Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peceren preferred preference preferensi preseden preheten
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 09-11-2017 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 271/Pdt.G/2017/PN Smn
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
ABDUL HAFIDZ
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KEMBANG PARAMA
2.Ny. TUTI ELTIATI, SH
3.RACHMAD WIDHIASTA
4.KPKNL YOGYAKARTA
5.BPN SLEMAN
116 — 18
  • karena :v Penggugat/Debitur telah menandatangani Akta SURAT KUASA(SKMHT) yang berisi bahwa Penggugat memberi kuasakepada Tergugat untuk melakukan Pemasangan/Pembebananatas 2 Jaminan Hutang Penggugat ke Tergugat, guna menjamindalam pemenuhan kewajiban Penggugat/Debitur Ke Tergugat/Bank/ Kreditur untuk membayar hutang Tergugat sehinggaTergugat sebagai Pemegang Hak Sementara karena adanyaPembebanan atas 2 Obyek Jaminan Pelunasan HutangPenggugat Ke Tergugat I, oleh karena itu Tergugat adalahKreditur Preferen
    JaminanHutang ada dan disimpan serta dikuasai oleh Tergugatl/Pemegang Hak Tanggungan/Bank; Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)No 1011/. 2010 tertanggal 30 Desember 2010; pada halaman4, bahwa Jaminan atas pelunasan hutang Penggugat keTergugat adalah 2 bidang tanah dan bangunan sebagaimanadalam Perjanjian Pokok; (Surat Pengakuan HutangNo.104.11717 dan Akta Pengakuan Hutang No.47 tanggal 30Nopember 2010); Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 396/2011, yang manaTergugat sebagai Kreditur Preferen
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 07-06-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Pkl
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat:
1.HJ Marliyah
2.Mulyono
3.Hj. Nina Marlena
Tergugat:
1.Siti Mulazimah
2.H. Musa Adam
3.PT BPR ARTHA MRANGGENJAYA
4.Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan lelang pekalongan
41 — 13
  • Bahwa terkait dengan pelaksanaan lelang tanpa fiat dari PengadilanNegeri setempat maka perlu Para Pelawan pahami, UndangundangHak Tanggungan merupakan undangundang khusus yangmemberikan hak relatif kepada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualannya itu) apabila Debiturwanprestasi/cidera janji.d.
Pengadilan PN KARANGAYAR Perdata
Register : 10-12-2019 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 07-11-2020
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 99/Pdt.G/2019/PN Krg
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
1.NOTO PRASETYO
2.NIKMAH
Tergugat:
1.Sukisno
2.Ariani Wahyuningsih
3.Teuku Arif Rahman, SH, Notaris PPAT Karanganyar
4.PT. Bank Danamon Indonesia. Tbk Unit DSP pasar Gemolong Sragen
5.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
6.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kab. KARANGANYAR
7.Sri hartati
8.Novita Santa Erika
9.Mutiara Dian Agustina
10.Meynar Intan Hapsari
11.Tiffany Kusuma Augusta
123 — 24
  • Tanggungan Peringkat (Pertama)sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.2522/2009 tertanggal 24September 2009 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No.40/HT/2009 tertanggal O04 September 2009,sehingga merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri jika TERLAWAN IV secara hukum adalah sebagai pihak yangberitikad baik te goeder trouw telah memberikan kredit kepadaTERLAWAN karenanya TERLAWAN IV selaku Kreditur mempunyal hakdidahulukan atau diutamakan preferen
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 07-08-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 18-05-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 169/Pdt.G/2018/PN.Dpk
Tanggal 14 Maret 2019 — PT. Maybank Indonesia Finance Melawan 1. KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM 2. ABDUL KARIM 3. KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
484 — 3190
  • Bahwa parate executie diberikan oleh undangundangkepada penerima fidusia untuk melindungi hak penernma fidusia sebagaiKreditur yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya (preferen) meskipunDebitur dalam keadaan pailit maupun likuidasi, sebagaimana diatur dalamUndangUndang Jaminan fidusia :BAB IVHAK MENDAHULUIPasal 27(1). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadapkreditor lainnya.(2).
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 28-08-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 279/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
1.LIANG BUNG SYAM
2.BRIAN HARTANTO LILISENTOSA
3.JANNUAR PRIBADI L
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG MAKASSAR SOMBA OPU
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Makassar
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
149 — 41
  • Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk..Dengan status sebagai Pemegang Hak Tanggungan makaTergugat memiliki hak Preferen yang dijamin oleh hukumpositif Indonesia melalui UU No. 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan. Dalam Pasal 6 UU tersebut tertuang bahwa"Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk mejuai obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan sendiri melalui peieianan umum = sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;21.
