Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penganiayaan
Register : 08-12-2015 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 26-05-2016
Putusan PN BOGOR Nomor 397/Pid.B/2015/PN Bgr
Tanggal 21 April 2016 — - ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS ADIT MOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI -ASEP SAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI
111 — 17
  • ASEPSAEPULLOH ALS EPUL BIN AHMAD BASUNI, tersebut sebagaimana termuatdalam surat dakwaan Penunitut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa I.ADIT SURYADI ALS MEHONG ALS ADITMOCHAMAD ADIT SURYADI BIN RIGAS SURYADI dan Terdakwa
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 29-03-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 29 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AHMAD BAGIR, S.H.
Terdakwa:
JOHANES MAKANDI KUTANGGAS
100 — 35
  • pembayaran tagihan 70 % dan 100 % saksi tidak tau dan saksitidak pernah menandatangani dokumen tersebut;Bahwa saksi mengetahui pada saat setelah proses lelang dan saksi diberitahu oleh PPK saudara ABAS KUDA. bahwa CV.MAMUR JAYA yangdi tunjuk selaku pemenang pada Proses pelelangan pekerjaanPembangunan rumah guru SD Negeri Urat TA 2015 tersebut dan padasaat itu sempat saksi kaget kenapa CV.MAMUR JAYA bisa menangdalam proses pelelangan tersebut karna menurut saya CV,MAMUR JAYAtidak memiliki perlengkapan tekhnis
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata
Register : 18-04-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PN RABA BIMA Nomor 2/Pdt.Bth/2018/PN RBI
Tanggal 11 April 2019 — Penggugat:
1.FERRY DARMAWAN BIN H.ANWAR
2.VERA DHARMAWAT BINTI H.ANWAR
3.CHAIRIL BIN H.ANWAR
4.MANFALUTHI BIN H.ANWAR
5.CITRA BINTI H.ANWAR
Tergugat:
1.Drs. M.SULTAN SALIM ALIAS MUHAMAD SULTAN SALIM
2.H.ABDARAB M.SALEH
3.H.GAZALI
4.H.ANWAR H.A.KARIM
5.BANK NEGARA INDONESIA CABANG BIMA
6.MASRIL
105 — 118
  • Januari 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor86/PDT/2015/PT.MTR, tanggal 6 Agustus 2015 Jo Putusan Nomor780 K/Pdt/2016 tanggal 20 April 2017 dimohonkan kiranya yangmulia Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tidak mengeluarkanPenetapan Sita Eksekusi atas permohonan dari Terbantah denganPutusan Provisional berdasarkan Gugatan Bantahan dari ParaPembantah, dimana dasar pedoman hukum para Pembantah yaitu:sesuai dengan Pasal 206 ayat 6 R.Bg dan juga diperkuat olehMahkamah Agung RI dalam Buku Pedoman Tekhnis
Pengadilan PN SENGETI
Register : 30-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN SENGETI Nomor 8/Pid.B/LH/2020/PN Snt
Tanggal 12 Maret 2020 —
704 — 631
  • Dokumen lingkungan berupa UKLUPL / AMDAL.Rekomendasi dari Tim Tekhnis dinas terkait.Surat Pernyataan pemenuhan Komitmen dari pihak PT. TNIBahwa benar 3 hal tersebut diatas harus disampaikan/diteruskan kepadapihak kantor DPMPTSP Kab. Muaro jambi, apabila 3 hal tersebut sudahdisamapaikan maka pihak Kantor DPMPTSP kab.
