Ditemukan 1873 data
1.SUWAIBATUL ASMAMIYAH
2.MUHAMMAD TRI RAMDHANI
3.MUHAMMAD RAYA AKBAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
1.Ir. RIMBUN SITUMORANG
2.Hj. AILITA
3.SIARDANI
240 — 148
Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan OBJEK SENGKETA diatastanah milik Para Penggugat sehingga tumpang tindin dengan :a. Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat Il Palangka RayaNomor :KA.15/D.1.7/V1982, tanggal 25 Mei 1982, tentang Penunjukan TanahNegara Untuk Lokasi Perumahan atas nama ABIDI No. Urut 6 yang sudahdijual belikan kepada HJ. SUWAIBATUL ASLAMIYAH (Penggugat I) padatanggal 28 Januari 2013.Peta Bidang Tanah No.2270/2014, tanggal 20 November 2018, luas 3693 M2b.
45 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukti P15);e Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2Tahun 1991 ditentukan pula: Bagi mereka yang tidak ditujukan olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikanoleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusantersebut,e Bahwa kepastian Hukum Pemohon Kasasibaru mengetahui secara nyatatelah terjadi tumpang tindin
Drs. Sutopo Sjahudin
Tergugat:
1.BPN RI Kantor Pertanahan Kota Palembang
2.Suratman
3.Fatima
4.Edi yusuf
5.Parlindungan Tampubolon, SH.
6.Erlangga
7.Abu Bakar
8.Jap Tien Lai
9.Helmi
10.Iswadi
11.Muhammad Alimin
12.Arif Joko Nugroho
13.Muhammad Hazairin
14.K.M. Yandi Amirullah, SE.
15.Muhammad Reza
16.Sandy Sutanto
17.Hendrik P. Hutagalung
18.H. Amrah Muslimin, ST. Bin K.H.A. Wahab Saidy
19.Supardi
20.H. Zainury.
21.Atan Sinuraya
22.Rosikin
23.Holidi
Turut Tergugat:
1.PT. Bank Rakyat Indonesia Jakarta Pusat cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Palembang cq. Dahulu PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Veteran
2.Kejaksaan Agung RI di Jakarta cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang cq. Kejaksaan Negeri Palembang
67 — 16
No. 1655K/PDT/2019 telah berkekuatan hukumHalaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pat.G/2020/PN.PIgtetap, apabila perkara a quo tetap dilakukan pemeriksaan maka adapotensi terjadinya tumpang tindin putusan terhadap kedua perkara ini.Maka demi tertibnya hukum acara di Pengadilan, sudah sepatutnya dansepantasnyalah apabila Gugatan Para Penggugat a quo ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena masih memilikihubungan dengan perkara Nomor : 111/Pdt.Plw/2018/PN.Plg
82 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Praktek pemerintahan yang dilakukan Tergugat/Terbanding semacam ini telah melanggar Asas Kepastian Hukum, karenaseharusnya Tergugat/Terbanding pada saat menerbitkan keputusannyamengutamakan penerapan aturan hukum secara adil dan konsisten gunamenghindari adanya tumpang tindin kepentingan atas wilayahpertambangan bagi Tergugat ll intervensi/Terbanding denganPenggugat/Pembanding.
Damsi Asmara
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
IBNU YURIN, SE
216 — 121
Sehinggadengan Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut, makamengakibatkan sebagian objek tanah dengan luas 400 M2 dari objeksengketa tumpang tindin dan berada di atas tanah Kavling nomor 8(Penggugat) dan sebagian tanah dengan luas 400 M2 masuk dalamKavling 7 yang sudah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor:11516/Se.M Kelurahan Segala Mider Tanggal 11 Februari 2008dengan dengan Surat Ukur Nomor 04/Se.M/2008 tanggal 17 Januari2008 luas 400 M2 (empat ratus meter persegi) atas nama Amran
72 — 15
kedudukantanahnya sangat berbeda satu sama lainnya.Bahwa bagaimana mungkin Penggugat nyatakan didalam Gugatannya padanomor 29 halaman 6 Sertifikat Hak Milik Nomor 3500 Desa/Kel Sei Agultertanggal 7 Oktober 2013 yaitu : mengandung cacat hukum dan olehkarena itu tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dalam bentukapapun melainkan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam Perkara aquo mengandung Cacat/Eror in Objecto.Bahwa Penggugat dalam dalildalilnya dalam perkara a quo bukanlah ObjekTanah yang tumpang tindin
Sahala. H.S. Marpaung
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
MARTINUS SIKI, S.H.,M.H.
