dilakukannnya, maka terhadap diri terdakwa patutuntuk dijatuhi hukuman (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa untuk menjatuhnkan hukuman yang setimpal maka terlebihdahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal (keadaankeadaan) yangmemberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwaselama pemeriksaan ini;Halhal (keadaankeadaan) yang memberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedanggencargencarnya memberantas Tindak Pidana Perdangan

dengan tahun 2011 telah terjadi hubunganbisnis antara Penggugatl, Penggugatll dan Penggugatlll terhadapTergugat dan seorang warga Negara Korea Selatan yang bernama Kim SooChang, terkait perdagangan barangbarang kerajinan rotan yang dihasilkandari daerah Cirebon termasuk diantaranya barang desain industri yangdalam perkara;Bahwa hubungan bisnis penjualan dan perdagangan barangbarangkerajinan rotan tersebut telah memberian peluang yang sangat baik bagiPara Penggugat dan Tergugat, dimana penjualan dan perdangan

penangguhan pelaksanaan objek sengketa;Menimbang, bahwa atas permohonan penangguhan pelaksanaan objeksengketa yang tercantum dalam gugatan, Pengadilan telah menjatuhkan Penetapanyang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENETAPKAN1 Mengabulkan permohonan Penggugat ; 2 Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat IJ untuk menundapelaksanaan keputusan tata usaha negara yang disengketakan dalam perkaraini, yaitu : halaman 27 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUNTPIa Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdangan

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam Nomor : 27/KADK/BTM/X/2013 tanggal 17 Oktober2013 tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan KepatutanPemilihan Calon Kepala, Wakil Kepala dan Anggota BadanPengusahaan Batamhalaman 77 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUNTPIDiktum kedua : Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan PemilihanKepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batammempunyai tugas :1 Melakukan seleksi calon Kepala, Wakil Kepala dan AnggotaBadan Pengusahaan Batam Kawasan Perdangan

bebas danpelabuhan bebas;2 Melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Kepala,Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan BatamKawasan Perdangan bebas dan pelabuhan bebas.Bahkan sebaliknya dengan diadakan kegiatan uji kelayakantersebut Tergugat II melakukan dengan sangat terbuka dantransparan dengan menyediakan mailing list sebagai mediainformasi guna mendapatkan jawaban berbagai hal yang berkaitandengan pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan PemilihanCalon Kepala Wakil Kepala dan Anggota

yang diberikan oleh tergugat 1sesuai Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam Nomor : 27/KADK/BTM/X/2013tanggal 17 Oktober 2013 tentang Pembentukan Tim UjiKelayakan Dan Kepatutan Pemilihan Calon Kepala, Wakil Kepaladan Anggota Badan Pengusahaan BatamDiktum kedua : Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan PemilihanKepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Batammempunyai tugas :3 Melakukan seleksi calon Kepala, Wakil Kepala dan AnggotaBadan Pengusahaan Batam Kawasan Perdangan

bebas danpelabuhan bebas;halaman 125 dari 228 halaman Putusan No. 19/G/2013/PTUNTPI4 Melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Kepala,Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan BatamKawasan Perdangan bebas dan pelabuhan bebas.Bahkan sebaliknya dengan diadakan kegiatan uji kelayakantersebut Tergugat II melakukan dengan sangat terbuka dantransparan dengan menyediakan mailing list sebagai mediainformasi guna mendapatkan jawaban berbagai hal yang berkaitandengan pelaksanaan Uji Kelayakan dan

secara tanpa hak demikian pula Terdakwa tidak memiliki jjin dariInstansi yang berwenang untuk melakukan kegiatan peredaran Narkotika dalambentuk apapun sehingga dinilai perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatanmelawan hukum.Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, unsur kedua telahterpenuhi.Unsur ketigqa : Menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan lI.Adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahanNarkotika baik dalam rangka perdangan

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 15 Juli2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;Para Terdakwa di persidangan dalam perkara ini menyatakan akanmenghadapi sendiri di perdangan dan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Telah mendengar'

Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa RUDI BIN LAIMANyang mengedarkan dan memperdagangkan barang yang berasal dariNegara Malaysia tersebut, berdasarkan Undang Undang Nomor RI 7tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 106 bahwa Pelaku Usaha yangmelakukan kegiatan usaha perdangan tidak memiliki perizinan di bidangperdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00

dari orang yangmemegang kendali dari kedua tenaga kerja tersebut untuk tujuandieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 UndangUndang Republik Indonesia Nomor21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana PerdaganganOrang.Subsidiair :Bahwa terdakwa JONY LIM Alias JONY pada waktu dan tempatsebagaimana dalam dakwaan kesatu primair diatas, membantu ataumelakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdangan

