Ditemukan 9404 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penginapan penggunaan
Register : 08-12-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 574/Pdt/G/2014/PN.Bdg,,
Tanggal 17 Juni 2015 — Tn. TOTONG KARIM LAWAN 1. PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk Cq. PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk CABANG PEMBANTU BUAH BATU (BNP), DKK
9141
  • Bahwa, berdasarkan dalil PENGGUGAT DR sebagaimana angka 11,12, 13, 14 dani5 di atas, telah terbukti TERGUGAT DR telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagimana diatur dalamPasal 1372 KUHPerdata Jo Pasai 1373 KUHPerdata, yaitu :Pasal 1372KUHPerdata :" Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuanmendapatkan penggantiankerugian serta pemulihan kehormatan dannama baik " ;Pasal 1373 KUHPerdata :" Selain dari pada itu, siterhina dapat menuntut supaya dalam putusan itujuga dinyatakan,bahwa
Putus : 25-03-2015 — Upload : 10-08-2015
Putusan PN JEPARA Nomor 37/ Pdt.G/2014/PN Jpa.
Tanggal 25 Maret 2015 —
7622
  • ataugugatan kepada lembaga resmi atau lembaga yang berwenang atau yang diberiwewenang untuk memeriksa dan memutus perkara seperti halnya Pengadilan dansekiranya akibat dari tuntutan tersebut menimbulkan kerugian pada orang yangdituntut, dalam membela hak dan kepentingannya di Pengadilan, maka padadasarnya terhadap orang yang mengajukan tuntutan kepada lembaga yangberwenang seperti tersebut di atas, tidak dapat dituntut ganti rugi, terlebihlebihbelum ada putusan pengadilan mengenai pencemaran atau penghinaan
Register : 03-07-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 04-09-2013
Putusan PTUN MATARAM Nomor 19/G/2012/PTUN-MTR
Tanggal 1 Nopember 2012 — 1. Drs. H. Zainul Arifin ; 2. Drs. H. Usman AK MELAWAN 1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA ; 2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ; 3. H. FERRY ZULKARNAIN, ST ; 4.Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd
10552
  • Bahwa Penggugat mendalilkan terhadap pendapat hukum sebagai pendapat yang dianggapsampah adalah bentuk penghinaan institusi lembaga hukum, hal tersebu secara fakta padatanggal 29 Maret 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Mataram penjelasan terhadap pendapatHukum Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dapat dibenarkan, sebagaimana dalam SuratNomor : W25.U/583/PS.00/2012 ; 29222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn4.
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
20391 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halini menjadi salah satu faktor terjadinya berbagai tindak pidanaberupa penipuan, penghinaan, penyebaran informasi palsu(hoax), dan kejahatan terorisme;g.
Register : 17-11-2015 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 538/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Agustus 2016 — PT. PROFESIONAL MUSIC X SAMUEL HENDRA SIMORANGKIR Dan Atau HENDRA SAMUEL SIMORANGKIR
20737
  • Selain itu, Penggugat Rekonpensi juga tidak menggunakan Pasaltentang Penghinaan di dalam Gugatannya, sehingga menimbulkanketidakjelasan mengenai gugatan yang diajukan Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap S.H., pada halaman 452Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafikapada tahun 2004, dijelaskan bahwa posita dan petitum gugatan harussaling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan.
Putus : 18-08-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3130 K/PDT/2015
Tanggal 18 Agustus 2016 — PT MAMUANG VS M.A. AGUNG T, B.Sc DKK
15796 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerugian immaterilBahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama ini telah melakukan berbagaiaksi, baik itu aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh, bersurat ke berbagai pihakmaupun melalui kampanye media massa dengan menyebarkan informasifitnah/penghinaan yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi. ParaTergugat Rekonvensi di berbagai aksinya menyampaikan bahwa tanahdengan luas 8.000 Ha di Desa Mertasari yang saat ini ditanami pohon kelapasawit bukan milik Penggugat Rekonvensi.
Register : 15-03-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 26-02-2013
Putusan PN WAINGAPU Nomor 4/PDT.G/2012/PN.WNP
Tanggal 7 Nopember 2012 — - STEFANUS NGGOBI K. ROMU, SE.,M.Si.
