;Bahwa Rekonsitruksi dialihkan ketempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa Tekhnis rekonstruksinya diperankan oleh Marsudi dan Nurhadi,sedangkan untuk Giyarso diperankan oleh peran pengganti karena Giyarsosaat itu belum tertangkap begitu juga dengan korban dilakukan oleh peranpengganti dan tidak ada paksaan, ancaman ataupun juga arahan dariPenyidik ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaterdakwa membenarkan pelaksanaannya akan tetapi kronologis rekonstruksiberdasarkan Berita

tidakdikasih, lalu Johansyah marahmarah hingga terjadi pemukulan tersebut ;Bahwa Rekonstruksi dilaksanakan hari Kamis tanggal 4 Februari 2016sekira pukul 10.00 Wib dihadiri + 20 (dua puluh) ada dari Kepolisian, dariKejaksaan termasuk Kajari, Kasi Pidum, Kasi Intel dan Kasi Pidsus dan jugaPenasihat Hukum para tersangka yaitu saudara Fauzi Arifin, SH dan KarzuliAli, S.H ;Halaman 53 dari 105 Putusan Nomor 109/Pid.B/2016/PN KbuBahwa Rekonstruksi dialihkan ketempat lain karena pertimbangankeamanan;Bahwa Tekhnis

. : ------------------------------------------------------------------------------1. 1 (satu) bundel asli dokumen Prakualifikasi Seleksi Sederhana Jasa Konsultasi Paket Pekerjaan Erencanaan Tekhnis Pembangunan Sarana RSUD, Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2011.

Nomor : 11.h/ULP-KONS/SS/II/2011 tanggal 23 Februari 2011. ; ------------------------------------------2. 25 Lembar Instruksi kepada peserta (IKP) ; ---------------------------------------------3. 3 Lembar Lembar data pemilihan (LDP) ; -----------------------------------------------4. 2 Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran ; --------------------------------------5. 2 Lembar Contoh bentuk surat kuasa; ----------------------------------------------------6. 1 Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis

. :1 (satu) bundel asl dokumen Prakualifikasi Seleksi Sederhana Jasa Konsultasi PaketPekerjaan Erencanaan Tekhnis Pembangunan Sarana RSUD, Sumber Dana APBDTahun Anggaran 2011.

bundel ash dokumen Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha (DokumenKualifikasi) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2011, Berupa suratsurat : 1.HAA Fe10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.2:1 Lembar Undangan pengambilan dokumen pemilihan, Nomor : 11.h/ULPKONS/SS/II/2011 tanggal 23 Februari 2011. ; 25 Lembar Instruksi kepada peserta (IKP) ; 3 Lembar Lembar data pemilihan (LDP) ; 2 Lembar Contoh Bentuk Dokumen Penawaran ; 2 Lembar Contoh bentuk surat kuasa; 1 Lembar Contoh dokumen penawaran tekhnis

Jayasaudara Herman Taufik;Bahwa saksi mengetahui kegiatan SPP PNPM tahun anggaran 2015 namunpada waktu itu saksi tidak lagi menjabat sebagai PJOK sudah digantikansaudara Sukril Jamil berdasarkan hasil kesepakatan MAD Khusus;Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil Indentifikasi Tim Surat TugasNomor : 090/03/ST/KRJ/2015 berisi pernyataan para Kepala Desa bahwatidak ada perguliran dana PNPM SPP TA. 2015 diwilayah mereka, dan yangmenjadi pedoman didalam kegiatan PNPM SPP TA. 2015 yaitu PTO(petunjuk tekhnis

secara lisan keBPMPD untuk langkah apa yang diambil selanjutnya setelah itu terbit SuratBupati Nomor 140/108/BPMPDK/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihalLaporan SPP Non prosedural yang dilakukan oleh UPK;Bahwa sepengetahuan saksi Camat Herman Taufik mempunyai kewajibanmelakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja dari seluruh timUPK ;Bahwa tidak dibenarkan untuk kegiatan PNPM SPP TA. 2015 peminjamanitu. dapat dilakukan individual tanpa adanya kelompok dikarenakanbertentangan dengan PTO (petunjuk tekhnis

