Yahya Harahap, Pasal 80 Ayat (2)UUPT memikulkan beban bukti kepada pemegang saham tersebut untukmembuktikan secara sumir halhal sebagai berikut (M.

CTBharus dilakukan melalui RUPS, dan sesuai dengan ketentuan UUPT, selamabelum ada pemberhentian dan pengangkatan direktur baru melalui mekanismeyang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, makaTermohon I masih sah berkedudukan sebagai Direktur PT.

CTB, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1)UUPT ditentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawabHalaman 55 dari 63 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2014/PN Krgsecara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.Sementara menurut ketentuan Pasal 97 Ayat (1) UUPT, Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat(DyMenimbang, bahwa dengan melihat ketentuan

CTB adalah tidak sah dan telahmerugikan Termohon I, perseroan, dan/atau karyawan maka Termohon Imemiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon sesuai dengankewenangannya untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarperseroan (vide Pasal 98 Ayat (1) UUPT).

Liliana Terdjosaputro, SH., MH, Notaris di Semarang,dimana hal tersebut tidaklah bertentangan dengan anggaran dasar perseroanmaupun peraturan perundangundangan yang berlaku, karenanya beralasanuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan Pasal 80 Ayat (3)huruf a UUPT, Pengadilan Negeri harus pula menetapkan jangka waktupemanggilan RUPS, dimana dalam Pasal 82 Ayat (1) UUPT ditentukan bahwapemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum

sebagai pemegang saham bulan Januari 2020,sehingga perlu dipertanyakan maksud dari Penggugat dalam perkaraini.Jika Penggugat merasa dirugikan, padahal tidak, dalam UUPTPasal 62 ayat (1), Setiap pemegang saham berhak meminta kepadaPerseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yangbersangkutan tidak menyetujul tindakan Perseroan yang merugikanpemegang saham atau Perseroan...dst, dengan demikian, PengadilanNegeri Malang harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkaraini, karena UUPT

UUPT a quo Penggugat diberi hak untukmenyelesaikan perkaranya dengan PT Selecta dengan jalan menjualsahamnya kepada PT Selecta dengan harga yang wajar, untuk itu,persoalan antara Penggugat dengan Perseroan telah selesai dankapasitas Penggugat untuk mempermasalahkan persengketaan denganPerseroan dalam perkara ini adalah tidak sah, serta mohon kepadaPengadilan Negeri Malang untuk menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima.Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlig4

Perseroan adalah perkarainternal yang dapat diselesaikan secara internal dengan OrganPerseroan;(6) Penggugat jika tidak sepakat dengan pelaksanaan RUPS,Penggugat diberikan hak oleh UUPT untuk menjual sahamnyaHalaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlgkepada Perseroan, sehingga Penggugat tidak dirugikan olehPerseroan;(7) Halhal yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugattelah dipenuhi dalam RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LBTahun 2020;(8) Dalam Penjelasan 61 Ayat (1) UUPT

telah menentukan bahwa ADPerseroan dapat mengatur sahamsaham dengan hak suara dansahamsaham tanpa hak suara (vide UUPT Pasal 84 ayat (1) danPenjelasaannya);Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN MIigBahwa AD PT Selecta telah mengatur hak suara pemegangsaham PT Selecta yang memiliki 10 (Sepuluh) saham atau lebih,yakni saham ke1 s.d. saham ke10 diberikan/dikeluarkan denganhak suara, sedangkan saham ke11 dan seterusnya, dikeluarkantanpa hak suara, sebagaimana diatur dalam

Sangat tidak lazimdalam UUPT dan AD PT Selecta serta praktikpraktikPerseroan. Apa dasarnya? Siapa yang harusmenyelenggarakan karena Para Tergugat sudahdiberhentikan dengan pemberian pelunasan dan pelepasantanggung jawab? Apakah Penggugat bersedia membiayalsecara pribadi? Sementara dalam petitum Penggugat telahpula mengakui bahwa masa jabatan Para Tergugat telahhabis.

Bahwa batalnya Akta Pendirian PT Panen Putra Coklat,mengakibatkan Akta Pendirian PT Panen Putra Coklat tidak terikatdengan UUPT, dan bubarnya PT Panen Putra Coklat demi hukumberdasarkan Pasal 10 ayat (1) jo.

