Adapun bidang yang menjadi mitra adalah; Hukum, perundangundangan, Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat,Kependudukan dan catatan sipil, Penerangan dan komunikasi/pers, Kepegawaiandan aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi masyarakat, Kebudayaan,Kerjasama Internasional, Cagar Budaya, Kepemudaan dan olahraga;Selanjutnya Komisi II membidangi Ekonomi dan keuangan dengan ketua H.Wahyu Dinata, dan anggota; Murniwaty, Darwandie, Mistirna Singgah, H.

Zulkarnain, AhmadZahidi, Noni Emirawati, Edy Fahriansyah, Berinto, Poetry Gita Oktanovianti.Adapun bidang yang menjadi mitra adalah; Hukum, perundangundangan,Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat, Kependudukandan catatan sipil, Penerangan dan komunikasi/pers, Kepegawaian danaparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi masyarakat, Kebudayaan,Kerjasama Internasional, Cagar Budaya, Kepemudaan dan olahraga; Komisi II membidangi Ekonomi dan keuangan dengan ketua H.

Bagian KeduaKawasan Lindung Nasional.Paragraf Jenis dan Sebaran Kawasan Lindung NasionalPasal 51 Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 Kawasan lindung nasional terdiri atas:a.b..fPasal 52 Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat;kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya. (5) Kawasan lindung geologi terdiri atas:

a. kawasan cagar alam geologi;Halaman 52 dari 21Halamanb. kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Tempat pemakaman, tempat yang diangap suci, tempatumum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagarbudaya, serta tanah milik masyarakata dat, b. Lapangan dan bangunan pertahanan Negara serta tanah disekitarnya; c. Bangunan bersejarah dan simbolsimbol Negara; d. Bangunan, rumah tinggal, atau pabrk beserta tanah pekarangan sekitarnya;e. Tempatlain yang dilarang untuk melakukan kegiatan usahasesuai dengan ketentuan peraturan perundangudangan yang berlaku;(4).

Cagar alam dan cagar budaya.

atauakan dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah, meliputi :a Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah,ataupun di ruang bawah tanah, saluran air minum/air bersih, saluranpembuangan air dan sanitasi) ;PAGE 33210Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bendungan pengairanlainnya ;Pelabuhan, bandara udara, stasiun kereta api danterminal ;Fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan banjir, lahar danlainlain bencana ;Tempat pembuangan sampah ;Cagar

alam dan cagar budaya ;Pembangkit, transmisi, distribusi tenagaligtrik: (Pasal 5 ),+Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional No. 3 tahun 2007 telah mengatur :e Bahwa untuk pengadaan tanah yang luasnya di atas (satu) hektardipergunakan untuk kepentingan umum yakni menggunakan PanitiaPengadaan Tanah (pasal 14 ayat 1), dan tidak menutup kemungkinanuntuk pengadaan tanah di bawah (satu) hektar pun dapat dibentukPanitia Pengadaan Tanah (pasal 54), dan susunan Panitia PengadaanTanah

Him. 123 dari 20112412 Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan pembangunan pengairanlainnya; 3 Pelabuhan, Bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; 4 Fasitas keselaman umum, seperti tanggul penaggulangan bahayabanjir, lahar dan lainlain bencana;5 Tempat pembuangan sampah;6 Cagar alam dan cagar budaya;7 Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik;Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2007pasal 61 ayat 3.

Rencana pembinaan gedung cagar budaya.

Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;Fasilitas social, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;m.Cagar alam dan cagar budaya;n. Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;o. Penataan pemukiman kumuh perkotaan, konsolidasi tanah, sertaperumahan masyarakat berpenghasilan rendah dan sewa;p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;q. Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; danr.

dampakdampak ini yangkemudian menjadi instrumen amdal yang sudah terstruktur dicobauntuk dikaji dan dicoba dicarikan jalan keluarnya untuk dikajidampaknya, tetapi yang cukup menonjol di Teluk Jakarta adalahdampak terhadap prosesproses fisik di perairan laut terkait denganarus, terkait dengan batri metri, Kemudian juga dengan kualitas air lautkemudian terhadap biotabiota yang hidup didalamnya dan jugamasalahmasalah lainnya, karena di darat juga area yang dilindungikonversi ada hutan lindung, ada cagar