Pengadilan PN BONDOWOSO Perdata
Putus : 07-02-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 08/Pdt.G/2012/PN.BDW
Tanggal 7 Februari 2013 — H. KGPH. ROMO SURYO NEGORO, dkk
93 — 28
  • Bank Rakyat Indonesia sebagai pemegang hak preferen,sedangkan Tergugat II hanya sebagai bezifer atas tanah sengketa IItersebut ;Bahwa berdasarkan uraian diatas, PT Bank Rakyat Indonesia dalammencairkan permohonan kredit Tergugat Il tentunya sudah melaluitahapan pencairan kredit sesuai dengan SOP dari PT Bank rakyatIndonesia dan sebelum dilakukan pencairan atas kredit yang dilakukanoleh Tergugat II, Sertipikat tersebut harus dilakukan cek fisik dulu keBadan pertanahan Nasional Bondowoso dan Badan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-02-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 103/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 4 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : DHARMA GUNA.
Terbanding/Tergugat IV : ENDAH SUMIARTI, S.H., selaku Notaris.PPAT
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk KANTOR CABANG KOTA BOGOR
Terbanding/Tergugat III : PT. NICHIWA KEMALA SAKTI.,
Terbanding/Tergugat I : BODHI SENTOSA.,
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL . KOTA BOGOR
Turut Terbanding/Penggugat II : KURNIAWATI,
Turut Terbanding/Penggugat III : SATHYA DHARMA SANTOSA,
111 — 63
  • kuasatersebut.Bahwa hak Tergugat II untuk menjual atau menyuruh menjual SHM607 di hadapan umum melalui fiat eksekusi adalah bersesuai denganketentuan Pasal 6 UUHT, yaitu sebagai berikut:Bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untukmenjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melaluipelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut apabila debitur cidera janjiDalam penjelasan Pasal 6 UUHT, Pemegang Hak Tanggungandiberikan kedudukan didahulukan atau hak preferen
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 25-09-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 24-02-2022
Putusan PN DEPOK Nomor 229/Pdt.Bth/2019/PN Dpk
Tanggal 13 Mei 2020 — PT MIZUHO BALIMOR FINANCE MELAWAN EMERINTAH RI Cq KEJAKSAAN AGUNG RI Cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT Cq KEJAKSAAN NEGERI DEPOK TURUT TERGUGAT 1. TOHIRON 2. DJOHANAH
175 — 17
  • 1996tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan PemberiFidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yangmemberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusiaterhadap kreditor lainnya......Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 229/Pdt.Plw/2019/PN.DpkBeBahwa selanjutnya dengan didaftarkannya obyek Jaminan Fidusia di KantorPendaftaran Fidusia serta dengan telah diterbitkannya Sertifikat JaminanFidusia, maka Pelawan merupakan Penerima Jaminan Fidusia yang sahserta diutamakan (preferen
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 07-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 167/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 25 Maret 2019 — PT. Maybank Indonesia Finance melawan KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
89 — 44
  • Bahwa parate executie diberikan oleh undangundang kepadapenerima fidusia untuk melindungi hak penerima fidusia sebagai Kreditur yangdidahulukan terhadap Kreditur lainnya (preferen) meskipun Debitur dalamkeadaan pailit maupun likuidasi, sebagaimana diatur dalam UndangUndangJaminan fidusia :BAB IVHAK MENDAHULUIPasal 27(1). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditorlainnya.(2).
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 20-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 423/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 14 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesi, Tbk
Terbanding/Penggugat : Sudirman
Turut Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI CQ Menteri Keuangan RI CQ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang PematangsiantarNegara
42 — 24
  • Pemberian hak inidimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepadakreditor yang bersangkutan (kreditor preferen) dari pada kreditorkreditorlain/kreditor konkuren (vide Pasal 1 Undangundang No. 4 Tahun 1996atau "UUHT").
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 8 Maret 2018 — MENTERI KEUANGAN R.I CQ DIRJEND PAJAK CQ KAKANWIL DIRJEND PAJAK JAKARTA PUSAT CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT >< YUDIAWAN TANSARI CS
153 — 99
  • Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut di atas, Tergugat sebagai salah satu Kreditor Preferen yang mempunyai hak mendahului untukutang pajak atas barangbarang milik PT. Metro Batavia (Dalam Pailit) telahmengajukan tagihan utang pajaknya kepada kurator PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-11-2017 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 758/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia
Tergugat:
PT. SURYA SARANA MAKMUR
Turut Tergugat:
1.PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING
2.PT. BANK NASIONAL INDONESIA, Tbk.
