Kabupaten Madiun dan diterima oleh TERDAKWA ;Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Selaku PenggunaAnggaran Nomor : 800/748/402.113/Tahun 2007 tanggal 09 Juli 2007tentang Penetapan lokasi dan Kelompok sasaran kegiatan penguatan modalusaha Kelompok (PMUK) Program Pengembangan Agribisnis TahunAnggaran 2007 (dan lampirannya) ;i Surat Perjanjian Kerja Pengakuan Hutang Antara Kepala Dinas Peternakandengan Ketua Kelompok Nomor : 524/789/402.113/2007 tanggal 27Agustus 2007 ;1 (satu) buku Perencanaan tekhnis

Herbono selaku Ketua Tim Tekhnis dan penandatangan Surat Perintah Membayar(SPM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Juli tahun 2007 sampai denganbulan Juli Tahun 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampaidengan tahun 2010, bertempat di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengantujuan

usaha ; Menggulirkan dana PMUK dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan caramenyetorkan kembali modal awal ke kas kelompok, kemudian kelompok menyetorkandana tersebut ke kas daerah Kabupaten Madiun sebagai dana transitory (dana titipan) ;Memberdayakan Kelompok Tani dengan cara setiap peternak penerima bantuan wajibmenyetorkan bunga kepada kelompok Tani dengan jumlah sesuai dengan kesepakatanANG ZOta ; $= =n = nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nn neeMengikuti petunjuk, bimbingan tekhnis

/1 1 028 RIBUT 1.25 1.25 029 ADI SUTIKNO 1.25 12s 030 HERI 1.25 125 031 YUDIANTO 1.25 1.25 032 JUMADI 1.25 12s 0JUMLAH 45.5 21D 18 Dengan demikian terdapat kepemilikan lahan yang fiktif seluas 18 (delapan belas)I Daftar Penerima Honor/ upah padat karya pembuatan Hijauan Makanan ternak(HMT) sejumlah 70 (tujuh puluh) orang ;e Bahwa guna pencairan dana honor/upah padat karya pembuatan kebun HMT senilaiRp. 211.500.000, (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas bimbingan dari23IVKetua Tim Tekhnis

karena dari keteranganbeberapa saksi yang terdaftar sebagai penerima honor/upah tersebut sama sekali tidakpenah menerima honor/upah dan tidak pernah tanda tangan dalam daftar penerimahonor/ upah tersebut, karena yang bersangkutan tidak ikut bekerja dalam pembuatankebun HMT ;Daftar Penerima Honor/ upah padat karya pembuatan embung sejumlah 20 (duapuluh) orang ;Guna pencairan dana honor/upah padat karya pembuatan embung senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) atas bimbingan dari Ketua Tim Tekhnis

No.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21Nopember 2006, yang didasari surat Dinas Kehutanan ProvinsiRiau ditujukan kepada Tergugat No.522.1/PR/4186 tanggal 15Nopember 2006, tentang Pertimbangan Tekhnis PencadanganAreal Untuk Usaha Perkebunan atas nama Penggugat (bukti P2dan P3) ;. Bahwa terhadap areal lahan yang dimohonkan atau dicadangkanPenggugat, merupakan bagian Ex Areal Perkebunan PT. RokanAdi Raya Plantion (PT. RAR) berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan RI.

Bahwa Surat Rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi RiauNo.522.31/PR/4186 tanggal 15 Nopember 2006, merupakanpertimbangan Tekhnis Pencadangan Areal Untuk UsahaPerkebunan atas nama Penggugat, yang ditujukan kepadaHal.2 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010Tergugat.

Kepada Tergugat, agar surat Rekomendasi TergugatNo.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21 Nopember 2006 sebagaiRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, dicabut oleh Tergugat ;Bahwa menurut hukum administrasi Negara dihubungkan dengansurat Tergugat kepada Penggugat No.522.31/ Ekbang/47.27,tanggal 22Oktobr 2008 tentang Pembatalan/ PencabutanRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, seharusnya terlebih dahulu) mendapatkan suratpertimbangan tekhnis dari Dishut

Provinsi Riau, namunkenyataannya atas pencabutan tersebut tidak didasari denganpertimbangan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, seperti halnyapertimbangan tekhnis dari Dinas Kehutanan Propinsi RiauNo.522.1/PR/ 4186, tanggal 15 Nopember 2006, sebagai dasarSurat Rekomendasi Tergugat No.522.31/Dishut/23.31, tanggal 21Nopember 2006 yang ditujukan kepada Menhut RI. ;12.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti menuruthukum bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketaberupa Surat Keputusan

Bahwa benar Spesifikasi Tekhnis masing masing item pekerjaan yangSaksi ketahui dari Dokumen Pengadaan secara umum adalah :a.

