Ditemukan 1477 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : uupa upt uut unit uuri uput uuct ujpt uppt uupo uuot
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 19-05-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 51/PDT/2016/PT-MDN
MARRY PARDEDE ALS. MARRY LUMBANTOBING X ANNY PARDEDE ALS. ANY PARDEDE, DKK.
39 — 31
  • Surya IndrianyPardede karena kepengurusan perseroan sifatnya tidak tetap danselalu berubah ubah yang pengangkatannya diputuskan melaluikeputusan Rapat Umum Pemegang Saham perseroan sesuaidengan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas(UUPT) dan anggaran dasar PT.
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata Wanprestasi
Register : 16-08-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 71/Pdt.G/2018/PN Mjk
Tanggal 17 Januari 2019 — - TANTI WIDYANA - PT.BNI LIFE INSURANCE PUSAT - 2. PT.BNI LIFE INSURANCE CABANG MOJOKERTO
457 — 194
  • Pasal17 UUPT:(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kotaatau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesiayang ditentukan dalam anggaran dasar.Putusan Nomor: 71/Pdt.G/2018/PN Mjk, halaman 17(2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-11-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2967 K/Pdt/2009
Tanggal 19 Nopember 2010 — 1. PT. TIGA SATU TIGA DWIMA, dkk vs SEBAGIAN PEMEGANG SAHAM PT. DWIMA TURANGGA GUNUNG a.n BUDI KURNIAWATI NAULI, DIAH BUDI DARMAWATI, TRIDASA WULAN SAKTI BUDI PERTIWI,
138 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mega Appraisindo tanggal 14 Juli 2005 (BuktiP13);Immateriil:Terganggunya operasional perusahaan dan keresahan para karyawan yangmengkhawatirkan dirinya akan diberhentikan bekerja serta hilangnyakesempatan atau peluang bagi terwujudnya harapan keinginan PENGGUGATagar seluruh kegiatan perseroan, termasuk di antaranya penyelenggaraanRUPSLB dilaksanakan dengan mematuhi selurun ketentuan hukum yangberlaku, baik UUPT maupun Anggaran Dasar perseroan, sehingga haltersebut menimbulkan kerugian immateriil
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 06-10-2015 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 460/PDT.G/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Juni 2016 — PT PATRINDO PERSADAMAJU >< BARINGIN M. PANGABEAN
206 — 132
  • saat itu) sesuai dengan ketentuan UndangundangNo. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, sebagaimana telahdiamandemen melalui Undangundang No. 37 tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.TINDAKAN KORPORASI PENGGUGAT TERKAIT DENGAN PERJANJIANPENGAKUAN HUTANGBahwa, terlepas dari tidak diakuinya dan ditolaknya PerjanjianPengakuan Hutang sebagai dasar bagi Tergugat, untuk menjadikreditur sah Penggugat, pihak Penggugat dengan berdasarkan padaprinsip good corporate governance dan UUPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-05-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 852 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 2 Mei 2012 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO), dk. vs HAMZAH AN, dkk.
87 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dirgantara Indonesia (Persero) untukmenjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan amanat Pasal 92ayat 2 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) jo. Pasal 11 Pernyataan Keputusan RapatPerusahaan Perseroan (Persero) PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/Pdt/2017
Tanggal 7 Maret 2017 — PURWANTO RAHARDJO, DKK VS TIM LIKUIDASI PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL cq. PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL, DKK
51 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan Lisa Evijanti Imam Santoso (TurutTermohon Peninjauan Kembali Il) dilakukan tanpa dasar danmelawan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang berbunyi:Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadiatas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah ataulalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2);Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 97 ayat (6) Undang UndangNomor 40
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1016 — 720 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 62, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 111 dan Pasal 114UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas("UUPT") telah dimanipulasi, dimana berdasarkan ketentuan tersebut,setiap pemegang saham minoritas memiliki hak mengakses informasiperusahaan, termasuk informasi yang tidak diberikan kepada umum.
