Ditemukan 5678 data
44 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
karyawan baru yang berjumlahkurang lebih 40 orang yang umumnya adalah mantan dan/ataukaryawan yang mengajukan pensiun dini dengan status sebagaikaryawan kontrak (outsourcing) ;Bahwa menurut ketentuan didalam Pasal 164 ayat (3)Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandisebutkan sebagai berikut : Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturut turut atau bukan karena keadaan memaksa(force
Yadi Mulyadi
Terdakwa:
HERMAN DAENG PASORE
74 — 30
Bahwa obat Imboost force dengan komposisi 250 Mg, BlackEldeberya 400 Mg dan Znpicolinate 10 Mg dengan fungsi sebagaivitamin suplemen untuk daya dahan tubuh, obat alaxan FR dengankomposisi : /buprofen 200 Mg dan Paracetamol 325 Mg denganfungsi sebagai analgetik dan anti piretik untuk meredakan danMenimbang22menghilangkan rasa sakit dan meredakan demam, untuk obatmeloxicam tablet merupakan obat generik sediaan tunggal denganfungsi untuk menghilangkan rasa nyeri.Atas keterangan Saksi yang dibacakan
154 — 106
dapat menahan atau menampung air hujan tersebutdan Tergugat mendapatkan data dari BMKG Kota menyatakan bahwa padatanggal 89 Mei 2013 dari jam.17.00 s/d 06.00 Wit telah terjadi hujan denganintensitas 80 mm yang berlokasi di Distrik Sorong Barat Kota Sorongberdasarkan Surat Nomor : GF.302/153/SOR/V/2013, tertanggal 14 Mei 2013 .Bahwa sudah jelas akibat runtuh dan robohnya talud diakibatkan faktor alamyang tertuang di dalam Kontrak Perjanjian Pemborongan Pekerjaan padaPasal 19 adalah keadaan memaksa/force
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Panin Persero, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
Terbanding/Tergugat III : Otoritas Jasa Keuangan OJK Semarang
50 — 41
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan Surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;atauk.
366 — 102
untuk antara lain menyatakan batal Perjanjian UtangPiutang (vide petitum gugatan no. 4 dan 6);Pasal 13.2 Perjanjian Utang Piutang menyatakan sebagai berikut:Failing such an amicable settlement, any dispute arising out of or inconnection with this Agreement, including any question regarding itsexistence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved byarbitration in Jakarta in accordance with the Indonesian National Board ofArbitration Rules ("BANI Rules") for the time being in force
82 — 39
. ;; 71 ; Pawan SelaBahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negarayang terjadi karena berkurangnya aktiva negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseoarang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force majeure) ;Bahwa Tanah Striping yang dijual tersebut
49 — 8
Antang Gunung Meratus melakukan keterlambatanpembayaran kecuali karena force majeure maka dikenakan dendasebesar 0,3 0/00 (nol koma tiga mil) dengan denda maksimal 3%.Bila Perusda RR tidk dapat memenuhi target setelah adanyaperingatan tertulis selama 2 kali maka akan dikenakan dendasebesar Rp. 10.000 untuk setiap ton batubara kekurangannya.
1716 — 2154
Walaupun telah dibuat sekatapi menggunakan excavator dengan cara mengangkatlumpur dari kanal, kKemudian disekat dengan lebar 50meter dan panjang sesuai dengan standar panjang kanalper 10 kilometer untuk mencegah api masuk kedalamwilayah konsesi TERBANDING namun api tetapi masukke dalam konsesi TERBANDING, maka berdasarkan haltersebut secara jelas dan tidak terbantahkan kebakaranyang terjadi merupakan force majeuredan bukanlahkehendak dari TERBANDING, selain itujuga terbuktibahwa kejadian kebakaran
berdasarkan uraianuraian keterangan diatasmaka secara jelas, tegas dan tidak terbantahkan bahwaterjadinya kebakaran merupakan akibat dari Anomalikondisi cuaca yang kering pada bulan AgustusHal. 134 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.SeptemberOktober 2014 menyebabkan kebakaranlahan, selain itu penyebaran api cepat meluas karenadinamika atmosfer/angin yang ditandai dengan turbulensiudara sehingga menimbulkan angin puting beliung,sehingga sangat nyata bahwa terjadinya kebakaranmerupakan sebuah force
ATJASONJAYA, S.H., M.H. yang menyampaikan bahwa dalam pertanggungjawaban mutlak Penggugat tidak perlu membuktikan bahwa itumerupakan kesalahan, tetapi Tergugat juga diberi perlindungan untukmemberi keterangan bahwa itu bukan merupakan perbuatannyakarena merupakan force majore.
