Dan pada waktu lain saksi menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Sukri Hidayatdiruangan Kantor BPN.

BATHIN AHYA sebagai Kepala BPN TulangBawang dan sesampainya di kantor BPN Tulang Bawang, saksi hanya mengantarsampai dengan halaman kantor BPN Tulang Bawang saja, karena pada saat itu saksimembawa anak kecil, dan uang yang telah saksi serahkan kepada suami saksi senilaiRp. 20.000.000, (Dua puluh juta rupiah) diambil dari tabungan yang saksi miliki.e Saksi menerangkan bahwa benar tidak ada tanda terima uang dari Terdakwa Hi.SYUKRI HIDAYAT, SH., MH Bin Hi.

TulangBawang.Bahwa saksi mengetahui pernah ada sosialisasi dari BPN Tulang Bawangyaitu sdr. Erwin dan Sdr.Indra bertempat dirumah Sdr. Samidi dijelaskanada program Sertifikat Masal mengenai oprasional ditanggung olehkampung tetapi soal biaya pembuatan sertifikat ditanggung negara tidakdijelaskan.Bahwa saksi pernah menemani Sdr.Samidi (Pjs.Kepala Kampung BujukAgung)) menemui sdr.Sukri Hidayat sebagai Kepala BPN Tulang Bawangsekitar bulan Maret 2008 di Kantor BPN Tulang Bawang.

Hal itu ketika saya berada dikantor BPN Tulang Bawangdijelaskan oleh Sdr.

tanggung jawab Kanwil BPNProvinsi dibantu BPN TulangBawang.63Bahwa Kepala BPN setempat yangharus menanda tangani sertifikatBahwa pembuatan sertifikat masaldikenakan BPHTB atau tidak saksitidak tahuBahwa pembayaran BPHTB padaKantor Bank atau Kantor Pos yangditunjuk bukan ke kantor BPN TulangbawangMenimbang bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.21 ksi Indra Purn n Bin H.

Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kampung Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor M.251/Sbs/Nbr, terbit tertanggal 24 September 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai yang sekarang telah berubah menjadi Kementerian ATR/BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, surat ukur nomor 266/1992 tertanggal 1-07-1992, dengan luas tanah 18.000 m2 (delapan belas ribu meter persegi) (setelah diukur kembali luasnya 24.020 m2 (

Memerintahkan Turut Tergugat II (Kementerian ATR / BPN / Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire), untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: M.251/Sbs/Nbr, terbit tertanggal 24 September 1992 atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;6.

beralamat di Jalan Frans KaiseipoKelurahan Nabarua, Distrik Nabire Kabupaten NabirePapua, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;lawanYUL SUGIYARTO, Pekerjaan: Kepolisian RI, Alamat: Jalan Trikora, RT03/RW 00, Kelurahan MorgoNabirePapua, selanjuinyadisebut sebagai Tergugat;ANTHON MADAI, Pekerjaan: tidak diketahui, Alamat: AsramaKehutanan Kelurahan MorgoNabirePapua (alamatterakhir), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;KEMENTERIAN ATR/ BPN

TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 22 September2020 dalam Register Nomor 30/PdtG/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatansebagai berikut:1.Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah sebidang tanah yangbersertifikat Hak Milik Nomor M.251/Sbs/Nbr, terbit tertanggal 24September 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KabupatenPaniai yang sekarang telah berubah menjadi Kementerian ATR/BPN

Memerintahkan Turut Tergugat Il (Kementerian ATR / BPN / KantorPertanahan Kabupaten Nabire), untuk memproses balik nama SertifikatHak Milik Nomor: M.251/Sbs/Nbr, terbit tertanggal 24 September 1992atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;7.

dalam posita gugatannya pada angka 1 yangpada pokoknya mendalilkan tentang tanah obyek sengketa a quoHalaman 5 dari 45 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Nabyang telah bersertipikat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat Il,selengkapnya sebagai berikut:pahwa yang menjadi obyek sengketa a quo adalah sebidangtanah yang bersertifikat hak milik nomor M. 251/Sbs/Nbr, terbittertanggal 24 September 1992, yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Paniai yang sekarang telah berubahmenjadi Kementerian ATR/BPN

