Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang makakelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarahatau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah;iv. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang makasisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang carapelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.b.

Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah(Qiradh); atauiii. Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No.08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.Kedua : Ketentuan Penutup1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya ataujika terjadi perselisihan di antara pihakpihak terkait, makapenyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase SyariahNasional setelah tidak tercapai kesepakatan melaluimusyawarah.2.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 9 tanggal 13 Juni 2016 beserta Pembaharuan Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2020 adalah sah dan mengikat sebagai Undang-Undang terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa

Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor 31 tanggal 31 Januari 2019 adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Al-Mudharabah Nomor 9 tanggal 13 Juni 2016 dan Pembaharuan pada Akad Al-Mudharabah Nomor 30 tanggal 31 Januari 2019 dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan Al-Mudharabah.

Bahwa dalam Akad Mudharabah Nomor 083/171.00021/V/2012; para pihakyang mengikatkan dirinya dalam Akad tersebut adalah Pihak Pertamasebagai Bank ( TERLAWAN ) dan Pihak Kedua sebagai Nasabah/Debituryakni PELAWAN, Utik Tri Herawaty serta PELAWAN dan PELAWANsebagai Penjamin/Pemilik Objek Jaminan atas Sertifikat Hak Milik No. 3465yang terletak di Di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Sukoharjo;4.

Bahwa di dalam Permohonan Eksekusi LelangObjek Hak TanggunganNomor 0004/Pdt.Eks/2016/PA Skh yang diajukan oleh Terlawan, PihakSalinan Penetapan Nomor 542/Pdt.G/2016/PA Skhhalaman 2 dari 7 halamanTermohon Eksekusinya hanya terdiri dari PELAWAN saja tanpamengikutsertakan pihakpihak lain yang ikut mengikatkan dirinya dalamAkad Mudharabah Nomor 083/171.00021/V/2012 hal ini jelasmenimbulkanpermohonan tersebut mengandung cacat kurang pihak(plurium litis consortium) sehingga permohonan cacat formil semacam

Dan juga Turut Tergugat telah membuatPerjanjian Akad Pembiayaan Al Mudharabah yang tidak sesuai denganketerangan yang sebenarnya dan peruntukannya yang mana di dalamnyaterdapat kebohongan, tipu muslihat dan penipuan sebagaimana diatur dalamKUHPidana oleh karena Para Penggugat merasa dirugikan dengankeberadaan Akta tersebut.

Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 107 tertanggal 22 Agustus2008 dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan peringkatpertama sampai jumlah sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh jutarupiah);c.

No.1070 K/Pdt/201510.1112.demi hukum;Menyatakan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 107 tertanggal 22Agustus 2008 dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunganperingkat pertama sampai jumlah sebesar Rp110.000.000,00 (seratussepuluh juta rupiah) dan Akad Permbiayaan Al Mudharabah Nomor 47tertanggal 20 November 2008 dengan Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan Peringkat Pertama dengan jumlah sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak sahdan batal

yang dijadikan sebagai jaminandalam addendum Nomor 38 dan Nomor 39 yang dibuat dihadapan NotarisWahyu Wiryono, S.H., (Turut Tergugat) yang melekat atau menjadi satukesatuan dengan Akad pembiayaan Al Mudharabah Nomor 107 tertanggal22 Agustus 2008 dan pembiayaan Al Mudharabah Nomor 47 tertanggal 20November 2008.

Menyatakan Akad Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 107 tertanggal 22Agustus 2008 dengan Surat Kuasa membebankan hak tanggunganperingkat pertama sampai jumlah sebesar Rp110.000.000,00 (seratussepuluh juta rupiah) dan Akad Permbiayaan Al Mudharabah Nomor 47tertanggal 20 November 2008 dengan surat kuasa membebankan haktanggungan peringkat pertama dengan jumlah sebesarRp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dibuat oleh TurutTergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;6.

