Ditemukan 9695 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren doirin dokris dakrin dorin dikrin
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 532/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
RIDHAYANI NATSIR, SH
Terdakwa:
ANDRE IRAWAN Als IWAN Bin SUGER
20 — 4
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukumyang dalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yangoleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tigabentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam halini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kKedua bertentangan dengan hakorang lain dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, bukti Surat
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 23-03-2021 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 52/PID.SUS-LH/2021/PT BJM
Tanggal 22 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KURDI bin alm NOOR AINI Diwakili Oleh : KURDI bin alm NOOR AINI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMAD HERIYANSYAH, S.H
99 — 41
  • Pengertian unsur orang perseoranganbaik menurut dokrin maupun yuresprudensi adalah subjek hukum yangmerupakan seorang manusia, selaku pengemban hak dan kewajiban.
Pengadilan PN TARAKAN Perdata Tanah
Register : 16-04-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TARAKAN Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Tar
Tanggal 15 Nopember 2018 — ALFRED WIJAYA -M MARTINUS HASIBUAN SH MH -Tergugat -PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field -Menteri Keuangan Republik Indonesia -Turut Tergugat -Kantor Pertanahan Kota Tarakan -Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan
410 — 255
  • Dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak mendasar danmengadaada ;Bahwa, dalam gugatan a quo sama sekali tidak ada data ontentik, apalagidalildalil gugatan Penggugat yang seluruhnya di bantah oleh Tergugat I.Dalil Tergugat sejalan dengan dokrin hukum M.
    Yahya Harahap dalambuku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, terbitan PT.Gramedia Pustaka Utama cetakan ke sepuluh, 1995 halaman 245246memberikan dokrin hukum sebagai berikut :"Dan apabila alat bukti akta otentik tidak dibantah Tergugat denganbukti lawan, dengan sendirinya melekat sekaligus pada dirinya nilaikekuatan pembuktiaan yang menentukan.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-11-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 1060/Pid.Sus/2019/PN Smr
Tanggal 22 Januari 2020 — Penuntut Umum:
SAMSUL BAHRI SANUSI,SH
Terdakwa:
TOPAN GANDI Als. TOPAN Bin. GANDI SUAIB
21 — 7
  • Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganberdasarkan
Pengadilan PN DOMPU Pidana Umum
Register : 06-09-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Dpu
Tanggal 7 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
ARIZ RIZKY RAMADHON, S.H
Terdakwa:
ABDUL SALAM
85 — 29
  • Salahsatu kesalahan yaitu adanya kealpan, kealpan disni equivalen dengan kelalaian.Secara yuridis tidak ada pengertian nya mengenai kelalaian ada secara teoritiksecara dokrin dokrin.Bahwa kelalaian disini dimaksud yaitu sebuah tindakan kekurang hati hatian,kurang menduga duga,kurang memperhatikan. Dalam perkara ini kalau adaseseorang yang parkir di bahu jalan, harus memperhatikan pengguna jalan lain,pada intinya jalan itu pada prinsipnya di gunakan untuk kelancaran transportasipengguna jalan.
Pengadilan PA CIKARANG Perdata Perceraian
Register : 31-07-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 29-01-2018
Putusan PA CIKARANG Nomor 1518/Pdt.G/2017/PA.Ckr
Tanggal 16 Nopember 2017 — PEMOHON TERMOHON
114 — 29
  • Berdasar ketentuan Pasal 49 huruf aUndang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atasUndang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelismenilai perkara ini secara absolut masih termasuk wewenang PengadilanAgama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum gugatan rekonpensidari Penggugat Rekonpensi baik dalam jawaban, duplik bahkan dalamkesimpulan tidak dirinci satu persatu bersifat umum sehingga tidak jelas apayang diinginkan hal ini sesuai dengan dokrin dariM.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA, SH., MH
2.NURHASANIATI, S.H.
