Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.No.31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.

Pasal 8 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiamana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. PasalPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.

Pasal 8Ayat (1) UU RI No.No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Atau Kedua Pasal 100 BJo.

Pasal 8 Ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaiamana diubahdengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 188/Pid. Sus/2021/PN.kKdiPasal Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

Pasal 8 Ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004tentang Perikanan sebagaiamana diubah dengan UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.

yang telah memberikan uang Tabungan Simponi danuang penghargaan sebagai kompensasi karena Penggugat telah memasukiusia pensiun, dan ternyata jumlan kompensasi tersebut masih kurangdibandingkan ketentuan, maka Tergugat tetap dihukum untuk membayarkekurangan pembayaran uang pensiun kepada Penggugat sesuai ketentuan(vide Pasal 167 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan);Bahwa alasan Pemohon bahwa seharusnya dasar untuk memutusadalah UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja, karenaUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudahdiundangkan tanggal 2 November 2020, tidaklah dapat dibenarkan, karenaperistiwa terjadinya perselisihan terjadi sebelum diundangkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Penggugat sudahmengajukan gugatan tanggal 13 Agustus 2020, dan gugatan telahdidaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 24 Agustus 2020;Bahwa hakhak pensiun dari Penggugat tetap mengikat, meskipunPenggugat telah dipensiunkan pada tanggal 16 Juli

BICCON AGRO MAKMUR) untuk membayar hak-hak PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja jo. Pasal 36 huruf g poin 3, Jo.

Menyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak dan wajib membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;4.

strong>M E N G A D I L I:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 154A ayat 1b Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta

Kerja;

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan denganUndang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Perusahaan PT Sinar Mas Multifinance Tahun 2020-2022;

3. Menyatakanhukumhubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir sejak 2 Februari 2022;

4.

Menghukum Tergugat sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja sesuai Pasal 156 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undangNomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan JoUndang-undangNomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan dan Pasal 40 ayat (1, 2, dan3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021, dengan masa kerja 12(duabelas) tahun 4(empat) bulan (terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 sampaidengan tanggal2 Februari 2022) dengan rincian sebagai berikut :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanapasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat PenyederhanaanPerizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan PersyaratanInvestasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang UndangNomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) hurufaUndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKEDUAwonnn Bahwa terdakwa NGUYEN THANH TAM selaku Nahkoda Kapal KM.BD 31185 TS merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Sabtutanggal 03 April

SehinggaApabila kapal KM.BD 31185 TS melakukan penangkapan ikan di ZEEItanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha dari pemerintahIndonesia melanggar pasal 92 Paragraf 2 Bagian keempat Bab IllUU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu Setiap orang yangdengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi PerizinanBerusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidanadengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun

Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b JoPasal 102 UndangUndang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Unsur melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinanberusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah;Bahwa pengertian ikan yang dimaksud dalam unsur ini berdasarkanPasal 1 angka 4 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah segalajenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan, Sedangkan Perikanan berdasarkan Pasal 1 Angka1 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah semua kegiatan yangberhubungan dengan Pengelolaan dan

Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b UndangUndangNo.31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta peraturanperaturan lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

Kerja, Pasal 175 menyatakan:beberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Halaman 15 dari 20 Hal.

Kerja menyatakan : UndangUndangini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu diundangkan pada tanggal 2November 2020, dan terhitung tanggal 2 November 2020 UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga sesuai Asas Fiksi Hukum bahwa ketikasuatu peraturan perundangundangan telah diundangkan maka pada saat itu setiaporang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlakumengikat umum;Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang UndangUndang Nomor11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja maka telah mengakibatkan terjadinyakekosongan hukum (rechtsvacuum) mengenai kewenangan penanganan perkarauntuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkankeputusan dan/atau tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan berdasarkanketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan dan atas hal tersebut Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer DanPeradilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021,tanggal 8 Januari

Putusan Nomor : 1/P/FP/2021/PTUN.MdoPutusan Atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atautindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca berlakunya UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga menjadi pedoman sampaiditerbitkannya peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 175 angka 6 UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon telah mengajukandan mendaftarkan permohonannya untuk memperoleh putusan atas penerimaanpermohonan

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 TentangPedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan GunaMendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan danPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi PerkaraDan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI :1. Menolak Permohonan Pemohon;2.

