Yahya Harahap, pemberian kuasa bersifat konsensual(concensuale overeenkomst), yaitu perjanjian berdasarkankesepakatan (agreement) dalam arti :e Hubungan pemberian kuasa, bersifat partal yangterdiri dari pbemberi dan penerima kuasa ;e Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjianpemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagaipersetujuan di antara mereka (kedua belah pihak) ; Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukanberdasarkan pernyataan kehendak yang tegas darikedua belah pihak ;ltulah sebabnya

Bahwa kewenangan DKPP melakukan verifikasi aduan dan/atau laporandari Peserta Pemilu yang dimaksud Pasal 38 ayat (1) huruf a UU 7/2017tentang Pemilu, terikat atau dibatasi oleh norma dalam Buku KetentuanUmum UU 7/2017 tentang Pemilu, Pasal 1 angka 27 dan angka 29,yang mengatur sebagai berikut:Pasal 1 Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemiluangka 27 Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, anggotaDPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untukPemilu anggota DPD, dan pasangan calon yangdiusulkan oleh partal

tempat tinggal) tidak bolehdikurangi dan dibatasi perolehannya kecuali berdasarkan undangundang.Pasal 73 UU HAM, menyebutkan:Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undangundang ini hanyadapat dibatasi oleh dan berdasarkan undangundang, sematamatauntuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasimanusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertibanumum, dan kepentingan bangsa.Pasal 74 UU HAM, menyebutkan:Tidak satu ketentuanpun dalam Undangundang ini boleh diartikanbahwa Pemerintah, partal

yang merupakan lampiran tidak terpisahkandari kKeputusan ini;Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor :KD107/D0301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 Tentang PeraturanPergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB IIPasal 6, disebutkan :(1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah PenyerahanBarang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partal

PendaftaranPergantian Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR masa bakti20142019, sebagai pengurus DPP Partai GOLKAR YANG SAH MENURUTHUKUM;Bahwa tindakan TERGUGAT Ill yang menunda Penetapan SusunanKepengurusan dari DPP Partai GOLKAR hasil Munas IX yang diajukan olehPENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentinganhukum PENGGUGAT karena TERGUGAT Ill mengetahui bahwa pengurus yangmenyelenggarakan Munas IX Partai GOLKAR di Bali adalah pengurus yangdihasilkan oleh Munas VIIl Partal

ADE BARKAH SURAHMAH dan Sdri, SIT AISYAH alias YEYEN;Bahwa Saksi tidak pernah bekerja sama seperti dalam hal ini denganTerdakwa di proyek ataupun di daerah lain;Bahwa Saksi mau bekerja sama dengan Terdakwa dalam proyek bantuanprovinsi ini karena Saksi dan Terdakwa berasal dari 1 (Satu) partai yangsama dimana Terdakwa merupakan pimpinan partal;Bahwa terkait Sdri.

Jawa Barat;Bahwa benar Saksi dan Terdakwa berasal dari 1 (Satu) partal yang sama,yakni Partai Golkar;Halaman 231 dari 529 halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgBahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengembalian uang yang dilakukanTerdakwa kepada KPK atau tidak;Bahwa sepengetahuan Saksi, kedudukan Terdakwa di DPRD Prop.

Satya giri (kepala dinas penanaman modal pelayanan terpadusatu pintu), sebanyak 1 kali, gabungan dengan sdr yani, sdr satya,sdr priyo dan sdr najib dengan total rp 10 juta untuk keperluan uangsaku peserta rapat partal pengusungan calon gubernur jateng di rmjoglo purbalingga, waktunya tanggal 17 maret 2018 bertempat di rmjoglo purbalingga melalui sdr satya giri sebesar rp 7,5 juta,sedangkan sdr najib menyerahkan sendiri sebesar rp 2,5 juta kepadasaya di rm joglo di tanggal 17 maret 2018.