Bahwa, dalam menyataannya, Tergugat I telah menandatangani "AKADPEMBIAYAAN MUDHARABAH" dengan Tergugat II tertanggal 27Desember 2007, yang berarti makna dari Akad ini adalah "Pemberian harta tertentukepada orang lain supaya dijadikan modal Usaha dan keuntungannya dibagiberdasarkan syarat yang disepakati antara Pemilik Modal dengan yangmenjalankan modal, jika terdapat keuntungan dibagi bersama dan Jika terjadikerugian ditanggung bersama".

Slmn Tanggal 16 Agustus 2011tersebut.Menetapkan sebagai hukum bahwa Akad Pembiayaan Mudharabah antara TergugatI dengan Tergugat II tertanggal 27 Desember 2007 bertentangan dengan prinsipHUKUM SYARIAT (HUKUM ISLAM), sehingga BATAL DEMI HUKUM.Menyatakan sebagai hukum bahwa segala akibat hukum dari AKADPEMBIAYAAN MUDHARABAH tersebut, antara lain ADENDUM tertanggal 28Juli 2008 dan atau PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN atas Sertifikat TanahMilik Penggugat II tertanggal 19 Agustus 2008 adalah BATAL DEMI HUKUM.Menyatakan

Bahwa di dalam Gugatannya nomor 10(sepuluh) yang mendalilkan adanya unsur ancaman dalam penandatangananAddendum Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 adalah tidakberdasar dan suatu kebohongan.

(T.I.2).Foto copy Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah BTN Syariah antara BankTabungan Negara (Persero) dan Puskopsyah Amratani tertanggal 28 Juli 2008.(T.1.2).Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3422/2008 diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Bantul, berikut Akta Pemberian Hak TanggunganNo. 114 / 2008, tertanggal 19 Agustus 2008, dibuat di hadapan PPAT HENDIRUSINANTO, S.H.

Adapun, alasan yang mendasarinyaadalah karena menurut Para Penggugat, klausul bahwa jika terjadi sengketa terlebihdahulu diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tidak terdapat dalamperjanjian Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Tn. Wahyu Wiryono, S.H. beserta addendum Akad PembiayaanHal. 55 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah No. 03 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yubaidi, SH, S.Pd.., Notaris di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2016 dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang dibuat Un-notariil pada tanggal .29 Nopember 2016 adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan

Nomor 04 Tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta adalah sah dan mengikat para pihak serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah yang dibuat para pihak dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat oleh para pihak;

Ketentuan alMaayir alSyariyah No: 39 (233):IS LBAll5 ely MAS GY spe ot emery Lye SAYOVE fy ae ola Ol Ob les sil cialls apietllsfle Lye adsl sf pak gf cadTidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk barang(akad alrahn) terhadap akad yang bersifat amanat, antara lainakad wakalah, akad wadi ah, akad musyarakah, akad mudharabah,dan obyek ijarah di tangan musta jir; apabila rahn dimaksudkanuntuk dijadikan sumber pembayaran (hak Pemberi Amanah) ketikaPemegang Amanah melampaui batas, lalai dan/atau

sebagaimana dalam fatwaDSNMUI Nomor: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah;fatwa DSNMUI Nomor: 05/DSNMUI/IV/2000 tentang JualBeliSalam; dan fatwa DSNMUI Nomor: 06/DSNMUI/IV/2000tentang JualBeli Istishna;Akad Qardh adalah sebagaimana dalam fatwa DSNMUI Nomor:19/DSNMUI/IV/2001 tentang alOQardh;Akad Jjarah adalah sebagaimana dalam fatwa DSNMUI Nomor:09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;Akad Musyarakah adalah sebagaimana dalam fatwa DSNMUINomor: 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;Akad Mudharabah

adalah sebagaimana dalam fatwa DSNMUINomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah(Qiradh);Tawidh adalah sebagaimana dalam fatwa DSNMUI Nomor:43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta widh);Akad amanah adalah akadakad yang tidak melahirkan kewajibanuntuk bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika hartatersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);JyrPembiayaan yang Disertai Rahn (atTamwil alMautsug bi alRahn) 5 KeduaKetigaKeempatKelimaKetentuan HukumSemua bentuk

