Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 23-06-2021 — Putus : 20-12-2021 — Upload : 20-12-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 19/G/2021/PTUN.KPG
Tanggal 20 Desember 2021 — Penggugat:
Soleman Amnahas
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
Intervensi:
MARKUS TUNBONAT
198 — 110
  • Kesalahan objek hak, kesalahan jenishak, f. kKesalahan perhitungan luas, g. terdapat tumpang tindin Hakatas Tanah, h. Data yuridis atau data fisik yang tidak benar dan, i.Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasiBahwa TERGUGAT melanggar Asas Asas Umum Pemerintahanyang baik ( AAUPB ):a. Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasanperaturan peundang undangan , kepatuhan dan keadilan ;Halaman 43 dari 113 halaman Putusan Nomor 19/G/2021/PTUN.KPGb.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-10-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 115/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 4 Oktober 2018 — I. Minanto Wiyono alias Ming Hong, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Fajar VI No. 7 RT. 001/008 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, KTP/NIK.: 3171020302620004,yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Abdul Haris Tuasikal, S.H., Didi Sumardi, SE.SH.MH., Ade Susanto, SH. Dan Hawilli Octaris, SH. Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum HRP Law Firm, yang beralamat di Jalan G I (Tali Raya) No.8A, Kel.Slipi, Kec.Palmerah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Nopember 2017 Nomor : 112/HRP-SK/XI/2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding I; II. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, berkedudukan di Tangerang Selatan, beralamat di Ruko Golden Road Blok C.27 No.59-61 BSD Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III sekarang sebagai Pembanding II; Melawan: Sriwitin alias Lee Wie Chen.,beralamat diJl. Danau Sentani No. 01 Lippo Village RT.001/008, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya bernama Robert T. Sirait, Rama Gemingkar Matram, SH., Advokat,Pengacara &Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ROBERT SIRAIT, SH. & Rekan, beralamat di Jl. Raya Kelapa Gading Permai Blok H/I No.9 Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding; D a n 1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, berkedudukan di Tangerang, beralamat di Jl. H. Abdul Hamid, Kav. 8, Tigaraksa, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai Turut Terbanding I; 2. Anton Sugiarto (Anton Sugiharto), tidak diketahui alamat atau tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding II;
107 — 51
  • sebab PENGGUGAT bukan pemilik yang sah atasTANAH SHM terlebih lagi PENGGUGAT tidak dapat membuktikan batasbatas tanah miliknya.Bahwa kapasitas hukum atau legal standing merupakan hal yang sangatfundamental untuk menentukan apakah pihak tersebut merupakan pihakyang berhak untuk mengajukan GUGATAN dan apakah pihak tersebutmerupakan pihak yang berhak atas TANAH SHM.Bahwa berdasarkan uraianuraian hukum diatas maka terbukti secara sahdan meyakinkan bahwa TANAH SHM (yang diakui oleh PENGGUGATtumpang tindin
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 31-08-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 22/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 10 Januari 2017 — IR, EFFY YUSWITA KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
126 — 38
  • maka hal terseobut membuktikan pula jika Tergugat tidak melakukanpenyelidikan riwayat bidang tanah dengan sebenarbenarnya sebelum menerbitkanSertipikat Hak Milik Nomor 576/Cempaka atas nama DJAPERI yang merupakaninduk dari 27 objek sengketa a quo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuanPasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 TentangPendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa tidak dilakukannya penyelidikan riwayat bidang tanahdengan sebenarbenarnya yang berakibat terjadinya tumpang tindin
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-02-2008 — Putus : 06-08-2009 — Upload : 25-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1111/Pdt. G/2008/PN. JKT. Sel
Tanggal 6 Agustus 2009 — 1. PT. MAHAMERU CITRA (“MAHAMERU”) 2. PT. CENTRA AKTIVINDO. Lawam (1). CCA Management BV (“CCA l”L (2). CCA International Limited (3). CCA Holdings Limited
154 — 85
  • sebagai berikut:i) Yurisprudensi MARI No. 21/Sip/1973 tanggal 22 Oktober1973; danil) Yurisprudensi MARI No. 1916 K/Pdt/1991 tanggal 28Agustus 1996;Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum yang ada sertadidukung oleh doktrindoktrin hukum dan yurisprudensi tetap MARI,secara yuridis telah terbukti secara sah bahwa baik (i) Tergugat II/CCA II dan (ii) Tergugat III/ CCA III adalah alterego atau akunyayang lain dari Tergugat I/ CCA dimana ketiga perusahaantersebut telah melakukan tindakan tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-03-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/TUN/2015
