No.1801 K/Pid.Sus/201312.Berita Acara Kematian Ternak dan Surat Visum dari Dinas Pertanian,Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan;13.Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Pembibitan Sapi PotongDana APBNP Kelompok Ternak Lembu Aji Kota Pekalongan Tahun 2010;14.Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kelompok Ternak Lembu Ajikepada Ketua Tim Tekhnis Kegiatan Pengembangan Pembibitan Sapi DanaBansos APBNP 2010 Kota Pekalongan;15.Surat Persetujuan Permohonan Pencairan Dana dari Kepala DinasPertanian

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha."

menyalahkan dirinyasebagai penyebab perceraian yang terjadi antara orang tuanya, sedangkan dampakperceraian tersebut dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku anak yang diantaranyadepresi, suka mengamuk, kasar dan bertindak agresif, pendiam, melamun, tidak sukabergaul, tidak ceria, tidak berminat pada tugas sekolah yang kesemuanya berdampakpada terganggunya perkembangan mental anak dan hanya membawa penderitaan yangpanjang bagi keberlangsungan hidup anak;Menimbang, bahwa dalam acara pembinaan tekhnis

Bahwa Oleh karenanya, walaupun benar bagian accounting dan purchasingdalam posisi sejajar dan dibawah kontrol PEMOHON BANDING/TERDAKWA,akan tetapi dalam tekhnis operasionalnya, dan dengan datadata yangdisajikan kepada PEMOHON BANDING/TERDAKWA sebagai penerimalaporan, maka PEMOHON BANDING/TERDAKWA menganggap tidak adamasalan pada data stock.

yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidanganadalah terdakwa Wilson Datuk Bagindo selaku Ketua Gapoktan PinangSaiyo/penerima manfaat dana bantuan social program pengembangan unitpengolahan pupuk organic (UPPO) adalah orang yang memiliki tugas/kewenanganberdasarkan perjanjian kerjasama Nomor 521.4/1472/Satker(08)/SPKSUPPO/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011 untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan socialpengembangan UPPO yang telan berada dalam kekuasaannya selaku KetuaGapoktan Pinang sesuai Pedoman Tekhnis

puluh ribu tujuh ratus rupiah),awalnya dalam DPA tanggal 09 Januari 2014 dipergunakan untuk 60 titik biogasdengan harga 1 unit biogas sebesar Rp. 14.947.845 (empat belas juta Sembilanratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) namun dalamDPA perubahan tanggal 23 Oktober 2014 menjadi 40 (empat puluh) titik denganmasingmasing titik seharga Rp. 22.524.896 (dua puluh dua juta lima ratus duapuluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah);Bahwa saksi menerangkan secara tekhnis

GRAHA UNDAGI dalam arti hanya meminjam nama CV.GRAHA UNDAGI untuk pelaksanaan kegiatan proyek Intalasi Biogas tersebut,setelah itu oleh Dinas ditunjuklah saksi selaku Konsultan Pengawas;Bahwa saksi juga ikut membantu dalam proses pembuatan dokumenperencanaan ;Hal 98 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.SusTpk/2018/PN.Dps Bahwa saksi dalam menyusun perencanaan berdasarkan Permen ESDM No. 3Tahun 2014 yaitu membuat dokumen perencanaan meliputi : Gambar, RAB danSpesifikasi Tekhnis; Bahwa benar saksi yang membuat

ADNYANA, SH untuk item spesfikasitekhnis mengacu pada Permen ESDM No 3 Tahun 2014 dan untuk harganyamenyesuaikan dengan harga perkiraan sementara (HPS) yang disediakan olehSaksi MADE CATUR ADNYANA, SH harga satuannya sebesar Rp. 22.288.103, 75; Bahwa benar saksi yang membuat RAB tersebut dibantu dengan staf saksibernama Gusti Ngurah adi putra dan dasar penyusunan harga adalahberdasarkan HPS yang dibuat oleh dinas yang dierahkan kepada saksi oleh Saksi MADE CATUR ADNYANA, SH untuk item spesfikasi tekhnis

sedikit akan tetapiberdasarkan data yang diberikan oleh dinas BPMPKBPD ketersediaan air dankotoran ternak sudah mencukupi sehingga sudah ditetapkan dalam DPPA SKPDsehingga kami juga tidak berani menolak; Bahwa saksi tidak ada merekomendasikan kepada PPK Saksi MADE CATURADNYANA, SH karena sudah tertuang dalam DPPA dinas bahwa sudahditentukan bahwa masyarakat di Nusa Penida lah yang sebagai penerimabantuan instalasi biogas tipe fixed dome saksi tidak berani merubahnya; Bahwa benar dokumen spesifikasi tekhnis

(Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)).Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa spesifikasi tekhnis kegiatan instalasi Biogasada pada Standar Dokumen Pengadaan (SDP).Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terhadap satu rekanan yang mengajukanpenawaran dapat dilakukan proses pelelangan karena telah dilakukan prosestender ulang dimana tender pertama gagal dilakukan karena tidak ada rekananyang memasukkan penawaran.Tanggapan Terdakwa :Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.14.

Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelanaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum dandalam Nota Dinas tersebut ada tertulis bahwa peraturan yang adasesuai dengan ketentuan

Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.

Bahwa selain sebagai Kepala Bidang Akutansi dan PembendaharaanDPPKA Kota Bengkulu, terdakwa diberikan tanggungjawab sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan penyusunanrencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi dan Perbendaharanpada tahun anggaran 2015.

Gasipa SPP 21.000.000, /TerdakwaJumlah 121.000.000,Total Pinjaman 144.490.000, Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Ketua UPK bersamasama denganSaksi DADANG WAHYUDI selaku Bendaharanya tersebut bertentangandengan PTO ( Petunjuk tekhnis Operasional ) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dariDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP ( Standar OprasionalProsedur ) UPK Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur tanggal 20September

Gasipa SPP 21.000.000, TerdakwaJumlah 121.000.000,Total Pinjaman 144.490.000, e Bahwa Terdakwa selaku Ketua UPK bersamasama dengan SaksiDADANG WAHYUDI selaku Bendaharanya tersebut bertentangandengan PTO ( Petunjuk tekhnis Operasional ) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dariDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP ( Standar OprasionalProsedur ) UPK Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur tanggal 20September 2007

Bahwa, perbuatan terdakwa yangdemikian ini bertentangan dengan PTO( Petunjuk tekhnis Operasional ) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan dari Departemen DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP( Standar Oprasional Prosedur ) UPKKecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjurtanggal 20 September 2007 ;Menimbang , bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebutdiatas maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi163secara sah dan meyakinkan

penyidikHalaman 41 dari 108 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNAadalah benar, dimana saksi ada bertanda tangan dalam BAP tersebutsetelah sebelumnya membaca;Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keteranganSaksi tersebut.4.Saksi JUNIZAR MUCHTAR, A.Md= Bahwa dalam pekerjaan pembangunan kantor KIP Subulussalamberdasarkan surat keputusan kuasa penguna anggaran komisi pemilihanumum Kota Subulussalam No.20.4/SK/KPU/IX/2012, tanggal 19September 2012 saksi ditunjuk sebagai Pengawas Tekhnis

MIKUN SIJABAT,Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, pengawas tekhnis JUNIZARMUCHTAR, dan pengawas dari CV Dyorbit MUKTI SATRIA.= Bahwa maksud pokok dibuatkannya surat perjanjian pembayaran padahari kamis tanggal 13 desember 2013 tersebut adalah untuk dapatmelakukan penarikan dana yang masih tersisa 30% (tiga Puluh Persen)dari nilai kontrak dan menyelesaikan pekerjaan pembangunan kantorKomisi Pemilihan Umum (KPU) / Komisi Independen Pemilihan (KIP)Kota Subulussalam yang belum siap;= Bahwa Nomor Rekening

Bahwa dibawah Nota Dinas dari Kepala Bagian Hukum tersebut telahterlampir Peraturan Walikota Nomor : 36 Tahun 2015 yang membuatNota Dinas mengenai Peraturan Walikota Tentang PemberianTambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai YangMelaksanakan Tugas Pada Dinas Pendapatan, PengelolaanKeuangan dan Aset Kota Bengkulu, secara tekhnis yang melakukantelahnaan dalam Nota Dinas tersebut adalah di Bagian Hukum danPutusan Nomor 102/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 29 dari 137 Halamandalam Nota

Dikarenakan secara tekhnis tidak mungkin Saksi lagi yangmelakukan pengecekan terhadap Peraturan Walikota tersebut.