Pasal 10 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa JONIAS STEFANUS KILLA alias JK pada waktu dantempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair di atas, membantu ataumelakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdangan orang,membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesiadengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesiayakni terhadap YENI FATIMA MESAK dan

pernahdicurhati oleh Tergugat ;Bahwa saksi tidak tahu ketika Tergugat menjadi karyawan Penggugatkarena saksi bergabung dengan Tergugat setelah suami Penggugatmeninggal dunia ;Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah + tahun2011 akhir dan sudah jarang bertemu ;Bahwa, saksi sebagai teman sudah pernah menasehati akan tetapi tidakberhasil ;17Menimbang, bahwa untuk membantah dalil dalil gugatan Penggugat,Tergugat mengajukan pula buktibukti surat berupa :1.Foto copy SIUP (Surat Ijin Usaha perdangan

Surat IzinUsaha Perdangan (SIUP) Nomor : 00085/2025/PM/X/2012 tertanggal 09Oktober 2012, begitu juga dengan Izin Ganggugan (HO) yang telah terdaftarpada Pemerintah Kota Palopo Cg. Badan Penanaman Modal danPelayanan Izin Terpadu (BPMPPT) dengan Nomor : 00956/HO/03/IX/2015.Jo. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 02246/SITU/03/IX/2015tertanggal 04 September 2015 dan berlaku sampai dengan 9 Oktober6.

Penuntut Umum Kejaksaan Kejaksaan Negeri Lahat tanggal 12 Mei 2016No.776/N.6.15/Epp.2/05/2016, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei2016;Hakim Pengadilan Negeri Lahat tanggal 26 Mei 2016No.135/Pen.Pid/2016/PN.Lht, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan 24 Juni2016 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat tanggal 16 Juni 2016No.135/Pen.Pid/2016/PN.Lht, sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan 23Agustus 2016 ;Terdakwa di persidangan dalam perkara ini menyatakan akan menghadapisendiri di perdangan

IV Wahyu Tutuko, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksikorban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada alat kalamin dankandungan di mulut alat kKelamin (vulva) tidak terdapat tandatanda perlukaan/peradangan, di selaput daranya (hymen) terdapat robekan pada arah jam 7,pada liang senggama tidak terdapat tandatanda perlukaan / perdangan, dimulut leher Rahim tidak dilakukan pemeriksaan, pada Rahim tidak dilakukanpemeriksaan, kesimpulannya dari hasil pemeriksaan diatas tidak didapatkantandatanda

dari Rumah Sakit Umum DaerahGunung Jati Kota Cirebon Nomor 021/VerRSUDGJ/I/2019 Pro JUSTITIADengan Kesimpula : Dari hasil Pemeriksaan, kKemaluan bagian luar (vulva) danlubang kemaluan (vagina) tidak tampak kelainan , Pemeriksaan colok dubur(retail touer) didapatkan kekuatan otot lingkar dubur dalam batas normal;selaput lender licin, tidak teraba benjolan, pada selaput dara tampak celah padabagian kiri bawah dan kanan bawah (arah pukul lima dan tujuh), tampak elahtidak mencapai dasar, tidak tampak perdangan

Sit.Wewenang Bupati Bidang Perizinan kepada Kepala DinasPenanaman Modal Terpadu Satu Pintu.Bahwa yang dimaksud dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yaituSebagaimana Peraturan Menteri Perdangan nomor : 36/MDAG/PER/9/2007pada pasal 1 butir 4 Surat Ijin untuk dapatmelaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebutSIUP.Bahwa SIUP terdiri dari beberapa golongan diantaranya :Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) berdasarkan besaran modal terdiridari 4 macam, diantaranya :a.

Jawa Timur, dengan anggaran Rp.10.000.000.000, untukkegiatan :a Akselerasi Perdangan Antar Pulau di Prop. Sumatera Selatan, Prop. Sumatera Utara,Prop. Kalimantan Tengah dan Prop.

Jawa Timur, dengan anggaranRp.5.000.000.000, untuk kegiatan :a Penciptaan, Penguatan dan Pendampingan UMKM di Jawa Timur dengananggaran Rp.2.000.000.000,.baAkselerasi Perdangan Antar Pulau di Prop. Bali, Prop. Sulawesi Selatan(Penguatan) dan Prop.

Jawa Timur,dengan anggaran Rp.4.000.000.000, untuk keperluan Akselerasi Perdangan AntarPulau di Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Timur danPropinsi Papua Barat, dengan kegiatan antara lain :e Biaya perjalanan Tim dalam rangka koordinasi &identifikasi (Tim Kadin Jatim) Pulang Pergi keSurabayaPekanbaru, SurabayaBatam, SuarabayaBalikpapan, SurabayaSorong senilaiRp.733.294.800,.e Biaya perjalanan Tim dalam rangka Bisnis Gathering,Workshop dan Bisnis to Bisnis Antar Pengusaha

Jawa Timur, dengan anggaran Rp.10.000.000.000,untuk kegiatan :Hal. 81 dari 440 Putusan No.126/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sbyi Akselerasi Perdangan Antar Pulau di Prop. Sumatera Selatan, Prop. Sumatera Utara,Prop. Kalimantan Tengah dan Prop. Sulawesi Tengah dengan anggaran Rp.4.000.000.000,, antara lain digunakan :e Biaya perjalanan Tim dalam rangka koordinasi& identifikasi (Tim Kadin Jatim) Pulang Pergisenilait Rp.736.800.000, dengan tujuanSurabaya Pelembang Prop. Sumsel; Surabaya Medan Prop.