Ayat (9) UUPT mengakibatkan PTPanen Putra Coklat tidak memenuhi unsur sebagai Perseroan Terbatassebagaimana maksud Pasal huruf a UUPT ("Bukti T6).Pasal 1 huruf a UUPT:Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan bedasarkanperjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yangseluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam Undang wundang ini serta peraturanpelaksanaannya.Hal 15 dari 42 hal.

Ayat (9) UUPT, yang berakibat hukum tidak terikatnya AktaPendirian PT Panen Putra Coklat dan PT Panen Putra Coklat denganUUPT, maka dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 19, yangmenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum terhadap Pasal 100 ayat (1), tidak memiliki dasar hukum,karena Direksi yang dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) UUPTtersebut adalah Direksi dari Perseroan Terbatas yang berstatus badanhukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 huruf a UUPT, sedangkanPT Panen

Bahwa dengan demikian PT Panen Putra Coklat, bukan merupakanperseroan yang belum memperoleh status badan hukum sebagaimanamaksud Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, melainkan dalamkacamata UUPT, PT Panen Putra Coklat merupakan Perseroan yangsecara hukum memiliki status bubar karena hukum sejak terlewatinya60 (enam puluh) hari batas waktu permohonan pengajuan pengesahanbadan hukum kepada Menkumham, sehingga dalil GugatanPenggugat yang menggunakan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUPTsebagai dasar Gugatannya

BuktiT5:Pasal 10 ayat (1) jo. ayat (9) Undang undang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT) ;6. BuktiT6:Pasal 1 angka 1 UUPT ;7. BuktiT7:Rekening koran Kredit Pemilikan Rumah ("KPR) Tergugat No.000642148 pada Bank Danamon periode tanggal 1 Juli 2008 31 Juli2008 ;8. BuktiT8:Faksimili Surat tanggal 20 Agustus 2009 perihal PermohonanPenjelasan Alokasi dana Rp. 115.000.000, (seratus lima belas jutarupiah) tanggal 20 Agustus 2009 dari No. Faksimili 7244944;9.

Pasal 79 ayat (2) poin (a) UUPT 40/2007 mengizinkan 1 (satu) orang ataulebih pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara untukmeminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 79 ayat (2)poin (a) UUPT 40/2007 menyatakan sebagai berikut."Pasal 79Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Permohonan Nomor 368/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL10.11.

Pemohon memiliki 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan sahamdengan hak suara dalam Termohon, dan oleh karena itu Pemohon memilikihak untuk meminta diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Sahamsesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) poin (a) UUPT 40/2007.Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) dan (4) UUPT 40/2007, Pemohon harusmengajukan permintaan untuk menyelengarakan Rapat Umum PemegangSaham kepada Direksi Termohon melalui surat tercatat disertai denganalasan permintaan tersebut, dengan tembusan yang

Pasal 79 ayat (3) dan (4) UUPT 40/2007menyatakan sebagai berikut:"Pasal 79"(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepadaDireksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

Pasal 79ayat (7) UUPT 40/2007 menyatakan sebagai berikut:"Pasal 79"(7) Dewan Komisaris wajid melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima.Hingga tanggal pengajuan Permohonan ini, Dewan Komisaris Termohonbelum melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Sahamsebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon.Sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT 40/2007, dalam halDireksi

Maka Permohonan ini sangat layak untuk dikabulkan oleh KetuaPengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat(3) UUPT 40/2007 yang berbuny!

Bahwa seharusnya menurut UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan terbatas (UUPT), Akta No. 41/2009 tersebutharus diberitahukan dan dimintakan persetujuan kepada MenteriHukum dan HAM RI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal Akta Notaris yang membuat perubahan anggaran dasarsebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 21 ayat ( 1) ayat (2),ayat ( 7 ) dan ayat ( 8 ) UUPT, namun demikian hal tersebut tidakdilakukan oleh Direksi PT SPP;9.

Hal ini sesuai danberdasarkan Pasal 94 ayat ( 6 ) UUPT, yang berbunyi Dalam HalRUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan,penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut mulaiberlaku sejak ditutupnya RUPS.

