Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 21-09-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 96/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
Sanjani, Dkk
Tergugat:
Kepala Desa Pagaran Dolok, Kec, Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas
362 — 137
  • PadangLawas Nomor 21 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan TataHal. 28 dari 72 halaman, Put.96/G/2021/PTUNMdnKerja Pemerintah Desa dan Teknis Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa;Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf C karena :Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;Melanggar sumpah atau janji jabatan;Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Desa;2929 5 Melangar
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 31-08-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 22/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
MARGARETHA RAUNG, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
1.SAMUEL M KARUNDENG
2.DANIEL KARUNDENG
3.BERNARD YOHANES OBAJA
4.YANTJE IMANUEL KARUNDENG
5.WILLIAM KARUNDENG
431 — 347
  • Muara Putih Seluas 9.848M2;e.Hak Milik momor : 01068/Muara Putih Seluas 8.579ayang terletak di Muara Putih Kecamatan Natar Kabupaten LampungSelatan Provinsi LampunQ;a.Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b.Telah memenuhi norma kepatutan;IG pence nrmmrnnnninmmnan Tidak melanggar asas kecermatan dan asasketelitian;C. 22222 n noon nnn nnn nnn n enna n nee Tidak sewenangWENAN(2 onan nnn nnn nnn nnn nnnQO .necennenee= Tidak melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 26-09-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 22-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2018
Tanggal 17 Desember 2018 — BUDI HARTONO, DK VS WALIKOTA METRO (ACHMAD PAIRIN), DKK;
172 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga melanggar asas kelembagaan atau organpembentuk yang tepat sebagaimana diatur di dalamUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, karena Para Termohon tidakmemiliki kewenangan menurut ketentuan peraturanperundangundangan karena telah melakukan tindakan hukum telahmembahas, pengesahan, mengundangkan, mengumumkan PerdaKota Metro Nomor 9 tahun 2017 dengan cara melakukan perbuatandengan melangar undangundang (onwetmatig).
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 1192/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Brt
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ALIF DARMAWAN MARUSZAMA, SH., MH.
Terdakwa:
AGUSTINUS L CITRABUANA ALA ALEX APONG BIN OMPONG
51 — 10
  • atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan ataumengorganisasikakan dalam memproduksi atau mengedarkanPsikotropika yang berupa Obat yang tidak terdaftar pada Departemenyang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) UURI No. 5 tahun 1997"sebagaimana diatur dandiancam hukuman pidana dalam DAKWAAN' KESATU PRIMAIRmelanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Undang Undang No.35 Tahun 2009tentang Narkotika DAN KEDUA PRIMAIR melangar
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-02-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 09/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 23 Maret 2016 — ANIS ALWAINY
121 — 67
  • Mengenai unsur orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukanperbuatan tidak terpenuhi, oleh karena Terdakwa tidak kenal dengan orangorang yangbernama Sri Oneng Susilaningdiyah, Rita Purwati, Novi Setia, Pulung, I Made Winaya,Lukman Hakim Karta sasmita, Robert Jeffrey Lumempouw, sehinggga Terdakwa tidakbisa dipersoalkan dengan delik penyertaan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan pasalpasal dakwaanyang disusun secara subsidaritas, yaitu :Dakwaan primair : Melangar
Pengadilan PN LABUHA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 27-02-2015 — Putus : 02-04-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN LABUHA Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Lbh
Tanggal 2 April 2015 — Penuntut Umum : Hasan Basri, SH., MH Terdakwa : Mirwan Saenab Alias Mirwan
379 — 28
  • Permenhut tersebut danberasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KRdisertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut PenggunaanSendiri dan bila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) denganlampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU),Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melangar
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 28-10-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 70/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat I : Hj.Rusnani Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat II : Suriansyah Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat III : Hj. Norliani Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat IV : Masdiana Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat V : Ahim Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat VI : Mugeni Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat VII : Muji Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat VIII : Milly Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Pembanding/Penggugat IX : Ahli Waris Almarhumah Puryati Diwakili Oleh : MARIA ROHANA,S.H