menurut penilaian Majelis Hakim YLPK Kalimantan belum memenuhisyarat sebagai LPKSM untuk mengajukan gugatan dengaan tujuan untukkepentingan perlindungan konsumen;Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan PeradilanMahakamah Agung Edisi 2007 pada halaman 65 angka 1 disebutkanOrganisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapatmengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis

dan rekanan lainnya kepada Tergugat II (Gubernur Aceh) perihalpemberitahuan dan mohon pembayaran sisa harga volume pekerjaan darurat bencanayang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P4)/(T.14) yaitu berupavolume Pekerjaan Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Krueng Meureudu DesaBlang Awe, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya (Bencana Alam) yangditandatangani Penggugat dan oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis

Dan atas pekeijaan Ahli tersebutAhli bertanggung jawab kepada kepala sub Direktorat pengawetan danpemanfaatan jenis d Direktorat Konservasi Keanekaragaman HayatiDirektorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamKementrian Lingkungan Hidup dan KehutananBahwa tugas pokok Ahlisecara umum seiaku Kepala Seksipengembangan sumber daya Genetik adalah membuat prencanaan,program, analisis dan bimbingan tekhnis terkait konservasipengembangan genetik di bidang Konservasi Keanekaragaman HayatiBahwa Ahli

Peserta Pemilu adalah : Partai politik untuk pemilihan anggota DPR,DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten / Kota, perseroranganuntuk Pemilu Anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan olehPartai Politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan umumPresiden dan Wakil Presiden;Tim Kampanye Pemilu adalah : Tim yang dibentuk oleh pasangancalon bersamasama dengan partai politik atau gabungan partaipolitik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPUdan bertanggungjawab atas pelaksanaan tekhnis

keluarga dandalam pekerjaan, yang bersangkutan adalah bawahan saksi dan terdakwamenjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Tebo; Bahwa saksi ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Tebo oleh Bupati Tebo dengan Surat Keputusan BupatiTebo No : 821.22/63/BKD tanggal 25 Pebruari 2011, dan yang menjaditugas pokok saksi adalah:Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah denganmenyiapkan bahan pembinaan, pengkoordinasian dan perumusankebijakan tekhnis

berkaitan dengan bidang tugas;e Menyusun data base jalan dan jembatan, dengan tujuan mengetahuikondisi jalan atau jembatan yang ada di Kabupaten Tebo; Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan selaku KPA(Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran2014; Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku PPK (pejabat Pembuatkomitmen) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun anggaran 2013adalah:e Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputispesifikasi tekhnis

HasoloanSitanggang);Bahwa sistem pembayaran adalah dengan penghitungan berdasarkankemajuan fisik pekerjaan setiap bulannya atau berdasarkan SertifikatBulanan artinya rekanan dapat mengajukan permohonan pembayarandengan penghitungan kemajuan pekerjaan setiap bulan;Bahwa dalam proyek pekerjaan pengaspalan paket 10 (Pengaspalan JalanPal 12Jalan 21) dan Paket 11 (Pengaspalan Jalan Muara NiroMuaraTabun) tidak pernah dilakukan uji laboratorium mengenai kadar aspal;Bahwa untuk pengerjaan paket 10 dan paket 11 secara tekhnis

Menyusun data base jalan dan jembatan, dengan tujuan mengetahuikondisi jalan atau jembatan yang ada di Kabupaten Tebo;Bahwa terdakwa dalam proyek ini adalah selaku PPK (Pejabat PembuatKomitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun Anggaran2013 dan tahun anggaran 2014;Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku PPK (Pejabat PembuatKomitmen) dan selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Tahun Anggaran2013 adalah:e Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputispesifikasi tekhnis

