Ditemukan 4317 data
109 — 20
maupun PTAsia Pasific Petroleum Refinery Indonesia adalah pihakpihak yang cakapuntuk melakukan perbuatan hukum dengan objek pelepasan adalah SHMHalaman 20 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Padt.G/2016/PN Sit.35.36.No.442 dan SHM No.445 yang merupakan sebab yang halal, danberdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRI.No.647.K/Pdt/1989 tanggal 8 Desember 1990 menyatakan bahwa karakter transaksi jual beli tanah bersifat perbuatan tunai atau kostantehandeling atau Simultanores transfer yang sejiwa
103 — 30
di pertahankan atau tidak;Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohonsebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahansebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,dan rahmah, yang sejiwa
ANDRY SIMANJUNTAK
Terdakwa:
I WAYAN ARJAWA anak laki laki dari I WAYAN TAGEL
58 — 15
Nama lengkapTempat lahirUmur/tgl lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerj aan: JEPIS bin AJIZI: Sekuduk: 3 Nopember 1996: Lakilaki: Indonesia: Dusun Sejiwa Sehari Rt.003/Rw.002 Desa Sekuduk Kec.Sejangkung Kab. Sambas: Islam: Belum/tidak bekerja: AMAN bin MOADI: Sekuduk: 7 Juli 1995: Lakilaki: Indonesia: Dusun Tri Sakti Rt.004/Rw.002 Desa Sekuduk Kec.Sejangkung Kab.
Sambas: Islam: Belum/tidak bekerja: YASIP bin RIFNI: Sekuduk: 4 Februari 1978: Lakilaki: Indonesia: Dusun Sejiwa Sehati Rt.005/Rw.003 Desa Sekuduk Kec.Sejangkung Kab. Sambas: Islam: TaniTerdakwaterdakwa tidak pernah dihukum ;Susunan PersidanganHORASMAN BORIS IVAN, S.H. HakimDJAMIATUL ICHWAN, S.H. PaniteraSetelah penyidik Polres Sambas membacakan uraian kejadian sebagaimana beritaacara pemeriksaan cepat tanggal 5 Mei 2014, No. BAPC/01/V/2014;a. Terdakwaterdakwa mengakui uraian kejadian ;b.
ANDRY SIMANJUNTAK
Terdakwa:
AHMAD HIDAYAT alias ACAN bin FO KU alm
40 — 9
Nama lengkapTempat lahirUmur/tgl lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerj aan: JEPIS bin AJIZI: Sekuduk: 3 Nopember 1996: Lakilaki: Indonesia: Dusun Sejiwa Sehari Rt.003/Rw.002 Desa Sekuduk Kec.Sejangkung Kab. Sambas: Islam: Belum/tidak bekerja: AMAN bin MOADI: Sekuduk: 7 Juli 1995: Lakilaki: Indonesia: Dusun Tri Sakti Rt.004/Rw.002 Desa Sekuduk Kec.Sejangkung Kab.
Sambas: Islam: Belum/tidak bekerja: YASIP bin RIFNI: Sekuduk: 4 Februari 1978: Lakilaki: Indonesia: Dusun Sejiwa Sehati Rt.005/Rw.003 Desa Sekuduk Kec.Sejangkung Kab. Sambas: Islam: TaniTerdakwaterdakwa tidak pernah dihukum ;Susunan PersidanganHORASMAN BORIS IVAN, S.H. HakimDJAMIATUL ICHWAN, S.H. PaniteraSetelah penyidik Polres Sambas membacakan uraian kejadian sebagaimana beritaacara pemeriksaan cepat tanggal 5 Mei 2014, No. BAPC/01/V/2014;a. Terdakwaterdakwa mengakui uraian kejadian ;b.