Kerja, pada Bagian Kedua AdministrasiPemerintahan BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUKMENDUKUNG CIPTA KERJA, disebutkan bahwa Pasal 53 pada UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diubah sehingga berbunyisebagai berikut:(1)(2)(3)(4)(5)Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Jika ketentuan peraturan perundangundangan tidak menentukan bataswaktu kewajiban

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasalpasal tersebut di atas dansetelah mencermati Objek Permohonan pemohon tertanggal 13 Januari 2021 (vide:Bukti P1) yang didaftarkan Surat Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu pada tanggal 22 Januari 2021 serta dikaitkan dengan tanggal pemberlakuanUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang setelah

dicermatioleh Majelis Hakim diundangkannya di Jakarta pada tanggal 2 November 2020,dengan demikian dapat ditemukan faktafakta hukum, sebagai berikut: Bahwa, ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan telah diubah oleh Pasal 175 angka 6 UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Bahwa, di dalam ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014yang telah diubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tidak

diatur lagi mengenai kKewenangan yangdiberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus mengenalpermohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaanpermohonan; Bahwa, ketentuan Pasal 185 huruf b UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja menyatakan, bahwa: semua peraturan pelaksanaan dariUndangUndang yang telah diubah oleh UndangUndang ini dinyatakan tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang Undang ini..., sehinggadengan demikian Perma Nomor 8 Tahun 2017

Tata Usaha Negara Palu padatanggal 25 Januari 2021 yang artinya tanggal permohonan Pemohon kepadaTermohon tersebut beserta pendaftaran surat permohonan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Palu dilakukan pasca berlakunya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja yang disahkan serta diundangkan pada tanggal 2 November2020 sehingga terhadap permohonan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum,diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh Peraturan Presiden;Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan

Bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh Tergugat sejak tanggal 01Desember 2013 sesuai ketetapan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan dan atau penggantiUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yangmenetapkan bahwa: Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerjadengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, karena Penggugatadalah Karyawan Tetap Tergugat (P.T.

Bahwa Tergugat adalah pemberi kerja kepada Penggugat sesuai ketetapanPasal 1 ayat (4) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasebagai perubahan dan atau pengganti UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan bahwa: Pemberi kerjaadalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badanbadanlainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atauimbalan dalam bentuk lain, dan Pasal 1 ayat (5) UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum berupa hubungankarena pekerjaan sesuai ketetapan Pasal 1 ayat (15) UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan dan ataupengganti UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang menetapkan bahwa: Hubungan kerja adalah hubungan antarapengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yangmempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah, berdasarkan SuratKeputusan Nomor: 0043/RK/HRD/SK/XII/2013 tentang Karyawan

Kerja yang menetapkan bahwa: Pengusaha wajibmemberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturanperusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.44.

Surat Panggilan Nomor 001/JGI/HRDJKE/IX/2020, Surat Panggilan II Nomor002/JGI/HRDJKE/IX/2020, dan Surat Nomor 003/JGI/HRDJKE/IX/2020tentang Diskualifikasi Mengunndurkan Diri, Karena tidak memiliki dasar hukumHalaman 41 dari 52 halaman, Putusan Nomor 14/Pdt.SusPHI/2021/PN Ptkdan melawan ketetapan Pasal 151 ayat (4) UndangUndang No. 11 tahun 2020tentang Cipta Kerja;2.

Menyatakan terdakwa RAHMAN Alias JUMRIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 Jo Pasal26 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31Tahun 2001 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.2.

