Ditemukan 9692 data
578 — 214
Denganmenggunakan akal sehat dimanapun tidak pernah dalammengambil keputusan suaranya sama, kalau tidak mufakatharus diambil suara terbanyak, bahwa dunia ilmu hukum dankelaziman dalam dunia peradilan tidak pernah terdapat suarayang sama, dan dalam dokrin ilmu hukum harus ditautkandengan akal sehat;Bahwa dalam UndangUndang No.2 tahun 2008 tidakmenentukan macam atau bentuk struktur putusan MahkamahPartai, dapat diduga bentuk dan struktur putusan MahkamahPartai adalah kreasi para anggota atau mereka
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
APLONIA NABUASA
110 — 55
Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut Serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaituTerdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ;Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri, tetapiia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang
219 — 36
terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakandalam dakwaan subsidair tersebut ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diriterdakwa sebagaimana sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadapkeberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Terdakwa ataupun melaluiPenasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya,Majelis berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untukditolak;Menimbang, bahwa didalam dokrin
RIKY MUSRIZA,SH.,MH
Terdakwa:
BOBI ARDI bin NAWAWI YUNUS
155 — 123
55 ayat (1) ke 1 e adalah orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
ANDERIAS ATIUPBESI
125 — 49
Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut Serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaituTerdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ;Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri, tetapiia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang
PT. Sejuk Estates Property Management
Tergugat:
1.PT. Nusa Komodo Indah
2.PT. Nusa Flores Bella
3.Aan Handayani
4.Fanni Lauren Christie
5.Mauro Tacconelli
6.Valerio Tocci
7.Vicenzo Pecoraro
8.Notaris Eddy Nyoman Winarta
193 — 110
tersendiri oleh Tergugat 8 adalahHal 10 dari 101 Halaman Putusan Perkara Nomor 1292/Pdt G/2019/PN Dps19.20.21,perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian, karenadibuat dan ditandatangani atas sebab yang tidak halal sebagaimanaditentukan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan syarat sahnya suatuperjanjian:1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;3) Suatu hal tertentu;4) Suatu sebab yang halal.Bahwa menurut ilmu hukum Perdata baik dokrin
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat I : BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
609 — 540
Bahwa menurut ilmu hukum Perdata baik dokrin/pendapat ahli hukummaupun praktik hukum terhadap kedua syarat pertama yang ditentukandalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah syarat subyektif karena berkaitandengan subyek perjanjian, yang mana jika syarat subyektif tersebut tidakterpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar),sedangkan terhadap kedua syarat terakhir dikualifikasikan sebagai syaratobyektif, yang mana jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itubatal demi hukum
101 — 22
Subsidair telahterpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadaTerdakwa, oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah tentang hal itu danharus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti secarasah dan meyakinkan tersebut adalah merupakan perbuatan pidana korupsisecara bersamasama;Menimbang, bahwa terdakwa dalam nota pembelaannya mohonhukuman yang seringanringannya ;Menimbang, bahwa dalam dokrin
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPMenimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Subsidair atasdiri Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka terhadap keberatan yangdisampaikan oleh Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya ,Majelis berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untukditolak;Menimbang, bahwa dalam dokrin Hukum Pidana dan didalamPerundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan Tiada Pidana tanpa kesalahan ( geen straf zonder schuld)) ;Menimbang, bahwa dari ketentuan
MIRLANNI SANTOSO
Tergugat:
1.PT. Bank Bumi Arta, Tbk.
2.PT. Balai Lelang Surya
3.PT. Metro Mas Mandiri
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
237 — 311
Bahwa berdasarkan halhal yang telah dikemukakan tersebut di atas,maka jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalahtidak berdasarkan hukum (onrechtmatig of ongeground) yang manasesuai dengan Dokrin yang dikemukakan oleh PROF.
65 — 19
Akan tetapisudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama ;Menimbang, bahwa menurut dokrin penyertaan (deelneming) menurutsifatnya terdiri dari :a. deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap pesertadihargai sendirisendiri ;b. deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban daripeserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain ;Menimbang, bahwa jika turut serta mensyaratkan adanya kerjasamayang erat maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
429 — 1406
DOKRIN MULIADY, S.H., Jaksa PengacaraNegara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah,beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor. 10 PalangkaRaya;10. SAMSURI, S.H., Jaksa Pengacara NegaraKejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, beralamat diJalan Imam Bonjol Nomor. 10 Palangka Raya;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Substitusi Nomor : SK06/0.2/Gtn/02/2020tertanggal 03 Februari 2020;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;PT.