HasoloanSitanggang);Bahwa Sistem pembayaran adalah dengan penghitungan berdasarkankemajuan fisik pekerjaan setiap bulannya atau berdasarkan SertifikatBulanan artinya rekanan dapat mengajukan permohonan pembayarandengan penghitungan kemajuan pekerjaan setiap bulan;Bahwa dalam proyek pekerjaan pengaspalan paket 10 (Pengaspalan JalanPal 12Jalan 21) dan Paket 11 (Pengaspalan Jalan Muara NiroMuaraTabun) tidak pernah dilakukan uji laboratorium mengenai kadar aspal;Bahwa untuk pengerjaan paket 10 dan paket 11 secara tekhnis

dari lapangan;Bahwa Saksi pernah mendengar usulan dari Direktur PDAM untuk kegiatan diAsam Pulau dan Tandikat;Bahwa Usulan tersebut melalui surat;Bahwa Saksi pernah membaca usulan tersebut;Bahwa Saksi membenarkan surat usulan tersebut;Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal berapa surat usulan tersebut;Bahwa Saksi membenarkan surat hasil survey tersebut;Bahwa Pada waktu itu saksi sebagai pegawai PDAM;Bahwa Pekerjaan saksi ada hubungan dengan surat usulan tersebut, karenasaksi sebagai Kepala Bagian Tekhnis

Oleh karena adapendaftaran peserta lelang untuk Konsultan Pengawasan kemudian Ali Nurainselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) memberitahu Yalmaswera agarikut dalam seleksi pengadaan jasa konsultan. Kemudian Yalmaswera mengikutiseleksi serta mengizinkan Dudi Resko untuk ikut dengan perusahaan milikMohotoma. L. Tobing sehingga terhadap 2 paket Perencanaan (DED) dimenangkanoleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan dengan direktur Muhotoma L.

Oleh karena adapendaftaran peserta lelang untuk Konsultan Pengawasan kemudian Ali Nurainselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) memberitahu Yalmaswera agarikut dalam seleksi pengadaan jasa konsultan. Kemudian Yalmaswera mengikuti434seleksi serta mengizinkan Dudi Resko untuk ikut dengan perusahaan milikMohotoma. L. Tobing sehingga terhadap 2 paket Perencanaan (DED) dimenangkanoleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan dengan direktur Muhotoma L.

Graha Fortuna Purnama sebagaimana pengakuanDedi Sutendi didepan persidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan kepada faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan baik dari keterangan saksisaksi, buktibukti surat yang ditampailkanoleh Penuntut Umum didepan persidangan telah terbukti bahwa yang menjadi Otakatau Intelektual Dader timbulnya perkara Tindak Pidana Korupsi ini adalah AliNurain selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu mulai darimemperkenalkan Yalmaswera kepada Terdakwa.ll, menyuruh

Graha Fortuna Purnama sehingga dalam perkara ini Majelisberpendapat bahwa orang pertama yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara inioleh Penuntut Umum adalah Ali Nurain selaku PPTK, bukan melindungi Ali Nur aindibawah pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi suatu rangkaian yangsistimatik antara Ali Nurain selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danHengki Katsidi selaku Direktur PT.

Saksi MUHAJIRINe Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepadapenyidik dan keterangannya benar semua ,;e Bahwa saksi tahu proyek sarana prasarana peningkatan kesehatanPuskesmas Rasanae Timur tahun 2009 karena saksi adalah sebagaitenaga tekhnis pada proyektersebut ; e Bahwa yang melibatkan saksi dalam proyek sarana prasaranapeningkatan kesehatan Puskesmas Rasanae Timur tahun 2009adalah Syafrudin,ST dan saksi bertugas membuat gambar perencanaan ,;Bahwa saksi tidak ingat ada berapa paket

Kwartet NineKonsultan dan saksi adalah sebagai tenaga tekhnis sedangkandirekturnya adalah Ir. Abdul Rasul ;Bahwa saksi sebagai konsultan perencana bukan atas perintah dariIr. Abdul Rasul selaku direktur CV. Kwartet Nine Konsultan melainkanatas perintah dariSyafrudin,ST ; Bahwa saksi tidak ada perjanjian antara Ir.