101 — 68
  • Bahwa meskipun Doktrin ahli dan SEMA tersebutdisampaikan dalam konteks jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan,menurut hemat kami Doktrin dan SEMA tersebut masih relevan digunakanterhadap jaminan kebendaan berupa Fidusia karena sifatnya yang samasama memberikan Hak Preferen kepada Pemegang Jaminan Kebendaantersebut.Bahwa oleh karena uraianuraian tersebut di atas yangsecara tegas dan menjamin dimana Hukum Jaminan telah mengatursedemikian rupa mengenai kepastian hukum bagi pemegang jaminankebendaan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2017 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 378/Pdt.G/2017/PN Smg
Tanggal 4 Juni 2018 — Penggugat HALIM SUSANTO Tergugat KEPALA SUBDIREKTORAT VI JAKSI DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI KEPALA SUBDIREKTORAT II EKSUS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG
420 — 166
  • ., Notaris yang berkedudukan diKabupaten Semarang sebagaimana termuat dalam Halaman 15 PutusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Smg tanggal 20 Desember 2016, seluruh Kreditur dari KSPJATENG MANDIRI baik Kreditur Preferen, Kreditur Separatis, maupun KrediturKonkuren termasuk pula PARA TURUT TERGUGAT wajib tunduk kepadaSkema Penyelesaian Kewajiban yang telah disepakati oleh antara ParaKreditur dengan KSP JATENG MANDIRI;Catatan :Pasal 13 ayat (2) Akta Nota Kesepakatan
    Pasal 13 ayat (2) Akta NotaKesepakatan Perdamaian (Homologasi) Perkara No. 13/Pdt.Sus.PKPU/ 2016/Halaman 114 dari 219 Putusan nomor 378/Pdt.G/2017/PN Smg.PN.Niaga.Smg Nomor 7 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat dihadapanHoo Watik Setiawati, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di KabupatenSemarang sebagaimana termuat dalam Halaman 15 Putusan PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.SusPKPU/2016/PNSmgtanggal 20 Desember 2016, seluruh Kreditur dari KSP JATENG MANDIRI baikKreditur Preferen
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 07-02-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN MALANG Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Mlg
Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat:
Drs. Paulus Arwalembun
Tergugat:
1.PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit
2.Drs.Abdul Cholik Ahmad
Turut Tergugat:
1.Eko Cahyono SH
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PENTANAHAN NASIONAL Kota Malang
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MALANG
4.ULMI YUSTIFAH
5.SUBEKHI
6.UDIN WIJAYANTO
7.TOTOK HARIYANTO
8.DIDIK SULISTIYANTO
9.NURELASARI
10.TAUFAN WICAKSONO
11.HARIS SUSILO EFENDI
12.HENDRO WIDIATMOKO
13.SRIANI
14.AGUS IMAM
15.HERU MARDANU
43 — 177
  • APHT oleh TURUT TERGUGAT bernomor : 36/2003tanggal 4 September 2003 dengan nilai Tanggungan Rp 150.000.000 (seratuslima puluh juta rupiah) untuk Pendafataran Hak Tanggungan Kedua Nomor :1553/2003 tanggal 18 September 2003 dimana Pemegang Hak Tanggunganadalah BPR Gunung Ringgit/TERGUGAT ;sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri karena dahulu atas Agunan Kredit dimaksud telahdibebani hak tanggungan maka memberikan hak didahulukan atau diutamakan"hak preferen
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-12-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 593/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 2 Februari 2017 — Pembanding/Penggugat I : Hj. MUSFIAH Diwakili Oleh : AGUS PRAYOGA SH
Terbanding/Tergugat V : SALEH BAFADAL, SH
Terbanding/Tergugat III : HARDIANTO TUNGGAL PURWA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MEGA, Tbk, beralamat di Menara Bank Mega c.q. PT. BANK MEGA, Tbk Kantor Wilayah Bandung c.q. PT. BANK MEGA, Tbk Kantor Cabang Cirebon
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIREBON
Terbanding/Tergugat IV : LILIS MARIATI SUWANDA, SH
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKLN)
Turut Terbanding/Penggugat II : LEITA RISTAWATI, SH
68 — 35
  • Hak Tanggungan atas tanah untuk pelunasan utangmempunyai 4 (empat) asas yaitu :1.Memberikan kedudukan yang diutamakan (preferen)kepada krediturnya. Hal ini berarti bahwa krediturmempunyal hak untuk didahulukan didalam mendapatkanpelunasan atas piutangnya;2.Selalu. mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyektersebut berada.3.Memenuhi asas spesialitas dan publisitas.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 07-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat PT. Maybank Indonesia Finance Tergugat KEJAKSAAN NEGERI DEPOK C.q. JAKSA PENUNTUT UMUM
181 — 58
  • Bahwa parate executie diberikan oleh undangundang kepada penerima fidusia untuk melindungi hak penerima fidusiasebagai Kreditur yang didahulukan terhadap Kreditur lainnya (preferen)meskipun Debitur dalam keadaan pailit maupun likuidasi, sebagaimanadiatur dalam UndangUndang Jaminan fidusia :BAB IVHAK MENDAHULUIPasal 27(1). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadapkreditor lainnya.(2).