Poligami Nomor 0341/Padt.G/2017/PA MtpHalaman 98 dari 34 halaman, Putusan Izin Poligami Nomor 0341/Padt.G/2017/PA MtpHalaman 98 dari 34 halaman, Putusan Izin Poligami Nomor 0341/Padt.G/2017/PA MtpHalaman 98 dari 34 halaman, Putusan Izin Poligami Nomor 0341/Padt.G/2017/PA Mtp Bahwa saksi digaji oleh partai yang kebetulan Pemohon sebagaiketua partai tersebut;e Bahwa system penggajian saksi berdasarkan anggaran dasar dananggaran rumah tangga partai tersebut, dan bukan Pemohon yangmenggaji saksi di dalam partal

TASDI Saksi pernah meminta uang kepada Librata Nababandengan ucapan wayangan yang akan dipergunakan untukkepentingan partal; Pertemuan selanjutnya membahas tentang keikutsertaankembali lelang setelah proses gagal lelang dan komitmenuang yaitu telah saya jelaskan sebelumnya yaitu Bahwapertemuan pertama pada Tanggal 30 April 2018 di CafStasiun Gambir, pertemuan kedua pada Tanggal 3 Mei2018 di Restoran Garuda Sabang, pertemuan pada tanggal16 Mei 2018 di restoran lobby hotel Borobudur Jakarta; Setelah

Dalam kasus tersebut, tindakanmenarik C sebagai pihak tergugat (terlawan) adalah keliru, karena C tidakHalaman37dari 261 Putusan Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BDGmempunyal hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partal kontrak yang digariskanPasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu C dapat mengajukan exeptio inpersona dengan alasan yang ditaris sebagai tergugat (terlawan) keliru;d.

Warnanya putih tanganya warna warna partal ;Bahwa untuk pembayarannya Terdakwa Fatmawati mentransfer melaluiBank Mandiri. Setelah di transfer saksi cek kemudian setelah itu saksimemastikan sudah masuk. Kalau sudah masuk pembayarannya, saksikirim barangnya ;Bahwa ada juga pemesanan baju kaos untuk Relawan Asrun Hagua.Pertama yang memesan dari Toko di Senen. Yang kedua di pesan olehFatmawati. Pesanan sekitar 7000 kaos secara bertahap.

Panitia Lelang yang datangkerumah saksi namun saksi tidak kenal orangnya Uang yang saksiserahkan kepada Panitia Lelang tersebut adalah sebesarRp.11.000.000, (sebelas juta rupiah), dan sisanya sebesarRp.4.000.000, (empat juta rupiah) untuk saksi;Halaman 100 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.SusTPK/2019/PN.BglIBahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterima dari saudarabambang sebesar Rp.120.000.000, (Seratus dua puluh juta rupiah);Bahwa selain pekerjaan saksi sebagai swasta saksi juga sebagaiKetua partal

Saksi tidak mempunyai hubungan keluargadengan para Terdakwa;Bahwa saksi anggota DPRD Sumut dari Partai PKS periode 20042009dan 20092014 ;Bahwa Saksi adalah teman satu partal dengan Gubernur Gatot PujoNugroho ;Bahwa saksi dikenal juga dengan nama Zul Jenggot yang mana ada 3anggota DPRD yang bernama Zul yaitu Saksi, kemudian Zulkifli HuseinDan Zulkifli Effendi Siregar ;Halaman 73 dari 295 Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa Tupoksi saksi sebagai Anggota DPRD Sumut pada pokoknyaadalah legislasi

ZULKIFLI HUSEIN/ANWARSADAT, Address Medan, Company Partai Amanat Nasionaldan nomor regsitrasi 25526 Arrival (checkin) tanggal21 Februari 2014 dan Departure (Checkout) pada tanggal22 Februari 2014 yang ditandantangani oleh WARKOselaku Cashier serta 1 (Satu) lembar AR vouhcer dengancustomer PARTAl AMANAT NASIONAL MEDAN dan ARNumber 22012, Regist Number 25526 pada tanggal 22Februari 2014 yang ditandatangani oleh Financial ControllerGrand Kanaya Hotel. 485. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Keputusan

Yang saksimaksud Senayan adalah penganggaran, dari Komisi yangbersangkutan sampai banggar juga;Bahwa untuk penganggaran mungkin dilakukan oleh Nazarudin bosdari Rosa, sebelum Nazarudin menjadi anggota DPR saksi tahu kalauNazarudin sering main dengan orang Senayan, jadi dia (Nazarudin)dekat dengan orangorang Senayan, baik itu merah, biru, kuning,semuanya (warna partal);Bahwa saksi membenarkan Terdakwa mendapatkan proyek selainUniversitas Udayana.

