Ditemukan 1872 data
92 — 41
dalam wilayah Sungai Tahi Wasi RT IV, RTHalaman 13 dari 60 Putusan Nomor 10/Padt.G/2016/PN BinVIl, Kemudian yang menandatangani bukti P1 adalah Ketua RT Il, SebambanBaru dan Ketua RT IV, Sebamban Baru ;Bahwa, karena letak tanah garapan PENGGUGAT DALAM KONVENSI yangtidak jelas, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum ;Bahwa, dilain pihak tanah garapan pertanian yang dibebaskan dan telah diberikompensasi oleh TERGUGAT DALAM KONVENSI seperti yang didalilkan olehPENGGUGAT DALAM KONVENSI tumpang tindin
TIA (Tergugat) , sedangkanbidangtanah obyek sengketa yang ditunjuk Tergugat tidak termasuk jalan hauling PT.TIA (Tergugat), namun sebagian tumpeng tindin dengan tanah milik SaksiHj.
Tn. LO HOK KIONG alias RUDY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
151 — 86
Agustus 2004 ;Bahwa dalam sengketa tata usaha negara dimaksud, pada pokoknyaadalah pembatalan atas alas hak yang dimiliki oleh PENGGUGAT, dandalam perkara dimaksud PENGGUGAT masuk sebagai pihak yaituTERGUGAT II INTERVENSI ;Bahwa seharusnya dengan adanya perkara tersebut PENGGUGAT sudahmengetahui adanya tanah tersebut tumpang tindin dengan sertipikat milikTERGUGAT II INTERVENSI atau para pemegang hak atas Sertipikat HakMilik No 23240/Talamanrea Jaya, NIB No. 20.01.14.06.04927, Surat UkurNo. 02510/
Sertipikat Hak Milik PENGGUGAT dan Sertipikat TERGUGAT IIINTERVENSI tumpang tindin mengenai gambar/surat ukurnya saja,sedangkan secara fisik tidak terdapat tumpang tindih atau sengketa;atau ;3.
melaksanakanatau setidaktidaknya tidak menyampaikan dalam gugatannya telahmelaksanakan transformasi peta pendaftaran tanah atas sertipikat yangmenjadi alas hak PENGGUGAT dan sistem koordinat lokal ke sistemkoordinat nasional (Pasal 13 Permeneg Agraria No. 3/1997), melaksanakanplotting, melaksanakan pengukuran ulang dan pemeliharaan data tanah atassurat ukur Sertipikat PENGGUGAT yang terbit sejak tahun 1972 dan 1971(46 tahun sampai dengan pengajuan gugatan a quo) ;Dalam hal terdapat sengketa karena tumpang tindin
34 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Irsal kePemohon Kasasi juga tidak ada penolakan dari Badan Pertanahan Nasional(BPN) Pekanbaru, kalau lah ada sengketa tumpang tindin dengan hak oranglain, tentulah BPN akan melakukan penolakan Pendaftaran Peralihansebagaimana Pasal 45 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,dengan telah adanya pengecekan ke BPN barulah Pemohon Kasasimelakukan transaksi jual beli;Bahwa tentang pertimbangan hukum mengenai ceking sertipikat telah dibuatpertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, pertimbangantersebut
Terbanding/Penggugat : JOHAN
Terbanding/Turut Tergugat : KELURAHAN PASIR PUTIH
82 — 42
quo.Artinya benda pada poin angka 3 dan 4 gugatan Penggugat diatasberdasarkan keberadaan yang sama terletak di Kecamatan Mentawa BaruKetapang, Kelurahan Pasir Putin, Kabupaten Kotawaringin Timur, ProvinsiKalimantan Tengah, jika dibuktikan adalah lokasi dan letaknya berbedaadalah bertentangan dengan Asas hukum benda yang berlakuIndividueel Bepaald benda dapat ditentukan sebagai satu kesatuan;Bahwa memperhatikan bukti kepemilikan Tergugat yang dibuat olehTergugat menyatakan overlapping atau tumpang tindin
118 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aziz Madijid,Nomor: 06/16.71/BPN/2013 tanggal 17 April 2013 yang menyatakantelah tumpang tindin Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 887/LebongGajah (dh. Gasing) tanggal 29 Maret 2011, luas 125.150 M? (seratus duapuluh lima ribu seratus lima puluh meter persegi) sebagai SertipikatPengganti Karena Hilang SHM Nomor 60 GS Nomor 217/1976,Kelurahan Gasing, atas nama A. Aziz Madjid (orang tua Tergugat !)Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 572 K/Pdt/2017dengan SHM Nomor 59/Kel.
