mencegahterjadinya Penyalahgunaaan Wewenang, menjamin AkuntabilitasBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikanPerlindungan Hukum kepada warga masyarakat dan AparaturPemerintahan, melaksanakan ketentuan perundangundanganserta menerapkan AUPB dan memberikan pelayanan yangsebaik baiknya kepada warga masyarakat, Faktanya Tergugatdalam menerbitkan Surat Penyerahan No.51/SP/LAGEV/2019tidak berdasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat,tidak tertib secara Administrasi karena telah melakukanTumpang Tindin

pihak Tergugat memintaHalaman 19 dari 30 Putusan Nomor 101PDT/2021/PT BTNPenggugat untuk mengganti tanah yang tumpang tindihseluas 4 (empat) Hektar atau mengganti kerugian sebesarRp.100.000, per meter x 4 (empat) Hektar.Bahwa dari hasil pantauan di aplikasi sentuh tanahku, keterangan daripihak Kanwil BPN Provinsi Banten bahwa diatas objek tanah telahterdapat bagunan perumahan, serta hasil pertemuan di Polda Banten,maka diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat sudah mengetahui danmenerima kondisi tumpang tindin

pertaniantersebut ;Bahwa begitu juga selanjutnya, setelah melakukan penelitianterhadap alas hak dari Tergugat IV di atas tanah terperkara milik Penggugat pada tanggal 3 November 2003, Kepala Desa Kuala Bangka(Rusman Tanjung) juga mengeluarkan Surat No. 593.7/ /KB/2003 yangditujukan kepada Bintatar Malau (Tergugat IV) yang isinya padapokoknya disebutkan dalam surat tersebut, setelah saya (Kepala Desa)langsung meninjau kelapangan ternyata tanah pertanian tersebutmasuk areal Roida S (Penggugat)/tumpang tindin

, tumpang tindin dengan sebagian luas dan tanah Sertifikat HakPakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, merupakan dalil yang tidak benardan menyesatkan. Sebaliknya bidang tanah milik almarhum Munarilah yangsebagian luasnya justru tumpang tindih dengan bidang tanah dimana telahterbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, milik TerlawanIII;Bahwa sehingga keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang isinya antaralain menyatakan bahwa Terlawan merupakan pemilik terhadap tanahseluas 4.480 m?

Akhmad Saleh Yang diketahui setelah dilakukan Verifikasi oleh EKO WIDOWATIBinti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasi tanah tersebut dinyatakantumpang tindin dengan tanah milik SAPLI SANJAYA Bin DARMANEMBANG (Selain diakui kepemilikan oleh para pemilik tersebut diatas jugadiakui kepemilikannya oleh Sapli Sanjaya), sehingga EKO WIDOWAT I BintiDJONI SADEWO menyuruh untuk berdamai dengan Sapli Sanjaya.

SuryaJaya, S.H., M.Hum., sebagai Pembaca yang berpendapat:Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex FactiPengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam hal menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana melanggar Pasal 3 UU Tipikor dengan alasan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor, Terdakwasebagai pemilik tanah yang tumpang tindin dengan masyarakat pemiliktanah lain, sekaligus bertindak sebagai kuasa dari beberapa pemilik

Syaiful Hariyadi dengan pemilik lahan yangtumpang tindin dan berakibat merugikan pemilik lahan adalah menjadiurusan dan tanggungjawab sdr. Sapli Sanjaya dan sdr. syaiful Hariyadi.Bahwa diantara mereka telah dilakukan berbagai upaya penyelesaiandiantara mereka kemudian diperoleh kesepakatan bahwa pemilik tanahyang bertindih dengan tanah milik sdr. Sapli membayar kompensasi gantikerugian sdr. Sapli Sanjaya;Bahwa demikian halnya dengan tanah milik sdr.