Menimbang, bahwa terbukti pula Para Tergugat tidak pernah melaksanakan apayang telah disepakati dalam perjanjian atau aqad yang telah disepakati, sehingga ParaTergugat dapat dinyatakan sebagai wan prestasi; Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugatadalah Mudharabah, maka berlaku ketentuanketentuan sebagaimana tersebut dalamFatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSNMUI/IV/2000 dan No. 43 sebagaiberikut : 22222222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn1 Pembiayaan Mudharabah adalah

melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakatibersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalammanajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukanpembinaan danpengawasan;Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunaidan bukanpiutang;LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat darimudharabah, kecuali jika mudhorib (nasabah) melakukan kesalahan yangdisengaja, lalai, atau menyalahiperjanjian;Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah

dilakukan oleh Penggugat dan ParaTerguat tertanggal 23 September 2008 telah memenuhi ketentuanketentuan tersebutdiatas, sehingga Para Tergugat sebagai Mudlorib harus mengembalikan pinjamanpokok dari Penggugat sebesar Rp 100.000.000, = (seratus ~jutarupiah); Menimbang, bahwa tentang masalahkeuntungan/fee (ujroh) sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan kafarat(denda) sebesar Rp 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) setiap hari, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :1 Bahwa pembiayaan mudharabah

Fatwa DSN No. 43 menyatakan di dalam akad mudharabah tidak diperbolehkanadanya fee dan kafarat; Meimbang, bawa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim menilai perjanjian Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 23September 2008 yang berkenaan dengan nisbah (fee) bertentangan dengan ketentuanketentuan tersebut di atas, sehingga perjanjian tanggal 23 September 2008 yangtersebut dalam pasal II No 3 dan 4, (pemabagian fee/ujroh Rp 10.000.000, dan denda/kafarat Rp 30.000 perhari

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 03 Tahun 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta tanggal 9 Mei 2017, beserta Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (legalisasi) Tanggal 14 Agustus 2017 terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan sah Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 04 tahun 2017 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari

Akad Mudharabah Nomor 03 Tahun 2017;

Sedangkan akad tabarru adalah hibah.Dalam akad, sekurangkurangnya harus disebutkan : Dewan Syariah Nasional MUI21 Pedoman Umum Asuransi Syariah 6 KetigaKeempatKelimaKeenamKetujuha. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;b. cara dan waktu pembayaran premi;c. jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru serta syaratsyaratyang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yangdiakadkan.Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & TabarrwI,Dalam akad ftijarah (mudharabah), perusahaan bertindaksebagai mudharib

Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapatdiinvestasikan dan hasil investasinya dibagihasilkan kepadapeserta.4. Premi yang berasal dari jenis akad ftabarru' dapatdiinvestasikan.Klaim1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awalperjanjian.2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yangdibayarkan.3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, danmerupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil daripengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah(mudharabah).3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) daripengelolaan dana akad tabarru (hibah).Ketentuan Tambahan1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dandiawasi oleh DPS.2.

Akta Nomor 93 Tanggal 26 April 2016 TentangPemberian Jaminan Secara Fidusia Piutang MTNSyariah Mudharabah Gajah Duduk Tahun 2016;b. Akta Nomor 94 Tanggal 26 April 2016 TentangPemberian Jaminan Secara Fidusia MTN SyariahMudharabah Gajah Duduk Tahun 2016;c.

TIB.IBF.CMS.1630/2019 Tanggal 3 Mei 2019 PerihalReminder Kewajiban PT Pismatex Textile Industry atas MTNSyariah Mudharabah Gajah Duduk Tahun 2016 (Bukti T12)dan Surat dari PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK No.

Bukti P13B : Fotocopy Surat Pemberitahuan Penundaan PembayaranKewajiban Bagi Hasil MTN Syariah Mudharabah GajahDuduk tahun 2016 Periode Juni 2019 No.