Mengenai batas obyek perkara.Bahwa dalam posita angka 01, Penggugat menerangkanpahwa yang menjadi obyek sengketa a quo adalah sebidangtanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor M. 251/Sbs/Nbr,terbit tertanggal 24 September 1992, yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Paniai yang sekarang telahberubah menjadi Kementerian ATR/BPN atau KantorPertanahan Kabupaten Nabire, Surat Ukur Nomor 266/1992dengan luas tanah 18.000 m2 (setelah diukur kembaliluasnya 24.020 m2) yang masih tertulis atas nama

BPN No. 3 Tahun1997, dan apabila pokok sengketanya (Geschilpunt, FundamentumPetendi) terletak dalam lapangan hukum privat, maka kompetensiperadilan umum untuk mengadilinya, dan juga Penggugatmenyatakan sebagai pemilik dari tanah yang telah diterbitkankeputusan tata usaha negara, namun dalam dalildalil yangdinyatakan oleh Penggugat tersebut hanya merupakan klaimpribadi dari Penggugat, dimana untuk menyatakan Penggugatmerupakan pemilik sah atas tanah seharusnya Penggugatmengajukan gugatan melalui Pengadilan

BPN No. 3Tahun 1997, PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1999 dan PMNA / Ka. BPN No. 9Tahun 1999 melalui proses yang Tergugat uraikan di atas dan akan dibuktikanTergugat;Bahwa Tergugat dalam melakukan proses penerbitan Sertipikat Hak GunaBangunan No. 6729 / Kelurahan Sepinggan an. ROSA DJUANDA dan SertipikatHak Guna Bangunan No. 6730 / Kelurahan Sepinggan an.

BPN No. 3 Tahun 1999 dan PMNA / Ka.BPN No. 9 Tahun 1999;Halaman 15 dari 60. Putusan Nomor 05/G/2014/PTUNSMD3. Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukangugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melalui KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat(2) huruf a dan b dan tidak melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986Jo.

BPN No. 3 Tahun 2011. Yang mana pembatalanhak atas tanah dapat dilaksanakan apabila salah satunya terdapat putusanPengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;5. Bahwa Tergugat membantah Gugatan Penggugat selebihnya;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua danAnggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untukmemberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi1.

, kalaupengecoranya saksi tahu; Bahwa luas tanah asl Sertifikat sebelum dipecah tanah pak Tarjo Sumartoadalah seluas 5.500 meter, dan saksi membeli seluas 673 meter dengan ukuranpanjang 161/2 meter dan lebar 141/2 meter; Bahwa pada tahun 2013 ada orang yang mengklaim mengaku sebagai pemiliktanahnya yang mengaku bernama Normansyah yang mengatakan rumahnya akandibongkar; Bahwa pada saat pengukuran tanah dalam rangka pemecahan Sertifikat yangikut serta datang mengukur adalah Ketua RT, Pejabat dari BPN

bahwa tidak ada uji konsekuensi terhadapinformasi yang dimohon oleh JATAM KALTIM;Menimbang berdasarkan fakta yang terdapat pada sidang Komisi InformasiProvinsi Kalimantan Timur, Pemohon tidak dapat memberikan bukti sita pengadilanterhadap HGU yang dimohonkan Informasi;Menimbang berdasarkan Pasal 19 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008Tentang Keterbukaan informasi Publik jo Pasal Pasal 2 ayat (3) Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional jo fakta yang didapat pada persidangan yang menyatakanbahwa PPID BPN

Untuk memperoleh sesuatu hak yang maksimal dapat dipunyai Penggugat, makaPenggugat harus mengajukan permohonan kepada negara dalam hal ini kepada BadanPertanahan Nasional (BPN) dengan memenuhi semua ketentuanketentuan yang diaturdan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftarantanah, termasuk membayar uang pemasukan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Setelah memenuhi ketentuanketentuan tersebut diatas dan telah mendapat SuratKeputusan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional

(BPN) dan mendapat Sertipikatbarulah Penggugat mempunyai hak atas tanah sengketa.Bahwa terbukti Penggugat tidak pernah mengajukanpermohonan sesuatu hak yangmaksimal dapat dipunyainya kepada negara atas tanah sengketa.

