Ditemukan 1872 data
69 — 33
Januari 2018 dan putusan tersebutdinyatakan telah inkracht pada tanggal 10 Pebruari 2018 sehinggaberdasarkan ketentuan hukum acara perdata, terhadap perkara yang padapokoknya sama telah atau sedang diperiksa oleh suatu Pengadilankemudian perkara yang sama juga diajukan pada PN yang lain, makaperkara tersebut melekat prinsip aanhangige rechtsvordering yangmanaseharusnya Penggugat menunggu terlebin dahulu perkara yang diajukansebelumnya mendapatkan putusan yang sudah inkracht, untuk menghindaritumpang tindin
SUGIANTI
Tergugat:
1.KODIM SUMBAWABESAR
2.DANREM WIRA BAKTI
3.PANGDAM UDAYANA BALI
4.KASAD TNI AD
5.PANGLIMA TNI RI
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SUMBAWA
Turut Tergugat:
1.M. TAHIR
2.BURHANUDIN
3.NY.WAJAMUDIDI
4.A R S I H
5.BUDI MINARYO
6.WILLY RUDIYANTO
7.SUMARNI
8.VANNY DWIWAHYUNI
9.ERNI
10.SUMARDI
11.SUPARDI
12.IKHSAN KOHAN
13.ABDILLAH
76 — 65
Sutomo ; Sebelah Barat : Saluran Air dan Taman ; Sebelah Timur : tanah Rudy Minaryo ; Sebelah Selatan : Sungai;Bahwa berdasarkan Faktafakta Hukum tersebut diatas, maka Kami selakuPelawan Eksekusi patut mensinyalir adanya tumpang tindin dalampembuatan/penyusunan Dokumendokumen Penunjang ( WarkahTanahnya ) dalam proses Pemberian Hak Pakai dan/atau PenerbitanSertifikat Hak Pakai kepada TNI atas bidang tanah seluas 2.532 m2. Atasnama TNI yang terletak di Kel. Pekat. Kec. Sumbawa, Kab.
125 — 98
eksistensi kerugian itu sendiri, yangdalam tafsiran Majelis Hakim terhadap sengketa a quo adalah tak hanyadiukur dengan nominal atau ukuran besaran nilainya saja, namun juga padaterhalanginya hak atau pemanfaatan terhadap bidang tanah dimaksud olehkarena adanya hak yang sepadan/serupa terhadapnya;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanahyang terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, KabupatenLombok Tengah yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyatabenar tumpang tindin
231 — 350
lingkungan jadi tiga hal besar ini yangmenjadi tiga poin C&C untuk yang usaha jasa sampai saat ini belum,tapi kita pastikan kalau ini menjadi temuan, kalau suka tidak suka inimenjadi mau tidak mau ketika pasal 126 berbunyi tadi itu laranaganafiliasi untuk usaha jasa yang kemudian pasti akan di evaluasi karenabertentangan dengan Undangundang.Bahwa sertifikat yang dikeluarkan dari Dirjen ESDM IUP ini clear andclean dan buktinya sertifikat, bahwa pajaknya oke, lingkungannya okedan dia tidak tumpang tindin
LILIK LIANA. DR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
1.RISKY BAGUS RISWANTO
2.AGUS WIDODO
3.GATOT HARYANTO
339 — 173
Bahwa berdasarkan Bukti T.14 dan T.16, diketahui objek sengketa a quosecara keseluruhan tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:5850/ Landasan Ulin Utara, tanggal 3 September 1990 (vide Bukti P2);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan sebagaimanadisebutkan di atas, diketahui mengenai pendaftaran tanah berdasarkanpemberian hak baru yang berupa hak milik mesti dilakukan dengan setidaktidaknya menempuh prosedur sebagai berikut:a. permohonan diajukan oleh pihak yang berkepentingan;b
94 — 24
Tergugat Il yang ditarik sebagai pihak dalam perkarain) adalah keliru karena menyangkut sengketakepemilikan hak dan Perbuatan 1elawan Hukumantara Penggugat dengan Tergugat atas tanah besenabangunan yang bersertipikat Hak MilikNo.2613/Kelurahan Asemrowo, Surat ukur tanggal 03 Juni2013 No. 362/Asemrowo/2013, Luas 312 M2, asal PersilPemberian Hak berdasar Surat Keputusan tanggal 04April 2013 No. 59/HM/BPN.35.78/2013, terbit tanggal 27Januari 2014, tercatat atas nama Haji Abdullah Ansori,yang tumpang tindin
PT. SAPTA JAYA SARANA diwakili oleh Sukidjo Tupang
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Intervensi:
SAHARA IMANUDDIN
954 — 3562
Bahwa apabila merujuk dari dalil dalam positagugatan Penggugat mempermasalahkan perbuatan Tergugat yangberkaitan dengan tidak mencoret/memusnahkan objek sengketaTata Usaha Negara a quo dalam aplikasi sistem administrasiPertanahan yang ada di tempat tergugat, dan mengenai prosespenerbitan sertipikat pengganti yang mana permasalahansengketa ini adalah terkait tumpang tindin kepemilikan.