Bukti T9 : Fotocopy AKTA PERJANJIAN PENERBITAN DANPENUNJUKAN AGEN PEMANTAU DAN AGEN JAMINANMTN SYARIAH MUDHARABAH GAJAH DUDUK TAHUN2016 NOMOR 102 TANGGAL 23 MARET 2016 dibuat di Halaman 52 Putusan Nomor : 55/Pdt.SusPKPU/2020/PNNIAGA SBY.hadapan ARRY SUPRATNO, S.H., Notaris di Jakarta Pusat10.Bukti T10 : Fotocopy AKTA PENGAKUAN KEWAJIBAN MTNSYARIAH MUDHARABAH GAJAH DUDUK TAHUN 2016SERI A TANGGAL 23 MARET 2016, yang dibuat dihadapan ARRY SUPRATNO, S.H., Notaris di Jakarta Pusat11.

BANK MANDIRI (PERSERO) TBK No.TIB.IBF.CMS.1630/2019 Tanggal 3 Mei 2019 PerihalReminder Kewajiban PT Pismatex Textile Industry atasMTN Syariah Mudharabah Gajah Duduk Tahun 2016 ;13.Bukti T13 : Fotocopy Surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.TIB.IBF.CMS.2120/2020 Tanggal 29 Juni 2020 PerihalPemberitanuan Lelang dan Pengosongan Agunan Kredit ;14.

Bumi Sentosa DwiRU mmBahwa dengan dasar Akad Pembiayaan Perjanjian Mudharabah Mogoyyadah OffBalance Sheet No. 002/ MDAMQYD/VIII/2008 tersebut kemudian Penggugat Imengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 057/MSA/VII/2008 denganPara Tergugat dari CV. Prospek Abadi yang dilegalisasi oleh Notaris Sofin Hadi,SH dengan Nomor N0O.724/Leg/VII/2008.

Menyatakan hukumnya Akad Pembiayaan Perjanjian Mudharabah MogoyyadahOff Balance Sheet No. 002/ MDAMQYD/VIII/2008 yang dibuat antara PenggugatI dan Penggugat II adalah sah;3. Menyatakannya hukumnya Akad Pembiayaan Musyawarah Nomor057/MSA/VIII/2008 yang dibuat oleh Penggugat II dengan Para Tergugat adalahSah; 2222 222222 $222 ono nnn nn nnn enn nnn nnn ==4. Menyatakan hukumnya Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.5.

Bahwa dalam surat gugat Para Penggugat mendalilkan adanya Akad PembiayaanPerjanjian Mudharabah Off Balance Sheet No.

;Bahwa selain itu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga sama sekali tidakpernah mengetahui atau diberitahukan sebelumnya oleh Penggugat I selaku BANK,bahwa Penggugat I terikat dalam Akad Pembiayaan Mudharabah antara Penggugat Isebagai Penerima Modal dengan Penggugat II sebagai Pemilik modal gunadipergunakan untuk AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH No.057/MSA/VII/2008 tersebut; Bahwa atas adanya Akad antara Penggugat I dan Penggugat II sebagaimanadalam Akad Pembiayaan Perjanjian Mudharabah Off Balance

Bahwa oleh karena hal tersebut, apabilaPenggugat II merasa jika Akad Pembiayaan Perjanjian Mudharabah Off Balance SheetNo. 002/MDA MQYD/VIII/2008 yang dibuat dengan Penggugat I terlanggar secarahukum, seharusnya Penggugat II menggugat Penggugat I berdasarkan AkadPembiayaan Peganjian Mudharabah Off Balance Sheet tersebut, bukannya justrumerancukan diri bersamasama Penggugat I yang seharusnya digugatnya (Iawannya)mengajukan gugatan pada Para Tergugat berdasarkan AKAD PEMBIAYAANMUSYARAKAH No. 057/MSA

OFwWNabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jualbeli tidak secara tunai, mugaradhah (mudharabah), danmencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumahtangga, bukan untuk dijual. (HR. Tbnu Majah dari Shuhaib)d.

penyimpandana (Dana Pihak Ketiga/DPK);Metode Perataan Penghasilan dengan Membentuk Dana Cadanganadalah pengaturan distribusi keuntungan dari waktu ke waktu atasbagi hasil antara LKS dan Nasabah Penyimpan Dana dengan caramembentuk cadangan perataan laba/penghasilan (ProfitEqualization Reserve);Profit Equalization Reserve (PER) adalah dana cadangan yangdibentuk oleh LKS yang berasal dari penyisihan selisih laba LKSyang melebihi tingkat imbalan/hasil yang diproyeksikan untukpenyesuaian bagi hasil dana mudharabah

Dalam hal akad Mudharabah Muqayyadah, Dana Cadangan (PER)boleh juga dibentuk melalui penyisihan keuntungan hak Nasabahyang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan setelahdibagihasilkan dengan izin Nasabah DPK;5.

Kebijakan Perataan Penghasilan hanya boleh diberlakukan terhadapDana Pihak Ketiga (DPK) yang menggunakan akad mudharabah;5. Kebijakan Metode Perataan Penghasilan tidak boleh dilakukanapabila dalam implementasinya menimbulkan kecenderunganpraktik ribawi terselubung di mana imbalan diberikan tanpamemperhatikan hasil nyata; dan/Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia a87 Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga 9 6.

Bahwa sewaktu almarhum Sugian Noor bin Aspan meninggal duniaada meninggalkan harta peninggalan berupa :9.1.Sebuah Deposito iB Mudharabah di Bank Kalsel Syariah,dengan nomor rekening: 951.04.04.00002.8 atas nama SUGIANNOOR;Halaman 3 dari 3 halamanPenetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA Bjm9.2. Sebuahn Deposito iB Mudharabah di Bank Kalsel Syariah,dengan nomor rekening: 951.04.04.00004.2 atas nama SUGIANNOOR;9.3.

Sebuah rekening tabungan di Bank Kalsel Syariah JenisTabungan Al Barakah Mudharabah Umum, dengan nomor rekening:951.03.11.01015.7 atas nama SUGIAN NOOR;10. Bahwa almarhum Sugian Noor bin Aspan tidak adameninggalkan wasiat atau hutang yang belum di lunasi;11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahliwaris ini guna kepentingan pengambilan uang dan penutupan rekening;12.

Fotokopi Deposito iB Mudharabah Bank Kalsel Syariah, denganNomer rekening: 951.03.11.01015.7, atas nama Sugian Noor, buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.16;17. Fotokopi Fotokopi Deposito iB Mudharabah Bank KalselSyariah dengan Nomer rekening: 951.03.11.01015.7, atas namaSugian Noor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tandaP.17;18.

yang terletak di Ngestiharjo KasihanBantul (obyek sengketa) sehingga dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini yangmenjerat para Penggugat yang semula hanya dipinjam sertifikat tanah milik PenggugatII kemudian ternyata dijadikan jaminan pengganti oleh Tergugat II kepada Tergugat Iberdasarkan adendum akad pembiayaan mudharabah tanggal 28 Juli 2008, dengandemikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum danatau fasakh dan pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak

yang beritikad tidak baik;10 Bahwa terkait adanya tanda tangan para Penggugat dalam adendum akadpembiayaan mudharabah tanggal 28 Juli 2008 tersebut, yang seakanakan mengetahuidan menyetujui adalah tulisan tambahan yang pada waktu itu oleh para Tergugat II, IIIdan IV menyodorkan adendum tersebut, dengan ancaman bahwa jika tidakditandatangani, maka dana dari pihak Tergugat I tidak akan keluar, padahal sebenarnyasemua dana yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang menerima adalah Tergugat Isemuanya dan