Kemudian berdasarkan Pasal 94ayat ( 7 ) UUPT, terhadap perubahan Direksi dan Komisarisdimaksud harus dilakukan pemberitahuan kepada Menteri untukdicatat dalam daftar perseroan sebagai pemenuhan asaspublisitas agar belaku pula bagi pihak ketiga;10.Bahwa demikian pula terkait dengan peralihan saham danpemegang Saham Lama kepada Pemohon sebagaimana termuatdalam Akta No. 41/2009, secara kontraktual telah berlakunya danmengikat para pihak, akan tetapi secara administrasi menurutPasal 56 ayat (3) UUPT

Pasal 79 jo.Pasal 94 ayat (7) dan (9) UUPT);12. Bahwa akibat tidak dilakukannya pemberitahuan dan permohonanpersetujuan kepada Menkum dan HAM RI terhadap Akta No.41/2009 tersebut di atas sebagaimana yang diperintahkan olehPasal 21 ayat (7) dan ayat (9) UUPT. Makan Permohonan menjaditerhalang hakhaknya secara administrasi karena bersadarkanPasal 94 ayat ( 8 ) UUPT.

Bahwa oleh karena halhal tersebut di atas, sesuai Pasal 79 ayat(2) huruf a, Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) UUPT. Pemohoan telahmeminta Termohon untuk menyelengarakan RUPS LB PT SPP,melalui surat Pemohon No. N&A/NP/SSJW/IV/20110115 tanggal1 April 2011, Perihal Permintaan Penyelenggaraan RUPS LB PTSPP, disertai dengan tembusan kepada Termohon Il.

Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV telah melakukanPerobuatan Melawan Hukum khususnya terhadap Ketentuan Pasal 82ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menimbulkan kerugianbagi PENGGUGAT ;Bahwa Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan:Hal 3 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG10."

Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 14(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar.""

Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4)UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan :"Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Hal 13 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT.

BDGBahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT tersebutdiatas jelas perouatan PARA TERGUGAT yang telah mengadakanRUPSLB tanggal 5 Pebruari 2016, adalah CACAT HUKUM danHARUS DINYATAKAN BATAL DEMI WHUKUM, ~ karenaPengumuman melalui Media Massa Marian Pikiran Rakyattertanggal 2 Pebruari 2016 dan Peiaksanasn RUPSLB, PT.

NatatexPrima pada tanggal 5 Pebruari 2016 jelas bertentangan denganPasal 82 ayat (1) UUPT yang menyatakan pemanggilan RUPSdilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat betas) harisebelum tanggal RUPS diadakan.Ketentuan Pasal 108 avat (4) UUPT menyatakan :"Dewan Komisaris yang terdiri atas lebin dan 1 (satu) orang anggotamerupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapatbertindak sendirisendiri, melainkan berdasarkan keputusan DewanKomisaris".Berdasarkan ketentuan sebagaimana

dan acara RUPS jugatidak jelas (kabur), karena apabila RUPS dimaksud tersebut acaranyaadalah khusus untuk membicarakan keputusan pemberhentiansementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris, maka RUPS tersebutharusfah merupakan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB), karena mata. scam RUPSLB tersebut tidak dapat digabungdengan RUPS tahunan, sebab RUPS tahunan telah ditentukan secarakhusus mata acaranya oleh Pasal 78 ayat (2 dan 3) UUPT, yaitumengenai hahal yang disebut pada pasal 66 ayat (2)

UUPT ;B.

tidakmemenui syaratsyarat yang ditentukan pada Pasal 80 ayat (1) yang secarategas menyatakan bahwa Pemegang Saham yang berhak mengajukanpermuhonan" (Verzoek, petition) kepada Ketua Pengadilan Negerimeminta penyelenggaraan RUPS apabila Direksi atau Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalamjangka waktu 15 hari dari tanggal penerimaan surat tercatat permintaan10dari Pemegang Saham sebagaimana Pasal 79 ayat (5) dan ayat(7) UUPT.ivlemperhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (5 dan 7) serta Pasal 80 ayat (1)UUPT

Kasih BundaMuria (clan bukan sebagai Pemegang Saham sebagaimana yang ditentukanpada Pasal 80 ayat (1) UUPT ) hanya mengundang Termohon untukmenghadiri RUPS, undangan RUPS ()fah Pemohon dilakukan sebanyak 2 kalidan 1 kali dengan surat tercatat. liValaupuri Pemohon didalam PerubahanAkta Pendirian PT. Kasih Bunda MuHa tercatat sebagai Pernegang Sahara,tapi didalam perkara permohonan ini ketentuannya bersifat imperative ;2.

Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) UUPT, disamping membuktikanbahwa persyaratan Pemohon apakah telati memenuhi Pasal 79 ayat (2)dan Pasal 79 ayat (5 dan 7) UUPT, tapi juga membuktikari bahwa apakahbenar Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar dalammengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Ketuapengadiiali Negeri ?

02 Februari 2011 sampaidengan didaftarkannya gugatan a quo, Para Tergugat tidak pernahmelakukan penyusunan rencana kerja dan menyampaikan laporan tahunankepada RUPS serta penyelenggaraan RUPS tahunan sebagaimanadiamanatkan UUPT dan anggaran dasar;Bahwa menurut hukum Para Tergugat bertugas dan bertanggung jawabuntuk menyusun rencana kerja dan menyampaikan laporan tahunan kepadaRUPS sebagaimana diamanatkan Pasal 63 juncto Pasal 66 juncto Pasal 78ayat (2) UUPT juncto Pasal 17 huruf a dan huruf c dan

Pasal 63 UUPT:1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahunbuku yang akan datang;2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jugaanggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang;b.

66 juncto Pasal 78 Ayat 2 UUPT juncto Pasal 17 huruf a danhuruf c dan Anggaran Dasar PT KDE telah menimbulkan berbagaipersoalan internal KDE yang pada ujungnya akan merugikan PT KDE;Bahwa menurut hukum Para Tergugat juga berkewajiban melakukanpengawasan atas kebijakan pengurusan sebagaimana dimaksud dalamPasal 108 Ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"):Pasal 108 Ayat 1 UUPT:"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,jalannya

Pemohon Kasasi pada waktu mengajukangugatan a quo telah sejalan dengan ketentuan dalam anggaran dasarperseroan juncto Pasal 98 Ayat 1 UUPT yang mengatur sebagai berikut:"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan":Ketentuan tersebut pun sejalan dengan Pasal 98 Ayat 3 UUPT, yangmengatur sebagai berikut:"Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksudpada Ayat 1 adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam undangundang ini, anggaran

dasar atau keputusan RIJPS";Bahwa, pengertian/definisi mengenai "benturan kepentingan (conflict ofinteres)" tidak dijelaskan secara rinci dalam UUPT.

Bahwa pertimbangan putusan Judex Facti tingkat pertama yang disalinbulatbulat dan dikuatkan oleh putusan Judex Facti tingkat banding tidaksejalan dengan ketentuanketentuan dalam UUPT;Halaman 19 dari 40 Hal. Put.

Hal ini sebagaimanadiatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT yang dikutip oleh PemohonKasasi sebagai berikut:Pasal 96(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.Bahwa menyimak ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT tersebut,Pemohon Kasasi (dalam hal ini melalui Direksinya) tidak berwenanguntuk melakukan atau memutuskan perihal pembayaran dan

Kemudian penjelasan Pasal 71 ayat(1) UUPT tersebut menyatakan sebagai berikut: Keputusan RUPS tersebut memperhatikan kepentingan Perseroandan kewajaran; Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapbkan sebagianatau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepadapemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain sepertitansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris,serta bonus untuk karyawan;Bahwa jelas berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut kewenanganuntuk menentukan

Nomor 3164 K/Pdt/201544.45.46.47.UUPT.

Halhal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)UUPT tersebut adalah dalam hal adanya tindakan:(a) Perubahan anggaran dasar;(b) Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yangmempunyai nilai lebin dari 50% (lima puluh persen) kekayaanbersih Perseroan; atau(c) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan,yang merugikan pemegang saham atau Perseroan tersebut. sementaratidak ada halhal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat(1) uupt tersebut terjadi kepada Pemohon

Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum khususnya terhadapKetentuan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yangmenimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.:7. Bahwa Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan: Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat betas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperfiitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS."

Bahwa Ketentuan Pasal 108 ayat (4) UUPT menyatakan:"Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) oranganggota merupakan majelis dan setiap anggota DewanKomisaris tidak dapat bertindak sendirisendiri, melainkanberdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.":Merupakan fakta hukum, TURUT TERGUGAT selaku Komisaris tidakpernah menyetujui dilaksanakannya RUPSLB karena tidak melaluiprosedur sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundangundangan yang berlaku, karena RUPSLB PT.

Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan :RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaraHalaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Bdghadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.""

Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yangtelah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) VUPT menyatakan : " Pem anggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakanf dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT tersebutdiatas

Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum khususnya terhadap Ketentuan Pasal 82ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menimbulkan kerugianbagi PENGGUGAT.Bahwa Merupakan fakta hukum, pengumuman melalui Harian UmumPikiran Rakyat tertanggal 2 Februari 2016 mengenai pelaksanaanRUPSLB PT.

Pasal 82ayat (1) dan (2) UUPT serta Pasal 11.1.a.

Baik Direksi sesuai dengan Pasal 92 UUPT, maupun Dewan Komisarissesuai dengan Pasal 108 ayat (2) UUPT, dalam menjalankan fungsi dantugasnya harus selalu untuk kepentingan perseroan dengan mendasarkandan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT. Bahwa Perseroan,Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS tidak terikat pada Perjanjian AntarPemegang Saham (PAPS);Hal 80 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI4.

Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal12 angka 1 huruf a jo.

Turut Tergugat mengutip Pasal 105 ayat (1) UUPT No. 40/2007 danPasal 94 ayat (1) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 13.4 Akta No. 26tertanggal 26 Oktober 2010 sebagai berikut:Pasal 105 ayat (1) UUPT No. 40/2007:Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Pasal 94 ayat (1) UUPT No. 40/2007:Anggota Direksi diangkat oleh RUPSPasal 13.4. Akta No. 26 tertanggal 26 Oktober 2010:Hal 166 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI13.4.

Pasal 82ayat (1) dan (2) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 11.1.a.

Belayan Internasional Coal nomor 04tertanggal 16 Januari 2020 tersebut telah melakukan Perbuatan MelawanHukum khususnya terhadap Undang Undang nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Keputusan Menteri TenagaKerja (Kepmenaker) nomor 228 Tahun 2019 tentang Tenaga Kerja Asing(TKA) serta anggaran dasar PT. Belayan Internasional Coal yangmenimbulkan kerugian bagi PENGGUGATBahwa perbuatan Melawan Hukum terhadap UUPT, sebagai berikut :a.

IJABKomisaris : Tuan SOPIANSYAHKomisaris : Tuan MURITNO RUSBANDIKomisaris : Tuan ERWIN SOEMARTO.Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yang diselenggarakan olehDewan Komisaris hanya boleh membicarakan masalah sesuai yangtercantum dalam Surat Undangan RUPS.

Hal ini sebagaimana diaturdalam pasal 79 ayat (2), (3), (6), dan (9) UUPT, yaitu sebagai berikut :Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7) dan (9) UUPT (kutipan) :Ayat (2) berbunyi : Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat diajukan atas permintaan :a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhHalaman 5 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Trgdengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih

Belayan Internasional Coal adalah nyatanyata merupakan suatutindakan yang melawan hukum.Bahwa selain daripada itu, Surat Undangan tertanggal 16 Januari 2020tidak pernah dibuat sebagai syarat diadakannya RUPSLB, hal initentunya bertentangan dengan UUPT.Pemanggilan RUPS dalam hal ini melalui Surat Undangan RUPS, karenaketentuan UUPT mensyaratkan bahwa pemanggilan harus dilakukan olehDireksi.

BELAYAN INTERNASIONALCOAL pada tanggal 16 Januari 2020 tersebut bertentangandengan UUPT, Kepmenaker nomor 228 tahun 2019 dananggaran dasar PT. BELAYAN INTERNASIONAL COALPerbuatan yang dilakukan TERGUGAT IV selaku Notaris sangat merugikanPENGGUGAT.

Penyelenggaraan RUPSLB 15 November 2013 yang dilakukanoleh Para Tergugat tersebut telah melanggar beberapa ketentuanbaik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupunketentuan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT"), hal ini dapatdibuktikan sebagai berikut:6.1.RUPSLB 15 November 2013 telah melanggar ketentuanPasal 79 ayat (1) yuncto Pasal 79 ayat (3) UUPT, hal ini dapatdibuktikan dengan adanya fakta hukum yaitu:6.1.1.

Oleh karena Penggugat selaku Direktur UtamaPerseroan tidak pernah menerima permintaanpenyelenggaran RUPSLB maka Penggugat juga tidakpernah mengeluarkan pemanggilan untukpenyelenggaran RUPSLB 15 November 2013,sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UUPT:6.1.3. Prosedur penyelenggaraan RUPSLB telahdiatur oleh UUPT, yang baru dapat dilaksanakan ataspermintaan (i) pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara (ii) Dewan Komisaris;6.1.4.