I MADE SANTIAWAN, SH.
Terdakwa:
YUSUF MANU
128 — 61
Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenalklasifikasi turut serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat,yaitu :Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ;Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak danmerencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri,tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedangorang
76 — 19
Yk.Y Pasal 3 unsurnya setiap orang, dengan tujuan, memperkaya diri sendiri atauorang lain, cara mempergunakan kesempatan dan dapat merugikan keuanganNegara; Dalam kedua Pasal tersebut tidak dise butkan unsur sengaja atau la lai; Dokrin tidak mengajarkan bentuk kesalahan harus diartikan sebagai kesenga jaan; Untuk membuktikan unsur kesengajaaan tersebut bebannya ada di Penuntut Umum;Dalam Pasal 2 tidak menyebutkan adanya kesalahan sedangkan Pasal 3 ada katadengan tujuan yang artinya maksud dari pelaku
70 — 19
Berdasarkan kedua dokrin diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengajaadalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului olehadanya niat terlebih dahulu dan bukan karena faktor kelalaianatau ketidaksengajaan dan yang jelas perbuatan tersebutmelanggar undangundang;Dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seperti yangdidakwakan oleh Penuntut Umum dan didasarkan pada faktafaktahukum selama berlangsungnya persidangan perkara ini sertadihubungkan dengan unsur pasal ini,
83 — 40
Andi Hamzah, SH, dalam bukuya Pemberantasan Korupsi melaui Hukum PidanaNasional dan Internasional, halaman 149150); w Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguji apakah perbuatan Terdakwatersebut bisa dipersalahkan berdasarkan norma dan dokrin hukum pidana sebagaimana di atas; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, yaituberdasarkan keterangan para saksi, terutama saksisaksi : Niko Djaini, Beny Rasyid, Nuraida, Jafrin Lintang, Suryati Ahmad, Semuel Massie, Muzna
613 — 1457
Sedemikian pentingnya arti Logistik ini,sehingga dibuatlah berbagai macam aturan yang berkaitan denganLogistik dalam bentuk prosedur dan prinsipprinsip logistik yang tertuangdalam berbagai buku petunjuk sebagai landasan dokrin seperti: NaskahDinas Staf 4 Logistik, Bujukbin tentang Bekang TNI AD, Bujukmintentang Pendistribusian Materiil/Bekal TNI AD dan lainlain.Bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para Saksidan Terdakwa dapat diperoleh suatu fakta yang jelas bahwa ransumdukungan
1.ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH
2.BAMBANG WIRATDANY, S.H.
3.ALVIN DWI NANDA, S.H.
Terdakwa:
MAZLAN ALIAS LAN BIN H USMAN
341 — 369
Setidaktidaknya kesengajaan itu ada 2 (dua) yaitu kesengajaanberupa kehendak (maksud) dan kesengajaan berupa pengetahuan (yangdiketahul);Menimbang, bahwa dari 2 (dua) istilah inilan dokrin mengenaikesengajaan ini berasal sehingga terdapat 2 (dua) paham kesengajaan yaitu :1.
180 — 58
Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam notapembelaannya pada pokoknya menolak tuntutan Jaksa, menyatakan bahwa terdakwabersalah tetapi tidak dapat dihukum karena tidak turut merugikan keuangan Negaradan apabila yang mulia majelis hakim dapati berdasarkan alat bukti dan keyakinanHakim Terdakwa bersalah, maka Terdakwa mohon belas kasihan Majelis hakimkiranya menjatuhkan hukuman seringanringanya , Majelis berpendapat adalah tidakberalasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;Menimbang, bahwa didalam dokrin
69 — 58
Artinyatelah jelas dan tegas secara formil tanah aquo bukan tanah milik PARAPENGGUGAT.Dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formil, maka sesuaidengan Dokrin hukum dari Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunyaHukum Acara Perdata Indonesia, halaman 111, Penerbit Leberty, Yogyakarta,1997, menyatakan:bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh hakim adalahkebenaran formil, berlainan dengan dalam acara pidana dimana hakimmencari kebenaran materil .Oleh karena dalam hukum
HERLINA SAMOSIR, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
388 — 234
Pada tataran dokrin yang berkembang dinegara maju dan menganut paham anglo saxon, ada beberapa teoriyang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan di atas dan banyakdiadopsi sebagai teori yang digunakan untuk menilaipertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana korporasi, yaitu:Pertama, doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut Undangundang (strict liability), jadi pertanggungjawaban korporasi sematamataberdasarkan bunyi Undangundang.