wa) Pemohon kembali menelpon Termohon namun tidak jugadiangkat oleh Termohon, pada akhirnya emosi Pemohon semakinmemuncak dan mengancam Termohon jika tidak diangkat juga telpon dariPemohon maka jatuhlah talak bagi Termohon namun Termohon tetap tidakjuga mengangkat Telpon dari Pemohon dan tidak juga membalas waPemohon, kemudian Pemohon mencoba menghubungi orang tuaTermohon untuk menanyakan keberadaan Termohon dan dijawab olehorang tua Termohon bahwa Termohon sedang keluar karena pamit adaurusan partal

AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partaiatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik;(3) Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lainnyasebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinanPartai Politik kepada Kementerian;(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari;(5) Putusan mahkamah partal

Selain itu, merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016,tanggal 9 Desember 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil RapatPleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman PelaksanaanTugas bagi Pengadilan, pada halaman 8, menyatakan:Perselisihan partal politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal33 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atausebutan

Bahwa penyelesaian' perselisihan partai politik sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 32 ayat (1) UU No. 2/2011, dalam AnggaranDasar (AD) Partai Demokrat telah diatur dalam Pasal 97 tentangPenyelesaian Perselisihan Internal Partai, yang menetapkan bahwa:(1) Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaandengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota;pemecatan tanpa alasan yang jJelas; penyalahgunaankewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/ataukeberatan terhadap keputusan partal

politik berada di tangan anggota yang dilaksanakanmenurut AD dan ART.(2) Anggota partal politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakanserta hak memilih dan dipilih.(3) Anggota partai politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ARTserta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik.34.

Organisasi sayap telah mengikuti dua kali kongres partal demokratHalaman 127 dari 200 halaman. Putusan Nomor 150/G/2021/PTUN.JKT.sebagai peninjau bukan sebagai peserta artinya belum memiliki haksuara penuh untuk dipilin dan memilih;Bahwa dari ketujuh organisasi Sayap demokrat yang mengikuti KLB DeliSerdang tahun 2021 berjumlah empat, yaitu: Kader Muda Demokrat,Barisan Masa Demokrat, Generasi Muda Demokrat, dan Angkatan MudaDemokrat;Bahwa latar belakang diadakannya KLB Deli Serdang adalah: 1.

Disampaikannya suratperingatan tertulis kepada Penggugat adalah bentuk informasikeputusan partal yang transparan, objektif sesuai denganmekanisme ketentuan yang diatur dalam AD/ART Partai. Namun,Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan atas setiapterbitnya surat peringatan baik secara lisan maupun tertulis;e.

Probolinggo periode 20212024; Bahwa Saksi mengatakan bahwasanya iuran partai DPC PKB menjadikewajiban anggota, Bahwa saksi mengatakan pernah menjabat sebagai anggota dewan padatahun 2014 sampai 2019 dari partai PKB dan saudari Eny Kusrini jugamenjadi anggota dewan pada periode yang sama; Bahwa saksi mengatakan anggota dewan mempunyai kewajiban yangkepada partai yaitu iuaran partal; Bahwa Saksi mengatakan ada 8 anggota dari partai PKB, dan memulaipenarikan iuran partai dimulai dari bulan februari,

dirumahnya bapak mashudi yakni ketua PAC yang mana terdapatketuaketua PAC sekabupaten Probolinggo yang berkumpul dan ternyataada LSM yang datang yang bernama suhadak, dan saksi mendapatkanlaporan pada waktu itu kemudia saksi menyuruh orang lain untukmegikuti rapat tersebut ternyata menbahas mengenai BANPOL PKBterbukti setlah ada rapat tersebut DPC benarbenar dilaporkan kepadakejaksaan;Bahwa saksi mengatakan yang melaporkan kasus tentang BANPOL yaitubapak suhadak, rohim, dan totok, kemudian sikap dari partal

Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partal Politik Pasal 16 ayat (1) huruf d berbunyi"Anggota Partai Politik dibernhentikan keanggotaannya dari Partai Politik,apabila melanggar AD dan ART; ayat (2) Tata cara pemberhentiankeanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam AD dan ART; ayat (3) Dalam hal anggota partai politik yangdiberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan

Negara ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 mencantumkan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;b) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan ;Cc) Menjadi anggota dan/atau pengurus partal

RoziYasin darl Partal Golkar di Daerah Pemilihan 2 dengan NomorUrut 5 yang telah melakukan politik uang dalam pelaksanaankampanye yang bersangkutan ..."

mungkin Tergugat bisa selingkuh dengan wanita lain,hal ini hanya praduga dari Penggugat saja karena hubungan dalam keluargaantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi menyebabkanPenggugat berpraduga, Tergugat selingkuh; Bahwa dugaan yang dipaparkan Penggugat poin 9 sampai poin 11hanya berupa kecemburuan seorang istri yang mencintai Suaminya, haltersebut adalah wajar, namun Tergugat tidak pernah selingkuh denganwanita yang dicemburui oleh Penggugat, wanita tersebut adalah temansesama satu partal

Keberatan atas kebijakan atau sanksi yang ditetapkan organisasiPartai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Partai Golkarsebagaimana tersebut di atas, dimana ditentukan anggota yangdiberhentikan sebagai Pengurus Partai memiliki hak untuk mengajukankeberatan untuk diselesaikan melalui lembaga penyelesaian perselisihaninternal Partai yakni musyawarah dan arbitrase partal;Bahwa sebagai yurisprudensi, perkara yang sama dengan perkara

DewanPenasehat dan Pakar, dan juga menyebut PeriodeKepengurusan dari 2010 sampai Kongres I.Setelah pertemuan 6 Agustus 2010 tersebut, tidak pernahlagi diadakan pertemuan, apalagi forum Rapat Pleno DPPuntuk memilih bahkan mengesahkan jabatan Bendahara Umum,termasuk Susunan Pengurus lengkap DPP.Rapat Pleno DPP Partai Barisan Nasional Tanggal 4November dan Rapat Pleno DPP Diperluas' Tanggal 10November 2010.Ketidakjelasan dalam kepemimpinan partai, dan pengelolaanpenerimaan keuangan serta manajemen partal

Status ini telah dibaca /retweets oleh 14 followers;Halaman 3 Putusan Nomor 60/PID.SUS/2019/PT.DKI Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar Pukul 06.10 WIB, Terdakwatelah menggunakan kembali akun Twitter@ypaongananONGEN#Jalamang kara menuliskan statuswalah#PapaDoyanLonte#PapaDoyanLonte# cc @Partal Sosmedyang di dalamnya dicantumkan 2 (dua) buah gambar Ir. Joko Widodoberdampingan dengan Nikita Mirzani.

kehilanganberkas dan buku rekening partai lalu terdakwa kembali menghubungiNURHAYATI Bin CASRUN seiaku wakil Sekretaris dan RAKHMAT BinCASHURI sebagai petugas operasional komputer di kantor partai GerindraKabupaten Pekalongan, kemudian terdakwa menganjurkan agardibuatkan slip penarikan dana di Bank Jateng Kajen, tanpa melalui adanyatanda tangan saudara SLAMET RACHMANTO BIN SACHRONI sebagaisekretaris partai, dimana dalam setiap pencairan dana partai seharusnyaada tanda tangan Ketua partai dan Sekretaris Partal

Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus partal politik14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)15. Surat Keterangan Domisili16. Foto ukuran 2 x 3 inci, 3 x 4 inci, 4 x 6 inci Sebanyak 3 lembar.Bahwa sekira bulan Juni 2019 s/d Agustus 2019 dilakukanpendaftaran dan verifikasi berkas masing masing Calon Kepala Desa yangdilakukan oleh Panitia Pilkades dan dinyatakan memenuhi syarat administrasiadalah sebanyak 3 Calon Kepala Desa diantaranya : Norut 1. SUKIRMAN,Sos, Norut 2.

Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus partal politik14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)15. Surat Keterangan Domisili16. Foto ukuran 2 x 3 inci, 3 x 4 inci, 4 x 6 inci Sebanyak 3 lembar.Bahwa sekira antara bulan Juni 2019 s/d Agustus 2019 mulaidilakukan pendaftaran Calon Kepala Desa dilanjutkan verifikasi berkas masing masing Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pilkades, yangdinyatakan memenuhi syarat administrasi adalah sebanyak 3 Calon KepalaDesa diantaranya : 1.

menggunakan sepeda motor dengan membawa senjata tajamseperti Samurai Sepanjang 1 meter dengan gagang berwarna merah , golok,Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.369/Pid.B/2021/PN.Pdgdan linggis pergi ke Alai Parak Kopi untuk tawuran dengan partai tawuranAlai dan setibanya di lokasi tersebut terdakwa bersama Reza dan temanteman tawuran dengan partai tawuran alai sebanyak 50 orang tetapiterdakwa dan temanteman kalah dan akhirnya melarikan diri dari Alai tetapiterdakwa bersama temanteman dikejar oleh partal

tahun, namun saat ini rumah tangga sudah tidakrukun dan tidak harmonis lagi;Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat padaintinya disebabkan oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran di antaraPenggugat dan Tergugat, setahu saksi adalah karena masalah ekonomiyang tidak mencukupi dan Tergugat yang sering cemburu kepadaPenggugat semenjak Penggugat sering ikut kegiatan partal

Diusulkan oleh partal politiknya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRDkabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pemilihan umum;Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Migg. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalamUndang Undang ini;h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan; ataui.

Walikota Surabaya Nomor 29Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga PemberdayaanMasyarakat Kelurahan, Pengurus Rukun Warga dan Pengurus Rukun Tetanggayang menyebutkan : apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjaringannama calon Ketua RW tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagaiKetua RW, maka peserta yang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihanKetua RW menetapkan Ketua RW periode sebelumnya untuk dipilih sebagaiKetua RW dengan ketentuan tidak menjadi anggota partal

Ketua RW 09 periode 20202022 dengan hasil KetuaRW periode sebelumnya diusulkan kembali oleh Panitia 3 menjadi Ketua RW 09periode 20202022, sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf c apabilapada saat batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calon Ketua RW tidakterdapat calon yang bersedia untuk dipilih sebagai Ketua RW, maka pesertayang hadir pada saat rapat musyawarah pemilihan Ketua RW menetapkanKetua RW periode sebelumnya untuk dipilih sebagai KetuaRW denganketentuan tidak menjadi anggota partal

penjaringan namacalon Ketua RW hanya diperoleh 1 (satu) calon Ketua RW, makapelaksanaan pemilihan Ketua RW tetap dilaksanakan guna memilihCalon tungQal; 29222222222 on none nen nen nnn neec. apabila pada saat batas akhir pelaksanaan penjaringan nama calonKetua RW tidak terdapat calon yang bersedia untuk dipilin sebagaiKetua RW, maka peserta yang hadir pada saat rapat musyawarahpemilihan Ketua RW menetapkan Ketua RW periode sebelumnyauntuk dipilih sebagai Ketua RW dengan ketentuan tidak menjadianggota partal

hanya sekedar silaturahmisaja karena sebelumnya Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;Bahwa kedatangan Saksi di Desa Bori sudah dalam masa kampanye;Bahwa sebelum kedatangan Saksi di Desa Bori, baliho dan banner milikSaksi sudah terpasang namun Saksi tidak mengetahui bagaimana hinggabalino dan banner yang Saksi buat/cetak bisa sampai di Desa Bori;Bahwa saat menghadiri acara di Desa Bori, Saksi tidak pernah membawabanner maupun baliho milik Saksi;Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah menjadi pengurus partal

PKB, PDIsedangkan partal PKPI saksi belum pernah menjadi pengurus;Bahwa Desa Bori merupakan wilayah pemilihnan Saksi sebagai calonAnggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil IV Halmahera Selatan daripartai PKPI;Bahwa Saksi melakukan pertemuan dengan warga Desa Bori didepanrumah orang yang sudah ada tenda/tenti dan saat itu yang menghadiripertemuan sekiar 30 sampai dengan 40 orang;Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada masyarakatDesa Bori;Bahwa pada malam hari setelah selesai menghadiri

Parigi Moutong dalam pengelolaan keuangan partai.Bahwa selama saksi menjabat bendahara DPC, saksi tidak pernahterlibat dalam pencairan keuangan, saksi juga tidak pernah memganguang partal yang berasal dari bantuan APBD;Bahwa saksi menerangkan selama saksi menjabat selaku BendaharaUmum DPC Partai Hanura Kabupaten Parigi Moutong, saksi tidakpernah dilibatkan oleh Terdakwa selaku Ketua DPC Partai Hanura Kab.Parigi Moutong dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LP J)penggunaan dana partai.