Prosedur penyelenggaraan RUPSLB diatur dalamketentuan Pasal 79 UUPT yang selengkapnya Pemohon Kasasikutip sebagai berikut:Pasal 79 (UUPT)(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS:(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebin pemegang saham yang bersamasama mewakili 1/10 (satu persepuluh)

Berdasarkan ketentuan prosedur penyelenggaran RUPSLBsebagaimana diatur dalam pasal 79 UUPT di atas dan dikaitkanHalaman 28 dari 47 hal. Put.

Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkanketentuan mengenai Tata Cara Pemberhentian Direksi berdasarkanKeputusan RUPSLB dalam perseroan sebagaimana diatur di dalamPasal 105 UUPT;2.1.

Selanjutnya dikarenakan jumlah utang Pemohon diperkirakanlebih besar dari kekayaan Pemohon maka Pemohon wajib mengajukanpermohonan pailit sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (2) UUPT ;B. Pemohon Memiliki Hutang Kepada Para Kreditor Yang Telah Jatun TempoDan Dapat Ditagih ;1.Bahwa sebelum izin usahanya dicabut, Pemohon banyak melakukankerjasama dengan banyak pihak yang berkaitan dengan kegiatan usahaPemohon.

Selanjutnya, dalam proses pembubaran diri tersebutternyata Pemohon Kasasi menemukan fakta bahwa jumlah utangPemohon Kasasi jauh lebih besar daripada jumlah aset Pemohon Kasasi.Oleh karenanya berdasarkan 149 ayat (2) UUPT dan denganmempertimbangkan kepentingan seluruh kreditor maka Pemohon Kasasisecara hukum justru. waiib mengajukan permohonan pailit melaluiPengadilan Niaga ;.

Bahwa dari fakta yang ada permohonan pailit yang diajukan olehPemohon Kasasi merupakan perintah UndangUndang yaitu sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (2) UUPT dan bukan atas keinginan Pemohonsendiri. Terlebih lagi permohonan pailit tersebut diajukan juga demikepentingan para kreditor Pemohon Kasasi ;.

Sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (2)UUPT Pemohon Kasasi wajib untuk mengajukan permohonan pailit ;5. Bahwa terlebih lagi berdasarkan bukti P17, P18, P19, P20, P21, P22,P23 dan P24 telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi memiliki hutangkepada lebih dari dua kreditor dimana hutang tersebut telah jatun tempo(telah ditagihkan kepada Pemohon Kasasi) dan Pemohon Kasasi samasekali tidak bisa melakukan pelunasan atas hutang tersebut ;6.

Bahwa oleh karenanya telah jelas bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (2)UUPT Pemohon Kasasi memiliki kewajiban untuk mengajukanpermohonan pailit dan Pemohon Kasasi pun telah memenuhi syaratsebagai debitor yang berhak mengajukan pailit sebagaimana dinyatakandalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Kepailitan ;7.

Nomor 9 K/Pdt/2015pasal 38 ayat (1) UUPT untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun;Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1)UUPT);. Memutuskan pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat(1) UUPT);.

Menyetujui rencana kerja perseroan (Pasal 64 ayat (3)UUPT);Mengesahkan neraca dan laporan laba rugi dan laporankeuangan perseroan untuk diumumkan dalam 1 (satu) suratkabar (Pasal 68 ayat (4) UUPT);Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuanjumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UUPT);.

Mengatur tata cara pengambilan deviden yang sudahdimasukkan kedalam cadangan khusus untuk deviden yangtidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitungsejak tanggal yang ditetapbkan untuk pembayaran devidenlampau (Pasal 73 ayat (2) UUPT);Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusandiantara anggota direksi dalam hal direksi dalam hal terdiriatas 2 (dua) orang anggota direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT);. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat (1) UUPT);.

Menetapkan gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96ayat (1) UUPT);. Memberikan persetujuan kepada direksi untuk mengalihkankekayaan perseroan atau menjadikan jaminan hutangkekayan perseroan (Pasal 102 ayat (1) UUPT);. Memberhentikan anggota direksi sewaktuwaktu (Pasal 105ayat (1) UUPT);. Mengangkat, menggantikan, dan memberhentikan anggotadewan komisaris (Pasal 111 ayat (8) UUPT);Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi dewankomisaris (Pasal 118 UUPT);.