Morowali.Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN kKdiPerbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) huruf d UU No. 31 Tahun 2004tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2001 tentang perikanan sebagaimnatelah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.

Kerja.

Bahwa perizinan usaha perikanan tangkap diatur dalam pasal pasal 26ayat (1), ayat (2) huruf a, UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen KM.

Kerja jo.

Kemerdekaan setiap warga negara untukmenyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasisehingga setiap warga Negara yang menyampaikan aspirasinya didepanumum wajib untuk dilindungi Hak Asasi Manusianya.Pada hari kamis tanggal 5 November 2020 Aliansi mahasiswa MAHAKAMmelakukan aksi unjuk rasa penolakan terkait OMNIBUS LAW UU No.11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan titik kumpul di Islamic Center.

Bahwa Pemohon adalah Peserta aksi yang melakukan Aksi unjuk rasadalam rangka Menolak Omnibus Law Undangundnag Nomor 11 Tahun2020 Tentang Cipta Kerja di depan DPRD Kaltim.2. Bahwa Pemohon yang juga sebagai peserta aksi unjuk rasa PenolakanOmnibus Law Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerjaadalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidk boleh ditangkap dalammenggunakan haknya untuk berpendapat di muka umum.3.

Bahwa Penangkapan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon tanpaberalasan dan pada saat pemohon sedang meakukan aksi unjuk rasamengenai penolakan Omnibus Law Undangundang Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja adalah pealnggaran Hak Asasi Manusia.4.

Bahwa Penangkapan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon tanpaberalasan dan pada saat pemohon sedang meakukan aksi unjuk rasaHalaman 14 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Pra/2020/PN Smr.mengenai penolakan Omnibus Law Undangundang Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja adalah pealnggaran Hak Asasi Manusia.4.

Bahwa Pemohon ditangkap di Lokasi Aksi Unjuk Rasa Penolakan OmnibusLaw Undangundang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ketikaaparat Kepolisian melakukan pembubaran Peserta aksi unjuk Rasa;2. Bahwa sesaat setelah Pemohon ditangkap di titik aksi unjuk rasa malamjam 23.00 Wita Kuasa Hukum Pemohon datang untuk mendampingiPemohon, namun pada malam itu tidak ada pemeriksaan terhadappemohon;3.

Pasal28A sektor Kelautan dan Perikanan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020Tentang Cipta Kerja yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:Ad.1. Setiap orang;Ad.2.

Kerja dan Pasal 85 Jo.

Pasal 28A sektor Kelautan danPerikanan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, diancamdengan pidana penjara paling lama 7 (enam) tahun dan denda paling banyakRp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), sedangkan bagi pelaku yangmelanggar ketentuan Pasal 85 Jo.

Pasal 28A sektor Kelautan dan Perikanan Undangundang Nomor11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 85 Jo.

Pasal 28A sektor Kelautan danPerikanan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja danPasal 85 Jo. Pasal 9 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sertasegala peraturan yang bersangkutan.MENGADILI:1.

Sebagaimana dimaksuddalam ketentuan Pasal 175 angka 6 pada pasal 53 ayat (2) UndangUndangNomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tenggang waktu pengajuanpermohonan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 6Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk MemperolehPutusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusandan/atau Tindakan Badan atau

Kerja, pada Bagian Kedua AdministrasiPemerintahan BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUKMENDUKUNG CIPTA KERJA, disebutkan bahwa Pasal 53 pada UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diubah sehingga berbunyisebagai berikut:(1)(2)(3)(4)Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Jika ketentuan peraturan perundangundangan tidak menentukan bataswaktu kewajiban sebagaimana

Kerja,menentukan:Pasal 185Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku:a.