182145
  • jumlah kerugian imateriil itu sendiri tidak ada batas cakupannya dan karena penentuanuntuk itu telah diserahkan kepada kebijaksanaan hakim yang mengadili maka berdasarkan83kewenangan ini Majelis telah merujuk penilaian kerugian imateriil Penggugat ini pada Putusanperkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 yang memberikan pedoman bahwaBerdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapatdiberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan
Register : 01-04-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 366/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 15 Agustus 2019 —
280372
  • berwenang mengadili perkaraterdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggillebin dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukanpengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, makaPengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
Register : 05-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 540/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat I : HJ Hartini Koentjoro
Terbanding/Penggugat : Dr Ir Ricky Sitorus MSi
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Madya Depok
Turut Terbanding/Tergugat II : Dian Kartika Prmesti
Turut Terbanding/Tergugat III : RR SoejiatiSoepomo
Turut Terbanding/Tergugat IV : Agung Kukuh Santoso
120102
  • yang mana hingga saat iniperkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dikarenakan salah satupihak mengajukan upaya hukum kasasi;Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan suatupedoman dalam pemenuhan gugatan Immateriil, melalui YurisprudensiPutusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 650/PK/Pdt/1994, yangisinya, Berdasarkan Pasal 1370, Pasal 1371, Pasal 1372 KUHPerdataganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu sajaseperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan
Register : 14-02-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PN PARIAMAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Pmn
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat:
1.JHON SERLI DT. MARAJO
2.MAIKY MANEZA
3.MAILON MANEZA
4.MAIRID MANEZA
Tergugat:
1.HAPPY NALDI, SE
2.Ny. Zaimah Z
3.Erlida M
4.Dra. Armanusjah
5.Dian Fitrina
6.Dewi Rina
7.Kerapatan Adat Nagari KAN Lubuk Alung
9620
  • Prm dan Putusan dalam perkara Perdata No.06/Pdt.G/2011/PN.Prm yang ditingkat kasasi yakni dikenal dengan Reg.No. 1427 K/Pdt/2013 telah mengabulkan gugatan dari Tergugat I, makaTergugat s/d Tergugat VI menolak dengan tegas semua dalil positasurat gugatan Para Penggugat; Dan dengan telah mempunyai kekuatan hukum pastinya keduaPutusan tersebut diatas, maka terbukti bahwa Tergugat s/d Tergugat VItidaklah pernah mencoreng nama baik Para penggugat I, tapi justru Parapenggugatlah yang telah melakukan penghinaan
Register : 05-11-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 643/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. DARMEX AGRO INDONESIA
Terbanding/Tergugat I : PT. SARANA KENCANA AGUNG,
Terbanding/Tergugat II : PT. DABI AIR NUSANTARA,
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. BAHANA INTI SEJAHTERA,
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
343625
  • Namun tidak adapengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut.Kemudian dalam Pasal 1372 Ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan:Dalam menilai satu sama lain, Hakim harus memperhatikan kasaratau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dankemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.Pasal 1365 KUHPerdata menamakan kerugian akibat perbuatanmelawan hukum sebagai scade (rugi) saja, sedangkan kerugianakibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdata di namakanKosten, scaden en interessen
Register : 09-09-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN KASONGAN Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Ksn
Tanggal 17 Mei 2017 — Perdata - Mirhanudin Melawan - PT. Bisma Dharma Kencana
379174
  • (lima puluh juta rupiah) dikalikan 8 (delapan )hektar dari Obyek Sengketa ; Kerugian immateriil (moril) yang diderita Penggugat seluruhnyaadalah sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), karenaHalaman 11 dari 82 Putusan Nomor.16/Pdt.G/2016/PN Ksn.ye24.Penggugat telah cukup bersabar selama + 16 (enam belas tahun)/sejak tahun 2000 menunggu penyelesaian ganti rugi lahan milikPenggugat tersebut, selain itu Penggugat juga merasa mendapatkanpelecehan/ penghinaan, merasa dipermainkan sedemikian
Register : 06-12-2018 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SORONG Nomor 120/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 9 September 2019 — Perdata : Tuan KELIOPAS MOMO melawan Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, dkk
6646546
  • Artinya, sekalipunada kerugian, jika pelakunya berbuat karena menjalankan perintahundangundangq, Ia tidak wajib untuk mengganti kerugian itu.Dalam best practice, guna memberikan suatu pedoman dalampemenuhan gugatan immateril, maka Mahkamah Agung dalamPutusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994menerbitkan pedoman yang menyatakan :Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata gantikerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam halhal tertentuSaja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan
Putus : 27-04-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/PID/2016
Tanggal 27 April 2016 — YOSEP PAYONG alias PAYONG LELA DAN KAWAN-KAWAN
11778 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sandro Balawanga, yang amar putusannyamenyatakan Sandro Balawangak terbukti bersalah melakukan tindakpidana penghinaan ringan, dan Majelis berpendapat terhadap buktiyang diajukan Para Pemohon Banding ini bahwa bukti ini tidak bisadijadikan dasar atau pedoman bahwa para Terdakwa bukan sebagaipelaku dalam tindak pidana ini, demikian juga bukti surat tersebut tidakbisa membantah keteranganketerangan saksi sebagai alat bukti yangtelah diajukan dalam persidangan:Judex Facti Tingkat dalam perkara ini seolah
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/201
Tanggal 16 Desember 2016 — SERTU ERISKA YUDHA ADITAMA
222102
  • Polres Bogor bukanlah Penasehat Hukum dapat secara illegal, namunseluruh fakta tersebut merupakan bentuk pemeriksaan pro yustisia yang menjadisatu kesatuan yang utun dalam Berkas Perkara Sertu Eriska Yudha Aditama yangPenasehat Hukum yakin sama dengan Berkas Perkara yang ada di Majelis Hakimyang mulia maupun Berkas Perkara di Oditur Militer.2) Pengabaian atas sebagian berkas dan hanya mengutip bagian yangmenguntungkan saja tanpa mendalilkan alasan penolakan atas berkas yang lainnyamerupakan suatu penghinaan
    terhadap proses hukum yang berlaku di negeri ini,bahkan dapat dikategorikan sebagai suatu Contempt of Court (penghinaan peradilan)itu sendiri.3) Bahwa Penggunaan Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam BerkasPerkara bukalah hal yang tabu bagi Sistem Peradilan Pidana Militer di Indonesia.Pasal 155 Undangundang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer justrumemberi peluang untuk hal tersebut.
