Ditemukan 778 data
Pembanding/Tergugat II : 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNBP BLU Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat III : 3. Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Universitas Syiah Kuala Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat IV : 4. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Biro Umum Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat V : Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia Diwakili Oleh : EUIS AISYAH
Pembanding/Tergugat VI : 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Ind
204 — 181
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,yaitu UndangUndang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017Tentang Jasa Konstruksi; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 2 Tahun2017 Tentang Jasa Konstruksl; Jo Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Jo Permen PUPRRI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman PengadaanJasa Konstruksi Melalui Penyedia; Jo Peraturan Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomoe
188 — 117
angkutan daratTruck tersebut ada di Sumba Barat Daya awal Januari 2012.88Bahwa saksi tahu ada masalah dengan pengadaan 3 (tiga)angkutan darat Truck tersebut, setelah dipanggil oleh Jaksakarena.Bahwa masalahnya terlambat selesai, yang seharusnya selesaiawal Desember 2011.Bahwa saksi melihat secara fisik terhadap 3 (tiga) angkutandarat Truck tersebut, waktu itu Ketua PHO meminta saksi untukmenunjukan Nomor Rangka dan Nomor Mesin 3 (tiga)angkutan darat Truck tersebut.Bahwa pada waktu saksi menunjukan Nomoe
133 — 34
Bahwa hak keuangan DPRD menurut Perda Nomoe 15 Tahun2000 adalah1. Uang representasi.. Tunjangan kehormatan.. Uang paket.. Biaya Perjalanan Dinas.. Pakaian Dinas.. Biaya Kesehatan.. Uang Duka.CON OO Ff W PP. Dana Penunjang.9. Tunjangan Kesejahteraan.10. Rumah Jabatan Pimpinan.11.Sarana Mobilitas Pimpinan.12. Tunjangan Purna Bhakti. Bahwa hakhak keuangan DPRD menurut Perda Nomor 6 Tahun2003 adalah281CON DOO fF WD PY.
Pekalongan masing masing anggota Rp. 300.000 x45 anggota = Rp. 13.500.000, ;Bahwa dalam Perda Nomor 15 tahun 2000, PeraturanPemerintah Nomoe 110 Tahun 2000 maupun Perda Nomor 6Tahun 2003 tidak mengenal uang kesejahteraan pegawaisebagai hak keuangan anggota DPRD, ketiga ketentuantersebut hanya mengenal tunjangan kesejahteraan bagianggota dewan yang kemudian dianggarkan' pada ditig2.2.1.10002 ;Bahwa namun demikian uang kesejahteraan pegawai bagianggota DPRD pada APBD 2001 dianggarkan pada digit2.2.1.1090
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
PETRUS ERUPLEY, SE ALIAS ETUS
114 — 48
Menyatakan barang bukti berupa : Dokumen Nomoe 1 s/d 168 digunakan untuk perkara RIO KHORMEINAMSYAH,SE Alias RIO ;4.
NANDA YOGA ROHMANA, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.PURNOHADI Bin Alm. ASTRO SAPAR
2.SURYA ADI SAPUTRA Bin SUBANDI
21 — 19
) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
-1 (satu) buah Handphone Infinix Smart 7 3/64 warna hitam dengan nomor IMEI: 350291582811404;
-1 (satu) buah Handphone Infinix Smart 7 3/64 warna hitam dengan nomoe
428 — 264
SelBahwa penerbitan Acta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomoe 21,Tanggal 14 Maret 2018 yang walaupun dibuat di hadapan Notaris RATIHFEBRIANTI, SH.,M.Kn, adalah jelas tidak sah, karena sudah melanggarperaturan dan pasalpasal yang tertera didalam Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa tahun 2015 yaitu mengenalPemindahan Hak atas Saham, yang diatur oleh Pasal 9 ayat (1 s/d 12)dan mengenai Pengangkatan Komisaris yang Baru, yang diatur olehPasal 13 ayat (1 s/d 7 ).
BAMBANG PRASETYO, S.H.
Terdakwa:
VIOLETTA HASAN NOOR Binti HASAN NOOR
468 — 263
- 1 (satu) bendel foto kopy rekening koran dengan nomoE Statement- 71481792276 periode: 20211101-20230430 bank BS atas nama VIOLETTA HASAN NOOR.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening nomor: 7148919687.
- Uang tunai sebesar Rp.139.000 (serratus tiga puluh ribu rupiah)
- Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama SUKMA AYU DEWI ANGGRAHINI dengan nomor rekening 7207052207.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dahulu DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : DEWO ISNU BROTO I.S., SH., dkk.
Terbanding/Penggugat : SULCHA PRIHASTI, SE. MM
204 — 116
Sudahsangat jelas hakhak anggota Direksi BPD DIY diatur di dalam KeputusanGubernur DIY nomor 103 tahun 2003 tentang Penghasilan Direksi dandewan Pengawas BPD DIY yang mengadopsi Kepmenfagri Nomor 58 tahun1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas dan diimplementasikan olehPenggugat di dalam Nomoe SK 186/KEP/2008 sebagaimana DiktumKedua ; Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada DiktumKESATU setiap bulannya diberikan gaji dan Pendapatan lainnya sesuaiketentuan yang berlaku di BBPD DIY.
113 — 27
Oleh Majelis HakimMahkamah Syar'iyah Banda Aceh tertanggal 30 Nopember 2011mengeluarkan Penetapan Nomoe 226/Pdt.G/2011/MSBNA yangamarnya berbunyi sebagai berikut :MENETAPKANe Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaragugatan waris Reg.