IDA FARIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
YANI SAVITRY HARAHAP
143 — 81
Bumi Kedaung Lestari /Penggugat Dengan begitu jelas diketahui bahwa sebenarnya tidak adatumpang tindin kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat IlINt@rVENSI. j 22 none nnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnn nn nnnnnnnnennennnenneneneeKalau Majelis Hakim hanya mengandalkan keterangan dari Penggugat saat PS(Pemeriksaan setempat) untuk membuktikan Dalil Tergugat II Intervensi initidak akan cukup, karena Penggugat akan berbohong tentang tanahnya danjuga akan asal tunjuk tentang Batasbatas tanahnya sebelah
Putusan Nomor : 89/G/2018/PTUN.BDGatas tanah atas nama orang lain yang tumpang tindin dengan tanah SertipikatHGB a quo, maka sesuai dengan kewenangannya Tergugat berkewajiban untukmembatalkan dan mencabut sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan diatas tanahSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung/2014 a quo ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor : 24 tahun 1997 telah ditentukan bahwa dalam menetapkanbatasbatas bidang tanah Kepala Kantor Pertanahan
Pembanding/Tergugat I : Soetrimo
Terbanding/Penggugat IV : H. Hairansyah Bin H. Djohansyah
Terbanding/Penggugat II : Hajah Marliana Binti H. Djohansyah
Terbanding/Penggugat VII : Hajah Siti Sarinah Binti H. Djohansyah
Terbanding/Penggugat V : Hajah Masitah Binti H. Djohansyah
Terbanding/Penggugat III : H. Bahriansyah Bin H. Djohansyah
Terbanding/Penggugat I : H. Ibramsyah, Bs.C Bin H. Djohansyah
Terbanding/Penggugat VI : Hajah Norjanah Binti H. Djohansyah
Turut Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun
26 — 17
berpendapat lain, maka :SUBSIDAIR:Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Tergugat Ill telahmengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 September 2015, yangisinya sebagai berikut ;DALAM EKSEPSI:1.Bahwa Tergugat III dapat mengakui bahwa ada terjadi hal kekeliruan dalammenerbitkan Surat Keputusan Hak atas tanah tanah kepada Tergugat danHal19dari29 PDT No.37/2016/PT.PLK.Tergugat II, apabila kKeduanya berindikasi terjadi tumpang tindin
144 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
.), dalam persidanganmenyatakan untuk menentukan secara visualisasi terjadinyatumpang tindin tanah, harus dilakukan pengembalian batas danpengukuran di lapangan tidak mengetahui fakta hukum yangsebenarnya; Bahwa dari buktibukti surat diperoleh fakta:a. Sertipikat Hak Milik Nomor 960/1999 atas nama Junaidi, bukanatas nama Penggugat (Junedi). Sertipikat Hak Milik Nomor7129/1999 atas nama M. Ilyas, bukan atas nama Penggugat 5 (M.Lias).
28 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Riwayat Tanah Jo.Surat Keterangan dari Kepala Desa Citatah Nomor 140/26/25/2009,tertanggal 6 Febuari 2009 yang jelasjelas menyebutkan mengenaikeabsahan dari kepemilikan tanah a quo adalah milik Penggugat;Bahwa selain itu, berdasarkan Peta Bidang Nomor 50144 yangdikeluarkan oleh Kantor Badan Pertahanan Nasianal (BPN) KabupatenBandung Barat/Tergugat IV dalam suratnya tertanggal 10 Juni 2009Nomor 620251 secara tegas menyatakan tanah milik Para Penggugatberdasarkan hasil verifikasi BPN nyatanyata tumpang tindin
1.LILIANA CHANDRA
2.CHANDRA SENTOSA
3.ARBAIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
ZAIDIR. H.