Pengadilan PN KALIANDA Perdata
Register : 09-02-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KALIANDA Nomor 2/PDT.G/2015/PN Kla
Tanggal 13 Mei 2015 — Penggugat:
PT. Hutarma Karya (Persero)
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampung Selatan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
107 — 24
  • HK.WVI/Mm.002/I/2015, Hal:Undangan SCM Tahap 2 Proyek Pembangunan Jalan Poros Kabupaten11.12.Lampung Selatan, tanggal 5 Januari 2015 (Bukti P 12), yang pada intinyamenyampaikan bahwa: Sehubungan dengan proses penyusunan perencanaan tekhnis yangbelum sampai ketahap mekanisme asistensi perencanaantekhnis,maka kegiatan fisik lapangan belum dapat PENGGUGAT laksanakan; Sehubungan belum adanya kegiatan fisik di lapangan, maka untuksementara kegiatan PENGGUGAT laksanakan di kantor PENGGUGAT diJI.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-12-2013 — Putus : 06-10-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Tipikor/2013/PN.AB
Tanggal 6 Oktober 2014 — IVONNE FILANNY MATITAPUTTY
64 — 38
  • Saksi sampaikan ke kepala dinas bahwa tugas ini terlalu beratuntuk saya karena saya bukan tenaga tekhnis tapi kepala dinas katakan bahwalaksanakan saja karena diperintahkan maka Saksi terima saja ;Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menjadi PPTK ;bahwa menurut saksi yang salah dalam perkara ini adalah Kepala Dinas ;bahwa Saksi tahu tidak tentang prosesproses perjanjian kerja, SPMK, dan suratsuratlain.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2761 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Agustus 2014 — PERSEROAN TERBATAS (PT) PUSPITA ALAM KURNIA, DK VS 1. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
83 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tuan Kusumahadi selaku Pengendali Mutu, Tuan Mashud selakuPengendali Tekhnis, Tuan Ali Ahsan selaku Ketua Tim, TuanSugianor selaku Anggota Tim, kesemuanya berkantor di BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiKalimantan Selatan, Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 32,5 Banjarbaru,Kalimantan Selatan;Hal. 1 dari 98 hal.Put.Nomor 2761 K/Pdt/2013Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Il/Pembanding;dan:Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Cq.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2021/PTUN.BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
282 — 165
  • Bahwa penerbitan Sertpikat Hak Milik (SHM)12329 telahmendapatkan Pertimbangan Tekhnis Pertanahan dalam Penerbitan IzinPerubahan Penggunaan Perubahan Tanah atas tanah Hak Milik HusniDahlan yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbarusebagaimana Risalah Nomor 98/2013 Tanggal 18 Oktober 2013 (videbukti T II Intv3=T2.43);10. Bahwa Muhammad Husni Dahlan mulai tahun 2014 sampaidengan tahun 2019 telah membayar pajak Bumi dan Bangunan untukSertpikat Hak Milik (SHM)12329 (vide bukti T II Intv5);i.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.SBY
Tanggal 22 April 2014 — MOKHAMAD FIRMAN, SH.M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
66 — 15
  • melakukan audit investigative terhadap Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi kabupaten Madiun dari tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012,dengan Alokasi dana DBHCHT tersebut totalnya sebesar Rp.775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluhlima juta rupiah) untuk beberapa kegiatan dan dikelola oleh Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)yang mempunyai alokasi dana masingmasing, Tim audit memperoleh temuan, a.l : adanyapenyimpangan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang pejabat selaku pejabat pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN MENGGALA
Register : 12-01-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 30-01-2013
Putusan PN MENGGALA Nomor 1/Pdt.G/2012/PN.MENGGALA
Tanggal 17 Januari 2013 —
71 — 36
  • tekhniskepada Petambak Plasma atas kegiatan budidaya udang yang dilaksanakan;Menampung dan membeli seluruh hasil panen produk tambak dari petambak plasmaberdasarkan standar mutu yang disepakati para pihak dengan harga dasar satuan jual beliudang;Memberikan potongan harga kepada Petambak Plasma lunas yang melakukan pembeliansarana produksi dari perusahaan inti secara tunai, dengan tingkat potongan harga yangditentukan oleh para pihak dalam mekanisme transaksi budidaya udang;Memberikan penyuluhan tekhnis
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-05-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
M. JOHAR FIRDAUS
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
329 — 122
  • Namun dalam tekhnis pelaksanaan pendidikanyang bersifat umum tersebut terdapat ketentuan khusus yang pada pelaksanaan dilapangan akan menemukan halhal yang bersifat eksepsional karena adanyaberbagai faktor dan konteks yang tidak memungkinkan aspek umum tujuantersebut dilaksanakan. 20 2n nn none nn en acne nn nnnsKetiga, berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa Majelis Hakim menguji perkaraa quo berdasarkan Lex specialis derogat legi generali yang artinya UndangUndang yang khusus mengesampingkan UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2009 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1394K/PID.SUS/2008
Tanggal 10 Maret 2009 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH vs. Ir. HERMAN bin WAHIDIN
52 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NAD Tanggal Nomor52/KPTS/BRR.PBPP/2005, tentang Petunjuk Tekhnis Direksi PekerjaanPada Bagian Satker BRR Pengendalian Banjir Dan Pengamanan PantaiProv.NAD ;25.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 12-11-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 2 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ARBIN NU'MAN, S.H.