199 — 66
Hal. 82(sepuluh) pasang Handschone steril, 10 (Sepuluh) stripAnalgetik, 2 (dua) Povidon lodine 15 ml dan 2 (dua) buahFace Mask;Setiap Inner Box dilengkapi dengan petunjuk pemakaiandalam bahasa Indonesia, 1 Copy untuk setiap Susuk KB IlTiga Tahunan Plus Inserter;Setiap Inner Box terdapat Tulisan Susuk KB Il TigaTahunan Plus Inserter dengan warna biru;Setiap Inner Box tertulis nomor Batch, Nomoe Registrasi,Tahun Produksi dan Tahun Kadaluarsa dengan warnabiru;Pada Inner Box harus tercantum logo BKKBN
sepuluh) Doek steril disposible, 10 (sepuluh) pasangHandschone steril, 10 (Sepuluh) strip Analgetik, 2 (dua)Povidon lodine 15 ml dan 2 (dua) buah Face Mask;Pada setiap Inner Box dilengkapi dengan petunjukpemakaian dalam bahasa Indonesia, 1 Copy untuk setiapSusuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Disposible/PlusInserter Auto Disable;Pada Inner Box terdapat Tulisan Susuk KB Il TigaTahunan Plus Inserter Disposible/Plus InserterAutodisable dengan warna biru/hitam;Pada Inner Box tertulis nomor Batch, Nomoe
583 — 540
Anggota Kepolisian Negara Republik IndonesiaBahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme , selanjutnya Pasal 1 angka1 Undang undang Nomoe 28 Tahun 1999 menentukan bahwapejabat negara adalah Pejabat yang menjalankan fungsieksekutif, legislative atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsidan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraanNegara sesuai dengan
224 — 81
Foto Copy Surat Akta Pengoporan Hak Atas Tanah Negara Nomoe 04 tanggal11 Oktober 2005 yang dibuat di Notaris Earli Fransiska Leman, S.H., diberiTANGO... ec cec ccc ccc eee cee ee cee cee cee eee eee eee cee eeeseeee see eee veeeeeeeeeeeeeeeeeeneateee P24!Menimbang, bahwa Penggugat Asal telah pula mengajukan saksisaksi yangtelah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut:1. Saksi Drs.
56 — 17
., dikarenakan bertentangan dengan UU no 15tahun 2006 dan Peraturan BPKRI Nomor 1 tahun 2007 serta putusanBPKRI Nomoe; 17/K/1XIII.2/12/2008;Menyatakan Kepala BLH Ir.Abdul Gaffar dan Suparman,SH.
472 — 356
Behoorlijke Bestuur, sebagaimana ketentuan Pasal 53ayat (2) huruf b Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenyatakan sebagai berikut (kutipan) :Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik (AUPB) .Adapun Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar terkaitdengan diterbitkannya Objek Sengketa 1 berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 1Undangundang Nomoe
87 — 48
yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Halaman129 dari 189 putusan No.62/Pid.SusTPK/2015/PN.Kpg Bahwa Terdakwa menjadi Camat Alak Kota Kupang sesuai SK Walikota KupangNomor BKD.821/1429/III/2007 tanggal 1 Desember 2007, yaitu sejak tanggal 1Desember 2007 sampai dengan bulan Februari 2011; Bahwa sebagai Camat tugas Terdakwa adalah melaksanakan tugas pemerintahan,pembangunan, kemasyarakatan dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sesuai KepMendagri Nomoe
129 — 33
PejatenBarat No. 45 E tersebut di atas adalah ke 9) orang namatersebut huruf a nomoe 1) s/d nomor 9) di atas;e.
80 — 18
Ketua,karena biasanya untuk rapat Sekda jarang sekali untuk memimpin rapat,yang memimpin biasanya Wakil Ketua dan nanti pantia diundang semuatermasuk camat dan lurah ;Bahwa SK Panitia Pengadaan tanah dietrbitkan sekitar April 2010 ;Bahwa Rapat Panitia dengan Ijin Penetapan Lokasi lebih dulu mana saksitidaktahu, tetapi SK itu tidak hanya untuk pembebasan perluasan TPA Sampah tetapiuntuk seluruh pengadaan tanah ;Bahwa peraturan yang menjadi acuannya adalah Perpres 65/2006 danPeraturan Kepala BPN nomoe
89 — 19
ZAENAL MOHAMAD SALEH BinMOHAMAD SALEH didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentukdakwaan Subsidaritas yaitu Primair: Perouatan Terdakwa sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor: 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomoe: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, Subsidair: Perbuatan Terdakwasebagaimana
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
GUNANTO ALS IGUN BIN H. SUKARMIN
161 — 86
Bahana Prima Nusantara Nomoe : 05/PUM-PT.BPN//JKT/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
13) Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 16 Agustus 2016 bertanda tangan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
14) Jaminan Uang Muka Tanggal 16 Agustus 2016 bertanda tangan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara) dan Pihak Penjamin PT. Asuransi Recapital a.n. SAMAN, S.H.
15) NPWP PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 03.015.076.7-009.000.
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
MULIADI SITORUS, ST
227 — 102
Bahana Prima Nusantara Nomoe : 05/PUM-PT.BPN//JKT/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
13) Rincian Penggunaan Uang Muka tanggal 16 Agustus 2016 bertanda tangan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara).
14) Jaminan Uang Muka Tanggal 16 Agustus 2016 bertanda tangan TUK TRENGGONO (selaku Direktur PT. Bahana Prima Nusantara) dan Pihak Penjamin PT. Asuransi Recapital a.n. SAMAN, S.H.
15) NPWP PT. Bahana Prima Nusantara Nomor : 03.015.076.7-009.000.