Ahmad Azhar Basyir penerbit UUI Press cetakan ketiga Januari2009 halaman 100);11 Bahwa demikian pula jika dicermati secara formal terhadap adendum akadpembiayaan mudharabah tanggal 28 Juli 2008, tidak melalui akta notariil akan tetapidibuat secara di bawah tangan, sehingga dengan demikian tidak bisa dijadikan sebagaialat bukti yang kuat dan sempurna yang menyertai dan atau sebagai adendum dariperjanjian pokoknya, yakni Akta Nomor 72 tanggal 27 Desember 2007 (Akad PerjanjianHutang Piutang antara Tergugat

Putusan Nomor 410 K/Ag/2014(Tergugat I) dan diikat dengan akad mudharabah yang seakanakan mencerminkanhukum Islam, ternyata baik Tergugat I maupun Tergugat IJ, III dan IV telah nyatanyatamelanggar Syariat Islam, malahan telah nyata melakukan perbuatanmelawan hukum syariah, sehingga semua akad yang terkait denganjaminan sertifikat tanah milik Penggugat II tersebut dinyatakan tidaksah;d Bahwa jika dicermati dalam perkara ini, pihak para Penggugat yangdirugikan, karena sertifikat tanah milik Penggugat

yang terletak Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,adalah milik sah Penggugat IT;4 Menyatakan sah, mengikat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap putusanPengadilan Negeri Sleman Nomor 07/Pdt.G/2011/PN.SImn. tanggal 16 Agustus2011 tersebut;5 Menetapkan sebagai hukum bahwa akad pembiayaan mudharabah antara Tergugat Idengan Tergugat II tanggal 27 Desember 2007 bertentangan dengan prinsip HukumSyariat (Hukum Islam), sehingga batal demi hukum;Hal. 9 dari 20 hal.

wa musyarakah,tidak jelas/samarsamar (gharar), serta keharusan memperhatikankehalalan ; sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 2UndangUndang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.17.Bahwa demikian pula dikuatkan pada ketentuan Fatwa No. 7 /DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan mudharabah, berkaitan denganketentuan akad perkara a aquo.18.Bahwa keadaan mana tersebut menjadi syarat batal, sebagaimana diaturdalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1449 KUHPerdata perkara aquo.Berdasarkan

Bahwadalil gugatan Penggugat dalam posita angka 10, 16, 17 dan 18yang pada intinya menyatakan bahwa ... telah menjadi ketentuanAkad, Penggugat dikenakan denda 5% pertahun dari angsurantertunggak dan harus dibayar lunas kepada Tergugat... berlakunyaPutusan No. 2279/Pdt.G/2015/PA Mks.Halaman 13 dari 66denda 5 % dan tidak ada kejelasan persen bagi hasil (nisbah) antaraPenggugatTergugat dapat dinyatakan tidak memiliki prinsip syariahseperti dikuatkan Fatwa MUI tentang pembiayaan Mudharabah...merupakan

In cusa Akad Pembiayaan Murabahah secara keseluruhannyatidak jelas/gharar atas kententuan akad bagi hasil mudharabah(qiradh) antara Penggugat dan Turut Tergugat yang padalazimnya/kekhususan dalam setiap praktek perbankan syariahyaitu seharusnya Keuntungan usaha secara mudharabahpihak pertama (Tergugat/shahibul maal) menyediakan seluruhmodal 100 %, sedang pihak lainnya pengelola usaha(Penggugat/mudharib) harus jelas dituangkan dalam kontrak..

Nazri Adlani sebagai berikut ; Fatwa DewanSyariah Nasional majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh),menetapkan : FATWA Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH(QIRADH), terhadap perkara a quo Tergugat telah melanggar ;12.2.1 ketentuan Pembiayaan padanomor 5 dan 8 berbunyi :(5) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yangdisalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yangproduktif., dan (8) Kriteria pengusaha, presedurpembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungandiatur

Bahwa ketentuan Mudharabah yang didalilkan oleh Penggugat padaReplik angka 12 merupakan ketentuan yang keliru dan tidak sinkrondengan Akad Pembiayaan Murabahah yang telah disepakati olehPenggugat dengan Tergugat..