Agar setiaporang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasalpasal tersebut di atas dansetelah mencermati Objek Permohonan pemohon tertanggal 13 Januari 2021 (vide:Bukti P1) yang didaftarkan Surat Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu pada tanggal 22 Januari 2021 serta dikaitkan dengan tanggal pemberlakuanUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang setelah

dicermatioleh Majelis Hakim diundangkannya di Jakarta pada tanggal 2 November 2020,dengan demikian dapat ditemukan faktafakta hukum, sebagai berikut: Bahwa, ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan telah diubah oleh Pasal 175 angka 6 UndangUndangNomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Bahwa, di dalam ketentuan Pasal 53 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014yang telah dirubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 UndangUndang Nomor 11Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,

Menetapkan nama nama Majelis Etik;Termohon tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan apa pun dalamrentang waktu yang telah ditetapkan aturan perundang undangan yaknimelebihi 5 (lima) hari kerja setelah Surat Permohonan dari Pemohonditerima secara lengkap, sebagaimana ketentuan Pasal 175 UU 11Tahun 2020 Tentang CIPTA KERJA, BAB XI PELAKSANAANADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA,yang telah mengubah ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan;IV.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 UU 11 Tahun 2020 TentangCIPTA KERJA, BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASIPEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG CIPTA KERJA, yang telahmengubah ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan, jangkawaktu untuk Termohon wajib menetapkan dan/atau melakukanKeputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) harikerja setelah permohonan diterima secara lengkap;c.

Artinya,pembentuk UndangUndang Cipta Kerja menghendaki penyelesaianPermohonan, Fiktif Positif dilaksanakan secara internal oleh Badan/PejabatPemerintahan, yang bentuk dan mekanisme penyelesaiannya akan diaturlebih lanjut oleh Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksananya(delegated legislation);Menimbang, bahwa penjelasan di atas menurut Majelis Hakimkonsisten dengan latar belakang lahirnya UndangUndang Cipta Kerja yangdiyakini oleh Pemerintah sebagai langkah strategis untuk meningkatkanpertumbuhan

Khusus berkenaan dengan Permohonan FiktifPositif, Pasal 175 angka 6 UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja menuntut Badan/Pejabat Pemerintahan untuk merespondengan cepat permohonan yang diajukan oleh warga masyarakat (palinglama 5 hari kerja).

Kerja, akan tetapi perubahan pada Pasal 1Undangundang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidakmengubah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilanyang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, Majelis Hakimberpendapat ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan materipermasalahan bukan pada kewenangan suatu' lembaga peradilanmengadili suatu sengketa, lebih lanjut keberadaan Pasal 175 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang

Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;2.

Setiap Orang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangandan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secaraterorganisasi di wailayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayahhukum Indonesia;Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh PenuntutUmum dipersidangan

Yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatanyang dapat dilakukan pelaku yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasilhutan kayu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutanberupa kayu bulat, kayu bulat

hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis sertadihubungkan dengan penjelasan dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoUndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka perluditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan

Kerja Jo Pasal55 ayat (1) KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umumtersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya No.

Kerja sesuai dengan dakwaan tunggal penuntutumum;2.

Kerja, sebagaimana yang telah didakwaan.3.

Kerja, disebutkan :Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindakpidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :a.

Kerja, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasalpasaldari peraturan per UndangUndangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut; Merubah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 171/Pid.Sus.LH/ 2021/ PN Sgm. tanggal 15 Juli 2021, yang dimintakan bandingtersebut sekedar mengenai status barang bukti sehingga selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa AHMAD UCO alias UCO Bin SAHARUDDIN, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga (LPG) sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyakdan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 Angka 9 UU RI No. 11Tahun 2020 tentang cipta kerja pada dakwaan.2.

No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah Pasal 40Undangundang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untukmelaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niagadengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba(UU RI No. 22 Tahun2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah Pasal 40 Undangundang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja); Penyalahgunaan adalah melakukan kegiatan Pengangkutan dan/Niagaliquefied

Ahli menjelaskan Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah RINomor : 36 Tahun 2004 Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan pasal23 ayat (2) UndangUndang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir meliputikegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Ahli menjelaskan bahwa peruntukkan gas LPG 3 KG yaitu: Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor : 104 Tahun 2007 BahwaLPG Tabung 3 Kg tersebut hanya diperuntukkan bagi rumah tangga danusaha Mikro.