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 477/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 6 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI cq KEJAKSAAN AGUNG KEJAKSAAN NEGERI DEPOK RI cq
Terbanding/Penggugat : PT MEGA AUTO FINANCE
53 — 29
  • Pengadilan NegeriDepok/Judex factie tidak mempertimbangkan mengenai ketentuanPerampasan Barang Bukti dalam Kitab Hukum Acara Pidana,...Bahwa Terbanding/Semula Pelawan menegaskan, Keberatan Pembandinghanya berupaya mencari pembenaran atas tindakan yang kenyataannyatidak mau mengembalikan (1) satu unit mobil tersebut kepada pemegangyang paling berhak dalam hal ini Terbanding/Semula Pelawan, karenatelah jelas Putusan Judex factie dalam halaman 41 menyatakan sebagaiberikut :Bahwa. wwe Merupakan hak Kreditor Preferen
Pengadilan PN Parigi Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-01-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN Parigi Nomor 5/PDT.G/2016/PN PRG
Tanggal 2 Agustus 2016 — ZAINAB MAKARAMA
VS
1 PT. BANK BTPN Cq. PT. BANK BTPN Tbk. MUR Area Palu 2 Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan -Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu 3 Hj. YANTI / Hi. JONI (suami isteri) 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq. ; Bank Indonesia (BI) Cq. Bank Indonesia Wilayah Palu dan atau pihak OJK
137 — 10
  • 2016/PN.Prg3.3menyerakan dan meniamin sebidang tanah dan bangunan yang terletakdipelawa Baru Rt 004 Rw 000, Kelurahan Pelawa Baru,kecamatan parigitengah,kabuaten parigi moutong,proponsi sulawesi tengahSHM No.173atas nama ZANAB kepada TERGUGAT dan selaniuinya dilekatkan haktanggungan,sebagaimana Akta pengikatan Hak Tanggungan (APHT)No.569.C/parigi/2012 Tanggal 25 Desember 20130leh kantor pertanahankabupaten parigi moutong.Dengan sudah di terbitkan sertiikat hak Tanggunganmaka TERGUGAT memili hak preferen
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama
Register : 16-01-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 29-10-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 78/Pdt.G/2017/PA.Tnk
Tanggal 27 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 18
  • BankCIMB NIAGA dan Tergugat juga mendalilkan hal yang sama artinya bahwa hartasebagaimana dimaksud tidaklah sempurna sebagai harta bersama hasil perkawinanPenggugat dan Tergugat ,karena dengan dijadikan harta tersebut sebagai jaminanutang yang dilakukan dalam perkawinan ,maka hak kKebendaaan terhadap hartatersebut dimiliki oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Pihak PT Bank CIMBNiAGA , dimana pemegang hak kebendaaan tersebut.berdasarkan ketentuan hukum,memegang hak previlage sebagai kreditur Preferen
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 10-04-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Smr
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
IVANA SULISTIO
Tergugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Kantor Cabang Samarinda
56 — 18
  • namun Terlawan tetap tidak memiliki itikad baikuntuk menyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan I, sehinggamengingat dana yang dipergunakan oleh Terlawan merupakan danamasyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian, sudahmenjadi konsekuensi yuridis apabila Terlawan menuntut pelunasan hutangtersebut;Oleh karena itu, wajar jika kemudian pelaksanaan eksekusi HakTanggungan oleh Terlawan tetap diupayakan untuk terealisasi, mengingatDebitur telah wanprestasi sehingga Terlawan memiliki hak preferen