Pendapat Abu Yusuf:4 * PoodSe fay Geri 4a3 be if Ju nit gion Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia109 Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah 6 Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwapengelola (mudharib) bertanggung jawab terhadap modalmudharabah apabila mudharabah tersebut fasid (rusak), meskipun iatidak melakukan perbuatan yang melampaui batas atau melakukankelalaian atas modal.

Sudah jelas bagiku setelah memaparkan perbedaan pendapatulama berikut dalildalil yang digunakannya tentang hukummensyaratkan pengelola (mudharib) agar menjamin pengembalianpokok modal mudharabah dalam seluruh kondisi, baik karena rusak,berkurang, rugi atau karena hal lain, kemudian mengujinya secaraobjektif, berdasarkan kejujuran ilmiah, jauh dari sikap fanatikmadzhab atau mengikuti hawa nafsu bahwa pendapat yang kuatadalah pendapat yang menyatakan sahnya syarat agar pengelola(mudharib) menjamin

Atas dasar demikian, bagi kami telah terbukti tidak terdapatdalil syari yang melarang adanya syarat penjaminan modal;pendapat yang membolehkannya ini tidak melanggar ketentuansyariah (dalam mudharabah) yang disepakati, juga tidakmenjerumuskan ke dalam perbuatan yang dilarang seperti riba, judi,atau jualbeli gharar, serta tidak mendatangkan kesulitan yang nyata(mafsadah rajihah).

Yusuf bin Abdullah asySyubaili, Adawat Idarat alMakhathir alSuyulah wa Badail Ittifaqivati I'adati alSyira fi alMuassasati alMaliyah alIslamiyah, h.15)7 Substansi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:19/DSNMUI/IV/2001 tentang AlQardh; Fatwa Dewan Syariah NasionalNo: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah(Qiradh); Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 105/DSNMUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal PembiayaanMudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar; dan FatwaDewan Syariah Nasional

Menyatakan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 44tanggal 31 November 2011, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat adalahcacat yuridis, sehingga tidak sah dan tidak mengikat, karenanya batal demihukum;Menyatakan Akta Akad Mudharabah Nomor 42, tanggal 31 November 2011,yang dibuat di hadapan Turut Tergugat sepanjang menyangkut barangjaminan milik Penggugat II, adalah tidak mengikat bagi Penggugat II danbatal demi hukum;Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 409/21011, tanggal28

kepadaPemohon Kasasi guna Modal Kerja Koperasi untuk disalurkankepada usaha mikro;> Sebagai Jaminan atas pembiayaan mudharabah tersebut,Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II (pihak ketiga) dengansecara sadar telah setuju untuk bertindak sebagai Penanggung ataspembiayaan yang akan diberikan oleh Pemohon Kasasi terhadapTurut Termohon Kasasi dengan jaminan berupa sebidang tanahdengan luas 204 m?

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSNMUI/IV/2000Tentang Pembiayaan Mudharabah;Pada bagian Ketentuan Pembiayaan poin 1, menyebutkan:Hal. 25 dari 30 hal.

Putusan Nomor 2503 K/Pdt/2015pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan olehLembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatuusaha yang produktif;Pada bagian Ketentuan Pembiayaan poin 7, menyebutkan:pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak adajaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan,Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan darimudharib atau pihak ketiga.

Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas, lagilagiternyata Judex Facti juga telah mengabaikan ketentuan yang berlakudalam perbankan syariah dengan memberikan suatu penafsiran hukumyang keliru tentang adanya penanggungan dari pihak ketiga dalampembiayaan mudharabah yang diberikan oleh Pemohon Kasasiterhadap Turut Termohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan SyariahBMT Ikhlasul Amal);4.3.