104 — 43
Gemeente Makassar/Tanah Hak PengelolaanPemerintah Kota Makassar kepada Tergugat II Intervensi adalah sejalan dan sejiwa dengan asasCermat dan penuh kehatihatian serta bersifat teliti dalam bertindak dan sebagai faktahukumnya Tergugat mengeluarkan keputusannya kepada Tergugat II Intervensi nanti setelah tanggal20 Oktober 2011 dan oleh karena kehatihatiannya Tergugat, maka Tergugat II Intervensi haruslahmenunggu Keputusan Tergugat selama 2 (dua) tahun berturutturut dari masa permohonan TergugatII Intervensi
141 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Edaran POLDA Jawa Timur No.B/4989/IX/2009 berdasarkanRujukan Surat Kabareskrim tanggal 31 Agustus 2009, maka kekuatanhukum dan tingkatan (hierarchie) dalam peraturan perundangundangandi Indonesia adalah lebih kuat undangundang, dalam hal ini UUPK.Surat edaran tersebut bersifat kebijakan, Intinya surat edaran tersebut,harus sejiwa dengan UUPK atau tidak boleh bertentangan denganUUPK, karena UUPK tingkatannya lebih tinggi dibanding surat edaranPOLDA tersebut, artinya penerapan Pasal 59 ayat (
44 — 36
padapokoknya memuat halhal sebagai berikut : e Pidana penjara pengganti yang dijatuhkan Majelis Hakim TingkatPertama dan jika uang pengganti tidak dapat dibayar oleh terdakwamaka kurang memenuhi rasa keadilan :Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti suratdakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk alternatifbukan subsidaritas berhubung oleh karena unsur dakwaan primair dan subsidairtidak sama dan sejiwa
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adalah tidak adil bagiPenggugat untuk terus menanggung sanksi Pasal 14 ayat(4) KUP setiap tahun padahal keadaan tersebut tidakterhindarkan dan timbul dari keterbatasan peraturanpelaksanaan perpajakan yang tidak sejiwa dengan Undangundang PPN.
RESA FREDIKUS
Terdakwa:
SYARIF HAMSAH alias HAMSAH bin AHMAD
57 — 10
Nama lengkapTempat lahirUmur/tgl lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerj aan: JEPIS bin AJIZI: Sekuduk: 3 Nopember 1996: Lakilaki: Indonesia: Dusun Sejiwa Sehari Rt.003/Rw.002 Desa Sekuduk Kec.Sejangkung Kab. Sambas: Islam: Belum/tidak bekerja: AMAN bin MOADI: Sekuduk: 7 Juli 1995: Lakilaki: Indonesia: Dusun Tri Sakti Rt.004/Rw.002 Desa Sekuduk Kec.Sejangkung Kab.
Sambas: Islam: Belum/tidak bekerja: YASIP bin RIFNI: Sekuduk: 4 Februari 1978: Lakilaki: Indonesia: Dusun Sejiwa Sehati Rt.005/Rw.003 Desa Sekuduk Kec.Sejangkung Kab. Sambas: Islam: TaniTerdakwaterdakwa tidak pernah dihukum ;Susunan PersidanganHORASMAN BORIS IVAN, S.H. HakimDJAMIATUL ICHWAN, S.H. PaniteraSetelah penyidik Polres Sambas membacakan uraian kejadian sebagaimana beritaacara pemeriksaan cepat tanggal 5 Mei 2014, No. BAPC/01/V/2014;a. Terdakwaterdakwa mengakui uraian kejadian ;b.
35 — 4
dengan ketidak sanggupan saksisaksiPemohon dan Termohon sebagai orang dekat untuk dapat menyatukan kemballPemohon dan Termohon dalam biduk rumah tangga, adalah merupakan faktakongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon denganTermohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage),oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkandari perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebutpada Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejiwa
95 — 58
Bahwa akibat halhal yang djelaskan di atas dan perselisinan sertapertengkaran yang bersifat komulatif akhirnya pada 3 Januari 2019sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisahranjang.10.Bahwa adapun maksud dan tujuan perkawinan menurut ketentuanPasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah sejiwa dengan maksud dantujuan perkawinan yang terkandung didalam alquran surat ArRum ayat21 yaitu bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah (tentramdan bahagia) penuh Mawaddah (rasa cinta) dan rahmah
Hasta Sukidi, S.H.
Terdakwa:
Riyanto Rivai
108 — 50
Fauzi ArifinPekerjaan : Tidak adaTempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 04 Agustus 1993Jenis kelamin > LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamAlamat tempat tinggal : Jalan Sejiwa No. 19 RT 001/RW001 Kel.