    ,Bahkan perlindungan pemegang minoritas telah dijaminkan oleh Pasal138141 UUPT, dimana apabila permintaan informasi dari 1 (satu)pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian saham dengan hak suaraditolak, maka UUPT memberikan opsi kepada pemegang saham untukmemeriksa perusahaan menggunakan kekuatan dengan bantuanpengadilan, termasuk informasi rahasia perusahaan.Kedua: balk Termohon atau Mahkamah Agung juga telah melakukankekeliruan nyata dalam menerapkan hukum tentang pembuktian.Mahkamah Agung tidak
    Uraian lengkap tentang dalil Para Pemohon dalam hat ini kami uraikan padaLampiran .PERTIMBANGAN MAJELIS KASASI BAHWA PARA PEMOHON ADALAHPELAKU USAHA KARENA KEPEMILIKAN SAHAMNYA ~ TELAHMELANGGAR PRINSIP PEMISAHAN TANGGUNG JAWAB ANTARAPEMEGANG SAHAM DAN PERUSAHAAN, SEBAGAIMANA DIAMANATKANOLEH UNDANGUNDANG No. 40 TAHUN 2007 ("UUPT")1. Sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Kasasi telah menghukum ParaPemohon sebagai Pelaku Usaha hanya karena Singtel Mobile (Pemohon II)memiliki saham di Telkomsel.2.
    Adanya kepemilikan saham sajatidak cukup untuk menerobos pemisahan ini (piercing corporate veil).Sebaliknya, Pengadilan Negeri dan Termohon seharusnya mempertimbangkan syaratsyarat Pasal 3 ayat (2) UUPT, sebagaimana berikut :2.1.
    Namun, Pengadilan Negeri dan Majelis Kasasi sama sekali tidakmempertimbangkan prinsipprinsip yang diatur oleh Pasal 3 ayat (1) dan (2)UUPT tersebut.4. Apabila pertirnbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Majelis KasasiMahkamah Agung dipertahankan, azas pemisahan tanggung jawabpemegang saham dalarn suatu perseroan terbatas akan rnenjadi tidakberarti.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
259 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT (persero) padadasarnya adalah PT biasa seperti halnya PTPT lain yang tunduki pada UUNo.40/2007 Tentang (UUPT). Modal yang terbagi dalam saham itu seluruhatau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara atau pemerintahdaerah yang tjuan utamanya mengejar keuntungan. PT ( Persero ) adalahsuatu entitas hukum mandiri ( persona standi in judicio).
    Bahwa pengertian Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) menurutPasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) adalah Organ Perseroan yang mempunyaiwewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisarisdalam batas ang ditentukan dalam Undangundang ini dan/atau anggarandasar. Pengaturan mengenai RUPS terdapat di dalam UU PT Bab VImengenai RUPS pasal 75 sampai dengan pasal 91.
    Pada pasal 94 ayat (3) UUPT. Menyatakanbahwa anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali. Adapun penjelasannya adalah: Persyaratanpengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu tertentu, dimaksudanggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengansendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatankembali berdasarkan keputusan RUPS.
    Misalnya untuk jangka waktu 3(tiga) tahun 5S(lima) tahun sejak tanggal pengangkatan maka sejakberkhitnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yangbersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan,kecuali sete;ah diangkat kembali oleh RUPS Masa jabatan direksi disturdalam pasl 94 ayat (3) UUPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-07-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 852 K/Pdt/2015
Tanggal 10 Juli 2015 — Tuan WANDY GUNAWAN, VS. PT DUTA PERTIWI, Tbk, DKK
71 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafikaedisi 1, cetakan 2, tahun 2009, hal. 5859, yang menjelaskan sebagaiberikut:*Sejalan dengan ciri Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya,maka tanggung jawab pemegang saham, hanya terbatas sebesar nilaisahamnya (limited liability of its shareholders) sebagaimana yang ditegaskanPasal 3 ayat (1) UUPT 2007:e Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham(not liable of its shareholders) sebaliknya pemegang saham tidakbertanggung
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 07-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat:
CV. ADR
Tergugat:
1.PT. Sankei Gohsyu Indutries
2.CV. Karya Mandiri
Turut Tergugat:
PT. Sinar Agung Kreasi Utama
179 — 114
  • Yannuar Gunarsa adalah manager accounting pada Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), yang berwenang untuk mewakiliperseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Pgp
Tanggal 16 Januari 2017 — KAMARDIN MD TOP,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANGKA, selanjutnya disebut TERGUGAT
297 — 123
  • beban/tanggung jawab pengurusHal 33 Putusan No. 44/Pdt.G/2016/PN.Pgplama maka sangat berdasar dan beralasan hukum apabilaPenggugat sebagai pengurus lama tetap bertanggung jawabterhadap hutang pajak PT Koba Tin senilai Rp. 38.508.385.704(tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan juta tiga ratusdelapan puluh lima ribu tujuh ratus empat rupiah) yang timbulpada masa kepengurusannya;10)Selain itu apabila dikaitkan dengan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Ck
Tanggal 14 Nopember 2019 — CV. ADR Vs PT. Sankei Gohsyu Indutries, Dkk
176 — 443
  • Yannuar Gunarsa adalah manager accounting pada Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang berwenang untuk mewakiliperseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Direksi.