Register : 02-05-2013 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 23-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 278/PDT.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 2 Desember 2014 — SUBEKTI, Lawan 1. STANDARD CHARTERED BANK KANTOR CABANG INDONESIA, 2. BANK MEGA, 3. BANK INDONESIA,
16584
  • Jkt.Sel.berupa kerugian materil dan imateriil;Bahwa, kerugian materil yang dimaksudkan adalah kerugian yang nyata diderita danhilangnya keuntungan yang diharapkan;Adapun kerugian imateril adalah kerugian berupa pengurangan kesenangan hidupmisalnya karena penghinaan, luka atau cacatnya anggota tubuh.
Register : 08-12-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 574/Pdt/G/2014/PN Bdg
Tanggal 17 Juni 2015 — Tn. TOTONG KARIM, LAWAN 1. PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk Cq. PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk CABANG PEMBANTU BUAH BATU (BNP), Dkk
171105
  • Badan Perlindungan Konsumen Nasional ;Bapak Kapolda Jawa Barat ;Bapak Kapolrestabes Bandung ;Presiden Direktur Bank Nusantara Parahyangan ;2 Se BTDirektur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bank NusantaraParahyangan ;16.Bahwa, berdasarkan dalil PENGGUGAT DR sebagaimana angka 11, 12,13, 14 dan 15 di atas, telah terbukti TERGUGAT DR telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum sebagimana diatur dalam Pasal 1372KUHPerdata Jo Pasai 1373 KUHPerdata, yaitu :Pasal 1372 KUHPerdata :" Tuntutan perdata tentang hal penghinaan
Register : 21-12-2016 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 27-02-2018
Putusan PN BALIGE Nomor 80/Pdt.G/2016/PN Blg
Tanggal 14 Februari 2018 — Penggugat:
DJUNDJUNGAN PANDJAITAN
Tergugat:
1.TONGGO PANJAITAN
2.HORAS BAKTIAR PANJAITAN
3.Ir. WILFRIED PANJAITAN
4.TURMAN PANJAITAN
5.HENDRIK H. PANJAITAN
6.HITLER PANJAITAN
7.Ir. PANDAPOTAN PANJAITAN
8.BUSISA PANJAITAN
9.ALBERT PANJAITAN
11453
  • Kerugian Immateriil yang dialami Penggugat atas Perbuatan MelawanHukum Para Tergugat termasuk atas katakata kasar dan penghinaan yangdilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat seolahseolan ParaTergugat adalah pemilik atas tanah objek perkara, hal tersebut menurunkanharkat dan martabat Penggugat di hadapan keluarganya dan di tengahmasyarakat sekitar tanah objek perkara, yang sesungguhnya tidak dapatdinilai dengan sejumlah uang, namun dalam gugatan ini Penggugatmenetapkan jumlah Kerugian Immateriil
Register : 14-01-2021 — Putus : 21-05-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SIGLI Nomor 15/Pid.B/2021/PN Sgi
Tanggal 21 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DAHNIR,SH
Terdakwa:
NASRUDDIN ALIAS DIN BIN A. WAHAB
26684
  • ., M.A. sudah Majelis Hakim uraikan baik dalam pertimbanganhukum unsur pidana maupun pertimbangan pledoi, maka tidak lagi MajelisHakim pertimbangkan;Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 setelah pembacaanPutusan Sela, Penasihat Hukum membacakan permohonan penghentianpemeriksaan perakra dengan alasan dugaan tindak pidana pemalsuan suratdan penghinaan terhadap proses peradilan;Menimbang, bahwa kemudian apakah dikenal dalam hukum acarapidana kita penghentian pemeriksaan perkara sedangkan Putusan
Register : 20-08-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN Dataran Hunimoa Nomor 34/Pid.B/2021/PN Dth
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.Julivia M Selanno, SH
2.Sulaiman Puha, SH
Terdakwa:
1.KHALEB YAMARUA Alias KAL
2.STEVANUS AHWALAM Alias PANUS
355121
  • Anti SLAPPmerupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup, gugatanSLAPP dapat berupa gugatan balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atauberupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup(misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan penghinaan sebagaimanadiatur dalam KUHP), dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 36Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara LingkunganHidup, diatur bahwa untuk memutuskan sebagaimana Pasal 66 UU No. 32Tahun