Menhut Nomor: 256/ 2000 mengenai Cagar Alam Lautdengan Luas keseluruhan di Propinsi Lampung adalah 1.475.000ha, sedangkan luas Register 42 adalah 13.150 ha;Bahwa sejak tahun 1994 sampai dengan 2009, saksi sering datangke lokasi tersebut sekitar 30x ;Bahwa di area tersebut masih ada pohon akasia mangeum yangmerupakan bekasbekas tanaman yang ditanam oleh PT.

olahan,atau kayu pecahan yang berasal dari kawasan hutan;i Bahwa Berdasarkan fungsinya, jenis kawasan hutan terbagi kedalam (3) tiga bagian sebagai berikut:a) Kawasan Hutan ProduksiYakni kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokokmemproduksi hasil hutanb) Kawasan hutan LindungYakni kawasan hutan yang mempunyai fugsi pokok sebagaisistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegahbanjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut, danmemelihara keseburan tanah.c) Kawasan Hutan Konservasi (Cagar

Seluma berada di luar Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Pasar Ngalam dan TWA Pantai Panjang Pulau Baai, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);

KhususPasal 360Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentuyang bersifat strategis bagi kepentingan nasional,Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khususdalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhanbebas;kawasan hutan lindung;kawasan hutan konservasi;kawasan taman laut;kawasan buru;kawasan ekonomi khusus;kawasan berikat;kawasan angkatan perang;kawasan industri;kawasan purbakala;kawasan cagar

alam;kawasan cagar budaya;. kawasan otorita; dankawasan untuk kepentingan nasional lainnya yangdiatur dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Peo pp mo AOSUntuk membentuk kawasan khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusatmengikutsertakan Daerah yang bersangkutan.Dalam kawasan khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1), setiap Daerah mempunyai kewenangan Daerahyang diatur dengan peraturan pemerintah, kecualikewenangan Daerah tersebut telah diatur dalam ketentuanperaturan perundangundangan.Daerah

KhususPasal 360Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentuyang bersifat strategis bagi kepentingan nasional,Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khususdalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:a. kawasan perdagangan bebas dan/atau pelabuhanbebas;kawasan hutan lindung;kawasan hutan konservasi;kawasan taman laut;kawasan buru;kawasan ekonomi khusus;kawasan berikat;kawasan angkatan perang;kawasan industri;kawasan purbakala;kawasan cagar

alam;kawasan cagar budaya;. kawasan otorita; dankawasan untuk kepentingan nasional lainnya yangdiatur dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Peo pp mo AOSUntuk membentuk kawasan khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusatmengikutsertakan Daerah yang bersangkutan.Dalam kawasan khusus sebagaimana dimaksud padaayat (1), setiap Daerah mempunyai kewenangan Daerahyang diatur dengan peraturan pemerintah, kecualikewenangan Daerah tersebut telah diatur dalam ketentuanperaturan perundangundangan.Daerah

priode sejaktahun 1999 dimana sebelumnya (3 periode) dari PIDP, sekarang dari Partai Demokratsekaligus terdakwa selaku Ketua Fraksi Demokrat juga selaku anggota Banggar dananggota Komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan dan mitranya adalah;Hukum, perundangundangan, Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindunganmasyarakat, Kependudukan dan catatan sipil, Penerangan dan komunikasi/pers,Kepegawaian dan aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi masyarakat,Kebudayaan, Kerjasama Internasional, Cagar

Zulkarnain, AhmadZahidi, Noni Emirawati, Edy Fahriansyah, Berinto, Poetry Gita Oktanovianti.Adapun bidang yang menjadi mitra adalah; Hukum, perundangundangan,Pemerintahan, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat, Kependudukandan catatan sipil, Penerangan dan komunikasi/pers, Kepegawaian danaparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi masyarakat, Kebudayaan,Kerjasama Internasional, Cagar Budaya, Kepemudaan dan olahraga; Komisi II membidangi Ekonomi dan keuangan dengan ketua H.