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 02-07-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN BATAM Nomor 391/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 22 September 2021 — Penuntut Umum:
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
WILIS RORO RANASTI
183 — 120
  • Menurut pendapat kami petugas Bank dan RelawanVaksin keduanya tidak dapat diminta Pertanggung Jawaban Pidana (PJB); Bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 UUPT, Jika piutang yang dijamindengan Hak Tanggungan beralin karena cessie, subrogasi, pewarisan,atau sebabsebab lain, Hak Tanggungan tersebut ikut beralih karenahukum kepada kreditor yang barn.
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 30-04-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Srl
Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat:
IMAM NUR KHOIRUL
Tergugat:
1.PT. PRIMATAMA KREASI MAS
2.PT.JAMBI AGRO WIJAYA
182 — 245
  • Dikarenakan Tergugat merupakan sebuah badanHalaman 44 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2021/PN Srlhukum berbentuk perseroan terbatas, maka pihak yang dapat bertindakuntuk dan atas nama Tergugat dalam membuat perjanjian dan/ataukesepakatan dengan pihak manapun haruslah berdasarkan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), anggaran dasar Tergugat dan peraturan perusahaan Tergugat I.49.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 23-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 666/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 29 Nopember 2018 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT. PATRA INDONESIA
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : PT. INDOBUILDCO
Terbanding/Penggugat : PT. PATRA JASA
154 — 121
  • semula Tergugat tidak pernah menandatanganisuatu perjanjian apapun;Menimbang, bahwa terlepas dari apapun alasan eksepsi yang diajukanoleh Pembanding/semula Tergugat dan Turut Tergugat yang esensinyamenyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak jelas/kabur (obscuurlibel), Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalammemutus perkara a quo berpendapat : Bahwa berdasar pada ketentuan pasal 1 angka 1 dan pasal 3 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — R.P. OBAJA L. TOBING, DKK VS E. L. SIAHAAN alias EDITH LAMRIA SIAHAAN (almarhum), DKK
80 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kuasa tidak memerlukan tindakanpenerimaan dari penerima kuasa wilayah;antara lain: Pasal 1171 KUHPerdata menentukan Kuasamemberikan Hipotik harus'dibuat dengan suatu akta otentik,Kuasa Untuk menghadiri RUPS harus secara tertulis dengansurat kuasa (UUPT), Kuasa menerima hibah mesti dengan aktaotentik (KUHPerdata 1683);Ciri Kuasa adalah penerima menyebut suatu nama pemberikuasa pada waktu melakukan tindakan hukum. Inilan yangdinamakan perwakilan langsung.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-08-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1455 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL TBK, (DALAM LIKUIDASI), DKK VS PT INSIGHT INVESMENTS; DKK
678 — 1203 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1455 K/Pdt/2017Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak cukup, tidak lengkap atausama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum sehingga salah dankeliru dalam menerapkan hukum karenanya putusannya bertentangandengan hukum khususnya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, karena: Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) vide bukti T129 dengan tegas diatur dan dipisahkan mengenaibatas tanggung jawab antara Pemohon Kasasi selaku PerseroanTerbatas