Substansi Fatwa DSNMUI No. 01/DSNMUI/IV/2000 tentangGiro, No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Mudharabah, No.08/DSNMUI/IV/2000 tentang Musyarakah, No. 10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah, No. 19/DSNMUI/IV/2001tentang Qardh, dan No. 62/DSNMUI/XII/2007 tentangJualah.2.

Mudharabah (Muqaradhah)/Qiradhb. Musyarakahc. Ju'alahd. Wadi'ahe. Qardhf. Wakalah2.

Memerintahkan barang bukti berupa :- 3 lembar Surat Perjanjian Kerjasama Mudharabah Muqoyadah Siti Rowiyah dengan CV.Frontload Kyla tanggal 26 Oktober 2009 ;- 1 lembar fc simpanan Mudhorobah berjangka an.Siti Rowiyah jumlah Rp.200.000.000,00 tanggal 27 April 2009;- 1 lembar fc slip penarikan uang sebesar Rp.200.000.000,00 an.Siti Rowiyah tanggal 29 Oktober 2009 ;- 1 bendel fc akte pendirian CV Frontload Keila Yeka tgl 9 Oktober 2009 ;- 2 lembar fc tanda terima uang masing-masing Rp.500.000,00

Menyatakan barang bukti berupa :e 3 lembar Surat Perjanjian Kerjasama Mudharabah MuqoyadahSiti Rowiyah dengan CvV.Frontload Kyla tanggal 26 Oktober2009 ;e 1 lembar fc simpanan Mudhorobah berjangka an.Siti Rowiyahjumlah Rp.200.000.000,00 tanggal 27 April 2009;e 1 lembar fc slip penarikan uang sebesar Rp.200.000.000,00an.Siti Rowiyah tanggal 29 Oktober 2009 ;e 1bendel fc akte pendirian CV Frontload Keila Yeka tgl 9 Oktober2009 ;e 2 lembar fc tanda terima uang masingmasing Rp.500.000,00yang ditandatangani

menjemput saksi korban dansaksi SUBARYADI di rumah saksi korban, dan bersamaSama pergi ke tempat usaha air mineral di GodeanSleman;Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korbankalau usaha air mineral miliknya mulai berkembang danpenjualan semakin meningkat setiap harinya bisa menjual100 galon sehingga menjadikan saksi korban semakintertarik untuk menginvestasikan dananya ;Bahwa setelah melihatlihat usaha air mineral tersebut,saksi yang sebelumnya sudah menyiapkan surat perjanjiankerjasama Mudharabah

Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 2009saksi korban dijemput oleh terdakwa dan diajak ke tempat usahaterdakwa UD Frontload yang bergerak di bidang usaha air minumkemasan merk OO di Jalan Ring Road Barat Ruko Demak Ijo nomor1 Sleman, setelah melihat tempat usaha terdakwa tersebut, saksikorban semakin yakin dan tertarik untuk menempatkan dananyasehingga saat saksi DWI PUJI ANTORO yang sebelumnya telahmenunggu di tempat tersebut menyodorkan surat perjanjiankerjasama Mudharabah Muqoyadah/Penempatan

pidana yang mampu45untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhihukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalampersidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwaTerdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yangdibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepadaTerdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkaradalam perkara ini ;Menimbang, bahwa tentang barang bukti dipertimbangkansebagai berikut1. 3 lembar Surat Perjanjian Kerjasama Mudharabah

Memerintahkan barang bukti berupa :3 lembar Surat Perjanjian Kerjasama Mudharabah MuqoyadahSiti Rowiyah dengan CV.Frontload Kyla tanggal 26 Oktober2009 ;1 lembar fc simpanan Mudhorobah berjangka an.Siti Rowiyahjumlah Rp.200.000.000,00 tanggal 27 April 2009;1 lembar fc slip penarikan uang sebesar Rp.200.000.000,00an.Siti Rowiyah tanggal 29 Oktober 2009 ;1 bendel fc akte pendirian CV Frontload Keila Yeka tgl 9Oktober 2009 ;2 lembar fc tanda terima uang masingmasing Rp.500.000,00yang ditandatangani