Bahwa selain Saksi sebagai Kepala Bidang Akutansi danPembendaharaan DPPKA Kota Bengkulu diberikan tanggungjawabsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatanpenyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Akutansi danPerbendaharan seingat Saksi pada tahun anggaran 2015.

Anugerah Bestari, tidak melampirkan daftarkualitas harga maka dinyatakan tidak lulus. pada tanggal 4 November 2012 Panitia Pengadaan melakukanevaluasi tekhnis, korelasi aritmatik dan evaluasi kewajaran hargaterhadap PT.Tiara Donya, PT.Magnum Global Mandiri danPT.Winatindo Bratasena, hasilnya PI.Tiara Donya tidakmelampirkan jaminan penawaran sehingga dinyatakan tidak lulusHal. 82 dari 137 hal. Put.

Berita Acara evaluasi Tekhnis Nomor : 9/PB/BPK/PANRSUD/2012 Tanggal 5 November 2012 yang ditandatanganioleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUDPandan yang bahwa yang memenuhi syarat tekhnis adalahPT.Winatindo Bratasena sedangkan PT.Magnum GlobalMandiri tidak lulus karena beberapa alat tidak mempunyaidukungan.19.Tanggal 21 November 2012 dr.

sudah mencapai sebagian besar Nagari/Desa/Kelurahan danberdasarkan Buku Petunjuk Teknis Kredit Mikro Nagari Tahun 2009 BABI.A angka 6 dalam pelaksanaannya prinsip pengelolaan dana bantuanHalaman30 dari 154 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2016/PN.PdgKredit Mikro Nagari adalah harus dapat dipertanggungjawabkan baikdari proses perencanaan, pengalokasian dana sharing dari APBDProvinsi, Kabupaten Kota, proses pelaksanaan kegiatan sertapertanggungjawaban keuangan dan pelaporan serta berdasarkanbuku petunjuk tekhnis

Lurah Kampung Manggis, SekretarisKelurahan Kampung Manggis, Ketua Lembaga PemberdayaanMasyarakat (LPM) Kelurahan Kampung Manggis, seluruh Ketua RT seKelurahan Kampung Manggis, perwakilan Badan KeswadayaanMasyarakat (BKM), Tokoh Masyarakat Kelurahan Kampung Manggis,perwakilan TPPKK Kelurahan Kampung Manggis, ketua kelompokusahakecil Kelurahan Kampung Manggis.Bahwa setahu saksi yang menetapkan calon penerima kredit mikronagan (KMN) adalah Kelompok Kerja (POKJA) yang sudah terbentuknamun bagaimana tekhnis

2009 sebesar Rp.150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Tahap Il Tahun2010 sebesar Rp. 150.000.000, (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) telahHalaman74 dari 154 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdgdisalurkan selurunnya kepada seluruh calon penerima kredit mikronagar (KMN) yang sudah ditetapkan oleh kelompok kerja (pokja)Kelurahan Kampung Manggis.Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses penyaluran dana kepadacalon penerima kredit mikro nagari (KMN) dari kelompok kerja (Pokja),karena secara tekhnis

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa2. Harga Perkiraan Sendiri, dan3. Rancangan KontrakaMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;Menandatangani Kontrak;Q 9Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;f. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang /Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;h.

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa2. Harga Perkiraan Sendiri, danHalaman 23 dari 182 Putusan perkara No.17/Pid.SusTPK/2016/PN.Pal243. Rancangan KontrakoMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;Menandatangani Kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;0 2 0Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;.Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Pengguna Anggaran (PA);g.

Foto copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DPM-LUEP Dalam Rangka Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedele di Tingkat Petani Tahun Anggaran 2007.12. Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 3354.0/018-11.1/XV/2007 Unit organisasi BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2007 Program Peningkatan Ketahanan Pangan.13.