Tanggal 11 Juni 2015 — I. SA'AD FADHIL SA'ADI., II. SORTA CLEMENT BORU MANURUNG., III. SITI KAMSIAH BINTI MOH. ALI GELAR RADJA BILANG BIN SOLAT, DKK., IV. DRS. H. EDY SURIPMAN MP, MH., V. LURAH RAWASARI VS PT. BUMI TENTRAM WALUYA DAN I. ROPINA SIAHAAN, DKK., II. PELCIK RASITA., III. MAJEK BRAHMANA., IV. JUMHANA;
101 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • permasalahanhukum atas kepemilikan tanah yang terletak di Pramuka Ujung;Bukan mengajukan tuntutan hak, ternyata Termohon Kasasiberusaha mengajukan permohonan surat keterangan tidaksengketa ke Lurah Rawasari/Tergugat/Terbanding, dan tetapmelakukan pembiaran adanya tumpang tindih kepemilikan hakantara para Tergugat Intervensi yang telah berdamai satu samalainnya dengan Termohon Kasasi, yang dengan demikianterbukti tindakan Termohon Kasasi yang melakukan pembiaranadanya kepemilikan hak secara tumpang tindin
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 21-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 48/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 April 2020 — Pembanding/Tergugat X : MUHAMMAD SUGIANTO
Terbanding/Penggugat : JAG DIP SINGH
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ABIDIN S. PANGABEAN, S.H
Turut Terbanding/Tergugat I : GEK HAN
Turut Terbanding/Tergugat II : JULIA
Turut Terbanding/Tergugat III : SILVIA
Turut Terbanding/Tergugat IV : DONI AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat V : ANDY AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : LIM MOEN NIO
Turut Terbanding/Tergugat VII : Y A N T O
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ABDUL HALIM
Turut Terbanding/Tergugat IX : IVANA HALIM
70 — 55
  • danmemutus perkara No. 01PK/TUN/2000 (untuk selanjutnyadisebut Putusan PK TUN 01) kami kutipkan sebagaiberikut: Menyatakan permohonan Peninjauan KembaliPemohon Peninjauan Kembali Jag Dip Singh tidakdapat diterima.23.6 Berdasarkan uraianuraian diatas, maka Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat Vmengambil kesimpulan sebagai berikut:1) Tidak ada Pihak yang dirugikan karena SHGB 40luasnya 195 m2 sedangkan SHGB 49 luasnya tidakberkurang dan tetap seluas 1.106 m2;2) SHGB 40 tidak tumpang tindin
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 21-06-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 32/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
JONI FITRI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
RAZALI
182 — 162
  • Akan tetapi kemudian Tergugat telah merusakketeraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut denganmenerbitkan Objek Sengketa aquo, yang mana tindakanTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telahmenyebabkan terjadinya tumpang tindin atas untuk 1 (Satu)areal yang sama;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka jelasTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mengabaikanAUPB yakni asas tertib penyelenggaraan Negara;G.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 100/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
KENY ERVIATI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
828 — 524
  • Penggugat dalam menguraikan dalildalil posita gugatansaling tumpang tindin dan tidak merinci tindakan tergugat yang mana yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atauAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undangundang NomorTahun 1986 tentang PTUN ditentukan tentang syaratsyarat yang harusdipenuhi dalam surat gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara antara lainadalah : 1. ldentitas dari Penggugat dan tergugat; 2.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 26-02-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Bna
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
Ir M Nazar atau nama lain Tgk. H T M Nazar
Tergugat:
1.Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe Aceh
2.Wali Nanggroe Aceh
Turut Tergugat:
1.KEURUKON KATIBUL WALI CQ DRS. SYAIBA IBRAHIM SELAKU KATIBUL WALI
2.PEMERINTAH ACEH CQ Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T selaku GUBERNUR ACEH
3.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH CQ SULAIMAN, SE selaku KETUA, Drs. H. SULAIMAN ABDA, M.Si selaku WAKIL KETUA I, TEUKU IRWAN JOHAN, S.T selaku WAKIL KETUA II, DALIMI, S.E, Ak selaku WAKIL KETUA III selaku PIMPINAN DPRA
4.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ Ir. H. JOKO WIDODO selaku KEPALA PEMERINTAHAN INDONESIA
48 — 7
  • Kemudian, TurutTergugat Ill berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadappenyediaan dan penggunaan anggaran bagi Waliyulahdi dalam bentukpenolakan terhadap pengesahan = anggaran Waliyulahdi yangbertentangan dengan peraturan dan prosedur yang berlaku serta tidaktumpang tindin dengan Keputusan Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe No.189.1/39/2016 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan WaliyulahdiLembaga Wali Nanggroe.DALAM EKSEPSI1. Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana pada GugatanPenggugat.2.