Berdasarkan Berita Acara Mediasi Nomor: 05/BAMEDIASI/PMPP/VIII/2020pada poin d angka 2 pada pokoknya disebutkan bahwa ke16 sertipikathakmilik dimaksud diketahui overlapping dengan bidang tanah milik Dulhak (videbukti P5);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan aspeknilai kepentingan maupun berproses Para Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan karenatelah terjadi tumpang tindin antara objek sengketa

(vide bukti T19, T20);Menimbang, bahwa saat Pemeriksaan Setempat itu juga Kuasa Tergugatmengakui adanya tumpang tindin dengan objek sengketa aquo khusus Sertipikat HakMilik No. 292, atas nama HANNI Luas : 12.200 M2, Gambar Situasi Nomor : 945/1994tanggal 28 Maret 1994, terbit pada tanggal 30 Maret 1994, terletak di Desa Tambak,Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak; (vide bukti P6, P7, T1, T2, T7, T19, BeritaAcara Pemeriksaan Setempat);Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P6, P7, T1, T2 dan

RIOTA JAYA LESTARIdengan IUP Operasi Produksi Nomor 540/171/2011 tanggal 9 agustus 2011dengan luas wilayah 5.110 hektar diketahui tumpang tindin dengan kontrakkarya PT.

Dengan demikian, penerbitan Obyek TUN telah benar dan sah karena Tergugatjustru berupaya untuk menghilangkan tumpang tindin dan menjamin kepastianberusaha di bidang pengelolaan sumberdaya mineral. Oleh karena Tergugat telahsecara tepat dan benar menerbitkan Obyek TUN, maka Gugatan Penggugatharus Citolak.; 222022 ene n nn nn eee nen en nnn en nen nn eneneneeE. PENERBITAN OBYEK TUNJUGA TELAH SAH KARENA TELAH SESUAIDENGAN KETENTUAN PENCABUTAN KEPUTUSAN BERDASARKAN UU AP71.

setelah terjadi tumpang tindih dengan tanah milikTERGUGAT KONVENSI;Menimbang, bahwa ketika eksepsi dari TERGUGAT KONVENSI adalahmempermasalahkan terkait dengan tidak diuraikannya secara jelas dan lengkap berapameter tanah PENGGUGAT KONVENSI yang tumpang tindin dengan tanah milikTERGUGAT KONVENSI tersebut, maka Majelis Hakim menganggap hal tersebutbukanlah suatu hal yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas oleh karena haltersebut secara tersirat masih dapat dihitung yaitu dengan menghitung selisih

mendalilkan bahwa patok batas tersebut telah benar sesuaidengan bukti T1;Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat T1 dan kemudian kembalimelihat bukti P1 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka kemudian menjadiHalaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pat.G/2016/PN Bjbpertanyaan Majelis Hakim adalah bagaimana bisa ketika antara bukti surat T1 dan buktisurat P1 tidak saling bertentangan/tumpang tindih tetapi kenapa pada dataran aplikasi dilapangan menjadi berbeda dan bisa saling tumpang tindin

Sarmar Jaya Cemerlang tumpang tindin dengan KPEksplorasi atas nama PT. Citra Surya Makmur Perkasa dan KP Eksploitasi atas nama PT. Dahlia Biru.Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menanggapi suratpermohonan Nomor 034/SJC/XV/2010 tersebut dengan menerbitkansurat Nomor 540/078/Ek, tanggal 18 Januari 2011, yang ditujukankepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi KalimantanTengah, dengan tembusan kepada PT.

Dahlia Biru sangat merugikankepentingan Penggugat oleh karena telah terjadi tumpang tindin denganlokasi/titik kKoordinat milik Penggugat karena izin pertambangan tersebutmasih berada dalam lokasi milik Kuasa Pertambangan Penggugat sehinggatindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakudan dengan demikian keputusan Tergugat tersebut harus dibatalkan. VILPERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN30.

Dahlia Biru yangdianggap Penggugat Tumpang Tindin atau melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku dalam kurun waktu 20062007 dan barubelakangan dalam kurun waktu 20102013 mengajukan Permohonan IzinPerpanjangan KP atau Penyesuaian KP menjadi IUP sesuai dengan UUNomor 4 Tahun 2009. Hal. 47 dari 115 hal. Put.