1.HENDRIK JATMIKO WINANDY
2.MISBAH
3.RUSDI
4.MULYADI
5.MOH. ALI SURYANTO
6.ROBBID DHAMIRI
7.UCIK SEPTEYANA NINGSIH
8.MOH. SAPIâ≢I
Tergugat:
KEPALA DESA AENGTONGTONG
186 — 98
Aengtongtongpernah membuat Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Kepada PerangkatDesa Aengtomgtong tertanggal 27 Pebruari 2020 yang ditujukan kepadaTergugat, yang mana isi surat pernyataan tersebut pada pokoknyamenyatakan Perangkat Desa Aengtongtong (Para Penggugat) tidakmenunjukkan sifat sebagai perangkat desa dalam kehidupan bermasyarakatkarena mereka seolaholah sinis dan tidak mau kenal bahkan cemberut yangmemicu permusuhan dan perpecahan di masyarakat Aengtongtong,kemudian juga terjadi tumpang tindin
1.ANDI NURDIN
2.JAMALUDDIN
Tergugat:
1.PT. BUMI MAS AGRO
2.BASO ALI
112 — 58
Pada saat rapat, kelompok tani ParaPenggugat sulit untuk dilegalitaskan dan semua bilang tidak ada jalan untuklegalitas karena adanya klaim lahan, tumpeng tindin dengan masyarakatdan lahan masuk wilayah HGU PT.
122 — 85
Tergugat KONPENSI untuk melakukan Akta Jual Beli namuntidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat KONPENSI hingga bataswaktu izin peralihnan hak atas tanah terlewati adalah dalil yang tidak benardan bertolak belakang dengan faktafakta yang ada;Bahwa selain hal tersebut diatas, itikad tidak baik dari PenggugatKONPENSI semakin nyata terlinat dengan tidak adanya pemberitahuanatau informasi kepada Para Tergugat KONPENSI dan Turut TergugatKONPENSI bahwa atas tanah aquo masih terdapat sengketa atautumpang tindin
Terbanding/Tergugat I : BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat II : PT. SENTIKA MITRA PEERSADA
61 — 42
Pasal 7 ayat 2 Kepmen ESDM No.1603/2000 mengatur sebagai berikut:Pelaksanaan pelayanan Pencadangan Wilayah Pertambangan wajibmenerapkan system permohonan pertama yang telah memenuhipersyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WilayahPertambangan (first come first served);Selanjutnya Pasal 10 ayat 2 Kepmen ESDM No.1603/2000 mengatursebagai berikut:Dalam hal terjadi tumpang tindin dalam pencadangan wilayah antaramenteri atau gubenur atau bupati/walikota, pemohon yang paling duluditerima
147 — 167
Karya DayunMenimbang bahwa terhadap barang bukti ini Majelis Hakim menilaibahwa substansi dari barang bukti ini merupakan rumusan hasil pertemuanpermasalahan terhadap tumpang tindin lahan antara PI. Karya Dayundengan PT. Duta Swakarya Indah lalu berisi mengenai bentuk polapenyelesaian antara PT. Karya Dayun dengan PT.
103 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapat kelalaian Judex Facti karena sudah terbukti apabila MajelisHakim Tingkat Pertama telah "menciptakan penemuan hukum yangtumpang tindin konstruksi hukumnya" padahal sudah jelas apabilaeksepsi obscuur libel c.q. mencampuradukkan gugatan wanprestasidengan gugatan perbuatan melawan hukum adalah syarat formiildalam pembuatan gugatan dan tidak dapat disatukanpertimbangannya dalam pokok perkara karena pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama membiaskan permasalahan dan tidak sesuaidengan hukum
1.IRWAN SAFRIZAL
2.DRA. NURLINA SYAFIDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PT. FOSSA BARA INDONESIA DIWAKILI OLEH KAHAR CUA
490 — 235
(lima ribu seratus duabelas empat meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam SHMNo. 00039 Desa Tanjung Baru tanggal. 20 Juni 2019 SU No.62/TANJUNG BARU/2019 tanggal. 20 Juni 2019;sedangkan selebihnya tidak dapat diberikan dan dilakukan pendaftaranhak atas tanah dikarenakan sisa bidang tanah yang diimohonkan olehPara Penggugat terindikasi tumpang tindin dengan bidang tanah NIB01430 Kel. Keramasan Kec.