Menyetujui penggabungan, peleburan dan pengambil alihanatau pemisahan perseroan (Pasal 127 ayat (1) UUPT);Halaman 36 dari 43 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt/2015t. Memutuskan Pembubaran Perseroan Terbatas (Pasal 142ayat (1) UUPT);Selain RUPS tersebut di atas ada juga yang dimaksuddengan RUPS Luar biasa (Vide Penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT), yang mempunyai kKewenangan sebagai berikut:a. Pemberian jaminan perusahaan;b.

HDTI dan UUPT, dimana Tergugat II Intervensiadalah merupakan hasil keputusan RUPSLB PT. HDTI yang sahHalaman 44 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2014. Bagaimana hak dankedudukan pemegang saham, pembagian deviden, honorhonorserta pengelolaan managemen Perseroan pengaturannya sudahditetapkan secara jelas dan tegas pada Anggaran Dasar perseroan,UUPT dan keputusankeputusan RUPS atau RUPSLB PT.

HDTI tersebut diatas termasuk kategori perubahan data perseroansebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 29 ayat (3)huruf c UUPT, maka sifatnya hanyalah pemberi tahuankepada Menteri Kehakiman dan Hak Hak AsasiManusia sebagaimana ditentukan pada Pasal 94 ayat(1), (7) dan Pasal 111 ayat (1), (7) UUPT, denganpermintaan supaya didaftarkan di daftar resmi yangdisediakan untuk itu, yaitu Daftar Perseroaan yangdiselenggarakan oleh Menteri (Pasal 29 UUPT);Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasiManusia

Hotel DanauToba International telah melaksanakan kewajibanhukumnya menurut ketentuan UUPT yaitu kewajibanuntuk memberitahukan bahwa telah terjadi perubahandata perseroan yaitu perubahan susunan DewanOireksi dan Dewan Komisaris PT.

HDTI junctoketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT);Menurut Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPT, menyatakan:(1) RUPS dalam dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suarahadir atau diwakili, Kecuali undangundang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Bahwa berdasarkan asas pengambil keputusan yang telahditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan PT.

Putusan Nomor 482 K/TUN/2015Usaha Negara (beschikking), karena tidak dianggap menimbulkanakibat hukum;Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksidan Dewan Komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS)sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 ayat(1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUPT;Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) menyebutkan:" ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;" ayat (5): Keputusan RUPS mengenai

sahamnya sebagaimana diamanatkanoleh ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 50 UUPT;b.

60 ayat (4) UUPT;32.

Utr37.38.(1) dan ayat (2), UUPT jo.

Utramat sangat keliru terhadap ketentuan UUPT dan Anggaran DasarPerseroan;40.

Pasal 60 ayat (4) UUPT;(iii) Bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UUPT adalahketentuan tentang prosedur dan mekanisme "pemindahan hakatas saham" dan bukan mengenai "Gadai Saham" dan untukdiketahui ketentuan tentang gadai saham diatur dalam Pasal 60,Pasal 52 dan Pasal 50 UUPT, dengan demikian argumentasiPenggugat terkait 3 (tiga) Perjanjian Gadai Saham yang menjadiobyek gugatan yang mengacu pada ketentuan Pasal 57 ayat (1)dan ayat (2) UUPT merupakan argumentasi yang sama sekallitidak relevan

Bahwa Pemindahan Hak Atas Saham menurut UndangundangNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT):" Akta Pemindahan Hak, Pemindahan hak saham dilakukan denganAkta Pemindahan Hak Atas Saham (pasal 56 ayat 1);2 Akta Pemindahan Hak Atas Saham tersebut dapat di buat dalambentuk akta dibawah tangan atau Akta Otentik (Akta Notaris);. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertuliskepada Perseroan (Pasal 56 ayat 2) ;11.

Bahwa Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. Adanyaakibat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 UUPT tersebuttentunya harus sangat diperhatikan oleh para Notaris dalam kaitanpembuatan aktaakta PT khususnya menyangkut pembuatan akta RUPS,PKR, PKPS dan akta Jual Beli Saham;14. Bahwa persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham dalamAnggaran Dasar (AD) dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hakatas saham, yaitu:a.