    Prinsip hukum yangdianut oleh UUPT adalah Direksi atau Komisaris bertanggung jawabpenuh secara pribadi, jika tindakan pengurusan atau pengawasan yangdilakukannya merupakan tindakan diluar kewenangan (ultra vires) yaitutindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroansebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan sertaketentuan perundangundangan yang ada sehingga mengakibatkanPerseroan mengalami kerugian; Perseroan Terbatas hanya bertanggung jawab terhadap perbuatanhukum yang dilakukan
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 26-11-2020 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 309/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 6 Oktober 2021 — Penggugat:
ITI Binti SAIT
Tergugat:
1.1. Presiden Direktur PT. PEMBANGUNAN DELTAMAS
2.2. Direktur Utama PT. LOGOS CIKARANG LOGISTICS PARK
Turut Tergugat:
1.Bpk. H. ENDAH (Pangilan nama anaknya)
2.4. Bpk. JASIM alm. (Panggilan nama anaknya) digantikan oleh anaknya bernama JASIM
3.Bpk. H. AMIN MULYADI
4.Kepala Desa Sukamahi
5.PPAT/Camat Kecamatan Cikarang Pusat
6.8. Kepala Kantor Pertanahan/Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Bekasi
200 — 113
  • LogosCikarang Logistics Park, secara eksplisit Tergugat I Konvensi telahmenyatakan memiliki hubungan dengan Logos Cikarang Logistik olehkarena itu Tergugat II Konvensi hadir dalam persidangan ini untukmembela kepentingan hukumnya terkait dengan Logos CikarangLogistik;Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang menyatakanbahwa seharusnya Gugatan diajukan kepada Perseroan Terbatas danbukan kepada Direktur maka sesuai dengan Pasal 1 angka (5) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 04-06-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 22-02-2019
Putusan PN BATAM Nomor 155/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 16 Januari 2019 — Penggugat:
JULIANSYAH
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA TBK
2.PEMIMPIN CABANG BATAM PT. BANK RAKYAT INDONESIA
3.NOTARIS dan PPAT ANLY CENGGANA SH
79 — 53
  • Hal itusejalan dengan Pasal 103 UUPT (UU 40 Tahun 2007) yang mengizinkanDireksi untuk memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang atau lebihkaryawan perseroan, dalam hal ini Pimpinan Cabang atau pejabat lain yangditunjuk pada Cabang, untuk melakukan tindakan hukum (menandatanganiperjanjian kredit) sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Selain itu,Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya cacat hukum pada suratkuasa tersebut, (sebagaimana dalil penggugat pada poin 3 diatas).
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 12-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 89/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 7 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : HAJJAH ROHANA BINTI SULAIMAN
Terbanding/Tergugat I : Cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Terbanding/Tergugat II : DIREKTUR UTAMA PT ALDY JAYA UTAMA DARWANSAH ST
Terbanding/Tergugat III : CQ GUBERNUR ACEH
Terbanding/Tergugat IV : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Terbanding/Turut Tergugat I : CQ BANK ACEH SYARIAH CABANG SIGLI KABUPATEN PIDIE
Terbanding/Turut Tergugat II : HAJI TEUKU SAMA INDRA SH Mantan Kepala Bank Aceh Cabang Sigli sekarang Bank Aceh Syariah Cabang Sigli
Turut Terbanding/Penggugat II : AFRIANA BINTI SULAIMAN ANSARI SE
207 — 66
  • Pokok Gugatan Para Penggugat menggugat DinasPengairan Aceh,selaku Tergugat , Darwansah selaku Tergugat II, Dkk,tidak ada hubungan hukum yang bersifat kontraktual dengan paraPenggugat berupa SPMK yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada paraPenggugat, yang ada hubungan yang bersifat kontraktual adalah kepadaPT.ALDY JAYA UTAMA dan Darwansah ST (Tergugat II) selaku DirekturUtama, yaitu SPMK Nomor : KU.602/ASDW/676/2010, tanggal 05 April2010. berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undangundang Perseroan Terbatas(UUPT