IHYAMULIKBENGKANG TURAN.Bahwa Tenaga Tekhnis dari Konsultan Pengawas sesuai denganDokumen Penawarannya adalah :MANHU, ST selaku Site Engineering.KRISWANDI, ST selaku Chief Insfektor.KARNALIUS AMAN, ST selaku Inspektor/Pengawas.GERHAD selaku Surveyor.PRADO GALAND selaku Lab Math.VICTOR SANTOSO selaku Drafter.WIKNO selaku Administrasi.Bahwa Tenaga Tekhnis CV.

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3).

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3). Rancangan kontrak.Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.d. Menandatangani kontrak.e.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara , demikian pula pihak ahli waris dari Penggugat mempunyai hak untuk menyatakan tidak melanjutkan gugatan

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada buku IIPedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yangmenegaskan bahwa Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia,maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara , demikian pula pihak ahli waris dariPenggugat mempunyai hak untuk menyatakan tidak melanjutkan gugatan semula, halmana

Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti(Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan) selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS)Tahun Anggaran 2009, saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus(OTSUS) Tahun Anggaran 2009, saksi Riswan Syahputra bin Saifuddin (KuasaDirektur PT.

SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya:Proses pelaksanaan pembibitan dan pengadaan bibitoleh/daripenangkar bibit yang memiliki Tanda Registrasi Usaha PerbenihanPerkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA mendapatdukungan atau jaminan suplai dari CV.

ANUGRAH PERKASAsesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana yangtertuang dalam Kontrak Nomor : 03/BKS/SPP/X/2009tanggal 22 Oktober 2009. Ketika melaksanakan tugastersebut, Terdakwa . Mudaris, SP bin M. Liyah, TerdakwaIl. Sabaruddin bin Adam Un dan saksi Khairil Anwar, SEbin Sarwani Jamal bertemu dengan Terdakwa Ill. EkaRifawati, SP binti Ridwan di lobi Hotel Danau TobaSumatera Utara, lalu Terdakwa Ill.

Yustiar Yuni, MM bin Yuniarti (Kuasa PenggunaAnggaran), saksi Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal(Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi Riswan SyahPutra bin Saifuddin (Kuasa Direktur PT. ACINDO WIRAPERKASA) dan saksi Agus Nugroho Bin Kirwandi(Direktur CV.

SCOFINDO atau PT.LOUN SUM atau lainnya yang ditunjuk pemerintah (dibuktikandengan DO pembelian).e Persyaratan Tekhnis lainnya: Proses pelaksanaan pembibitandan pengadaan bibit dari penangkar bibit yang memiliki TandaRegistrasi Usaha Perbenihan Perkebunan (TRUP). Bibit bersertifikat yang dikeluarkan oleh BP2MB/ BBP2TP Medan.Bahwa PT. ACINDO WIRA PERKASA dalam dokumenpenawarannya mendapat dukungan atau jaminan suplaidari CV.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal26 Oktober 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang bahwa Pemohon dan Pemohon II menyatakan tetap padapermohonannya, namun ternyata dipersidangan Pemohon dan Pemohon Iltidak dapat membuktikan permohonannya;Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis perlu menampilkan dalil syarlsebagai pendukung pendapat Majelis tersebut sebagai

tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03.02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2tanggal 05 April 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 115 2tanggal 17 Desember 2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) PadaSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.e Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran

Buni Amin M.Agric,Sc (terdakwa dalamperkara terpisah) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15.C Tahun2010 tanggal 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh JayaNomor: KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPDDalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010, serta terhadap tugas danfungsinya terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)bertanggung jawab kepada