265 — 175
Apabila dicermati, alasan Penggugat mengajukan gugatan karenamenurut Penggugat telah terjadi tumpang tindin antara Sertipikat obyeksengketa denganSertipikat Hak Milik No. 52/Desa Caringin, tanggal 2911974,Gambar Situasi No. 331/1971, dengan luas 571.453 m2milik Penggugat.Berdasarkan halhal tersebut di atas, bahwa permasalahan a quo merupakanmasalah hak kebendaan/keperdataan antara Penggugat denganpemilik obyeksengketa, sehinggalebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya kePengadilan Negeri yang dapat
94 — 40
atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu tanah sengketa sebagaimana yangdidalilkan Para Penggugat dalam gugatannya dan juga dua bidang tanah negara yangberada di sisi sebelah Barat tanah sengketa, (yang sebelumnya diakui oleh ParaTergugat sebagai tanah milik NDAMUNG MARAMBA AWANG dan tanah milik UMBUKAMBARU JANGGA MEHA), dengan pertimbangan bahwa duduk permasalahanmengenai lokasi tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Tergugat dan ParaPenggugat itu ada diatas ketiga bidang tanah tersebut secara saling tindin
87 — 14
kantor Pertanahan kota SemarangNomor .570685IV2013 , tanggal 16012003, SHM no.3459 / Wonosari a/nSUMUDJAN TJOKRO diusulkan dibatalkan (pembatalannya) karena cacadAdministrasi , yaitu salah dalam penunjukkan batasbatasnya ;Berdasarkan faktafakta diatas , maka disarankan untuk mengajukanpengukuran ulang dalam rangka pengembalian batasbatas tanah SHM.212/Wonosari (dahulu HM no.835/Karanganyar);Menimbang, bahwa oleh karena seperti uraian dalam dalildalil surat gugatanbahwa keberadaan SHM no.6538 tumpang tindin
91 — 42
Dengan selain itu, Penggugat Rekonpensi telah salah/kelirumerumuskan dalildalil Gugatan Rekonpensi atau setidaktidaknyaGugatan Rekonpensi tumpang tindin karena mencampuradukanantara dalil yang termasuk dalam Gugatan Perbuatan MelawanHukum dan petitum yang termasuk dalam Gugatan Wanprestasidalam satu Gugatan Rekonpensi, sehingga berimplikasi yuridisterhadap kaburnya Gugatan Rekonpensi (Obscuur Libel) yangdiajukan oleh Penggugat Rekonepensi..
PT. SUKSES LOGINDO ALAM, diwakili SUDRAJAT, A.Md
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
154 — 68
Apakah IUP tersebut tumpang tindin dengan IUP yang lainnya;b. Apakah IUP tersebut termasuk dalam kawasan hutang lindung;c. Di chek dengan softcopy wilayah pertambangan pulau Sumatra yangditetapkan Menteri ESDM;d. Dan dichek apakah diwilayah tersebut pernah diterbitkan rekomendasiuntuk peruntukan lainnya;Bahwa saksi mengatakan hasil verifikasi terhadap PT. Sukses LogindoAlam yaitu:a. IUP Operasi Produksi PT. Sukses Logindo Alam tidak tumpeng tindihdengan jjin pertambangan lainnya;b.
SUKAMTO
Tergugat:
PT. EVER AGE VALVES METALS
Turut Tergugat:
PT. BALADHIKA MAJAPAHIT
177 — 35
dalammelaksanakan hubungan kerja, selama kedua produk hukum tersebutmasih berlaku dan belum pernah dibatalkan oleh institusi hukum yangberwenang, maka masih merupakan dasar hukum terkait hubungan kerjaantara Pengusaha ( Tergugat ) dan Pekerja ( Penggugat );Oleh karenanya Gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasar padakedua produk hukum tersebut dalam hal ini lemah dan tidak mempunyaiFundamental Petendi yang kuat;Bahwa terkait Petitum Pengguga nomor 5 dan 7 jelas merupakan petitumyang tumpang tindin
1.H. SYAMSUDDIN AHMAD
2.DAHLAN BIN H. SYAMSUDDIN
3.RIFALDIN SETIAWAN BIN H. SYAMSUDDIN
4.H.SYAMSUDDIN
Tergugat:
1.M. AMIN
2.IRWAN M. AMIN
3.ISMAIL M. AMIN
4.YASIN M. AMIN
5.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU
6.KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU
91 — 47
Amin yang diterbitkan padatanggal 14 Februari 2017, maka sebagaimana dengan Yurisprudensi terkaitdengan adanya sertifikat ganda atau tumpang tindin dalam satu bidang tanah,dengan kaidah hukum sebagai berikut:Halaman 53 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pat.G/2020/PN Dpua.