Seluma berada di luar Kawasan Hutan Konservasi Cagar Alam Pasar Ngalam dan TWA Pantai Panjang Pulau Baai, yang telah di legalisir materai 10.000 oleh Kantor Pos (sesuai dengan asli);

Hutan Konservasi terdiri atas :Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.2. Hutan Pelestarian Alam yang terdiri atas :a. Taman Nasional.b Taman Hutan Raya. danCc Hutan Wisata Alam.d. Hutan buru.e Hutan Lindung.3. Hutan Produksi yang terdiri atas :a. Hutan Produksi Terbatas.b. Hutan Produksi Biasa.C. Hutan Produksi yang dapat Dikonservasi. Bahwa Hutan yang ada di Kabupaten Pelalawan adalah :1. Taman Nasional Tesso Nilo.2 Suaka Margasatwa Kerumutan.3 Suaka Margasatwa Tasik Serkap.4.

Yogyakartaadalah salah alamat, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakartaseharusnya tidak berwenang menangani, mengadili perkara incasukarena perkara in casu masuk kedalam wilayah hukum adat(hukum yang diakui dan berkembang dalam masyarakat khususnyaKadipaten Pakualaman Yogyakarta dan Kesultanan Yogyakarta),sehingga yang berhak dan berkompeten menyelesaikan perkaraTahta Kadipaten Pakualaman Yogyakarta adalah melalui Paugerandan Adat yang berlaku dan mengikat pada Hukum AdatKadipaten Pakualaman (bagian dari Cagar

., di bawah sumpah padapokoknya menerangkan, sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2011 saksi menjabat sebagai Kepala Seksi AdatIstiadat dan Tradisi pada Dinas Kebudayaan Propinsi Bali dan tahun2017 menjabat sebagai Kepala Seksi Cagar Budaya pada BidangCagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Kebudayaan PropinsiBali sampai dengan sekarang; Bahwa saksi terhadap Dana Bantuan Keuangan Khusus PropinsiBali adalah saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan);Hal.50 dari 102 halaman putusan Nomor 27

(BB-493)838 2(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hashil pekerjaan Perluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun 2006 Lokasi Cagar Alam dolok Sibual-buali Propinsi Sumatera Utara.(fotokopi legalisir), Tertanggal 22 Desember 2006.(BB-494)840 2(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hasil pekerjaan Perluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun 2006 Lokasi Kantor Seksi Konservasi Wil I Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara.

(BB493) 8382(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hashil pekerjaanPerluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun2006 Lokasi Cagar Alam dolok Sibualbuali Propinsi Sumatera Utara.(fotokopi legalisir), Tertanggal 22 Desember 2006.(BB494) 8402(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hasil pekerjaanPerluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun2006 Lokasi Kantor Seksi Konservasi Wil Tapanuli Tengah PropinsiSumatera Utara.

;Bahwa pada saat pelaksanaan Ahli melakukan cek lapangan ditemui mobilradio MCS 2000 dan MOF 230;Bahwa Ahli melakukan pengecekan di Sulut, Kalteng, Sulsel;Bahwa cek fisik dilakukan hampir seluruh Indonesia sesuai kontrak, yangtidak dilakukan pengecekan Irian Jaya, NTT dan NTB, Maluku;Bahwa sesuai keterangan saksi di dalam BAP No. 11, dilakukanpengecekan oleh Tim, yaitu:Propinsi SUMATERA UTARA pada lokasi :RA 40 Tombak RancangBrigdalkar Daops PSR Aek NauliBrigdalkar Daops LBT Langga PayungResort Cagar

(BB493) 8382(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hashil pekerjaanPerluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun2006 Lokasi Cagar Alam dolok Sibualbuali Propinsi Sumatera Utara.(fotokopilegalisir), Tertanggal 22 Desember 2006.(BB494) 8402(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hasil pekerjaanPerluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA Departemen Kehutanan Tahun2006 Lokasi Kantor Seksi Konservasi Wil Tapanuli Tengah PropinsiSumatera Utara.

(BB493) 8382(dua) lembar : Berita Acara dan lampiran Serah terima hashilpekerjaan Perluasan Jaringan SKRT Lingkup BKSDA DepartemenKehutanan Tahun 2006 Lokasi Cagar Alam dolok Sibualbuali PropinsiSumatera Utara.(fotokopi legalisir), Tertanggal 22 Desember 2006.