Terdakwa:
SUMARTONO Alias ASENG
102 — 27
  • Unsur: Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukanperbuatanMenimbang, bahwa dalam unsur ini dilakukan bersamasamamaksudnya adalah: suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (dader)sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen)bersamasama dan yang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwakedua orang itu Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentukturut serta, selalu terdapat seorang atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-06-2015 — Upload : 20-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1105 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Juni 2015 — IDHA ENDRI PRASTIONO, S.H., M.Hum
178 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • subsidairPasal 372 KUHP seperti yang tertuang dalam kesimpulan resume berkasperkara Penyidik Polda Kalimantan Barat dan pasal ini masih belumdicabut walaupun sudah ada UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsiserta masih relevan untuk diterapkan; (Kesimpulan resume dan sampulberkas perkara telampir);Bahwa tujuan dari pemidanaan menurut dokrin
    di atas, Judex Facti PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak dengan putusannyaNomor 46/PID.SUS/2014/PN.PTK tertanggal 11 November 2014 tidak berhakmengadili perkara a quo yang memasuki ranah hukum pidana umum dan harusdibatalkan;Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak Nomor 13/Pid.Sus/2014/PT.PTK tertanggal 12 Januari 2015tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus dibatalkan;PENUTUPBahwa tujuan dari pemidanaan menurut dokrin
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Umum Perjudian
Register : 07-11-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 18-01-2017
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 56/Pid.B/2016/PN.Lbs
Tanggal 13 Desember 2016 — - HERI YANDI Pgl ANDI
65 — 5
  • Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuandari Terdakwa;Menurut dokrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilahopzet atau dol/us diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui,dikehendaki dan disadari akan akibatnya.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-05-2015 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.Yk
Tanggal 25 September 2014 — Drs. SRI SUPONO, ST, MT melawan 1.REKTOR UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA 2.2. DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
45 — 19
  • Logikahukum obyektif atau dokrin mengajarkan bahwa penggugat adalahorang (termasuk badan hukum) yang merasa hak subyektifnyadilanggar oleh orang lain.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 19-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 PK/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — KEPALA DESA AMBENG-AMBENG WATANGREJO, KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN, KABUPATEN GRESIK VS I. CHANAN., II. ZAITUN HAJJAH, DKK;
160 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 191 PK/TUN/2017kepentingan, maka tidak akan ada gugatan/permohonan.Bahwa sejalan dengan ketentuan dan adagium hukumdi atas, para Ahli Hukum Administrasi Negara telahmemberikan dokrin hukum mengenai kepentinganhukum sebagai berikut:o Indroharto, dikutip dari buku yang ditulis olehR.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 799/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
2.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
BAHARUDIN ALS BAHAR ALS HAR
60 — 25
  • sebagai terdakwa, oleh karenaitu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsurunsur delik lainnya dalampertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai SubyekHukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke1telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 2: Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai,Atau Menyediakan Narkotika Golongan Bukan TanamanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukummenurut dokrin
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus
Register : 18-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Dum
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
SOFYAN APRIANSYAH UNGERER Als JAMBUL
72 — 8
  • memenuhi seluruh unsurunsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu kKesatu melanggar Pasal 55 UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau keduamelanggar pasal 480 ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif yang menurut Dokrin
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 17-04-2015 — Putus : 16-06-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2015/PN Tpg
Tanggal 16 Juni 2015 — Nguyen Thanh Tam
114 — 23
  • Unsur Yang melakukan dan vang turut melakukan per i Menimbang, bahwa dalam unsur ini, pelaku ( dader ) sedikitnya ada 2 ( dua ) orang, yaituyang menyuruh melakukan ( doen plegen ) dan yang turut melakukan ( medepleger ), disini diminta,bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ; Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentuk turut serta, selaluterdapat seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana, oleh karena itu didalam turutmelakukan ( medeplegen
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum
Register : 24-07-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 75/Pid.B/2019/PN Mad
Tanggal 11 September 2019 — Penuntut Umum:
INDRA NOVIANTO,SH
Terdakwa:
1.ARDIYANTARA SURYA JAULANDRA Bin INDRAJAYA
2.NURUL WIKANDARI Binti SUPARNO
72 — 10
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu adadua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan' berupapengetahuan (yang diketahui);Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya PelajaranHukum Pidana Bagian. Hal. 9398. disebutkan bahwa ada 2(dua) pahamkesengajaan yaitu :1.
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum Penggelapan
Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN SERANG Nomor 403/Pid.B/2020/PN Srg
Tanggal 25 Agustus 2020 — L. MUH HAFANI BIN L. MUH SANWANI
76 — 9
  • Menurut Dokrin ilmu pengetahuan hukum pidana(Profesor Jan Remmelink dan Profesor Jesccheck) Tindakan dengansengaja/kesengajaan selalu dikehendaki (willens) dan disadari (wetens) ;Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja disertai dengan kata dan melawanhukum yang memberi makna kesengajaan yang dimaksud adalah perbuatan/tindakanyang melawan hukum dalam arti formil yang hanya melawan peraturan perundanganundangan secara tertulis saja;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ad 2 tersebut diatasterpenuhi
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Umum
Register : 26-03-2019 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 22/Pid.B/2019/PN Lbs
Tanggal 18 April 2019 — Penuntut Umum:
Dwi Kustono, SH
Terdakwa:
SYAHRUL ARWI PGL AUL
75 — 2
  • Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuandari Terdakwa;Menurut dokrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilahopzet atau dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui,dikehendaki dan disadari akan akibatnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-02-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 PK/Pdt/2014
Tanggal 24 Februari 2015 — SJECH MUHAMAD AL HAMID vs PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PT. PPA)
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA)Nomor 03 Tahun 1974 yang menyatakan : dengan tidak/kurang memberipertimbangan/alasan, bahwa apabila alasanalasan itu kurang jelas, sukardimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapatdipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (vormverzium) yang dapatmengakibatkan batalkan putusan Pengadilan yang bersangkutan.Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut sesuai denga dokrin hukumProf. R.
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus
Register : 18-05-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Dum
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO, SH.
Terdakwa:
BASUKI Als ABAS Bin Alm WIJI
77 — 10
  • memenuhi seluruh unsurunsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu kKesatu melanggar Pasal 55 UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau keduamelanggar pasal 480 ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif yang menurut Dokrin
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 23-11-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 33/Pid.Sus-PRK/2018/PN Tpg
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA, SH., MH
2.SAMUEL PANGARIBUAN, S.H.
Terdakwa:
LIM SUN TIE
144 — 22
  • Unsur: Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukanperbuatan;Menimbang, bahwa dalam unsur ini dilakukan bersamasamamaksudnya adalah: suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (dader)sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen)bersamasama dan yang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwakedua orang itu Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalambentuk turut serta, selalu terdapat seorang atau