250 — 211
pengkajian ataupemeriksaan kualifikasi pembeli beritikad baik yang perlu dilindungiberdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata;Bahwa berdasarkan SEMA tersebut, maka jelas bahwa putusan terkaitkualifikasi pembeli beritikad baik merupakan ranah Peradilan PerdataUmum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutidak memiliki Kewenangan untuk memeriksa dan mengadilinya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pada dasarnya GugatanPara Penggugat menguraikan telah terjadi tumpang tindin
dokumen arsip atas SHM atasnama Tergugat II Intervensi; (vide Berita Acara Persidangan tanggal 27 Agustus2020);Menimbang, bahwa dalam mencermati hubungan hukum antara ParaPenggugat dengan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, Majelis Hakimmelihat adanya hubungan hukum yang kuat antara dampak terbitnya objeksengketa dengan hak Para Penggugat sebagai pihak yang telah lebih dahulumempunyai dan mendaftarkan haknya pada Tergugat, dan kemudian objek terbitobjek sengketa yang ternyata tumpang tindin
192 — 95
Sarmar Jaya Cemerlang tumpang tindin dengan KPEksplorasi atas nama PT. Citra Surya Makmur Perkasa dan KP Eksploitasi atas nama PT. Dahlia Biru.Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menanggapi suratpermohonan Nomor 034/SJC/XV/2010 tersebut dengan menerbitkansurat Nomor 540/078/Ek, tanggal 18 Januari 2011, yang ditujukankepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi KalimantanTengah, dengan tembusan kepada PT.
Dahlia Biru sangat merugikankepentingan Penggugat oleh karena telah terjadi tumpang tindin denganlokasi/titik kKoordinat milik Penggugat karena izin pertambangan tersebutmasih berada dalam lokasi milik Kuasa Pertambangan Penggugat sehinggatindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakudan dengan demikian keputusan Tergugat tersebut harus dibatalkan. VILPERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN30.
Dahlia Biru yangdianggap Penggugat Tumpang Tindin atau melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku dalam kurun waktu 20062007 dan barubelakangan dalam kurun waktu 20102013 mengajukan Permohonan IzinPerpanjangan KP atau Penyesuaian KP menjadi IUP sesuai dengan UUNomor 4 Tahun 2009. Hal. 47 dari 115 hal. Put.
Terbanding/Tergugat I : WELLY ABDULLAH
Terbanding/Tergugat II : ABDURRAHMAN
Terbanding/Tergugat III : A. WAHAB
Terbanding/Tergugat IV : Dr. LISTIANI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN (BPN) KOTA PANGKALPINANG
268 — 458
Listiani) dengan luas 161 M2;Yang ternyata tumpang tindin dengan Sebagian bidang tanah Hak yangdiperoleh Penggugat;Bahwa, berdasarkan kaidah Hukum telah ditentukan dalam prosespendaftaran tanah wajib menghimpun datadata yang pada dasarnya meliputidua bidang (Boedi Harsono, 1999:73) yakni:a. Data fisik mengenai tanahnya, yaitu: lokasinya, batasbatasnya, luas tanahdan tanaman yang ada diatasnya;b.
Sebelah Utara Bandar Jalan + 30 M, 42 MSebelah Timur Acit Holan + 61 M, 34 M, 163 M, 35MSebelah Selatan Rawarawa + 54 M, 59 MSebelah Barat Ho Asan + 98 M, 86 M, 122 M, 46 MYang kemudian menjadi pokok soal terkait silang sengketa terhadapobjek tanah tersebut diatas di jelaskan oleh Penggugat adalahbertumpang tindin sebagian dan untuk seluruhnya pada bagianyang lain terhadap para Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill,dan Tergugat IV.b.
Bahwa, dalam gugatannya sebagaimana di dalam posita angka 5(lima), yang mana dalam Gugatan Penggugat menjelaskan tentangobjek tanah yang menjadi milik Penggugat dengan keterangansebagai berikut :Sebelah Utara : Acit + 23 M, 66 M, 21MSebelah Timur : lbnu + 60 M, 56 MSebelah Selatan : Ibrahim +43 M, 62 M, 24MSebelah Barat : Ho Asan + 163 M, 35 MYang kemudian menjadi pokok soal terkait silang sengketa terhadapobjek tanah tersebut diatas di jelaskan oleh Penggugat adalahbertumpang tindin sebagian dan
134 — 36
No.52/Pdt/2010/PT.PLG.Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekaramemiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin dengan sertifikat Hak MilikLainnya : 8.
No.39/Tanjung Lago,SHM No.21/Tanjung Lago, SHM No.40/Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago, SHM No.28/Tanjung Lago ; Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekaramemiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin
77 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tanah yang diakui oleh Tergugat ,yang bertumpang tindin dengan sebagian tanah milik Penggugattersebut yaitu lebin kurang 20.000 m?
96 — 24
Terdapat kontradiktif atau tumpang tindin mengenai harta peninggalan/tirkah, dalam gugatan Penggugat menyebutkan selain meninggalkan ahllwaris dan ahli waris pengganti, alm Ngali dan alm Kasri telah pulameninggalkan harta dalam bentuk beberapa bidang tanah sawah danpekarangan sebagaimana tertuang dalam leter C Nomor 790 namun didisisi lain Penggugat mendalilkan bahwa pada saat Ngali masih hidup telahmembagi habis tanah sawah/pekarangan masingmasing kepada abhiwarisnya, sehingga menjadi tidak jelas
51 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah sertipikatobjek sengketa tumpang tindin dengan tanah yang dimohonkan sertipikatnyaoleh Termohon Kasasi/Penggugat.
51 — 3
karena unsur turut main judi padapokoknya menunjukkan peran dari pelaku tindak pidana yaitu sebagai orangyang turut dalam melakukan tindak pidana perjudian sama halnya dengansalah satu peran pelaku tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, yaitu selaku orang yang turut melakukan tindak pidana makaMajelis Hakim berpendapat penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdengan menjuntokannya pada Pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHPtidak tepatdan sangat berlebinan karena akan menimbulkan tumpang tindin
1662 — 1092 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, walaupun Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pasal tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memperkaya ... [Selengkapnya]
Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADDuntuk disesuaikan dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidakterjadi tumpang tindin pembiayaan;c. Membantu tim pelaksana desa dalam menyusun rencanateknispenggunaa ADD serta kelengkapannya;d. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;e. Bersama tim kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa tentangpengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;Hal. 25 dari 135 hal. Put. No. 864 K/Pid.Sus/2016f.
Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADDuntuk disesuaikan dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidakterjadi tumpang tindin pembiayaan;c. Membantu tim pelaksana desa dalam menyusun rencana teknispenggunaa ADD serta kelengkapannya;d. Melaksanakan sosialisasi tentang ADD;e. Bersama tim kabupaten memfasilitasi tim pelaksana desa tentangpengelolaan dan pertanggungjawaban ADD;f. Melakukan pemantaun/pengendalian terhadap proses kegiatan ADD didesa;g.
JEFRI C.J. SULELINO
Tergugat:
CAMAT LAGE
159 — 88
mencegahterjadinya Penyalahgunaaan Wewenang, menjamin AkuntabilitasBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikanPerlindungan Hukum kepada warga masyarakat dan AparaturPemerintahan, melaksanakan ketentuan perundangundanganserta menerapkan AUPB dan memberikan pelayanan yangsebaik baiknya kepada warga masyarakat, Faktanya Tergugatdalam menerbitkan Surat Penyerahan No.51/SP/LAGEV/2019tidak berdasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat,tidak tertib secara Administrasi karena telah melakukanTumpang Tindin
26 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
berpendapat bahwa jual beli antara pihakTergugat dengan pihak ketiga tanpa diikut sertakan sebagai pihak dalamberperkara adalah cacat formil, sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tersebut kemudian dikaitkan dengan dalil Terbandingsemula Tergugat dan keterangan saksi Nina Purnama serta bukti T7 (aktajual beli) dan bukti P18 (berita acara pengukuran tanah masingmasingmenerangkan terjadi tumpang tindin