Penerimaan Laporan Nomor :STPL/393 A/XII/2012/SPKT II tanggal 20 Desember 2012 atas nama MinardiP.3P.3.aP.3.bP.3.cP.3.dP.4Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Pengacara & KonsultanHukum WAHYUDDIN SYECH, SH & REKAN selaku kuasa hukum MinardiUtomo Nomor : 77.WS.Y.6.1997 tanggal 30 Juni 1997 Perihal : Somasi yangditujukan kepada Pimipinan M.A.F ;Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Kantor Pengacara &Konsultan Hukum WAHYUDDIN SYECH, SH & REKAN yang diterima olehKantor BPN

27 halaman, Putusan Nomor : 37/G/2013/PTUN.SMDP.5P.5.aP.6Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang ditujukan kepada MinardiFoto copy sesuai dengan Foto copy Surat dari Walikotamadya Kepala DaerahTingkat II Samarinda Nomor : 319Bangta.3/V/1996 tanggal 28 Mei 1996Perihal : Penyelesaian ganti rugi/hakhak tanah sekolah kesatuan yangditujukan kepada Pengurus Yayasan Sumber Mas ; Foto copy sesuai dengan foto copy Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat I Kalimantan Timur Nomor : 642.2/562/TUP/BPN

Kepala BPN No.26VIII1992/A/7 yang ditujukan kepada KetuaUmum Badan Pengurus Pusat Gereja Kemah Injil Indonesia ;Foto copy dari foto copy Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 26VII1992/A/70 tanggal 16 September 1993Tentang Ralat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26VII1992 tanggal 30 Desember 1992 Tentang Penunjukan Gereja Kemah InjilIndonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Badan Hukum Yang DapatMemperoleh Hak Milik Atas Tanah ;Foto copy sesuai

Utama melainkan atas namamilik Rudy Tandean secara pribadi yang notabenenya merupakan harta warisanyang didalamnya termasuk ada pemilik lain yaitu tiga orang saudara dari RudyTandean sehingga mereka juga mengajukan gugatan intervensi dalam perkaraperdata Nomor: 76/Pdt.G/2013/PN.Smda;Bahwa selain hal diatas dimana pada tanggal 26 November 2013 Penggugatmelalui kami sebagai kuasa hukumnya juga telah menyurati Tergugat/BPN KotaSamarinda yaitu Surat Nomor: 69/ADV/PP/XI/13/SMD, Perihal: Pemblokiranbalik

Untuk pembatalan sertifikat membutuhkan waktu yang sangat lama, prosesyang panjang, sampai kepada Kepala BPN di Jakarta, memerlukan biayayang banyak, melelahkan pikiran penggugat, memrlukan konsultasi ke pihaklain, maupun menyewa pengacara yang sangat besar biayanya, memerlukanwaktu yang berbulanbulan bahkan bertahuntahun.b.

BPN No. 3Tahun 1997), PMDN No.5 Tahun 1973 (dirubah dengan PMNA / Ka. BPNNo. 9 Tahun 1999) apabila ada permohonan yang dilengkapi dengan identitasdiri kemudian alas hak, maka Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukantugasnya sebagai instansi negara yang memiliki tugas dalam melakukanpendaftaran tanah kemudian melanjutkannya ke Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional atau Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia;5.

BPN No. 3 Tahun1997, PMNA / Ka. BPN No. 3 Tahun 1999 dan PMNA / Ka. BPN No. 9Tahun 1999;6. Bahwa dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Penggugat untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melaluiKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana diaturdalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dan tidak melanggar asasasasUmum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) UU No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Jo.

BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA / Ka.BPN No. 3 Tahun 1999, PMNA / Ka. BPN No. 9 Tahun 1999 danPeraturan Ka. BPN RI NO. 34 Tahun 2007. Yang mana pembatalan hakatas tanah dapat dilaksanakan apabila salah satunya terdapat putusanPengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap;8.

Muhammad 150 400 M2;Bahwa tanah Muhammad itu pernah diajukan pembuatan sertifikat dan yanghadir pada pengukuran dari Kelurahan, Kecamatan dan BPN;Ditunjukkan bukti P.2, saksi mengatakan betul pengajuan SHM menggunakanbukti P.2;Ditunjukkan bukti T. 34, saksi mengatakan tanah tersebut dijual ke H.

dengan nama Ricky ElviandiAfrizal NIP. 010161801 sebagaimana tersebut dalam Objek Sengketa dan terhadapkedudukan hukum Penggugat NIP. 010161801 atau NIP. 19620404 198303 1 008dimaksud telah diperkuat oleh surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Kalimantan Timur Tentang Pernyataan Pelantikan Nomor : 221.2/439/BPN2006tanggal 28 Juli 2006, Tentang Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 221.2/438/BPN2006 tanggal 28 Juli 2006, dan Tentang Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor :270/63 1/BPN

2014/PTUN.SMD namun yang bersangkutan mencabutgugatannya sebagaimana Surat Pemberitahuan Isi Penetapan Pengadilan Tata UsahaNegara tanggal 26 Maret 2014 yang berbunyi bahwa Mengabulkan PermohonanPencabutan Gugatan Penggugat. sehingga dengan demikian Tergugat memohonkepada Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet ortvankelijke verklaard));Bahwa apabila penggugat menjadikan Surat Keterangan Pemberhentian PembayaranNomor : 300/224/BPN44/BPN

Sehingga gugatanharus ditolak kerena bukan objek TUN sebagaimana diatur dalam Undang undangNomor 5 Tahun 1986;Bahwa pengajuan gugatan Penggugat terhadap Surat Keterangan PemberhentianPembayaran Nomor : 300/224/BPN44/BPN.9/2009 tanggal 19 Mei 2009 sudah lewatwaktu dan tidak sesuai dengan Undangundang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55, olehkarena itu Tergugat memohon agar Majelis menolak gugatan Penggugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : 1.Bahwa tergugat memohon agar apa yang sudah dikemukan didalam eksepsi

menjadibagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara tersebut;Bahwa Tergugat menolak dalildalil Penggugat dalam gugatannya kecuali halhal yangdiakui dengan tegas;Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur (Tergugat) dalam Penerbitan SuratKeterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 300/224/BPN44/BPN.9/2009tanggal 19 Mei 2009 telah sesuai ketentuan yang berlaku karena Kantor PertanahanKabupaten Kutai Timur (Tergugat) dalam Penerbitan Surat Keterangan PemberhentianPembayaran Nomor : 300/224/

BPN44/BPN.9/2009 tanggal 19 Mei 2009 berdasarkanSurat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :27130.1292009 tanggal 23 Januari 2009 yang diterbitkan berdasarkan PutusanPengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : Reg.Nomor : 59/PID/2007/PT.KT.SMDA tanggal 09 Juli 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,yang selanjutnya menjadi dasar pemberhentian pembayara gaji pengugat dari KPKN;4.

Tanggal 17 Jul 2004 sebesar Rp. 200.000.000,00, Sesuai dengan AKTANOTARIS (Perjanjian Ikatan Jual Beli) NO. 109 Tanggal 24 April 2012 danAKTA NOTARIS (Perjanjian Ikatan Jual Beli) NO. 138 tanggal 28 AprilQO 12 y naan an ee ne eeBahwa alasan Penolakan Pengembalian Batas (Patok BPN) oleh KantorPertanahan Kota Samarinda NO ; 291/6 64.100/V/2016 tanggal 19 Mei 2016atas Permohonan Sdr YOYOK SUDIBYO tanggal 26 April 2016 NO.O1/YOYOK IV/2016.