Terdakwa:
ANSHARULLAH JAMAL T, S.E.
158 — 85
  • Konawe Utara serta beberapaKepala SKPD pada instansi tekhnis yang terkait; Bahwa saksi menerangkan tidak tahu apakah anggaran pengadaan tanahtahun 2015 terlaksana sesuai dengan jumlah anggaran atau tidak; Bahwa saksi mengatakan tidak benar keterangan dari terdakwa SulkarnainSinapoy pada berita acara pemeriksaan penyidik pada point 15, yangmengatakan bahwa Terdakwa Sulkarnain Sinapoy pada tanggal 3 Februari 2015pernah menyerahkan dana kepada saksi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Ck
Tanggal 14 Nopember 2019 — CV. ADR Vs PT. Sankei Gohsyu Indutries, Dkk
209 — 559
  • daftar ulang;c. pencabutan izin oleh Bupati.(2) Izin dicabut apabila :a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (satu) tahunsejak izin dikeluarkan;b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasalpasal dalamPeraturan Daerah ini;35.Bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2a)Perda Kabupaten Bekasi No.09 Tahun 2007 tentang Izin PemanfaatanLimbah Non B3 yang Bernilai ekonomis mengatur tentang tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — TERDAKWA I. EMRIZAL, S.T, dan TERDAKWA II. Ir. FIRMAN DALIL, MTP
145 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 300 K/PID.SUS/2017Pasal 7 ayat (3) : Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dan Pengawas Pekerjaan merupakan TimPendukung Pejabat Pembuatn Komitmen(PPK) untuk membantu pelaksanaanbarang/jasa;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 1/7 tahun 2003 tentangKeuangan Negara:Pasal 3 point 1 : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilandan kepatututan;Bahwa berdasarkan UndangUndang
    Karenaberdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuai denganspesifikasi dalam kontrak awal maka akan beresiko terhadap Kualitas dankekokohan struktur bangungan yang sudah pasti akan menimbulkandampak terhadap keselematan manusia yang menggunakannya dikemudianhari;Bahwa patut diduga hasil perhitungan dari BPKP merupakan hasil copypaste dari hasil pemeriksaan ahli Drs. Zahrul Harmen, ST.MM tanpamelakukan pemeriksaan kelapangan lebih lanjut.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-11-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 8 Maret 2021 — JPU ADI WIRATMOKO TDW KHILMI FAHRUDIN
224 — 61
  • Saksi tidak mengetahui secara pastidetail saat pelaksanaan dilapangan secara tekhnis, karena telah dikerjakansendiri olen Terdakwa yang Saksi kenal dan tahu punya keahlian dalaminstalasi Genset;Bahwa dalam menyerahkan kegiatan tersebut tidak ada Surat Kuasapengerjaan hanya secara lisan dengan dasar kepercayaan saja denganpertimbangan Terdakwa sudah ahli dalam instalasi Genset dan itu sudah Saksiketahui saat di Jakarta, ketika Terdakwa sebagai marketing dari PowerlinkGenerator Set di Bandung dan saat
    RAKOMEL;Bahwa setelah merasa cukup melalui komunikasi via WA maupun telepon dandipastikan bahwa dokumen penawaran administrasi harga dan tekhnis sudahlengkap, Terdakwa meminta Saksi YOHAN untuk mengupload nya di sistemLPSE;Bahwa berawal di sekitar bulan Januari 2018, ketika Terdakwa masih sebagaimarketing genset di PT. Sumber Aneka Power Bandung, Terdakwa membukaSistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Indonesia.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-10-2011 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 80/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 20 Februari 2012 — DIK DIK HARDY MARDIEZA1 M.Psi Bin SALUM