Sehinggaapabila AD PT tidak menentukan diperlukannya persetujuan dari OrganPerseroan maka persetujuan tersebut tidak diperlukan.Hal tersebut sesuaidengan ketentuan Pasal 57 ayat 1 UUPT;17.

Bahwa Pasal 56 ayat 3 UUPT menentukan bahwa pemberitahuantersebut wajib dilakukan oleh Direksi Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas sahamtersebut dalam DPS.

Apabila kita berpegangpada ketentuan pasal 56 ayat 3 UUPT yang menentukan jangka waktupenyampaian pemberitahuan pemindahan hak atas saham kepada Menteridihitung dari dicatatnya pemindahan hak tersebut oleh Direksi Perseroandalam DPS maka seharusnya DPS merupakan salah satu dokumenpendukung yang wajib ada dan disampaikan untuk keperluan perubahandata dan juga menjadi dasar untuk melakukan input data dalam systemSABH;24.

Dirjen 69/2010) dan perbuatan tidak menyenangkanterhadap Penggugat, tanpa menyebutkan ketentuan spesifik yangdilanggar oleh Tergugat.Bahwa tentunya UUPT memiliki banyak ketentuan yang terkandungdalam pasalpasal serta ayatayat di dalamnya. Begitu pula dengan Per.Dirjen 69/2010.

tidak mewajibkan Perseroan untuk memberikangaji, tunjangan serta jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerjakepada Direksinya.35.Bahwa UUPT, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat (1) UUPT, hanyamenentukan bahwa ketentuan tentang besarnya gaji dan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Bahwa selanjutnya jika Penggugat sebagai pemegang saham keberatanbahwa Tergugat tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, Penggugatharusnya mengambil langkahlangkah yang sudah disediakan Pasal 79Ayat (2) UUPT dan Pasal 80 UUPT, bukan malah mengajukan gugatanaquo.45.Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka adalah tepat danberdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat.Tergugat Tidak Berkewajiban untuk Mengirimkan Laporan KeuanganTahunan

Tergugat luruskan disini bahwa Tergugat tidakberkewajiban untuk mengirimkan laporanlaporan keuangan tahunan tersebut kepada Penggugat. 48.Bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam UUPT yang mewajibkanPerseroan atau Direksi Perseroan tersebut untuk mengirimkan laporankeuangan tahunannya kepada pemegang sahamnya.49.Bahwa Pasal 66 Ayat (1) juncto Pasal 66 Ayat (2) UUPT hanyamewajibkan Perseroan yang diwakili oleh Direksi Perseroan tersebutuntuk menyampaikan laporan keuangan kepada RUPS setelah ditelaaholeh

62 Ayat (1) UUPT tersebut terjadi kepada Tergugat, danPenggugat sendiri mengetahui hal tersebut.

Bahkan kapasitas dan kewenangan Direksimewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, telah ditegaskanpula dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007 yaitu : Direksi mewakiliperseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017Dalam sejarah pengaturan perseroan di Indonesia, sebenarnya ketentuanPasal 98 ayat (1) UUPT 2007 jo. Pasal 1 angka 5 UUPT 2007 adalah samadengan ketentuan Pasal 82 jo.

Pengesahan Badan Hukum Perseroanmenurut Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007, adalah: "Perseroan memperolehstatus badan hukum pada ftanggal diterbitkannya Keputusan Menterimengenai pengesahan badan hukum Perseroan".

Pasal 98 ayat (2) danPasal 7 ayat (4) UUPT 2017 adalah Perseroan yang sudah berbadanhukum sehingga Direksi yang tiada lain Rudi Suryadi berwenang mewakiliperseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Sistem kolegial yang diaturdalam Pasal 98 ayat (2) UUPT 2007 ini adalah sama dengan sistem kolegialyang diatur pada Pasal 83 ayat (1) UUPT 1995, yang memberi wewenangkepada setiap anggota Direksi mewakili perseroan.

Sebenarnya jauhsebelum lahir UUPT 1995 dan UUPT 2007, praktik pengadilan telahmembenarkan penerapan sistem kolegial, yang memberi hak danwewenang kepada setiap anggota Direksi bertindak mewakili perseroan,yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/Pdt/1985tersebut.Sehubungan dengan hal itu, maka Rudy Suryadi selaku Direktur Utamadalam perkara a quo mempunyai kewenangan mewakili perseroan yakniPT.