Selanjutnya saya bersama YOYOKSUDIBYO pergi ke BPN tahun 2012 dan bertemu dengan Pak Latif orang dariBPN. Lalu dari BPN mengatakan kami tidak bisa memprosesnya karena ini tanahPemprov. Dan pada tanggal 26 April 2016 saya datang lagi ke BPN mengantarkansurat untuk pengembalian patok.

Akhirnya dibalas oleh BPN yang isi suratnyatidak bisa memproses tanah YOYOK SUDIBYO karena numpang di 3 (tiga)sertifikat atas nama SUKODI ;Bahwa 3 (tiga) kali Saksi ke BPN untuk mengurus pada waktu itu ;Bahwa alasan BPN pada waktu itu dijawab oleh Pak Latief dari BPN tidak bisakarena ini tanah Pemprov. Sedangkan jawaban surat dari BPN tahun 2016 alasantidak memprosesnya karena tanah sdr. YOYOK SUDIBYO numpang di 3 (tiga)sertifikat dan tidak pernah menyebut tanah Pemprov.

YOYOK SUDIBYO untuk mengurussertifikat tanah ke BPN dan kendalanya ada tumpang tindih sertifikat, pada waktuHalaman 40dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMDSaksi pertama turun ke lokasi tanah ketika sdr. YOYOK SUDIBYO menyerahkanberkas kepada saya, lalu kami turun ke lokasi tanah bersama YOYOK SUDIBYOdan JITO untuk mengecek lokasi tanah. Setelah proses berjalan mengajukanpermohonan pada waktu itu akhirnya Tim turun. Ada JUMADIN dari BPN bagianpengukuran, Lurah, Camat pak SUMARYADI.

Selanjutnya kita tunggu BeritaAcara dari BPN pada waktu itu tidak ada ;Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensimengajukan 3 (tiga) orang saksi masing masing atas nama :1.IRIANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat, tanggal lahir Balikpapan,30111950, jenis kelamin lakilaki, agama Islam, PekerjaanPensiunan ( BPN Tarakan), alamat Jalan Kadrie Oening No. 123,RT/RW 019/, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu,Kota Samarinda, yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah

48/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27 9 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Biaya Perubahan Hak, tanggal 710 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11 April 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 02/HGB/BPN.64.01/X/2016, tanggal 4102016;: fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan TanahNomor : 49/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27 9 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Biaya Perubahan Hak, tanggal 710 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11

Hak, tanggal 710 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 04/HGB/BPN.64.01/X/2016, tanggal 4102016;: fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan TanahNomor : 51/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27 9 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11 April 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Biaya Perubahan Hak, tanggal 710 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 05/HGB/BPN.64.01/X/2016, tanggal 4102016;: fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan

TanahNomor : 52/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27 9 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11 April 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Biaya Perubahan Hak, tanggal 710 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 06/HGB/BPN.64.01/X/2016, tanggal 4102016;: fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan TanahNomor : 53/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27 9 2016;Halaman 51 dari 75 Halaman, Putusan Nomor : 40/G/2016/PTUNSMD .....Bukti T66Bukti T67Bukti T68Bukti T69Bukti

T70Bukti T71Bukti T72Bukti T73Bukti T74Bukti T75Bukti T76Bukti T77Bukti T78: fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11 April 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Biaya Perubahan Hak, tanggal 710 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 07/HGB/BPN.64.01/X/2016, tanggal 4102016;: fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan TanahNomor : 54/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27 9 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11 April 2016;: fotokopi sesuai dengan asli