Ec WIDODO SURYANT ORO, MM, menerangkan sebagai berikut: Bahwa, benar Saksi bekerja di PNS (Pegawai Negeri Sipil) DinasPerdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya alamat JI.Arif RachmanHakim No.99 Surabaya No.Telp. (031) 5945343, dan Saksi bekerja sejaktanggal lupa bulan Juli 2013 dan menjabat sebagai Kepala Dinas (foto copySkep menyusul) dengan tugas dan tanggung jawab: menjalankan tugas danfungsi dinas tekhnis di bidang perdagangan dan perindustrian, sebagaimanadiatur dalam Perda Nomor.: 8 Tahun

persidangan telahdisumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa, benar Saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di DinasPerdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya alamat JI.Arif RachmanHakim No.99 Surabaya dan bekerja sejak tanggal lupa bulan DesemberTahun 1997 dan jabatan Saksi sekarang Kepala Bidang Promosi danPendaftaran Perusahaan (dasar legalitas Skep Walikota Surabaya/untukidentitas nomor Skep Saksi lupa) dan dengan tugas serta tanggung jawab:Pemrosesan Tekhnis

November 2014;

1112 06443yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2014;6 (enam) lembar yang dilegalisir Foto Copy Daftar Kuantitas dan HargaCV Marcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Rekapitulasi Harga CVMarcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Formulir RekapitulasiPerhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) CV Marcyan MoraMandiri tanggal 07 November 2014;5 (lima) lembar yang dilegalisir Foto Copy Spesifikasi Tekhnis

6451112 06443 yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2014;6 (enam) lembar yang dilegalisir Foto Copy Daftar Kuantitas danHarga CV Marcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Rekapitulasi Harga CVMarcyan Mora Mandiri tanggal 07 November 2014;1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Formulir RekapitulasiPerhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) CV MarcyanMora Mandiri tanggal 07 November 2014;5 (lima) lembar yang dilegalisir Foto Copy Spesifikasi Tekhnis

Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuankeuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan tekhnis;h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;j. Mengawasi pendayagunaan aset desa;k. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunanpartisipatif Desa.Halaman 77dari397 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2021/PN.

Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang pemberdayaan dandesa. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaanmasyarakat dan desa.Halaman 81dari397 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2021/PN. Jmb Pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya.Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2010 Jo.

Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuankeuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan tekhnis;h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;j. Mengawasi pendayagunaan aset desa;k. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunanpartisipatif Desa.Halaman 84dari397 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2021/PN.

Pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi dibidangpemberdayaan dan desa.6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaanmasyarakat dan desa.7. Pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa.8.

Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuankeuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan tekhnis;h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan dan bagi hasilpajak daerah dan retribusi daerah untuk desa;i. Mengawasi pengelolaan keuangan desa;j. Mengawasi pendayagunaan aset desa;k.

S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana PendidikanIslam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun

S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 2010APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010 Nomor :0006/02504. 1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan Madrasah DirekturPendidikan Islam TA. 2010Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.1/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan Islam DirektoratJenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.Spesifikasi alat laboratorium IPA MA tahun

S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPA TA 201017181920212223242526272829303132APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA 2010Nomor : 0006/02504. 1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010 tentangPembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana Pendidikan IslamDirektorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.Spesifikasi

Nomor : 009/KSPPS/SKGN/12 yang ditandatanganiTerdakwa, KSP PRIMA SEJAHTERA mengajukan permohonan modal kerjasebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan jangka waktu 5tahun Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil danMenengah (LPDBKUMKM).Menimbang, bahwa untuk mengajukan permohonan modal kerja diLPDBKUMKM, KSP PRIMA SEJAHTERA harus melampirkan persyaratanpersyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Direksi LPDBKUMKM No.32/PER/LPDB/2010 tentang petunjuk tekhnis

A AMPA PASSAMULA sehingga dengandemikian RAT pada tanggal 20 Juli 2011 (Laporan PertanggungjawabanPengurus Tahun Buku 2010) adalah fiktif.Menimbang, bahwa dalam pasal 6 Peraturan Direksi LPDBKUMKMNo.32/PER/LPDB/2010 tentang petunjuk tekhnis pemberian pinjaman/Halaman 142 Putusan Nomor 129/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Makassarpembiayaan kepada koperasi. Koperasi yang memenuhi persyaratansebagaimana tersebut dalam pasal 4 harus melampirkan :1. Profil koperasi2. Proposal pinjaman/pembiayaan.3.

Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir.Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Peraturan Direksi LPDBKUMKMNo.32/PER/LPDB/2010 tentang petunjuk tekhnis pemberian pinjaman/pembiayaan kepada koperasi.Untuk KSP/USPKOP/KJKS/UKJKSKOPdiprioritaskan bagi koperasi yang memiliki tingkat penilaian kesehatan minimalcukup sehat dan/atau yang manajernya telah memiliki.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 tersebut di atasTerdakwa minta bantuan kepada saksi Muhammad Irpan S.Sos., dan atasbantuan saksi Muhammad

HOLMES NITOR MATRUTTY, M.S.i.Bahwa yang menjabat Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan PekerjaanPembangunan Gedung Ruang Rapat Pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014yaitu Saudara ELLIAS LAMERBURRU, S.Pi.

LAMBIOMBIR" Anggota : EDWIN LETLORA, ST, MT.Bahwa saksi melaksanakan arahan dari Kepala Dinas bahwa saksi dimintauntuk segera mempersiapkan gambar Tekhnis dan Rencana AnggaranBiaya (RAB), kemudian saksi memerintahkan Juru Gambar dan JuruHitung untuk segera membuat gambar teknis dan Rencana AnggaranBiaya (RAB).Bahwa saksi sudah tidak ingat secara pasti kapan saksi memerintahkankepada juru gambar dan juru hitung untuk mempersiapkan gambar tekhnisdan RAB, kirakira sekitar bulan Juli tahun 2014.Bahwa

HOLMES MATRUTTY,Msi.Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) adalah Saudara ELLIAS LAMERBURU, S.Pi. MT. dan berfungsisebagai Ketua Panitia Swakelola.Bahwa yang saksi tahu dari dokumen yang diajukan yang menjabatsebagai Pengawas Lapangan adalah Saudara GERSON E.

Monteleo Perkasa lulus admin, tekhnis, hargaoleh Panitia lelang, kemudian kami mengkonsultasikan kepada PenggunaAnggaran (Ir.

Bekasi Tahun Anggaran 2010, Tugas pokok dan kewenangan saya adalahsebagai pengendali administrasi, tekhnis yang terdiri dari mutukualitas, biaya danwaktu.Bahwa Dapat saksi jelaskan tugastugas sebagai pengendali administrasi adalah :Penyelesaian masalahmasalah administrasi : surat menyurat, laporan, back upmasalah dilapangan selama pelaksanaan sampai degan masa pemeliharaanberakhir;Memberikan rekomendasi kepada Dinas/PPK atas perusahaanperusahaan subkontraktor atas usulan main kontraktor.Sebagai Pengawasan

Umum antara lain :Mengawasi pelaksanaan baik teknis maupun non tekhnis (adminstrasi),membantu DinasPPK dalam penyelesaian masalah yang timbul selamapelaksanaan, berdasarkan pertimbangan dan analisa yang obyektifterhadap setiap tuntutan yang diajukan kontraktor,;Mengawasi, memeriksa jalannya pekerjaan, mencoba menguji semuabahan yang akan dipergunakan, dan ketelitian cara pengerjaannya.Sebagai Pengawas Tehnis antara lain :Pengendalian mutu, control terhadap bahan/material yang digunakanserta control

1. 1 (satu) rangkap Petunjuk Tekhnis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

memilikiTugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut;Hal 22 dari 65 hal Putusan No. 22/TIPIKOR/2013/PTRa) Menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan penetapan standarbangunan gedung pemerintahan dan rumah dinas atau bangunanpenyehatan lingkungan lain yang dibangun oleh Pemerintah;b) Penyediaan / bantuan kerjasama di bidang bangunan gedung ;Cc) Pengawasan bangunan, air bersih dan prasarana lingkungan ;d) Memproses pengelolaan bangunan gedung pemerintah dan rumahdinas serta melaksanakan tugas bantuan tekhnis

Bogor Barat Kota Bogor seluas pengajuan 1.9 HA, hasil verifikasi dilapangan, permohonan 1.9 HA sedangkan hasil perhitungan Sistem InformasiGeografis/Pemetaan menunjukan bahwa kurang lebih luasnya 2.1 HA.Sehingga tidak sesuai dengan luasan yang dimohon; Bahwa benar pemohon tidak bisa dihubungi oleh Tim Tekhnis, sehinggapermohonan ditolak pada tanggal 26 Agustus 2020.