Foto copy Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/48/KEP/412.12/2007 tanggal 06 Maret 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tekhnis Pembelian Gabah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007.15. Foto copy lembar disposisi Nomor agenda : 11213/5601.Sek/ terhadap surat dari BKP Jatim tanggal 01 Nopember 2006 Nomor surat : 501/907/205.03/2006 perihal Usulan Lembaga Program Pembelian Gabah Tahun 2007 yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro.16.

Burhanudin ST,Gigih Himbauan ST,MT dan Azwar Alfian ST masingmasing sebagai Anggotayang bertugas Menyusun jadawallelang, menetapkan dokumen pengadaan, menetapkan besaran nominal jaminan penawaran,membuat pengumuman di Web Site, Media Elektronik, Media masa, dan di papanpengumuman Dinas Penuntut Umum Propinsi Bengkulu, juga menyediakan Soft Copyselanjutnya melakukan pejelasan kepada peserta lelang, setelah itu melakukan evaluasikualifikasi atau pasca kualifikasi, kKemudian evaluasi administrasi, tekhnis

Menara Adidaya dengan penawarannya Rp.1.571.315.000,selanjutnya pada tahap Evaluasi Tekhnis Penawaran dua perusahaan diatas dinyatakanlolos, dan yang terakhir evaluasi pada tahap kualifikasi yang ditetapkan sebagaipemenang adalah CV. Hutama Bhakti, selanjutnya setelah CV. Hutama Bhaktiditetapbkan sebagai pemenang kemudian diusulkan kepada Kepala Satker yakniterdakwa IDRANSONO, BE;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi A Manap ST.

OBL pada tanggal 5 Maret 2012, sesuai dengan Surat Perintah Tugasdari Kepala Balai Karantina yaitu terdakwa;Bahwa penilaian tersebut saksi lakukan berdasarkan Permentan 05;Bahwa syaratsyarat untuk ditunjuk menjadi IKT harus memenuhi syaratformil dan tekhnis sebagaimana diatur dalam Permentan 05;Bahwa berdasarkan Permentan 05 tersebut, baik Badan Hukum maupun orangperorangan dapat memohon untuk ditunjuk sebagai IKT;Bahwa berdasarkan Laporan penilaian penetapan Instalasi KarantinaTumbuhan PT Sentrajasa

OBL pada tanggal 5 Maret 2012, sesuai dengan Surat Perintah Tugas dariKepala Balai Karantina yaitu terdakwa;Bahwa penilaian tersebut saksi lakukan berdasarkan Permentan 05;Bahwa syaratsyarat untuk ditunjuk menjadi IKT harus memenuhi syarat formildan tekhnis sebagaimana diatur dalam Permentan 05;Bahwa berdasarkan Permentan 05 tersebut, baik Badan Hukum maupun orangperorangan dapat memohon untuk ditunjuk sebagai IKT;Bahwa berdasarkan Laporan penilaian penetapan Instalasi Karantina TumbuhanPT Sentrajasa

Hasil survey dilapangan yang dituangkan dalam bentuk gambar ;Bahwa spesifikasi tekhnis menurut gambar untuk pekerjaan seminisasi / corbeton diDesa Garantung jalur 4 dan 5 Kec.Maliku Kab.Pulpis sebagai berikut :a. Pekerjaan pembangunan seminisasi /cor beton sepanjang 1.035 m;b. Pekerjaan galian tanah untuk list ban pada sisi kiri dan kanan dengan lebar20 cm dan tinggi 20 cm dengan volume 82,800 m3 sepanjang 2.070 m ;Halaman 45 dari 203 Putusan Nomor 65/Pid.SusTPK/2014./PN.Plkc.

infrastrukturTransmigrasi berupa pemenuhan infra struktur intra dan antar kawasantransmigrasi dan pemenuhan paket fasilitas umum dan fasilitas sosialpemukiman transmigrasi ;Bahwa dana dimasukkan dalam DPA Perubahan Kab.Pulpis SKPD DinasSosial & Transmigrasi Kab.Pulpis dengan pagu untuk pekerjaan fisiknyaRp.755.000.000, dan untuk Pengawasannya Rp.23.000.000, ;Bahwa karena Dinas Sosial tidak mampu mengenai masalah teknis makasaksi selaku Kadis meminta kepada Bupati supaya Dinas PU yang ahlimengenai masalah tekhnis