Bahwa dalam hal mentukan kelalaianada unsur sengaja atau lalai, tetapi dalam hal force majore bukankarena kesalahan tetapi karena kejadian diluar kemampuan manusiaHal. 187 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.yang tidak mungkin untuk menghindar,sehingga pertanggungjawabannya tidak bisa dibebankan kepada seseorang.
129 — 45
Bahwa ketentuan Pasal 164 butir 3 UU No. 13 tahun 2003menyatakan sebagai berikut :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangonsebesar 2 (dua) kali ketentuan Psal 156 ayat (2), uang penghargaanmasa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat
313 — 100
Nasabah yang tidak/oelum mampu membayar disebabkan force majeurtidak boleh dikenakan sanksi.Hal. 36 dari 43 Put. No. 388/Pdt.G/2013/PA Lbt.3. Nasabah mampu yang menundanunda pembayaran dan / atau tidakmempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya bolehdikenakan sanksi.4. Sanksi didasarkan pada prinsip tazir, yaitu bertujuan agar nasabah lebihdisiplin dalam melaksanakan kewajibannya.5.
57 — 21
Hal ini tentu dapat mencederai rasa keadilan pihakisteri, Karena apa yang menjadi haknya sesuai putusan pengadilan, tidak sertamerta bisa diperolehnya, sedangkan suami yang sudah mengikrarkan talaknyadapat dengan mudah melupakan kewajibannya dengan berbagai macam alasan,seperti ketidak sanggupan atau menunggu upaya paksa dari pengadilan(execution force), Ssementara istri harus berfikir panjang untuk mengajukanpermohonan eksekusi dengan biaya yang biasanya lebih banyak daripada hakyang akan diperolehnya
Pembanding/Terbanding/Penggugat II : HJ NOOR AISYAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat III : SITI FATIMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat IV : H. ABDULLAH, SE. bin H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat V : SITI RAHMAH binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Pembanding/Terbanding/Penggugat VI : SARI MULIA, SH. binti H. JUMBERIAN NOOR Diwakili Oleh : ISMAIL
Terbanding/Pembanding/Tergugat : H. SYAR'IE
Terbanding/Turut Tergugat : ACHMAD ALIANSYAH
149 — 120
.; HUKUMPERJANJIAN; 2008; hal. 55), antara lain :(1) Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa(overmacht atau force majeur);(2) Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri jugatelah lalai (exceptio non adimpleti contractus);(3) Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknyauntuk menuntut (rechtsverwerking).9. Bahwa dengan demikian, Hakim Tingkat Pertama telah salahdalam menerapkan Hukum Pembuktian;10.
105 — 20
% yang telah dibayar > Rp. 1.227.272,27Dikurangi PPh 23 % yang telah dibayar > Rp. 245.454.55Rp.12.027.273,18e Bahwa saksi memasukkan mobilisasi dan demobilisasi dalam kriteria kerugiannegara, karena halhal sebagai berikut :a Kontrak tahap IL sudah dibuat dan ditandatangani, sebelum anggaran tersedia, yaitu kontraktahap II ditanda tangani tanggal 16 November2005, sedangkan anggaran turun pada tanggal 20Desember 2005 ;b Klausul dalam kontrak menggambarkan kondisipekerjaan yang normal (tidak ada force
majeur),meskipun adanya surat dari Ditjen MHublamengenai adanya percepatan pekerjaan dapatdijadikan syarat untuk force majeur, namun haltersebut tidak tergambar dalam RKS (RencanaKerja Satuan) maupun dalan Revisi atas RKStersebut, karena RKS telah dibuat sebelum surattersebut turun ;C Kontrak tahap II masih berkelanjutan, yaituKontraktor pada proyek tahap I dan II sama,namun nego tidak dilakukan, sehingga apabilaada nego, mobilisasi dan demobilisasi bolehdianggarkan ;e Bahwa menurut saksi, pengadaan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
Terbanding/Terdakwa : Ir. SUGENG
188 — 142
Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur.
Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur.
73 — 26
tereksekusi,suami atau istri debitor /tereksekusi yang terkait dengankepemilikan objek lelang;Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan atausita eksekusi atau sita pidana, knusus Lelang Noneksekusi;tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang;Penjual tidak dapat memperlinatkan atau menyerahkan asilidokumen kepemilikan Barang kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ;Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidaksesuai peraturan perundangundangan;keadaan memaksa (force
33 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukan PHK terhadap ParaPenggugat, PHK tersebut tidak diikuti dengan pemberian pesangon maupunhakhak lainnya kepada Para Penggugat hingga saat ini ;Bahwa Perbuatan Tergugat Il yang melakukan PHK terhadap ParaPenggugat tersebut adalah melanggar Pasal 164 ayat (8) UndangUndangNo. 13 tahun 2003 yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena PERUSAHAAN TUTUPbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force
290 — 165
terusmenerus sebagaimana dimaksud pasal 164 ayat ayat (1) UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal pasal164 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, pasal, menyatakan :Quote :(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2Halaman 37 dari 83 hal Putusan Nomor 57/Pdt.SusPHI/2018/PN Pbr(dua tahun, atau keadaan memaksa force
SuratKeputusan Direksi PT.IGA BINA MIX Nomor : 006/SKD/DIRUT/02/2016 tanggal 02Februari 2016 yang menggunakan Pasal 164 ayat (3) sudah sesuai denganketentuan yang dimaksudkan pada Pasal 164 ayat (3) UU No.13 Tahun 2008 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (8) UU No.13Tahun 2003 berbunyi Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap pekerja / buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
372 — 520
dengan adanyakeadaan ketebalan 0.20 mm produk Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi telahdiketahui sejak awal oleh Para Tergugat, dan tidak ada segala daya upaya dari ParaTergugat untuk mengantisipasinya, segala resiko atas perubahan tersebut, sehinggapada waktu pengiriman terjadinya kerusakan kaleng, pada tutuo kalengnya yangmenggelembung lalu tutuo kalengnya pada bagian pinggir bocor dan ikannya menjadirusak , sehingga hal tersebut cukup beralasan tidak dapat dijadikan sebagai suatukeadaan force
mustahil produk Penggugat Aekonvensi dan Penggugat IlRekonvensi berupa sarden yang dikemas dalam kaleng dan tutuo produk dariTergugat Rekonvensi layak di konsumsi dan dipasarkan sehingga akibatnyaPenggugat Rekonvensi dan Penggugat Il Rekonvensi mengalami kerugianbaik secara materil maupun immaterial yang amat sangat besar dan luar biasajumlahnya dibandingkan dengan harga kaleng dan tutuonya produk TergugatRekonvensi yang belum dibayar oleh Penggugat Rekonvensi dan Penggugatll Rekonvensi Karena force
225 — 69
tanggalditerbitkannya surat peringatan terakhir ternyata PIHAK KEDUA tetaptidak memulihnkan kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka PIHAKPERTAMA dapat menjatuhkan sanksi dengan tidak menghilangkankewajibankewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh PIHAKKEDUA dalam Perjanjian ini, dalam hal demikian para Pihak sepakatsecara tegaS mengesampingkan ketentuanketentuan dalam Pasal1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.(7) Pemutusan perjanjian juga dapat dilakukan apabila terjadi halhal di luarkekuasaan Para Pihak (Force
Majeure) yang menyebabkan ParaPihak/salah satu Pihak tidak dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibandan tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini,sedangkan apabila keadan/peristiwa tersebut menyebabkan Pekerjaantidak dapat diserahkan tepat pada waktunya sebagaimana ditentukandalam Pasal 7 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapatmemperhitungkan kembali waktu penyerahannya.(8) Apabila dalam perencanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA tidak cermatyang mengakibatkan timbulnya kerugian pada PIHAK
142 — 58
SE32/D6/2003 tanggal 21 lanuari 2003 perihal Persepsi Kerugian Keuangan Negaradisebutkan bahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaannegara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaankewenangan/ kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan67atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure); Bahwa menurut auditor BPKP terdapat adanya Kerugian Negara atas DugaanPenyelewengan Hasi) Pungutan