Biaya Perubahan Hak, tanggal 710 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 08/HGB/BPN.64.01/X/2016, tanggal 4102016;: fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan TanahNomor : 55/HGB/ BPN.64.01/IX/2016, tanggal 27 9 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Permohonan, tanggal 11 April 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Biaya Perubahan Hak, tanggal 710 2016;: fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Nomor : 10/HGB/BPN.64.01/X/2016, tanggal 4102016;: fotokopi sesuai dengan asli Risalah

Sarindo Nusapertiwi yangT4T5T6T7T8T9T10:ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiKalimantan Timur;: Foto copy sesuai dengan foto copy Surat dari Kepala Bidang HakHak Atas TanahKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor :540.2/479/BPN 16/1996 tanggal 28 Oktober 1996 Perihal : Permohonan HGB atastanah an. PT.

SARINDO NUSAPERTIWI Nomor : 066/PT.SNPEX/I/97 tanggal 12 Januari 1997 Perihal : SuratPernyataan yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Daerah Tk.I KalimantanTimur;Foto copy sesuai dengan foto copy surat dari Direktur PT. SARINDO NUSAPERTIWI Nomor : 064/SNPEX/X/96 tanggal 12 Desember 1996 Perihal :Permohonan Surat Keterangan yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN DaerahTk.I Kalimantan Timur;Foto copy sesuai dengan foto copy surat dari Direktur PT.

SARINDO NUSAPERTIWI Nomor : 057/SNPEX/X/96 tanggal 27 Oktober 1996 Perihal :Perbaikan Dokumen yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN TK.II KOMASCq.

Pada pertemuan tersebut, Satuan Dg Negallemenjanjikan untuk mempertemukan dengan BPN Kutai Kartanegara, tapi hinggasekarang tidak pernah dpertemukan dengan BPN Kutai Kartanegara. Sehinggadengan demikian, tindakan Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara Serifikat Hak Milik No. M. 229 Desa Purwajaya. Nama Pemegang Hak : H.Rukayah, yang diwariskan kepada: 1. Sri Ani, 2. Satuan Dg Ngalle. Dikeluarkan Februari 1990.

Sertifikat adalahtanda bukti hak yang terkuat, bukannya mutlak; 2) setiap peristiwa balik nama,melalui prosedur dan penelitian yang seksama dan memenuhi syaratsyaratketerbukaan (Openbaar Beginsel); 3) Setiap persil batas diukur dan digambardengan peta pendaftaran tanah, dengan kembali melihat batas persil, apabilakemudian hari terdapat sengketa; 4) Pemilik tanah yang tercantum dalam bukutanah dan sertifikat dapat dicabut melalui proses Putusan Pengadilan Negeri ataudibatalkan oleh Kepala BPN, apabila

Pemuda blok F, dekat dengan obyek sengketa; Bahwa obyek sengketa itu tahun 1981 masih rawarawa dan batasbatasnya berupa patok kayu; Bahwa saksi tidak ikut mengukur pada waktu pelepasan hak; Bahwa pelepasan hak dari saksi ke Kardi Harnan, Sony Abdillah danKamsiah dibuatkan akte pelepasan hak dan sekarang ada di BPN karenadibuatkan Sertifikat==2sne 2 sane nee rene eee eeseennnennseeeesine Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa itu sekarang terbit sertifikat an.ES) Bahwa obyek sengketa itu ada disebelah

kiri jalan bilatuk dan sisanya adadisebelah kanan jalan Bilatuk; Bahwa saksi tinggal kirakira 2 Km dari obyek sengketa; Bahwa penjualan keKardi Harnan, Sony Abdillah dan Kamsiah tidak dalamtahun yang sama, kirakira jeda 2 tahun setelah pembelian dari Amir; Bahwa waktu pembelian dari Amir saksi tidak tahu batasbatasnya yangsaksi tahu alas haknya GS yang sudah dikur oleh BPN sehingga dalamakte pelepasan dari saksi ke Kardi Harnan, Sony Abdillah dan Kamsiahdicantumkan nomor GS nya 22 29222 eee ne nnn