FAHRI LAPATO.Bahwa saksi menjadi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai HanuraKabupaten Parigi Moutong sejak tahun 2007 dan pernah menjabatsebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi & Keanggotaan (OKK), namuntidak pernah diberikan Surat Keputusan baik dari DPP Partai Hanuramaupun DPC Partai Hanura;Bahwa selaku Ketua Organisasi, Kaderisasi & Keanggotaan (OKk),saksi mempunyai tupoksi yakni terkait permasalahan pembinaankarakter kader partal;Bahwa sumber dana operasional DPC Partai Hanura Kabupaten ParigiMoutong

saksi menerangkan sumber dana operasional DPC PartaiHanura Kabupaten Parigi Moutong berasal dari iuran anggota, danaFraksi anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Bantuan KeuanganPartai Politik dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutongdan bantuan dari pihak lain;Bahwa saksi menjelaskan peruntukkan dana bantuan keuangan partaipolitik adalah untuk pembinaan partai dan operasional sekretariat;Bahwa saksi menjelaskan pengelolaan keuangan partai merupakantanggung jawab Ketua dan Bendahara partal

;Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab dalam pembuatanLaporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan keuanganpartai politik adalah Ketua, Bendahara dan Sekretaris partal;Bahwa dalam menunjuk pengurus DPC Ketua DPC punya perananpada saat musyawarah dapat mengusulkan apabila ingin menggantipengurus;Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya.Saksi HARAHAP KAMBAY, dibawah sumpah pada persidangan padapokoknya menerangkan :Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena

ParigiMoutong dan melaksanakan tugas terkait DPC Partai Hanura, pengurusDPC semuanya dilibatkan dalam pengelolaan keuangan karena sudahdiwajibkan berdasarkan aturan partal;Bahwa Terdakwa mengakui adanya pembayaran listrik yang disetor kepenagih sebesar Rp. 142.145, dan juga pembayaran pajak bumi danbangunan An. Mustani H. Ganing sebesar Rp. 52.446, sebagaimana yangada dalam LPJ tahun 2009, hal tersebut karena rumah Sdr.

Namun Penggugat pada saat ini Penggugat sudahbukan merupakan anggota dari partai politik PARTAI GOLKAR lagi, karenaPenggugat sudah masuk pada partai politik PARTAl BERKARYA danmenduduki jabatan sebagai Bendahara pada PARTAI BERKARYA kotaSamarinda sesuai dengan No.

Tergugat IV memanggil Penggugat dengan Suratnya Nomor 5432/IN/DPP/IX/2014 tertanggal 15 September 2014, PerihalUndangan, untuk pertemuan pada 17 September 2014 di KantorSekretariat DPP PDIP (Tergugat IV) dengan agenda KonsolidasiInternal Partal. 2022222 202222222 2 (BuktiP8)c.Tergugat IV memanggil Penggugat dengan Suratnya Nomor 5500/IN/DPP/IX/2014 tertanggal 18 September 2014, Perihal SuratPernyataan Pengunduran Diri Calon Anggota DPR Terpilih Tahun2014, karena berdasarkan Rekomendasi Tim PenyelesaianSengketa

DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat ini padaKongres Partal. nn nnn none nnn nnn nnn nc nnnn4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudianhari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukanperbaikan seperlunya. (Bukti P11)17.Bahwa dalam Surat Keputusan DPP PDIP (Tergugat IV) Nomor 408/KPTS/DPP/IX/2014 tertanggal 21 September 2014 tersebut, pada bagianmengingat sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan Keputusantersebut telah disebutkan :1.