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 20-03-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 19-06-2020
Putusan PN MARABAHAN Nomor 42/Pid.B/2020/PN Mrh
Tanggal 9 Juni 2020 — Jusriyan Bin Sasi Alm
185 — 63
  • Barito Kuala tersebut kepada anaknya yaitu Saksi AhmadSofyan Hutapea.S.sos ;Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ini diketahuikarena awalnya pada bulan Agustus 2018 Saksi Ahmad Sofyan Hutapea.S.sos inginmelakukan balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 101 milknya yang masih terteraatas nama Akhmad Fathony bin Haji Mansyur Kasim, kKemudian diketahui bahwa tanahtersebut tumpang tindin (over lap) dengan Sertipikat Hak Milik nomor 508 milikHj.Nuririanisyah,S.SIT,MM, Sertipikat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 13-12-2019 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — TA’IN KOMARI, SS VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
346 — 763 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Segala ketentuan mengenai posisigubernur maupun walikota sangat jelas diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,termasuk kewenangan dan tugastugas sebagai kepala daerah.Tidak terjadi sinkronisasi dan koordinasi, yang menimbulkandualisme dan tumpang tindin kewenangan, karena seharusnyakepala daerah yang merupakan wakil dan perpanjangan tanganpemerintah pusat di daerah adalah gubernur dan bukan walikota,sehingga kalaupun pemerintah pusat harus menunjuk ex OfficioKepala
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 27-09-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Sdw
Tanggal 30 Januari 2018 — Penggugat:
SALVINUS ULIN
Tergugat:
PT. HARAPAN RIMBA RAYA
117 — 47
  • Tongken dkk sementara tanah yang diakui olehPenggugat sebagai hak miliknya faktanya adalah tumpang tindin dengantanah yang dimiliki oleh sdr. Tongken dkk ;Bahwa Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat angka 31, olehkarena lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat dalam perkara ini adalahsama/tumpang tindih dengan tanah yang diakui oleh Sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-10-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI)., DK VS PRESIDEN RI;
1011 — 1858 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 77 P/HUM/201914.merujuk Lampiran UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan,sinkronisasi sudah dilakukan dari proses penyusunan naskahakademik, sehingga tumpang tindin dan penyimpanganketentuan tidak terjadi;Bahwa terhadap Rumusan Pasal 51 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 104 Tahun 2015 yang menyimpangperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, Ahli AlliMasyhar Mursyid menerangkan sebagai berikut:e Rumusan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Umum Pemalsuan
Register : 19-09-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 547/Pid.B/2016/PN Sgl
Tanggal 17 Mei 2017 — Saiful Lim Nam Foek Als Afuk Anak dari Lim Dyun Tyin
125 — 43
  • yangketiga di dekat kolong hijau sudah saksi lepaskan kepada Terdakwa ;Bahwa setahu saksi tanah Abu Bintur berada disebelah Utara;Bahwa saksi pernah tanda tangan sebagai saksi batas pada tahun 1995;Bahwa setahu saksi sebelumnya ada yang mengelola tanah yaitu sdr.Mulyadi dan Mursahroni;Bahwa saksi tidak mengetahui batasbatas tanah dari ketujuh belasOrang yang tanahnya dibeli Terdakwa ;Bahwa tanah milik saksi sudah saksi buat suratsuratnya pada tahun1990;Bahwa saksi tidak mengetahui perihal tumpang tindin
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 29-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 8/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
NASIR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA
Intervensi:
1.SUHARTI
2.WAHYU WICHAKSONO
3.DIANA TJUA MOTTOH
4.ROBERTY BAIKOLE
211 — 79
  • Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat berada di atas tanah terkaitdengan 14 objek sengketa, sedangkan 1 objek sengketa yaitu objek sengketa 8tanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat;(Vide bukti T35)2. Bahwa seluruh objek sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat; (vide bukti T1s.d T15, T.ll.Int3 dan T.ll.Int.21)3. Bahwa Penggugat saat ini menguasai tanah seluas 200x150 m?