PropinsiKepulauan Riau, Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Papua Barat.e Kegiatan Pemberdayaan UMKM Berbasis Sumber Daya Lokal diJawa Timur.e Kegiatan Pengembangan Business Development Centera Tahun 2013 rencana dana Bantuan Hibah sebesarRp.15.000.000.000, digunakan untuk :e Akselerasi Perdangan Antar Pulau di Prop. Sumatera Selatan.Prop. Sumatera Utara, Prop. Kalimantan Tengah dan Prop.

Maju Jaya itu sebagaiPesero Aktif dan sekaligus sebagai Direkturnya, CV.Maju Jaya bergerak dalam bidang jasa Perdangan umumdan Perparkiran, pengurusnya adalah Almarhum Adenansebagai Pesero Aktif, saya sendiri juga sebagai PeseroAktif dan Hj. Siti Asiyah sebagai Pesero Pasif.,Almarhum Adenan meninggal sejak tanggal 25 Mei 2010.,setelah .....3.57Setelah Almarhum Adenan meninggal kepengurusan CV.vakum.Bahwa yang dipermasalahkan pelapor Hj. Siti Asiyahyaitu para terdakwa mengatas namakan CV.

Maju Jaya itu sebagaiPesero Aktif dan sekaligus sebagai Direkturnya, CV.Maju Jaya bergerak dalam bidang jasa Perdangan umumdan Perparkiran, Almarhum Adenan dan Saya sebagaiPesero Aktif sedangkan Hj. Siti Asiyah sebagai Pesero67Pasif, Almarhum Adenan meninggal sejak tanggal 25 Mei2010.Bahwa Setelah Almarhum Adenan meninggal kepengurusanCV. Fakum, CV tersebut jalan tapi bukan kami lagi yangjalankan.Bahwa RUPS tidak pernah ada perubahan, pernah maudGiadakan perubahan 2 kali oleh Pengurus yaitu Hj.

Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang memiliki ijin usaha Import Textilyang dikeluarkan oleh Kementerian Perdangan Republik Indonesia,sebagaimana yang dimaksud dalam Tata Cara Impor Kain Menurut UndangUndang Dan Peraturan Menteri UU RI No. 17 Tahun 2006.4.a. Pasal 1, angka 13 tentang :Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari daerah pabean.4.b. Pasal 2 ayat (1), mengatakan :Barang yang dimaksukkan ke dalam daerah pabean diperlakukansebagai barang impor dan tertuang bea masuk.4.c.

Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang memiliki ijin usaha Import Textilyang dikeluarkan oleh Kementerian Perdangan Republik Indonesia,sebagaimana yang dimaksud dalam Tata Cara Impor Kain Menurut UndangUndang Dan Peraturan Menteri UU RI No. 17 Tahun 2006.4.a. Pasal 1, angka 13 tentang :Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari daerah pabean.4.6. Pasal 2 ayat (1), mengatakan :Barang yang dimaksukkan ke dalam daerah pabean diperlakukansebagai barang impor dan tertuang bea masuk.4.c.

Dikarenakan Penggugatsangat menyadari, bahwa barang import ini lahir atau ada bukan karena hasilkarya Penggugat semata, atau Tergugat semata, namun dari hasil karya sebuahperjanjian kerjasama antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dimaksuddalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Pebruari 2017 ;Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang memiliki ijin usaha Import Textilyang dikeluarkan oleh Kementerian Perdangan Republik Indonesia,sebagaimana yang dimaksud dalam Tata Cara Impor Kain Menurut UndangUndang

Dinas Perdangan KotaPalembang pada bulan Desember 2017 , oleh Ketua Majelis diberi kode(P3);4.

penjara dirasa belum menyentuh rasa keadilan bagi diriPembanding/terdakwa karena di lihat dari bobot tindak pidana yang dilakukan Pembanding/terdakwa, memang benar terdakwa di nilai tidakmendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidanaNarkotika, tetapi bukan juga seorang yang melakukan pengulangi perbutantindak pidana yang sama (residivis), karena sampai saat ini tidak ada catatatkriminal atas diri Pembanding/terdakwa sebelumnya dan lainlain, ataupunseseorang yang mempunyai jaringan perdangan

Bahwa harus ditolak butir 9 posita gugatan Penggugat, dengan alasan sesuaidengan fakta hukum yang ada bahwa penyebab pembayaran fasilitas kredit atasnama Penggugat mengalami kemacetan adalah karena Penggugat telahmelakukan missmanagement dalam mengelola bisnisnya terbukti dari hasilpemantauan dan pemeriksaan Tergugat ke lokasi usaha Penggugat ternyatabahwa penggunaan fasilitas kredit tersebut bukan untuk keperluan modal kerjausaha perdangan sepatu olah raga dan sandal, melainkan untuk keperluan laindi