Tekhnis Kegiatan (PPTK) terdakwahanya menyiapkan seluruh dokumen anggaran yang berhubungandengan kegiatan tersebut saja tanpa ada turun langsung ke lokasi atauterdakwa tidak melakukan tugastugas tekhnis yang berhubungandengan kegiatan pengadaan tanah tersebut.Halaman 65 dari 102 halaman Putusan No. 35/P1D.SUS/2012/P.TIPIKORBNA6666Bahwa terdakwa pernah menandatangani seluruh administrasi yangberhubungan dengan kegiatan pengadaan tanah tersebut secarasekaligus yaitu di hadapan saksi Ir Buni Amin pada

Kegiata (PPTK), sehingga menurutterdakwa dirinya belum berpengalaman untuk menjadi PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) khususnya dalam pengadaantanah.Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum terdakwa telah pulamengajukan bukti surat berupa :68Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:Peg.821.23/12/2010 tanggal 12 Maret 2010.

Jasakons Putra Utama pesertayang dinyatakan lulus di atas ambang batas nilai tekhnis (70)hanya 3 (Tiga) perusahaan yaitu PT. Dekama Sekata (83,70), PT.Miranthi Konsultan Permai (82,50), PT.

Survindo Karya TekhnikNusantara (73,13);Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudianpada tanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukanpenetapan peringkat Tekhnis Pengadaan Jasa KonsultansiPekerjaan Penyusunan Lokasi Prioritas Nomor 89/PPT/SEKRBNPP/III/2012 dengan peringkat sebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Nilai Keterangan1. PT. DEKAMA SEKATA83, 70 Peringkat 2. PT. MIRANTHI 82,50 Peringkat IIKONSULTAN PERMAI3. PT.

DEKAMA SEKATAseharusnya tidak lulus atau dinyatakan gugur kualifikasiadministrasi sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahapkualifikasi tekhnis apalagi ke tahap seleksi pelelanganselanjutnya, sedangkan pada saat kualifikasi tekhnis tahappembuktian kualifikasi, Panitia Pengadaan tidak melihatdokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir bagi paratenaga ahli yang disertakan oleh terdakwa yang dokumennyadipalsukan tersebut, sehingga seharusnya apabilahasilpembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan

Survindo Karya Tekhnik Nusantara dan PT.Jasakons Putra Utama peserta yang dinyatakan lulus diatas ambang batas nilai tekhnis (70) hanya 3 (Tiga)perusahaan yaitu PT. Dekama Sekata (83,70), PT.Miranthi Konsultan Permai (82,50), PT.

ASMAWA TOSEPU.Bahwa saksi diangkat dan ditunjuk berdasarkan Surat KeputusanKuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional PengelolaPerbatasan Nomor 9101975.1 Tanggal 13 Agustus 2012tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Nomor 91004 Tahun 2012 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan di Lingkungan BadanNasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2012 dimanadalam Surat Keputusan tersebut saksi diangkat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan menggantikan Drs.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon IT pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti P1 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.07.14/

TPKH di Kedu selatan Purworejo tahun1996e Penguji Tk Il di KPH Surakarta tahun 2016.halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2017/PN.WngAhli menerangkan bahwa jabatan ahli di KPH (KesatuanPemangkuan Hutan) Surakarta adalah sebagai Penguji Muda, dantugasnya secara umum adalah :o Melakukan pengujian di TPK Wonogiri dan TPK Tangen.o Pembinaan terhadap mandor tebang dalam halPembakingan kayu tebangan.Ahli menerangkan bahwa dalam penatausahaan hasil hutan,tidak terlepas dari peran Tenaga Tekhnis

diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P. 58 / Menhut Il / 2008 dan Peraturan Menteri KehutananNomor: P.20 / Menhut Il / 2010.Pengertian Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidangpengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memilikikompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuaidengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh KepalaBalai atas nama Direktur Jenderal.Dan untuk menjadi Tenaga Tekhnis

Pengelola Hutan ProduksiLestari (GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis,sedangkan Kartu Tenaga Tekhnis yang Ahli punya adalahKartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba(GANISPHPLPKBR) adalah GANISPHPL yang memilikikompetensi dalam kegiatan pengukuran kayu bulat rimba, kayubulat mewah/indah, bilet dan pacakan yang berbentuk kayu bulatdari hutan alam maupun hutan tanaman.Dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatihan penyegaranTenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL

)pada tahun 2015, sedangkan persayaratan mempunyai KartuTekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari.Surat Keterangan dan Kartu Tenaga Tekhnis tersebut terlampir.Dan ahli menjelaskan bahwa selain itu tugas ahli selaku pengujiadalah melakukan pegukuran dan menentukan mutu kayu.Ahli menerangkan bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyaihubungan keluarga dengan Sdr.

diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi SumberDaya Hutan).o SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpihberasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan di olaholeh industri primer yang memiliki izin sah.o SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH.o Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis

M.Pd. selaku KepalaUnit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton KabupatenPasuruan dan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan pada kurun waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulanAgustus 2012 atau setidaktidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan atau setidaktidaknyapada tempattempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabayaberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, masingmasing sekolah penerima dana bantuan rehabilitasiruang kelas dan meubeler di Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan tersebutmenyisinkan dana sebesar + 5 % (lima persen) dan dikoordinir melaluiKoordinator Kepala Sekolah Dasar di tingkat masingmasing Kecamatandana sebesar + 5 % (lima persen) tersebut ada yang diberikan kepadaTerdakwa Drs.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua ForumKomunikasi UPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut, oleh Terdakwa Drs HERIPURNOMO, MM maupun oleh Drs H.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas(UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;8.

Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD)Pendidikan Kecamatan Kraton yang juga selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubelair tersebut, oleh Terdakwa Drs HERIPURNOMO,MM maupun oleh Drs H.

Yul Andriono ; Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnyasesuai kriteria sebagai berikut : e Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi danmisi TVRI ; @ Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaan program dan polaacara LPP TVRI ; a Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepadaDirektur Program dan Berita ;Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah

No.32/PID/TPK /2016/PT.DKI1414Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnyasesuai kriteria sebagai berikut : Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi danmisi TVRI ; Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaan program dan polaacara LPP TVRI ; a Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepadaDirektur Program dan Berita :Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani

Viandra Production) selain perusahaannya yangperizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratansebagaimana spesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAK yakni FTV ini belumpernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkan dalamkenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI,sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run(pertama kali tayang) ;Hal 27 dari 135 hal Put.

No.32/PID/TPK /2016/PT.DKI2828= Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan harga ProgramSiap Siar yakni : Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik ZOID, dimana penawaran hargayang diajukan H.

ViandraProduction bukan sebagai distributor satusatunya dan tidak memiliki izin edardari produsen ke distributor sehingga perbuatan yang dilakukan oeh saksi H.Mandra bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) huruf c yakni KAK sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuata Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan ; b Waktu pelaksanaan yang diperlukan ; Spesifikasi tekhnis barang/jasa yang akan diadakan ; d Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan ; = Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012

SpesifikasiTekhnis yang dikeluarkan oleh Tim Tekhnis sifatnya Rekomendasi kepadaDishub Pemprov DKI Jakarta dalam rangka Pengadaan Armada BuswayPaket dan Paket II pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun2012 ;e Bahwa Spesifikasi Tekhnis yang dilaksanakan oleh Tim Tekhnis BPPT antaralain adalah berupa ;e Dimensi Bus ;e Jumlah dan Posisi Kursi ;e Tinggi Tempat Berdiri ;e Warna;e Detail Ukuran Komponen Interior.e Bahwa yang dijadikan pedoman dalam menentukan spesifikasi tekhnis adalahdari referensi

Susunan Tim Tekhnis Perencanaan adalah sebagai berikut :e Pengarah : Dr. Ir. ERZI AGSON GANI, MEng.e Tim Perencana : Dr. Ir. RUSMANDI SUYUTI, ME.Ir. AGUS KRISNOWO, MT.EDY RAHARJO, MT.KHAMDA HERBANDONO, ST.MTDWIJAYA, ST.MARIO, ST.Bahwa latar belakang yang saksi ketahui awalnya adalah adanya permintaandari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kepada BPPT untuk memberikanRekomendasi Spesifikasi Tekhnis Bus Busway tahun 2012.