mengeluarkanSK pelimpahan pelelangan dilaksanakan oleh Dinas PU Kab.Pulpis BidangCipta Karya ,sedangkan untuk kegiatan pra lelang dan penyusunan HPSdilaksanakan oleh Dinas ybs ;Bahwa pekerjaan seminisasi cor beton Desa Garantung jalur 4 dan 5Kec.Maliku Kab.Pulpis TA2011 HPS dibuat oleh PPTK saksi RudiPurwadi,S.Sos dan diperiksa oleh saksi selaku Pengguna Anggaran dengantotal HPS Rp.755.009.032,70 dan dibulatkan menjadi Rp.755.000.000, ;Bahwa HPS diambil dan diadopsi dari RAB dan Gambar yang dibuat olehTeam tekhnis

Bahwa ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Il dantidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Il ;Bahwa ahli bekerja selaku PNS dan Dosen Universitas Palangka Rayadengan pendidikan terakhir S1 , Teknik Sipil ;Bahwa dasar penugasan ahli dari Balai Pengujian Mutu Dinas PU Kaltengdalam melakukan pengujian mutu dan kwalitas pekerjaan semenisasi corbeton Desa Garantung jalur 4 dan 5 Kec.Maliku adalah :1.Surat dari Kapolda Kalteng tanggal 29 Agustus 2013 perihal permohonanbantuan tekhnis

tebas/Tebang Tanah KasDesa Sungai Puring.Bahwa Terdakwa berdasarkan tugas dan fungsinya selaku Kepala Desauntuk menyelenggarakan Pengelolaan Keuangan Desa yang didalamnya mencakup Alokasi Dana Desa Sungai Puring tahun 2008,2010, 2011, 2012, 2013 dan tahun 2014, tidak pernah melakukansosialisasi kepada aparatur pemerintah Desa dan warga masyarakat jikaDesa Sungai Puring telah menerima Alokasi Dana Desa dari PemerintahKabupaten Kotawaringin Timur dan terdakwa juga tidak pernahmembentuk Pelaksana Tekhnis

Plk.Kabupaten Kotawaringin Timur dan terdakwa juga tidak pernahmembentuk Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa cq TimPelaksana Kegiatan untuk pengelolaan kegiatan yang di biayai olehAlokasi Dana Desa (ADD).

Rp40.000.000, (empat puluhjuta rupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000, (duapuluh juta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yangmenitipkan uang pada masingmasing SPBU adalah saksi sendirikadangkadang ditemani oleh bendahara pengeluaran (saksiRUSMAWATI);Bahwa untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januaris/d Maret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulanseterusnya Saksi tidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

Bendahara dimintakan ke Pihak ketiga danKepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPK yaknisaksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah terdakwa selaku kepala Dinas;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa Saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

saksi tidak memilki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala DinasNomor : 232 Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII PenunjukanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PerhubunganKabupaten kaur Tahun Anggaran 2020;Bahwa penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnyadapat diajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksiRUSMAWATI beserta PPK saksi Sofiah Sari dan kepala Dinas; Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Serviceadalah terdakwa selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisatagihan bulan sebelumnya;Halaman 121 dari 204 Putusan Nomor: 31/Pid.SusTPK/2021/PN.BglBahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

Restaurant Serata dan Kantor BKKBN SHPNo.1 Tahun 2006 adalah Keputusan Mendagri No. 152 tahun2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;Bahwa hasil pengecekan kondisi bangunan yang dilakukan olehsaksi ahli Kasta Agung Pertala ST bersama Tim BPKP tanggal 11April 2012 secara fisik keseluruhan bangunan sudah sesuaidengan spek tekhnis dan bestek bangunan sudah selesai dansudah layak sebagai tempat tinggal;Bahwa hasil pengecekan kondisi bangunan tanggal 26 Mei 2008oleh saksi Ir.

., menyatakan secarakeseluruhan bangunan sudah sesuai dengan spek tekhnis danbestek dan sudah selesai 100 % cukup baik;4. Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan serta kekilafan yangnyata dalam hal menilai bahwa tindakan Pemohon PeninjauanKembali telah menguntungkan pihak lain/ Erwin Sugianto selakuDirektur PT.