Sidrap sebesar Rp. 2.700.000, untuk perjalanan Dinas ke Jakarta Ketua DPC PPP tertanggal 12 Juni 2008.atas nama ISMAIL BETE.1 (satu) Lembar Kwitansi Asli DPC PPP (Partal Persatuan Pembangunan) Kab. Sidrap sebesar Rp. 100.000, untuk Biaya Poto Copy tertanggal 02 Juli 2008.atas nama FADLI SALIM.1 (satu) Lembar Kwitansi Asli DPC PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Kab.

Saksi bakar rugi, mauSaksi balik kan Saksi kena tangkap maka akhirnya uang itu Saksitaruh diatas dek atap rumah dan sampai akhirnya karena ada yangmengembalikan uang itu maka Saksi kembalikan;Bahwa uang yang ditarun di pot bunga rumah PARLAGUTANNASUTION itu 4 (empat) ikat berarti karena di fraksi ada 4 (empat)orang ya untuk PARLAGUTAN NASUTION, Saksi, MAULIPULUNGAN selaku Ketua Fraksi dan SOPIAN;Bahwa Saksi harus mengikuti fraksi karena sejak 2014 itu Saksi Sudahdiusulkan untuk diberhentikan dari partal

palu APBD 2017 Saksi tidak terima;Atas keterangan Saksi ABDUL SALAM HAJI DAUD tersebut dilakukankonfrontasi dengan Saksi CEKMAN yang menyatakan :CEKMAN, menyatakan:Bahwa yang Saksi CEKMAN transfer kepada ABDUL SALAM HAJIDAUD itu adalah uang ketok palu APBD 2018 dan waktu itu ABDULSALAM HAJI DAUD telpon Saksi CEKMAN untuk ditransfer melaluirekening, kalau mengenai potongan uang partai seluruhnya juga dipotong Saksi CEKMAN juga dipotong kalau tidak salah Rp2,5 juta danseluruhnya ada surat resmi dari partal

AHMAD FUAD LUBIS selaku pengumpul dan penyetor daripihak Gub Sumut Bahwa permintaan uang sebesar Rp. 200 juta per anggota DPRDsaksi sampaikan kepada GATOT PUDJO NUGROHO, saksi tahu itusudah direalisasikan dari Anmad Fuad Lubis; Bahwa permintaan uang itu atas inisiatif dari anggota DPRD Sumut; Bahwa saksi mau membantu GATOT PUDJO NUGROHO untukmembantu realisasi permintaan dari anggota DPRD Sumut karenasaksi sebagai teman dekat dan teman satu partal, saksi mengetahulperbuatannya membantu itu beresiko

saksi dan saksi angkat untuk menanyakan siapa yang menelpon saksidan dijawab yang menelpon saksi adalah Asisten III Pemprov Jambi(SAIPUDIN) dan meminta untuk bertemu denggan saksi, tetapi karenasaksi sedang berada di luar daerah karena ada pesta pernikahan keluargamaka saksi meminta SAIPUDIN untuk bertemu dengan Terdakwa Ill.TADJUDDIN HASAN karena pada saat itu SAIPUDIN tidak adamenyampaikan apaapa sehingga saksi berpikir bahwa SAIPUDIN hendakbertemu saksi saksi karena ada kaitannya dengan urusan partal

langsung dengan Mneteri yangdidampingi oleh beberapa staf dan pertemuan dengan Kemenegpora hanya 1 kali;78 ~~ Bahwa pertemuan tersebut terkait permintahan penambahan anggaransebesar Rp.290 Milyar namun saksi tidak ingat apakah pertemuan dilakukansetelah pengesahan APBD Tahun 2011 atau sebelumnya;79 Bahwa saksi bersama Kadispora, Kadishub dan Kadis PU pernah bertemudengan anggota DPR RI yaitu Setya Novanto, Muhiddin (Wakil Ketua Komisi V)dengan keperluan penyampaian undangan pertemuan para kader partal