26 — 11
Putusan No.188/Pdt.G/2021/PA.RhMenimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohonsebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahansebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamyakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah,dan rahmah, yang sejiwa
74 — 36
) dengan Tergugat baik dalam proses mediasi maupun selama dalamproses persidangan, dan Tergugat pun ingin mengakhiri rumah tangganyadengan Penggugat adalah merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwahubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkatpecahnya perkawinan (broken marriage), oleh karena itu Majelis Hakimberkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan yang sakinah,mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut pada pasal 1 UndangundangNomor 1 Tahun 1974 yang sejiwa
68 — 33
Yahya Harahap tersebut menerangkan bahwa :92Prinsip yang terkandung dalam pasal 185 KUHAP. tidaklah sama sekalibermaksud untuk menyingkirkan apa yang ditetapkan dalam pasal 163 KUHAP, yangmengharuskan saksi untuk memberi keterangan di sidang Pengadilan yang benarbenarsejalan dan sejiwa dengan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaanpenyidikan (ibid ; hal 186 ) ; Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya saksi KukuhSantoso dalam perkara ini, didepan pemeriksaan persidangan
1.SURYA WIRDA NINGSIH Binti H. BAA
2.SRI HERLINDA Binti H. BAA
3.BUYA HAMKA Bin H. BAA
Tergugat:
1.Drs. H. ABDUL LATIF HATMAN
2.M. YUSUF
3.AKBP. NURHAMIDAH
4.AKBP. MOCH. FAHRURROZI
5.ARDIYANSYAH SH. MH
6.AKBP. EKO WAHYUNIAWAN
7.Letkol. ARIFIN DAHLAN
8.Bripka ARUWALI
9.JAMAL alias JAMAL AZALI
10.INDRIANI
11.HJ. AMNIA WA ODE
12.WA ODE MASRIATI
13.BADAN PERTANAHAN KOTA BAUBAU
111 — 50
Dengan demikian terhadap petitumdimaksud, karena masih sejiwa/relevan dengan posita dan petitum a quo, sertamendasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan mengenai adanya jual bellidiantara para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maupun denganberpedoman pada petitum subsidair = yakni jika majelis hakim yang memeriksaperkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadiladilnya, Sebagaimanakaedah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 425K/Sip/1975, Tanggal
211 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Petunjuk ini sejiwa pula dengan Surat EdaranMahkamah Agung No.6 Tahun 1988 tanggal 10 Desember 1988 ;Bahwa ditaatinya ketentuanketentuan seperti ditetapkan di dalam KUHAPmengenai permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana, khusus terkaitperkaraperkara Tindak Pidana Korupsi, mempunyai arti tersendiri di dalamrangka menghindari kemungkinan mengajukan permohonan peninjauankembali oleh Kuasa sedangkan yang bersangkutan bersembunyi atau lari keNegaraNegara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan
63 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
kumpulan Kasus Menarik " Jilid 4 Penerbit OC KalogisAsc/2009 halaman 258 yang dikutip sbb:......utusan Mahkamah Agung ARI No. 951 K/Pid/1982tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima yang antaralain menerangkan; bahwa unsur "setiap orang hanya merupakankata ganti orang dimana unsur ini baru mempunyai makna jikadikaitkan dengan unsur unsur pidana lainnya, karenanya harusdibuktikan secara bersama dengan unsurunsur lain dalamperbuatan yang didakwakan dalam kaitannya dengan "setiaporang";Bahwa sejiwa
54 — 5
Namun demikianMajelis Hakim berpendapat, tanopa mengurangi prinsip yang ditentukan dalampasal 185 KUHAP tersebut, prinsip itu sendiri tidaklah sama sekali bermaksudmenyampingkan prinsip yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, yangmengharuskan saksi untuk memberi keterangan disidang pengadilan yangbenarbenar sejalan dan sejiwa dengan keterangan yang telah diberikannyadalam berita acara pemeriksaan penyidikan, untuk itu Majelis Hakim dalampersidangan ini akan menilai secara obyektif hal tersebut dalam menjatuhkanpidana
88 — 17
akal kebakaran tahun 1992 baru dilaporkan tahun 2009, maka patutuntuk menjadi pertimbangan apakah PENGGUGAT dapat mengingat secarapasti dan meyakinkan tentang apa saja dokumen yang terbakar selama kurunwaktu yang sangat lama itu + 17 tahun, tentulah hal ini menjadi aneh dansangat meragukan apakah sertifikat tersebut benarbenar terbakar atau tidak,karena itu gugatan PENGGUGAT lemah dan harus ditolak.Dalam Pasal 27, 34 dan 40 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 hak atas tanah hapuskarena ditelantarkan, hal ini sejiwa