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 23 UndangUndang No. 22 Tahun2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah pada UndangUndangNo. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelahmemenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukankegiatan usaha: Pengolahan. Pengangkutan. penyimpanan dan / atau. Niaga.

Ahli menjelaskan Bahwa berdasarkan pasal 55 UndangUndang No. 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah Pasal 40 angka9 Undangundang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Setiaporang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan BakarMinyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara palinglama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enampuluh miliar rupiah).

(vide Pasal 79 UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dalam Pasal 81ayat 23 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);7. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberitahu dan belum pernahmembayarkan hak cuti tahunan, maka patut dan beralasan kiranya menuruthukum apabila Para Penggugat memperoleh hak tersebut yang apabiladiperhitungkan sesuai dengan upah terakhir yang diperoleh ParaPenggugat adalah sebagai berikut:a. Derlina Sitorus (ic.

Kerja;5.

Menghukum Tergugat membayar HakHak Para Penggugat sesuai denganketentuan Pasal 156 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 81 angka 44 UUNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk seluruhnya secara tunai,seketika dan serta merta dengan perincian sebagai berikut :a. Penggugat Masa Kerja 07 tahun 03 bulan;1. Uang pesangon, 1 x 8 x Rp2.885.000, = Rp23.080.000;2.

Pasal 153 ayat (1) huruf e Undangundang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telahdiubah UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Bahwa dengan benardan tegas Tergugat mengatakan menolak dengan tegas tuntutan Penggugat,dikarenakan perusahaan tidak ada melakukan Pemutusan Hubungan Kerjakepada Penggugat, melainkan Penggugat yang melakukan dan berniat untukMengundurkan Diri, SeSuai surat Pengunduran Diri yang disampaikanPenggugat kepada Perusahaan;.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas fundamentum petendi gugatanPenggugat Nomor 35 yang mengatakan harus membayarkan hak atas uangHalaman 15 dari 30 halaman Putusan No.66/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdn10.11.12.Pesangon ketentuan pasal 156 Undangundang Nomor 13 Tahun 2013 tentangKetenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 81 angka 44 UUNomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugatdikarenakan pemutusan hubungan kerja;Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat atas UangPesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, upah yang belum diterima daribulan April 2020 sampai Desember 2020 dan bulan Januari sampaiFebruari 2021 sesuai Pasal 156 ayat 1, 2, dan 3 Undang Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja dan Pasal 40 ayat 1, 2 dan 3, Pasal 48huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentangPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan WaktuIstiranat Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan perinciansebagai berikut:1.

terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkanoleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Tergugat (pengusaha) tidak membayar upah tepat pada waktu yangtelah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturutturut atau lebin sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf g angka 3 BagianKedua tentang Ketenagakerjaan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta

Kerja juncto Pasal 36 huruf g angka 3 PeraturanPemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,Alin Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istiranat Kerja, sehingga cukupberalasan bagi pekerja untuk dapat mengajukan permohonan pemutusanhubungan kerja; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35Tahun 2021, maka Penggugat berhak atas Uang Pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40

SusPHI/2021Menimbang, bahwa namun demikian putusan Judex Facti harusdiperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa hubungan kerja dinyatakan putus sejak putusan dibacakan olehJudex Facti yaitu tanggal 11 Mei 2021, sebab pada tanggal 21 Juli 2020Undang Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun2021 belum berlaku; Bahwa dengan demikian masa kerja Penggugat adalah sejak 8 Desember1999 s/d 11 Mei 2021 (21 tahun 5 bulan) sehingga perhitungan kompensasiPemutusan Hubungan Kerja (PHK