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 130/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 13 Desember 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
91 — 48
  • Bahwa perlu Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili PerkaraRekonvensi ini ketahui, bahnwa selama ini sejak tahun 2016 telah diisukanatau diopinikan oleh Tergugat Rekonvensi dkk bahwa tanah kosong milikPenggugat Rekonvensi tumpang tindin dengan Cahyadi guy, dan isu opinitersebar dilingkungan bisnis dan kehidupan sosial Penggugat Rekonvensikemudian oleh karena keterangan palsu Berita acara Pengembaliaan Bataspada tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oknum BPN KotaSamarinda, sehingga seolaholah
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-05-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 01/Pid.Tipikor/2015/Pn Smr
Tanggal 26 Mei 2015 — ARBASAH Bin SAMSUDIN
68 — 22
  • Bahwa dari seluas 161.127 WHektar yang telah mendapatkanpengesahan untuk dikelola sesuai Sk dirjen Pengelolaan Hutan IndustriNomor : 43 / Kpts / VI PHT / 2000, tanggal 15 Februari 2000 seluas :107.593 Ha sehingga areal yang tidak dapat dikelola seluas : 53.534Ha karena tumpang tindin dengan pemukiman , lading, arealperkebunan dan pertambangan Bahwa dokumen tanag yang dibeli terdakwa yang saat ini berada diDesa Binuang belum dapat dikatakan atau belum layak sebagaikeabsahan/ bukti kepemilikan tanah
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 13-12-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 676/Pid.B/2019/PN Rhl
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.ZULHAM PARDAMEAN PANE, S.H.
2.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
3.NIKY JUNISMERO, SH
Terdakwa:
M. NAJI. L Bin LAHAKIM
116 — 106
  • Terdakwa telah melakukan pemalsuan terhadap SuratKeterangan Tanah sehingga mengakibatkan tumpang tindih lahan antarakelompok tani dengan tanah Kadiman Nainggolan dan Maulana Saragihdi Desa Putat; Bahwa Saksi tinggal dan menetap di Teluk Mega namun saat masihkecil Saksi tinggal di Desa Putat dan baru pindah ke Teluk Mega setelahSaksi menikah dan Saksi tidak tahu sejarah pembentukan Kelompok TaniMaju Bersama dan Saksi baru bergabung pada tahun 2007 sampaidengan sekarang; Bahwa lahan milik Saksi tumpang tindin
    karenabertentangan dengan UU No 41 tahun 1999 diubah menjadi UU No 19tahun 2004 tantang Kehutanan dan Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo pasal 17ayat (2) huruf b UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan dan didalam PP No 45 tahun 2004tentang Perlindungan Kawasan Hutan; Bahwa ahli menerangkan alas hak yang diterbitkan dalam kawasanhutan, tidak sah dan batal demi hukum, serta tidak dapat dipergunakandalam membuat laporan pidana; Bahwa ahli menerangkan apabila terjadi tumpang tindin
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 27-07-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 9/G/2021/PTUN.PGP
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
Ir. Toni
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung
Intervensi:
Sjachroedin Pagar Alam
199 — 144
  • berdasarkan pertimbangan di atas, berkaitandengan substansi Objek Sengketa yang mengembalikan dan tidakmenindaklanjuti Berkas Permohonan Nomor: 20438/2018 atas namaPenggugat dikarenakan tanah yang dimohonkan haknya tersebut telahterdapat tanah terdaftar telah sesuai dengan ketentuan AUPB, dikarenakanTergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah dengan cermatmemperhatikan semua informasi ataupun dokumen, khususnya dokumensertipikat Hak Milik Nomor: 111 atas nama Tergugat Il Intervensi yangtumpang tindin
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 26-07-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 73/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 17 Januari 2022 — Penggugat:
ZAKA NUR ALAMSYAH RITONGA, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
1.TEKARDJO ANGKASA
2.MARIANA LIM
3.DRS.BENNY BASRI DAN MIE MIE MARIANI
254 — 186
  • DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa apa yang didalilkan dalam eksepsi juga merupakan dalildalilbantahan TergugatII Intervensi dalam pokok perkara, sehingga tidakdiulangi lagi dalam pokok perkara ini.Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya padahalaman (11) dan (12) alasan gugatan Penggugat pada pokoknya :2.1.Menyatakan bahwa adanya kesalahan prosedur, kesalahanpenerapan peraturan, kesalahan subjek hak, kesalahan objekhak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapattumpang tindin hak