220 — 58
  • farmasi dan alat kesehatan serta konsumer produk.Bahwa PT Parit Padang tidak pemah menjadi rekanan di RSUD SekarwangiKabupaten Sukabumi.Bahwa PT Kasih Karunia Kekal (K3) hanya pernah meminta PT Parit Padang untukmenerbitkan surat dukungan dan penawaran harga obatobatan serta alat kesehatanpada tanggal 01 Juli 2009 namun produk yang didistribusikan oleh PT Kasih KaruniaKekal ke RSUD Sekarwangi tidak pernah membeli dari PT Parit Padang sesuaidengan lampiran Serita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Tekhnis
    Bogor.Bahwa PT Indofarma Global Medika didirkan sejak tahun 1998 dan saksi sebagaiKepala Cabang sejak Pebruari 2009 dan PT Indofarma Global Medika bergerakdibidang farmasi dan Alat Kesehatan.Bahwa PT Indofarma Global Medika tidak pemah menjadi rekanan di Rumah SakitSekarwangi Kabupaten Sukabumi.Bahwa PT Kasih Karunia Kekal kepada perusahaan saksi pemah meminta suratdukungan untuk penawaran harga obat generik pada tanggal 30 Juni 2009 sesuaidengan lampiran Serita Acara Klarifikasi dan Negoisasi Tekhnis
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2014 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 11-08-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pid.Sus/2014/PN.Plg
Tanggal 15 Juli 2014 — Drs. ANTONI RIADI BIN MAHADI
92 — 14
  • kebersihandi RSDBasemah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2012 dr.Eddy Kenedy,SpB.Fisa Bin H.Soekeri Wasip selaku Direktur dan Penggguna AnggaranRumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam kemudianmenerbitkan Surat Keputusan Nomor : 800/071/ RSDB/ tahun 2012 tanggal18 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) tahun anggaran 2012 dimana dalam surat keputusan tersebut Sdr.terdakwayang secara struktural menjabat Kepala Bagian Tata Usahaditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-06-2012 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 27/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 12 Juni 2012 — Ir. HERU DJATMIKO, MM Bin KANTJONO
231 — 58
  • Suyatno KepalaCabang PT Adhi Karya Semarang, kemudianterdakwa menyuruh staf bernama Agung Subgyo83untuk mencari informasi ke Dinas PU PwmkabKendal:Bahwa setelah Terdakwa mendapat laporan daristaf tersebut, kemudian memerintahkan untukmengikuti persyaratannya;Bahwa sebelum lelang dilakukan pernah ketemudengan Pak Suyatno, yang mengatakan jika nantimenang lelang maka Hutama Karya akandibebani untuk membayar pinjaman Pemkab;Bahwa Hutama Karya menang lelang karenatelah memenuhi tekhnis dan administrasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 08-09-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/PID.SUS/2016
Tanggal 8 September 2016 — ELIYANA KOTAMBUNAN, S.E.
97 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1016 K/PID.SUS/2016korupsi Penggunaan Anggaran Kegiatan Program HarmonisasiRancangan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara tentang RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 20072027pada BAPPEDA Provinsi Maluku Utara, Kegiatan KoordinasiPemantapan Sail Indonesia di Morotai, Kegiatan PeningkatanKemampuan Tekhnis Aparat Perencanaan, dan Kegiatan PeningkatanRencana Induk Kelistrikan Daerah Provinsi Maluku Utara TahunAnggaran 2010, yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa benar saksi