MARTHALIUS.SH
Terdakwa:
ABDUL ARIFIN Als PAK ARIFIN Bin MAABAN
474 — 118
Penyidik telah benar semua;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup DanKehutanan Provinsi Riau dan jabatan Ahli selaku seksi perlindunganKSDAF dan pemberdayaan masyarakat di UPT KPH sorek DinasKehutanan Provinsi Riau;Bahwa melakukan pengukuran, pemetaan dan pengukuran pada bidangKehutanan, Kegiatan UPT KPH sorek sebagai juru ukur di DinasLingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau antara lain;a. mengumpulkan data yang ada dibidang planolog;b. menyelesaikan masalah tumpang tindin
YAYASAN AL-HUDA ISLAMIC EDUCATION CENTER METROPOLITAN yang di wakili : 1.Faisal Akbar,SE.
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, C/q DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM; Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Utama Jakarta
329 — 595
Bahwa Penggugat mendalilkan mempermasalahkan PengesahanPendirian Yayasan Pendidikan Islam AlHuda Utama Jakarta NomorAHU0011707.AH.01.04 Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus 2018 TentangPengesahan Pendirian Yayasan Pendidikan Islam AlHuda UtamaJakarta, karena dianggap tumpang' tindin dengan Tanah danBangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Utama Raya Nomor 2RT 006 RW 03 Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, KotaAdministrasi Jakarta Barat, dan Tergugat II Intervensi menganggapi hatini dari Posita
329 — 102
tanggal 11 September 2006,berdasarkan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.605/Ket36.71.300.7/VII/2015tanggal 14 Juli 2015 yang diajukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugattersebut Tergugatmenyampaikan dalam eksepsinya bahwa Penggugat telah keliru denganmenempatkan Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang (BPN) sebagaiTurut Tergugat dalam perkara aquo, karenaseharusnya BPN Kota Tangerangditempatkan sebagai pihak Tergugat dalamperkara aquokarena terjadinyatumpang tindin
Ni Wayan Korti
Tergugat:
1.Drs. I Wayan Wiryawan
2.Putu Mita Div'e Pramesti
3.Winata Rusli
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Suwendri
2.I Nyoman Kari
3.Martalena, SH, M. Kn
4.Badan Pertanahan Nasional Tabanan
92 — 41
Negara;Bahwa dengan dimintakannya pembatalan Sertifikat Hak MilikNomor : 3834 oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak tepatdiajukan kepada Pengadilan Negeri Tabanan, karena hal tersebutmasuk ke dalam sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang manakewenangan membatalkan dan mengadilinya ada pada PeradilanTata Usaha Negara, sehinga sudah sepatutnya Pengadilan NegeriTabanan tidak berwenang mengadili perkara aquo;Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tabanan danagar tidak terjadi tumpang tindin
257 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 05 P/HUM/2017tersebut bersifat komplementer yang mana penataan ruang wilayahnasional, penataan ruang wilayah provinsi dan penataan ruangwilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu) sama lain,bersinergi dan tidak terjadi tumpang tindin kewenangan dalampenyelenggaraannya.42) Bahwa di samping itu, sebagai bentuk pelaksanaan amanatperaturan perundangundangan yang lebih tinggi, PemerintahDaerah Kabupaten Sleman yang berada di wilayah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta telah menerbitkan
22 — 14
Clgprakteknya akan terjadi tumpang tindin dan gantungnya status jandaduda antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Oleh karena itu, mohonagar Majleis Hakim perkara a quo, dapat menerima Eksepsi Tergugatdan memisahkan Gugatan Harta Bersama setelah Gugatan CeraiPenggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap.C. Gugatan Harta Bersama Penggugat Premature.1.Bahwa Penggugat dalam menggabungkan Gugatan Cerai dan HartaBersama adalah terlalu dini dan belum saatnya.
UCU TAMHER
Tergugat:
1.SAFARUDIN AZABI
2.FATMAH AZABI
3.SAWAWI
4.ARYANI AZABI
5.HATTA AZABI
6.TANTI AZABI
7.Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Maluku Tenggara
8.SEGENAP AHLI WARIS DARI (ALM) ZABI
9.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BPN MALUKU Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KABUPATEN MALUKU TENGGARA
189 — 83
pekarangan dan rumah tinggal yang berasaldari orang tuanya yang dengan demikian jika objek dan rumah adalahberasal dari orang tuanya maka objek tersebut adalah merupakanobjek warisan bukan hak mmilik peribadi Penggugat, dilain Pihakpenggugat berdalil objek sengketa adalah merupakan pemberianorang tua kepada Penggugat sendiri dengan mengesampingkan hak hak waris dari saudara lainnya sehingga adalah sesuatu yang tidakmungkin dan tidak jelas uraiannya dan Dalil Gugatan penggugattersebut sangatlah tumpang tindin