1.Zaenudin
2.Khisomudin
3.Amir Mahmudin
4.Taufiq Hidayatudin
5.Uun Hindun Hidayati
6.Ngasifudin
7.Malik Tamyiz
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap
Intervensi:
Akhmad Sahudin dan Ikhsanudin
360 — 279
Bahwa dengan masih adanya perbantahan mengenai kepemilikandan atau masih terdapatnya tumpang tindin kepemilikan ataspenguasaan tanah maka walaupun gugatan Para Penggugatmempermasalahkan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalamhal ini Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis namunpada dasarnya yang menjadi titik tolak permasalahan dalam gugatanini adalah menyangkut sengketa kepemilikan tanah antara ParaPenggugat dengan Pemegang Hak dari Keputusan Tata UsahaNegara atas obyek sengketa
150 — 76
KAL TIM PRIMtan etkaDEMEMT OCP: Bahwa kemudian Tergugat perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini bahwa Tergugat sebelum mengkompensasi danmelakukan penambangan pada objek sengketa tersebut telah melibatkanKepala Desa, Camat, Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait yang telahmelakukan pengecekan lapangan (objek sengketa) dan telah memberikanpengumuman di desa agar setiap warga dapat mengajukan keberatanapabila terdapat tumpang tindin atas lahan yang akan dikompensasikantersebut
55 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimPengadilan Negeri Banda Aceh telah bertentangan dengan semangatpenegakan Hukum yang dapat berpotensi adanya kerugian Negara yanglebih besar;Bahwa apabila Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat III membayarsesuai dengan perintah Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh, makahal ini akan berdampak kepada adanya kerugian kKeuangan negara/daerahdan akan memperkaya orang lain karena pekerjaan tersebut sudah dibayar,dan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 harus dihindariadanya tumpang tindin
PT. ADI SARANA ARMADA,Tbk.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
Intervensi:
1.Anna Trisula
2.Fadjar Alie
3.Sri Sutjiati Alie
4.Sri Lienriati Alie.
224 — 124
Jarak dan koordinat melalui peta digitalBahwa sebelum tahun 1997 sudah ada peta digitalBahwa selain memakai peta secara digital juga memakai gambar situasiBahwa mengenai perbedaan KKP dengan Geo KKP , KKP itu administrasinyasedangkan Geo KKP merupakan bidang tanah yang telah diukurBahwa saksi mengatakan Geo KKp sudah ada pada tahun 2010Bahwa Kantor Pertanahan tidak menyiapkan patok tanah tetapi pemilik tanahBahwa dengan dilakukannya pengembalian batas terhadap SHM . 1232 makaada terjadi tumpang tindin
Terbanding/Penggugat : JAG DIP SINGH
Terbanding/Turut Tergugat I : KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat II : ABIDIN S. PANGABEAN, S.H
Turut Terbanding/Tergugat I : GEK HAN
Turut Terbanding/Tergugat II : JULIA
Turut Terbanding/Tergugat III : SILVIA
Turut Terbanding/Tergugat IV : DONI AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat V : ANDY AGUSTIA
Turut Terbanding/Tergugat VI : LIM MOEN NIO
Turut Terbanding/Tergugat VII : Y A N T O
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ABDUL HALIM
Turut Terbanding/Tergugat IX : IVANA HALIM
70 — 55
danmemutus perkara No. 01PK/TUN/2000 (untuk selanjutnyadisebut Putusan PK TUN 01) kami kutipkan sebagaiberikut: Menyatakan permohonan Peninjauan KembaliPemohon Peninjauan Kembali Jag Dip Singh tidakdapat diterima.23.6 Berdasarkan uraianuraian diatas, maka Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat Vmengambil kesimpulan sebagai berikut:1) Tidak ada Pihak yang dirugikan karena SHGB 40luasnya 195 m2 sedangkan SHGB 49 luasnya tidakberkurang dan tetap seluas 1.106 m2;2) SHGB 40 tidak tumpang tindin
JONI FITRI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS
Intervensi:
RAZALI
182 — 162
Akan tetapi kemudian Tergugat telah merusakketeraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut denganmenerbitkan Objek Sengketa aquo, yang mana tindakanTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telahmenyebabkan terjadinya tumpang tindin atas untuk 1 (Satu)areal yang sama;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, maka jelasTergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah mengabaikanAUPB yakni asas tertib penyelenggaraan Negara;G.