SpesifikasiTekhnis yang dikeluarkan oleh Tim Tekhnis sifatnya Rekomendasi kepadaDishub Pemprov DKI Jakarta dalam rangka Pengadaan Armada BuswayPaket dan Paket II pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun2012;Bahwa Spesifikasi Tekhnis yang dilaksanakan oleh Tim Tekhnis BPPT adalahberupa ;e Dimensi Bus ;e Jumlah dan Posisi Kursi ;e Tinggi Tempat Berdiri ;e Warna ;e Detail Ukuran Komponen Interior.e Bahwa yang dijadikan pedoman dalam menentukan spesifikasi tekhnis adalahPP Nomor : 55 tahun 2012

dengan Tugaspokok dan fungsi adalah ; melaksanakan pekerjaan pengendalian tekhnis pengadaan Bus BuswayPaket dan paket IIDasar Pembentukan Tim Pengendali Tekhnis Paket adalah Surat PerintahTugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor : 1110/1.811.125tanggal Agustus 2012,Dasar Pembentukan Tim Pengendali Tekhnis Paket II adalah Surat PerintahTugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Nomor : 1109/1.811.125tanggal Agustus 2012 ;Bahwa yang saksi ketahui, dalam proses Perencanaan yang dilakukan TimPengendali

Tekhnis sehubungan pengadaan Bus Busway TA 2012 adalahmengenai persiapanpersiapan rapat ;Bahwa disamping sebagai Tim Pengendali Tekhnis, saksi juga diangkat sebagaiTim Tekhnis Paket dan paket Il, berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan DK Jakarta Nomor : 396/2012 tanggal 4 Oktober 2012, adapuntugasnya sama dengan Tim Pengendali Tekhnis ;Bahwa tugas pokok dan fungsi Tim Tekhnis membantu perencanaan,mengawasi, menegevaluasi dan memberikan masukan kepada Kepala DinasPerhubungan dalam rangka

sesuai denganBerita Acara Evaluasi Administrasi dan Tekhnis (Sampul ) PengadaanJasa Konsultansi Pekerjaan Pengembangan Databased PerbatasanAntar Negara dan Kawasan Perbatasan Nomor 81/BAESVSEKRBNPP/IIV2012 tanggal 19 Maret 2012.Bahwa dalam hasil evaluasi administrasi dari keenam perusahaan yangmemasukan dokumen penawaran, peserta yang dinyatakan lulus di atasambang batas nilai tekhnis (70) yaitu PT HEXSA INDOTECHCONSULTANT (78,80), PT.

REKA UTAMA AGUNG (74,48).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi PekerjaanPengembangan Databased Perbatasan Antar Negara dan KawasanPerbatasan Nomor 87/PPT/SEKRBNPP/II/2012 dengan peringkatsebagai berikut : No Nama Perusahaan Total Keterangan. Nilai1. PT HEXSA INDOTECH 78,80 Peringkat CONSULTANT2. PT. SURVINDO KARYA TEKHNIK 76,88 Peringkat IlNUSANTARA3. PT.

REKA UTAMA AGUNG (74,48).Bahwa berdasarkan hasil evaluasi tekhnis tersebut kemudian padatanggal 19 Maret 2012 Panitia Pengadaan melakukan penetapanperingkat Tekhnis Pengadaan Jasa Konsultansi PekerjaanPengembangan Databased Perbatasan Antar Negara dan KawasanPerbatasan Nomor 87/PPT/SEKRBNPP/II/2012 dengan peringkatsebagai berikut : No. Nama Perusahaan Total KeteranganNilai1. PT HEXSA INDOTECH 78,80 Peringkat CONSULTANT2. PT. SURVINDO KARYA TEKHNIK 76,88 Peringkat IlNUSANTARA3. PT.

Bahwa tahapan yang tidak diikuti oleh saksi yaitu :PersiapanEvaluasi Penawaran sampul 1 (Administrasi dan tekhnis) danEvaluasi dokumen penawaran biaya.Penetapan Pengumuman pemenang. Klarifikasi dan negosiasitekhnis dan biaya.Hal 88 dari 187 hal Putusan No.18/Pid.Sus/TPK/2016/PN .JKT.PST Bahwa tahapan yang tidak dihadiri oleh saksi yaitu :1. Persiapan2. Evaluasi Penawaran sampul 1 (administrasi dan tekhnis) danEvaluasi dokumen penawaran biaya3. Penetapan pengumuman pemenang.

Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 13 Pebruari 2012sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:Bahwa Terdakwa MUHAMAD FADHLIH, S.T. sebagai Pegawai NegeriSipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi dan menjabat selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan diKabupaten Sigi serta merangkap sebagai Anggota

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai KepalaSeksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai denganbulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan di Kabupaten Sigi TahunAnggaran 2010 berdasarkan

Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjukdan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paketpekerjaan yang sebelumnya telah diperlihatkan data lokasi pekerjaan, selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukkan dan diperintahkan olehTerdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BINPalupi Permai Blok N Nomor 44; Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor KEP.07/H/W20/99 tanggal 13 Maret 1999 menjabat sebagai KepalaSeksi Cipta Karya dan Bina Marga sejak bulan Agustus 2009 sampai denganbulan Desember 2010 juga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanHal. 6 dari 18 hal.

;Bahwa awalnya saksi Amri Arafah diperkenalkan oleh saksi Ardiansyahkepada Terdakwa, setelah diperkenalkan kemudian saksi Amri Arafah ditunjukdan diperintahkan oleh Terdakwa untuk melaksanakan 12 (dua belas) paketpekerjaan yang sebelumnya telah diperlinatkan data lokasi pekerjaan selanjutnya saksi Amri Arafah meninjau lokasi yang ditunjukan dan diperintahkan olehTerdakwa kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya di BINPalupi Permai Blok N Nomor 44;Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

tanggal 25 November 2020telah mengajukan secara lisan pencabutan gugatan Nomor 34/Pdt.G/2020/PNDpu dengan alasan Gugatan Penggugat kurang sempurna sehingga diperlukanperubahan /perbaikan posita dan petitum gugatan;Menimbang, bahwa Rbg Staatblad 1941 Nomor 44 tidak mengaturtentang pencabutan gugatan, oleh karena itu berdasarkan processDoelmatigheid (kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelisberpedoman pada pasal 271 RV dan pasal 272 RV yang juga dikemukankandalam Buku Il tentang Pedoman tekhnis

Administrasi dan tekhnis PeradilantePerdata Umum yang menegaskan bahwa Gugatan dapat dicabut secarasepihak apabaila tergugat belum memberikan jawaban, sehingga dengandemikian pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan tanpamemerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan dicabut, selanjutnya MajelisHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara Gugatanyang didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Dompu dengan registerNomor

Aceh Selatan Nomor : 954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Guhang Amanah Perdana, dan terdakwa II Khairil Anwar, SE Bin SarwaniJamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan telah menyetujuinya denganmembubuhkan tanda paraf pada surat penunjukan tersebut kemudian ditindaklanjuti olehterdakwa I Ir. H.

Yustiar Yuni, MM Bin Yuniartiselaku Kuasa Pengguna Anggaran, dan terdaka IT Khairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamalselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Negara mengalami kerugian lagi karena nilaipembayaran uang yang dilakukan kepada PT.

Yustiar Yuni, MM menunjuk / menetapkan terdakwa IIKhairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)dengan Surat Keputusan Nomor : Ku.954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentangPenunjukan / Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu BendaharaPengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khusus pada Dinas Kehutanan danPerkebunan,..........13Perkebunan Kabupaten Aceh Selatan, adapun tugas dan wewenang terdakwa II KhairilAnwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku

Aceh Selatan Nomor :954.1/112/2009 tanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan /Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Dana Otonomi Khususpada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaanbarang dan jasa.

Inhu Nomor : Kep.01/DKPS/II/2011 tanggal22 Maret 2011 tentang pembentukan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan pemerintah Kab.

realisasi fisik saja, disamping itu juga kami tidak mengerti denganspesifikasi tekhnis pekerjaan karena kami tidak memiliki kualifikasi tekhnis terhadap pekerjaan diamksud;Bahwa pemeriksaan serentak tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap proses pencairan anggaran dalam kegiatan dimaksud;13.

Inhu untuk disahkan; Bahwa saksi menerangkan Jenis pekerjaan, itemitem pekerjaan yangdilaksanakan pada tahun 2010 sama persis dengan jenis pekerjaan yangHalaman 102 dari 239 halaman Putusan No : 62/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRdilaksanakan di tahun 2011, hanya server induk saja yang tidak diadakan untukpekerjaan ditahun 2011, akan tetapi spesifikasi tekhnis ditahun 2010 dengan spesifikasi tekhnis di tahun 2011 tidak sama;Bahwa saksi menerangkan Untuk spesifikasi tekhnis di tahun 2010 adamenggunakan

Memiliki kualifikasi tekhnis. Menandatangani pakta integritas.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari Kepala Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo denganNomor 474/1046