Tarakan telah menggunakan stempel Departemen Pertanian DirektoratJenderal Perikanan artinya pemohon adalah Negara dan atas nama DepartemenPertanian/Direktorat Jenderal Perikanan namun oleh Tergugat (Kepala Kantor PertanahanNasional) mengeluarkan sertifikat hak Pengelolaan No. 5 Tahun 1996 tanggal 30 Oktober1996 malah mengatas namakan PERUM (Perusahaan Umum) Prasarana PerikananSamudera Cabang Tarakan, yang note bene tidak mengajukan permohonan apapunkepada Kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN

Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor : 311/RPT.CR/1994 tanggal 16 Deseber 1994;6.5.Surat Penguasaan Tanah tanggal 23 Maret 1995 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor Pelabuhan Perikanan Pantai Tarakan;6.6.SK Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanl Nomor : 21/HPL/BPN/96 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas nama Perum PrasaranaPerikanan Samudera Cabang Tarakan;.

1996,terletak (dahulu) Desa Karang Anyar Kecamatan Tarakan Kabupaten Bulungan,(sekarang) Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan BaratKota Tarakan, dengan luas 145.000 M2, tercatat atas nama Perum PrasaranaPerikanan Samudera Cabang Tarakan, adalah sebagai tanda bukti hak berupasertipikat yang diberikan kepada Perum PrasaranaPerikanan Samudera CabangTarakan berdasarkan atau merupakan tindak lanjut atas Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 21/HPL/BPN

/96 tanggal 7Februari 1996 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Perum PrasaranaPerikanan Samudera Cabang Tarakan Atas Tanah di Kabupaten Bulungan ;Bahwa oleh karena objek sengketa seharusnya adalah Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertahanan nasional Nomor 21/HPL/BPN/96 tanggal 7Februari 1996 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Perum PrasaranaPerikanan Samudera Cabang Tarakan Atas Tanah di Kabupaten Bulungan, makagugatanyang PENGGUGAT ajukan sebenarnya bukan kepada (dahulu

Serah Terima Aset Sebagai Modal Awal PerusahaanUmum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera Nomor PL.430 /S4. 724/92K tanggal 15 September 1992, pada lampiran halaman 9(sembilan), telah dinyatakan bahwa tanah seluas 20.000 M2 diPelabuhan Perikanan Pantai Tarakan adalah termasuk aset yangdiserahterimakan dari Direktur Jenderal Perikanan DepartemenPertanian kepada Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesi;Kemudian dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/KepadaBadan Pertahanan Nasional Nomor 21/HPL/BPN

Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditariksebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atassebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa,antara lain:51) Jika ada petitum yang meminta pengadilanmenjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukumtertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagaipihak, atau2) Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenaiperbuatan hukum tertentu atas sertifikat yangditerbikan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditariksebagai pihak.Kewenangan Menilai

Kriteria Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau keseluruhan dari luas tanah objek sengketa, antara lain:

Jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak, atau

Jika dalam petitum tidak ada tuntutan mengenai perbuatan hukum tertentu

atas sertifikat yang diterbitkan oleh BPN, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak.

Foto Copy surat dari BPN Muaro Sijunjung tentang Permintaan Datatertanggal 6 Nopember 2008, diberi tanda P. 3;4. Foto Copy Surat Camat Tanjung Gadang tanggal 12 Juli 2009 TentangPencaharian Akta Hibah, diberi tanda P. 4;5.

saat ini sertifikat tersebut hilang, katanya dibalik namakandengan Junaidi;Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya jual beli antara Nurmaidengan Junaidi;Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang membuat pondok;Bahwa saksi tidak kenal dengan Izarni;Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini dimana keberada sertifikattanah tersebut;Bahwa pada tahun 1984 1985 tanah ibu Nummai tersebut masuk dalamDesa Kamang, dan yang menjadi Kepala Desanya Bain Datuk Gadang;Bahwa pada tahun 1985 saksi pernah melihat BPN