Listiani) dengan luas 161 M2;Yang ternyata tumpang tindin dengan Sebagian bidang tanah Hak yangdiperoleh Penggugat;Bahwa, berdasarkan kaidah Hukum telah ditentukan dalam prosespendaftaran tanah wajib menghimpun datadata yang pada dasarnya meliputidua bidang (Boedi Harsono, 1999:73) yakni:a. Data fisik mengenai tanahnya, yaitu: lokasinya, batasbatasnya, luas tanahdan tanaman yang ada diatasnya;b.

Sebelah Utara Bandar Jalan + 30 M, 42 MSebelah Timur Acit Holan + 61 M, 34 M, 163 M, 35MSebelah Selatan Rawarawa + 54 M, 59 MSebelah Barat Ho Asan + 98 M, 86 M, 122 M, 46 MYang kemudian menjadi pokok soal terkait silang sengketa terhadapobjek tanah tersebut diatas di jelaskan oleh Penggugat adalahbertumpang tindin sebagian dan untuk seluruhnya pada bagianyang lain terhadap para Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill,dan Tergugat IV.b.

Bahwa, dalam gugatannya sebagaimana di dalam posita angka 5(lima), yang mana dalam Gugatan Penggugat menjelaskan tentangobjek tanah yang menjadi milik Penggugat dengan keterangansebagai berikut :Sebelah Utara : Acit + 23 M, 66 M, 21MSebelah Timur : lbnu + 60 M, 56 MSebelah Selatan : Ibrahim +43 M, 62 M, 24MSebelah Barat : Ho Asan + 163 M, 35 MYang kemudian menjadi pokok soal terkait silang sengketa terhadapobjek tanah tersebut diatas di jelaskan oleh Penggugat adalahbertumpang tindin sebagian dan

Berkat Banua Inti untukseluas 199,6 (seratus sembilan puluh sembilan koma enam) hektarlahannya tumpang tindin dengan lahan yang diperoleh olehPenggugat/Pembanding berdasarkan Perjanjian Bagi MHasil No.J2/Ji.DU/45/1 981 tertanggal 2 Nopember 1981;Bahwa selanjutnya Judex Facti Il dalam pertimbangannya samasekali tidak menyinggung apakah kedua objek sengketa tersebut lahannyatumpang tindih dengan lahan yang diperoleh oleh Penggugat/Pembandingberdasarkan Perjanjian Bagi Hasil No.

Oleh karena itu diatas areal 810 (delapanratus sepuluh) hektar yang tumpang tindin dengan areal tempatditerbitkannya Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah dilarangmelakukan kegiatan yang dapat merusak keutuhan Taman NasionalTesso Nilo tersebut, sehingga Objek Sengketa tidak bisa terbitdiatas areal tersebut 5 22220 nn2 nooneBahwa meskipun Objek Sengketa diterbitkan lebih dahulu 1 (satu)tahun dari terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan tentang TamanNasional Tesso Nilo tersebut, akan tetapi sebelumnya

No.52/Pdt/2010/PT.PLG.Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekaramemiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin dengan sertifikat Hak MilikLainnya : 8.

No.39/Tanjung Lago,SHM No.21/Tanjung Lago, SHM No.40/Tanjung Lago, SHM No.22/Tanjung Lago, SHM No.28/Tanjung Lago ; Selain dari pada itu, masyarakat yang memiliki tanah/lahan yangbersebelahan/bersisian dengan tanah sengketa/tanah terpekaramemiliki, menguasai dan mengusahakan tanah dengan dasarkepemilikan Surat Pengakuan Hak yang sama dengan ParaPenggugat, yang mana SPH nya juga didaftarkan di PemerintahanDesa Banyu Urip dan Kecamatan Talang Kelapa tetapi diatas tanahmasyarakat tidak ada tumpang tindin