Terbanding/Tergugat I : H. Hilmi
Terbanding/Tergugat II : Hj. Nurhani
Terbanding/Tergugat III : Hj. Nurhayani
Terbanding/Tergugat IV : H. Abdi Fitria, S.Hut, Mp
Terbanding/Tergugat V : Uskiansyah
Terbanding/Tergugat VI : Badan Pertanahan Nasional kota Banjarmasin
132 — 67
  • ada orang yang sesungguhnya ikut menguasai objeksengketa maka dalam penentuan subyek hukum suatu gugatan seharusnyajuga didasarkan pada kepentingan bagaimana suatu putusan nantinya 9dijalankan karena kalau tidak perkara tersebut menjadi tidak tuntas dan yangpasti non eksekutable; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertamatidak cermat dan sangat keliru, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidakmemahami asas lijdelijkeheid van de rechter (hakim yang pasif), inisiatipmenggugat pihakpihak yang dirasa melangar
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 733/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Vannath Por
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Bob Yanastra
103 — 52
  • EKSEPSI PERUBAHAN GUGATAN TELAH MELANGAR ASASASASHUKUM ACARA DAN TELAH MERUBAH HAL MATERIIL DALAMPOSITA.1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksaPerkara Aquo, bahwa perubahan dalam suatu pengajuan PerubahanGugatan tidak boleh merubah materi Pokok Perkara dalam Gugatansebelumnya.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 20-09-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 14-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 22/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. ZAINUDDIN. M.si
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
277 — 211
  • PP No 53 tahun 2010 tentang disiplinPNS, PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan UUNo. 30 tahun 2014 tentang Aparatur Pemerintah ;8.Bahwa begitu juga dalam subtansi penerbitan objek sengketatidak memuat aturan yang mengatur tata cara dan prosedurpenjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukanpelanggaran disiplin seperti tidak adanya konsideranmengingatnya dimasukan PP No 53 tahun 2010 tentangdisiplin PNS yang jelas menjadi aturan dalam penjatuhanhukuman disiplin bagi PNS yang diduga melangar
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 22-09-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 05/HKI.HAK CIPTA/2016/PN. Niaga Sby
Tanggal 22 September 2016 — PT. INTER SPORT MARKETING lawan PT. PURI SANTRIAN
591 — 147
  • Box.8044Zurich, Swiss (FIFA), tanggal 05 Mei 2011 telah melangar ketentuan Pasal 83Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan karenanya tidakmempunyai daya laku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segalaakibat hukumnya dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dalamhal ini terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;Hal 25 dari 57 Pts No.05/HKI.HAK CIPTA/2016/PN.
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Tanah
Register : 21-04-2010 — Putus : 07-01-2011 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN TARAKAN Nomor 05/Pdt.G/2010/PN.Trk
Tanggal 7 Januari 2011 — Perdata -RIBKA AING ISTERI YAHYA ACANG, B.A -Dra. Hj. SITI MARIAM -SRI HASTUTI -ACHMAD MUHDOR
92 — 16
  • Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain; Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau.dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidak disyaratkanadanya ke empat criteria itu secara kumulatif.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 125/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : Handoko Soeseno Diwakili Oleh : FRANS ASIDO TOBING, SH., MH., CLA
Terbanding/Tergugat : Irawan Surya
58 — 40
  • dan TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi, bertentangan dengan kewajibanhukumnya dan melanggar hakhak ~ subjektif dari PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi, bertentangan dengan kepatutan dankepantasan dalam masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagiPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sehingga merupakan suatuperbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata jo arrest HRtanggal 31 Januari 1919;Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi/TergugatKonpensi sebagai akibat perbuatan melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-12-2011 — Putus : 29-05-2012 — Upload : 13-07-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 215/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 29 Mei 2012 — 1.Ny. Retno Sutjiati Soerjosoemarno,2.Raden Mas Yedidiah Zenisar Kerti Darpito Soerjosoemarno,DKK;1.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,2.PT. Goldhill
194 — 107
  • danbuktibukti yang diajukan Para Penggugat sehingga merupakan pelanggaranterhadap asas audio et alterem partem ;Demikian juga dengan Keputusan Tergugat a quo, khususnya sebagaimanaterdapat pada butir (5) alinea II halaman 6 yang pada pokoknya menyatakanbahwa perbuatan yang dilakukan oleh YAKTAPENA .......... dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan karenanya sejak semulatelah mengandung cacat hukum karena ada causa yang tidak halal,mengalihkan bidang tanah yang bukan haknya, karenanya melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1161 K/PDT/2010
DRS. M.S. TAHA BERUTU, SH. ; YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM SUMATERA, DKK.
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., sekalipun AktaNotaris tersebut melangar ketentuan UndangUndang Yayasan diatas, namundapat diambil suatu petunjuk hukum bahwa Pengurus Yayasanlah yang dapatbertindak untuk dan atas nama Yayasan di dalam dan diluar Pengadilan,kecuali dalam hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 Akta Nomor 09tanggal 27 Juni 2006 yang dibuat Notaris Fifi Rizani, S.H. junto Pasal 37 ayat(1) UndangUndang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;Bahwa, sebagaimana kita
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-10-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 434/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 3 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat IV : Kepala Pimpinan AJB Bumi Putera Kantor Pusat Jakarta Pusat Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Pembanding/Tergugat II : Kepala Pimpinan Kantor AJB Bumi Putera Kantor Cabang Kantor Syariah Tasikmalaya Diwakili Oleh : ASEP WIYANDI ERWINSYAH
Pembanding/Tergugat V : Kepala Pimpinan AJB Bumi Putera Kantor Wilayah Bandung Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Pembanding/Tergugat III : Kepala Pimpinan Kantor Bumi Purtera Kantor Cabang Banjar Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Pembanding/Tergugat I : Kepala Pimpinan AJB Bumi Putera Kantor Cabang Ciamis Diwakili Oleh : ROBBY RENALDO, SH., Dkk
Terbanding/Penggugat II : Wiwi Widiawati Binti Basar Sumantri
Terbanding/Penggugat I : Dedi Handoyo Bin Ook Handoyo
128 — 87
  • Adanya suatu perbuatan melangar Hukum ;2. Adanya kesalahan dari orang/Subyek Hukum yang melakukan perbuatantersebut ;3. Adanya kerugian pihak lain yang diakibatkannya ;4. Adanya hubungan Kasusalitas antara perbuatan dengan kerugian ;Serta pengertian melanggar hukum/ bertentangan dengan Hukum sesuaidengan Yurisprudensi tetap dan telah menjadi Doktrin hukum di Indonesia,perbuatan melawan Hukum telah diartikan secara luas yang meliputi 4macam yaitu :1.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 19-02-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 96/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
1.Ir. IBNUSYIAM MAWARDI, MM
2.Ir. DADANG AMDALI, MM
3.Ir. ALIP AFANDI, MM
Tergugat:
1.SUYUDI
2.H. MUALLIF SOLIHIN, SH
3.ANDI KAIMUDIN
4.Ir. SUHERMAN
5.ARMEN HAMIDY
6.Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
81 — 57
  • Utr.segera mengosongkan rumah yang ditempatinya dengan menyerahkankunci rumah tersebut kepada Penggugat I, dipertimbangkan sebagaiberikut, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II telah terbuktimelakukan perbuatan melangar hukum karena menempati tanah danbangunan tanpa hak, maka petitum tersebut patut dikabulkan denganperbaikan amar sebagai tersebut dalam amar putusan;Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang untuk menghukumTergugat dan Tergugat Il untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp
Pengadilan PTUN PADANG TUN Perumahan
Register : 01-07-2013 — Putus : 08-01-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 08-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 8 Januari 2014 — -IR.HUSNI SURYA, MS, Cs lawan -KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT
133 — 58
  • Oleh sebab itu surat Tergugat No,No.1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013 bertentangan denganperaturan dasar yang dasar penerbitannya dan bertentangan dengankeputusan Tergugat sendiri serta sekaligus melangar asas fair play. Bahwa surat Tergugat No.1152/PL.120/1.12.3/6/2013 tanggal 4 Juni 2013adalah suatu keputusan yang menyimpang dari peraturan dasarnya, yaknisurat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian R.I No.126/PL.120/A/01/2013 tanggal 9 Januari 2013.
Pengadilan PN LABUHA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 12-03-2015 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN LABUHA Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Lbh
Tanggal 8 April 2015 — Penuntut Umum : Hasan Basri, SH., MH. Terdakwa : Mustafa Fatiha Alias Om Daeng Alias Pa Daeng
394 — 32
  • tersebut danberasal dari hutan hak yang sah harus menggunakan SKSKB cap/ stempel KRdisertai berita acara perubahan bentuk, Nota Angkut dan Nota Angkut PenggunaanSendiri dan apabila kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)dengan lampiran Daftar Kayu Olahan (DKO), dan Surat Keterangan Asal Usul(SKAU), Nota Angkutan, dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri sebagaimanatersebut di atas, maka dapat dikenakan sanksi pidana melangar
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-12-2012 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 80/Pid.SUS/2012/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 12 Desember 2012 — H. KUSWADI bin BASRI
76 — 15
  • desa dalam Normalisasai sungai Sat,Pugak dan Waru di Desa Tunjungrejo, ;Bahwa adanya pengeluaran uang kas DesaTujungrejo, untukkegiatan Normalisasai sungai tahun 2008 dan 2009, tanpadidukung dengan bukti pengeluaran uang yang sah, maka dalammengelola keuangan kas Desa Tunjungrejo, berarti Terdakwa telah145melangar asas, bahwa untuk pengeluaran belanja atas bebanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa, harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah, dan dengan melanggar azas tersebut,Terdakwa telah melangar
    kegiatan Normalisasi Sungai Desa Tunjungrejo, tidak lengkap dan tidak sah, dankarenanya tidak dapat dijadikan dasar sebagai bukti adanya pengeluaran uang kas desa, untukpembiayaan dalam Normalisasai sungai SAT, Pugak dan Waru di Desa Tunjungrejo ;Menimbang, bahwa adanya pengeluaran uang kas Desa Tujungrejo, untukpembiayaan kegiatan Normalisasai sungai tahun 2008 dan 2009, yang tanpa didukung buktiPengeluaran uang yang sah, maka dalam mengelola keuangan kas Desa Tunjungrejo, berartiTerdakwa telah melangar
    asas pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan danBelanja Desa, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan dengan melanggar180azas tersebut, telah melangar aturan yang mengatur asas tersebut, yang karenanya dapatdikatagorikan sebagai perbuatan melanggar hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa H.KUSWADI, selaku Kepala DesaTunjungrejo, dari tahun 2008 sampai tahun 2010, yang menguasai, memegang dan mengelolasendiri, seluruh keuangan Desa Tunjungrejo, yang berarti Terdakwa
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-05-2011 — Upload : 25-05-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 484/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR.
Tanggal 12 Mei 2011 — LIAO JUNG CHU; lawan; PT. White Horse Ceramic Indonesia (dahulu bernama PT. Wahyunusa Wahana); Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Hukum & Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
245 — 76
  • Para Tergugatsepatutnya membaca dalil gugatan Penggugat dengan lebih seksama uraianposita gugatan Butir No. 1 s/d No. 7;Bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum; yang di gugat adalah PERBUATAN para Tergugat yangtelah ternyata melanggar ketentuan undangundang, melangar haksubjektif Penggugat serta yang telah menimbulkan kerugian kepadaPenggugat.