (tiga) kali, pembayaran pertama sebesar Rp. 1.500.000, pembayarankedua sebesar Rp. 13.500.000, dan pembayaran ketiga Rp. 30.000.000, kemudianhasil penjualan rumah tersebut sebesar Rp. 25.000.000, oleh Penggugatdipergunakan untuk membayar uang muka pembelian rumah kepada Developer PT.BUMI

Menghukum Tergugat karena itu, untuk mengganti dengan barangbarang sejenis yangseharga dengan itu atau mengganti dengan uang atas harga barangbarang pada dictumnomor 5 diatas, untuk selanjutnya membagi dan menyerahkan separuh bagiannya kepadaPenggugat;Menyatakan sebagai hukum, bahwa sisa ansuran pembelian rumah atau hutang kepada PT.BUMI MENTARI MEGAH sebesar Rp. 39.000.000, (tiga puluh sembilan jua rupiah)adalah hutang keluarga/hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;Menyatakan sebagai hukum bahwa

AMIN BIN MAPPAHUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN Sbw Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Perkara tindak PidanaPencurian dengan pemberatan,sebagaimana dimaksud dalam pasal 363Ayat (1) ke 4dan ke 5 KUHP Berdasarkan Laporan Polisi Nomor :LP/98/V/2020/NTB/RES KSB, tanggal 13 Mei 2020 yang terjadi di PT.Bumi Pasir Mandiri (BPM) Tempat ia Bertugas; Bahwa tugas dan tanggung jawab ia di perusahaaan ialah sebagai Admindan penanggung