pemberian informasisecara tertulis data tehnis yang memang sebelumnya telah melekatpada sertifikat hak atas tanah yang dimintakan pengukuran kembali,atau juga surat yang hanya sekedar menunjuk kepada hubunganhukum yang memang sebelumnya sudah ada; Bahwa terhadap kegiatan Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalammelakukan penelitian lapangan dalam bentuk pengukuranpengembalian batas adalah merupakan salah satu fungsi pokokinstitusi BPN khususnya bidang sengketa dalam rangka memastikantidak terdapat tumpang tindin

mendasarkan pada hasil pengukuran dan pemeriksaan setempat,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalammenetapkan batasbatas bidang tanah sudah memperhatikan batasbatasbidang atau bidangbidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur ataugambar milik Penggugat dan Tergugat Il Intervensi sehingga telah benarHalaman 67 dari 79 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN JPR.keadaan yang disampaikan Tergugat dalam keputusan objek sengketa a quosampai pada kesimpulan bahwa tidak terdapat tumpang tindin

Oleh karenanyaterhadap perkara ini adalah sebagai pelanggaran yang dilakukan ParaPenggugat dan dapat dikatakan Ne Bis In Idem atau setidaktidaknyatelah terjadi tumpang tindin terhadap perkara yang sama(Vaanhangetnn), maka berdasarkan uraian tersebut sudah jelas dannyata Para Penggugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji(Wanprestasi).9.

Edi Yosfi(selaku pembeli) atas objek yang sama, yang akhirnyamenimbulkan konflik, tumpang tindin dan saling klaim diantarapara pembeli, yang mana keadaan ini sangat merugikan posisiPemohon sebagai pemilik aset; Bahwa telah terbukti, dengan Tindakan Tim Likuidator, tidakpernah diketahui secara pasti kapan PPJB akan dilanjutkandengan Akte Jual Beli (AJB).

Bahwa dalam posita gugatan rekonvensi yang diajukan PenggugatRekonvensi saling tumpang tindin dan bertentangan yang berakibatbahwa sebenarnya gugatan rekonvensi ini tidak jelas (kabur), halmana dapat kami buktikan sebagai berikut:Halaman 18 dari 26 hal. Put.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kKepastian hukum atas tanah SHM No.13/Desa Sentul, karena ternyata selain tumpang tindin dengan SHM No.312/Desa Sentul pada tahun 2012, ternyata berdasarkan surat Tergugattanggal 23 April 2014, Tergugat menyatakan SHM No. 13/Desa Sentultidak diketahui keberadaannya.

/Pdt.G/2013/PN Plg. tersebut di atas olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas A Palembang yang menyidangkanperkara tersebut telah diputus dalam (Putusan Pengadilan Negeri Kelas IAPalembang, tanggal 25 Juni 2014) dimana amar putusannya menyatakan*gugatan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa berdasarkanbatasbatas serta ukuran yang ditentukan oleh Penggugat telah ditemukanbahwa kedua objek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat ternyatatanah sengketa milik Tergugat telah tumpang tindin

Saksi SIT HADIJAH; Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Notaris dan saksi saat itu yangmengurus Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat ; Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan ParaTergugat adalah tumpang tindin tanah, okasi yang menjadi objeksengketa yaitu objek tanah berada di Kelurahan Simpang Pasir,Kecamatan Palaran, Kota Samarinda; Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki 10 Sertifikat HakGuna Bangunan dan dari 10 Sertifikat Hak Guna Banguna milikPenggugat tidak semuanya

Syahrir mengetahui tanah yang dibeli olen Tergugat Ill dari Tergugat akan dibangun Jembatan Mahkota II dan Tergugat III sudah membayar lunaspembelian tanah kepadaTergugat I, namun jusrtru Saksi tidak mengetahuipengukuran pengembalian tanah atas tanah yang menjadi Obyek sengketa,yang oleh Majelis Hakim justru Pengukuran pengembalian batas adalah pentinguntuk mengetahui adanya tumpang tindin sebagaimana yang dikemukakandalam Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan