Ditemukan 3553 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1071 1811 1171 1771 1371 1971 1571 18.1 1851
Penelusuran terkait : 1871 k/pdt/2022
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2494 K/Pdt/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. VS Ny. RATNARIA TJANDRASA (dahulu bernama Tjah Giok Hwa), DKK
106 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, dalam bukunya:Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, CetakanKelima April 2007, Halaman 567, sebagai berikut:Kekuatan Pembuktian Formil:Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta autentik dijelaskanPasal 1871 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, bahwa segalaHalaman 19 dari 43 hal. Put.
Pengadilan PN AMURANG Perdata
Register : 10-02-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN AMURANG Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Amr
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
Arisdo Fermando SH
Tergugat:
1.ARIANCE MANGUNDAP
2.ALTJE MANGUNDAP
3.WILEM MANGUNDAP
4.NICO MANGUNDAP
5.ANNI MANGUNDAP
Turut Tergugat:
5.PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DI AMURANG, Cq. PEMERINTAH KECAMATAN TATAPAAN DI PASLATEN, Cq. KEPALA KANTOR HUKUM TUA DESA RAP-RAP
6.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI MANADO, Cq. PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DI AMURANG, Cq. KEPALA KANTOR KECAMATAN TATAPAAN
247 — 56
  • Menurut ketentuan Pasal 1875 Kitab Undangundang Hukum Perdata Jo.Pasal 1871 Kitab Undangundang Hukum Perdata menyebutkan bahwasuatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapatulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undangundang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orangorangyang menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orangorang yangmendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti Suatu aktaotentik;2.
Pengadilan PN SENGETI Perdata Tanah
Putus : 18-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SENGETI Nomor 19 /Pdt.G/2018/PN Snt
Tanggal 18 Juni 2019 — Gunawan HZ VS RADEN EDDY KUSUMA JAYA BIN RH. ABDULLAH SALEH
183 — 88
  • Dengan demikian,suatu akte autentik memiliki kKekuatan hukum formil, materil dan bersifatmengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut,nilai dari pembuktian suatu akte autentik menurut Pasal 1871 dapat ditarikkesimpulan bahwa apa yang termuat baik dalam Buku Tanah Nomor80/Kampung Sungai Sebapo tanggal 3 Januari 1973, Akta Jual Beli Nomor256/X/MST/2002 tanggal 19 Oktober 2002 dan Akta Jual Beli Nomor2/MST/XV/2008 tanggal 12 Desember 2008 (bukti P1, P2, P3) maupunSertifikat
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-12-2015 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 92/PDT.G/2015/PN Spt
Tanggal 13 Juni 2016 — JULIANTO; Melawan 1.H. HAMLI; 2.H. ABDURRAHMAN ; 3.EKOL IBAS; 4.DARSIMAN; 5.H. JUPRIADI E.S
106 — 9
  • Sukran dan antara Pembeli dalam hal iniPenggugat (JULIANTO) dengan NASRULLAH (Penjual) telah dibuatkan akta jual beli dihadapan PPAT WINARAH DIBJOSEWOJO yang termasuk akta otentik ;Hal 49 dari 56 Putusan No. 92/PDT.G/2015/PN.SPT50Menimbang, bahwa tentang pembuktian formil yang melekat dalam akta otentikdijelaskan dalam Pasal 1871 KUHPerdata, bahwa segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yangmembuatnya.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 25-08-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 435/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 29 September 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Duta Mega Tekhnik Diwakili Oleh : ABDI MUJIONO, SH. DKK
Terbanding/Tergugat : PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Cirebon Kartini
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKJN Cq Kantor Wilayah DKJN Jawa Barat Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional BPN Cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq Kantor Pertanahan Kota Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional BPN Cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional BPN Cq Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat Cq kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
89 — 47
  • bantahannya.Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah aktayang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang dandibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimanaakta dibuat.Akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudahmenerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut (KekuatanPembuktian Formil), tetapi juga bahwa yang diterangkan tadi adalahbenar (Kekuatan Pembuktian Material).Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentikdijelaskan Pasal 1871
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 20-05-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 303/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 30 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : NOFIDIAN ENIKASARI Binti H. KAYAT Diwakili Oleh : NOFIDIAN ENIKASARI Binti H. KAYAT
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero,Tbk.
Terbanding/Tergugat II : KPKNL
50 — 27
  • bantahannya.Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah aktayang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undangundangdan dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang ditempatdimana akta dibuat.Akta otentik tidak hanya membuktikan bahwa para pihak sudahmenerangkan apa yang dituliskan dalam akta tersebut(Kekuatan Pembuktian Formil), tetapi juga bahwa yangditerangkan tadi adalah benar (Kekuatan Pembuktian Material).Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta otentikdijelaskan Pasal 1871
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus Lain-lain
Register : 20-12-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 12-04-2018
Putusan PN KASONGAN Nomor 140/Pid.Sus/2016/Pn.Ksn
Tanggal 23 Februari 2017 — Pidana - Puriwati Binti Karnadi Sidhil
184 — 222
  • kehendaki ;Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa menurutUndangUndang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang PraktikKedokteran bahwa kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan olehdokter gigi yang memiliki keahlian berupa kompetensi dalamperawatan ortodontik removable atau fixed pada pasien anak ataudewasa yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan kedokteran gigiyang dilakukan pada tempat yang telah ditentukan atau yang telahmemiliki izin dari instansi terkait yang mana berdasaranPermenkes RI Nomor 1871
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 128/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY
Tanggal 25 Nopember 2014 — AGUS ALI RIZKI KEJAKSAAN NEGERI BANGIL
96 — 27
  • PetrokimiaGresik Bulan Maret 2009 Distributor K3PG Wilayah Pasuruan ;1871 (satu) bendel foto copy Alur Penyaluran DO Pupuk Bersubsidi PT. PetrokimiaGresik Bulan April 2009 Distributor K3PG Wilayah Pasuruan ;1881 (satu) bendel foto copy Alur Penyaluran DO Pupuk Bersubsidi PT.
    PetrokimiaGresik Bulan Maret 2009 Distributor K3PG Wilayah Pasuruan ;1871 (satu) bendel foto copy Alur Penyaluran DO Pupuk Bersubsidi PT. PetrokimiaGresik Bulan April 2009 Distributor K3PG Wilayah Pasuruan ;1881 (satu) bendel foto copy Alur Penyaluran DO Pupuk Bersubsidi PT. PetrokimiaGresik Bulan Mei 2009 Distributor K3PG Wilayah Pasuruan ;1891 (satu) bendel foto copy Alur Penyaluran DO Pupuk Bersubsidi PT.
    PetrokimiaGresik Bulan Maret 2009 Distributor K3PG Wilayah Pasuruan. 1871 (satu) bendel foto copy Alur Penyaluran DO Pupuk Bersubsidi PT. PetrokimiaGresik Bulan April 2009 Distributor K3PG Wilayah Pasuruan.188Halaman 211 dari 258 Putusan No. 128/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby1 (satu) bendel foto copy Alur Penyaluran DO Pupuk Bersubsidi.
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 26-03-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 5/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 28 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Werri, SH
Terbanding/Terdakwa : SYAIFUL AHMAD, B.E. Pgl. SYAIFUL
Terbanding/Terdakwa : AHDIAT Pgl. ED
81 — 41
  • Ayat (8) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Penerimaan kementeriannegara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsunguntuk membiayai pengeluaran.Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman PengelolaanKeuangandaerah Pasal 127, Pasal 187, Pasal 192 yang menyebutkan :Pasal 127(1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.(2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.Pasal 1871
    Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangandaerah Pasal 127, Pasal 187, Pasal 192 yang menyebutkan :Pasal 1271) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas unumdaerah.2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.Pasal 1871) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bankpemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerimanota kredit.Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor 5/TIPIKOR/2015/PT.PDG2) Penerimaan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 15-12-2020 — Putus : 28-12-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 729/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 Desember 2021 — Penggugat:
Kwok Budianto
Tergugat:
PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK
137 — 89
  • HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagai tersebut dalam Surat Gugatannya;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim = akanmempertimbangkan buktibukti tulisan/surat para pihak sebagaimana terurai dibawah ini;Menimbang, bahwa buktibukti tulisan/surat yang telah diajukan parapihak berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telahdiberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Surat sahsebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871
Pengadilan PN KUPANG
Register : 18-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN KUPANG Nomor LOUISA JUNUS GIRI ALIAS WISYE, CS
Tanggal 12 Agustus 2015 —
103 — 32
  • surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan oleh karena sertifikat merupakansuatu bukti otentik yang kuat atas suatu dasar kepemilikan.Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.12 merupakan Akta Otentik yangmempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan sesuai pula dengan prinsiphukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihaklawan mampu membuktikan sebaliknya, demikian pula kekuatan pembuktian formilmelekat pada akta Otentik yang ditegaskan dalam pasal 1871
Pengadilan PN Namlea Perdata
Register : 29-04-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN Namlea Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Nla
Tanggal 21 Oktober 2021 — Penggugat:
Arnis Kapitan
Tergugat:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buru
138 — 85
  • yangberkepentingan, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan Dikenakan Bea Materai atasDokumen yang berbentuk a.Surat Perjanjian dan suratsurat lainnya yangdibuat dengan tujuan Untuk Digunakan sebagai alat Pembuktian mengenaiperbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat Perdata ketentuanHalaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Niasebagaimana yang di atur dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sertaPasal 2 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 1985 tersebut berkaitan eratdengan Pasal 1868 maupun pasal 1871
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 111/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 13 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Abdullah Abu Bakar Diwakili Oleh : Abdullah Abu Bakar
Terbanding/Tergugat I : Sanusi
Terbanding/Tergugat II : Rais Fahrizal
Terbanding/Tergugat III : Rosdiana
Terbanding/Tergugat IV : Syahwal Ichda Asyar
Terbanding/Tergugat V : Rahmat Angkasa
Terbanding/Tergugat VI : Mansur
Terbanding/Tergugat VII : Ansari Raja
Terbanding/Tergugat VIII : Ikbrahim
Terbanding/Tergugat IX : Taufik
Terbanding/Tergugat X : Noviadi
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN Aceh
103 — 80
  • hanyalah berisikan penuturandari para penghadap belaka yang pada pokoknya bahwa Pihak Kedua Tuan AnsariRaja memiliki tanah garapan seluas 15 (lima belas) hektar dengan batasbatassebagai berikut :Sebelah Utara dengan kebun alu Campi;Sebelah Selatan dengan kebun Muchtar;Sebelah Timur dengan kebun Iskandar ;Sebelah Barat dengan Kebun Alu Campli dan Kebun alm.Badrul Munir;bahwa meskipun pernyataan dan pengakuan itu dibuat dihadapan Notaris yangberwenang mencatat pengakuan demikian itu, namun Pasal 1871
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 03-12-2019 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 781/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat:
PT. WAHYUBANGUN BUMI BERSAMA
Tergugat:
PT. CIPTA SEJAHTERA LESTARI
139 — 90
  • darifotokopi, sedangkan bukti surat T.2.14b, T2.15, T2.16, T4a, T5, dan T6adalah fotokopi dari printout, T2.17b adalah fotokopi dari Wattsapp (WA);Menimbang, bahwa bukti surat T2.4, T2.9 dan T2.10 tidak diajukan dipersidangan oleh pihak Tergugat;Menimbang, bahwa buktibukti tulisan/surat yang telah diajukan parapihak berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telahdiberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sahsebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Waris
Register : 21-10-2013 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 482/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 5 Maret 2014 — NY IMAS UMROH BINTI H TOYIB BIN HASAN ALIAS H TAJIB BIN HASAN lawan HERYAN ALIAS ENGKIT; RUDI HERMAWAN; ALVIN HERMAWAN; FRISTIAN; HENI HENDRAWATI; AGUS SUTIKNO; SONNY MULYADI; ANTON HERMAWAN; CAMAT KECAMATAN KIARACONDONG; CAMAT KECAMATAN ANTAPANI; KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANDUNGAN (PBB) BANDUNG SATU (D/H. KANTOR DINAS LUAR BANDUNG); BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN WILAYAH JAWA BARAT CQ. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG.
284 — 75
  • TAJIB Bin HASAN pada masa hidupnyatelah menikah sebanyak 3 (tiga) kali dengan wanita masingmasing bernama Ny.IMOT pada tahun 1871; Ny.HALIMAH pada tahun 1913 dan Ny.ENDE padatahun 1935, yang mana kini baik H.Toyib Bin Hasan alias H.Tajib Bin Hasanmaupun isteriisterinya tersebut telah meninggal dunia.Bahwa dari perkawinan H.TOYIB Bin HASAN alias H. TAJIB Bin HASANdengan Ny. IMOT; Ny. HALIMAH dan Ny.
Pengadilan PN KUPANG Perdata Tanah
Register : 15-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Kpg
Tanggal 12 Agustus 2015 — Lodowik Lain Melawan 1. Marlen Latuparisa, 2.Jhon Frit Latuparisa.,3.Welmi Latuparisa.4.Edi Latuparisa.,5.Kelpen Latuparisa.,6.Ferdi Latuparisa.,7.Yosi Timatius Latuparisa, 8.Ricki Latuparisa.,
103 — 39
  • surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan oleh karena sertifikat merupakansuatu bukti otentik yang kuat atas suatu dasar kepemilikan.Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.12 merupakan Akta Otentik yangmempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan sesuai pula dengan prinsiphukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihaklawan mampu membuktikan sebaliknya, demikian pula kekuatan pembuktian formilmelekat pada akta Otentik yang ditegaskan dalam pasal 1871
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum
Register : 26-07-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 27-10-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 104/Pid.B/2021/PN Psb
Tanggal 14 Oktober 2021 — - Cabang Kejaksaan Negeri Pasaman Barat di Air Bangis - BURHANUDDIN Bin Alm HASANUDDIN Panggilan BURHAN, BAEX HASIBUAN Bin ARSAN Alm Panggilan BAEX
107 — 43
  • terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannyadengan pokok daripada akta;Menimbang, salah satu bentuk akta otentik adalah akta yang dibuatdihadapan pejabat (acte parti), bahwa yang dibuat dihadapan pejabat yang diberiwewenang untuk itu, adalah akta dengan mana pejabat menerangkan juga apa yangdilihat serta dilakukannya dan dalam hal ini, berita acara pemeriksaan Tersangkatermasuk bentuk akta yang dibuat dinadapan pejabat yaitu Penyidik POLRI;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1871
Pengadilan PT AMBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-09-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PT AMBON Nomor 40/PDT/2017/PT AMB
Tanggal 12 Desember 2017 — 1.ELIMELEK SOLARBESAIN 2.ADRIANUS NGILAMELE 3.PELIPUS LUTURYALI 4.ALEKSANDER REFUALU 5.METUSAEL LUANMASE 6.ASER FORDATKOSU 7.MELKIANUS DASMASELA 8.FRANS W. NANARIAIN Lawan 1.BUPATI KDH Tkt II KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 2.KEPALA DESA LATDALAM 3.PT. LINTAS YAMDENA
110 — 48
  • Dan demikian pula berlakulah ketentuanpasal 1871 untuk tulisan itu.Dan dengan bunyi tersebut dapat ditarik intisarinya sebagai berikut :a. Dibuat secara sepihak atau kontrak partai (sekurang kurangnya duapihak)tanoa campur tangan pejabat yang wewenang.b. Ditanda tangani pembuat atau dua pihak yang membuatnyac. Isi dan tanda tangan diakui .Mengacu pada ketentuan tersebut maka bukti P.3.
Pengadilan PN KUTACANE Perdata
Register : 08-10-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PN KUTACANE Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Ktn
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
1.WAHYUNI, Binti ZULKIPLI
2.ROMA MULYANTI Binti Alm BICAR DAHLAN SIREGAR
3.KARTIKA SARI HARAHAP Binti Alm. M.ARMAN HARAHAP
4.DINA ANDRIANI Br KARO KARO
Tergugat:
1.SANTI ANJARINA.S.Psi.Binti Alm.JASA KATAREN
2.HJ.MURNIATI.M.KES Binti AlM.MUHAMAD ZENI SITEPU
74 — 10
  • (Saat Sekarang Berada Dalam Penguasaan Pihak Ke Dua/ diKontrakan) Selanjutnya meletakan juga Sita Jaminan Terhadap BendaBenada Bergerak Milik/Kepunyaan Tergugat II. berupa: 5 (Lima) Unit Mobil Pribadi berikut dengan Surat/Dokumendokumen yang berkaitan dengan Mobil/Obyek Sitaan tersebutberupa:O TOYOTA PRADO, Warna Hitam Nopol BK 968 I.O TOYOTA FORTUNER Warna Putih Nopol BK 1753 FE.O TOYOTA HARIER Warna Krim Nopol BK 1871 KW.O TOYOTA LEXUS Warna Hitam Nopol BK 511 EN.O M ERC Warna Hitam Nopol BK 968
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-08-2002 — Putus : 28-05-2003 — Upload : 17-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1696 K/Pid/2002
Tanggal 28 Mei 2003 — SAMADIKUN HARTONO
1031 — 964 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan halhai tersebut Yudex Factie berpendapat bahwa .perbuatan Terdakwa tidak. da pat dikualifikasikan sebagai perbuatanmelawan hukum.Pendapat Yudex Factie jelas tidak sesuai dengan maksud dan artimelawan, hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sub a Undangundang Nomor 3 Tahun 1871. .