Ditemukan 5678 data
127 — 24
Ditemukan battery basah Merk G Force 65 Ah yang terpasang dilokasisampling rumah an. MUNCIK di Desa Nibung Terjun, Kecamatan PermataKecubung, Kabupaten Sukamara.b.
Battery ada 2 (dua) jenis yaitu VRLA AGM 12 volt 65 Ah Merk Titaniumdan Thunder dan battery basah (Lead Acid) 12 volt 65 Ah Merk G Force;4. Lampu TL (Tube Lamp) Merk Philips daya 10 Watt tegangan 12 Vdc danKap lampu plastik ABS;5. Kabel jenis NYYHY ukuran 2 x 2,5 mm2 dari Modul Surya ke BCRpanjang 7 Meter (tanoa Merk) dan Kabel dari BCR ke lampu jenisNYYHY ukuran 2x 1,5mm2 panjang 21 meter (tanoa merk);6. Kotak Battery plastik ABS (tanoa Merk);7.
48 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak kecualikarena keadaan diluar kekuasaan Wayjib Pajak (force majeur) yang harus disertaibukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;2112345Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku danberdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajaksebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.21981/PP/M.X/99/2010 tanggal O8 Pebruari 2010 serta berdasarkanpenelitian
PT Kagum Sinar Hotelindo
Tergugat:
PT Bank ICBC Indonesia
111 — 73
Akta RUPS Luar Biasa No 40tahun 2021 yang memuatpemberhentian direksi dandirektur berdasarkan Akta RUPSNo 68 Tahun 2015 sertamengangkat kembali direksi barudan menetapkan AndrianSulaiman Daud sebagai Direkturdi PT KAGUM SINARHOTELINDO.Bukti P5 Foto copy dari copy Surat Restrukturisasi denganlampiran dari Perhimpunan Hoteldan Restoran Indonesia (PHRI)Pimpinan Daerah Provinsi Balidan Consulate General Of India,Bali, bahwa PT KAGUM SINARHOTELINDO untuk memohonGrace Periode selama 3 Tahundikarenakan Force
1.YOSAFAT SUGENG
2.BANDAN
3.ANATASIA AMOY
4.L.K. RAMIN
5.BUDIYANTI
Tergugat:
PT. SUMBER HASIL PRIMA
82 — 18
Dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat tidak pernahmelakukan PHK karena perusahaan tutup disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara teruSs menerus selama 2 (dua) tahun ataukarena alasan force majeur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat(1) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan alasan tersebut maka petitum butir 2(dua) haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan fakta;31. Bahwa petitum nomor 3 haruslah ditolak karena sesuai faktanya Tergugattidak pernah melakukan PHK.
84 — 28
dikantor Tergugat oleh DwiPramono pada tanggal 24 November 2015 jam 09.45 wib, perihal SOMASIuntuk menyelesaikan permasalahan sekaligus menuntut pembayaran hakPenggugat sebagai akibat PHK sepihak sesuai hasil pertemuan Penggugatdengan pihak perusahaan pada tanggal 13 November 2015, berdasarkan pasal164 ayat (3) jo pasal 156 UU No. 13/2003 sebagai hak Penggugat, Karena PHKyang dilakukan Tergugat bukan karena perusahaan mengalami kerugian 2(dua) tahun berturut turut ataubukan Karena keadaan memaksa (force
67 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
"Dari pertimbangan PengadilanTinggi secara terperinci, Mahkamah Agung harus dapat mengerti halhal apa yang dalam keputusan Pengadilan yang dapat dibenarkan olehPengadilan Tinggi ;Bahwa walaupun sistem Peradilan kita tidak menganut azas TheBinding Force of Precedent dimana Hakim terikat pada yurisprudensi,akan tetapi yurisprudensi merupakan suatu pedoman yangpenerapannya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dandapat dipakai sebagai dasar / pedoman dalam mempertimbangkanputusan ;.
1.ARIE PURNOMO, S.H.
2.DAVID S.M. SIMORANGKIR, S.H.
Terdakwa:
1.Muhammad Husen Als Husen Bin Ahmad Zaenudin
2.Iwan Septianto Als Iwan Bin Lukman Harun
3.Sedyo Cahyo Utomo Als Sedi Bin Trimo
25 — 9
W. 10515, yang menyatakan secara terbuka ialah vispublica (kekuatan umum), force ouverte (kekerasan terbuka). Prof.
53 — 5
diatasnya yang terletak di jalan Babussalam 2 no.14 KelurahanParopo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan sertfikat Hak Milik No. 20947seluas 386 m2 atas nama pemegang hak Suryati, selanjutnya dalam pemeriksaan perkara inidisebut objek sengketa.Bahwa pada mulanya pembayaran Penggugat terhadap Tergugat I berjalan sebagaimanamestinya karena kondisi usaha Penggugat berjalan dengan lancar, namun pada akhir tahun2013 usaha Penggugat berupa kioskios di pasar sentral Makassar mengalami kebakaran(force
208 — 57
Faktor yangpenyebab wanprestasi ada dua, yaitu :Halaman 15 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1 1/Pdt.G/20 15/PN.Met1 Karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karenakelalaian;2 Karena keadaan memaksa (evermacht), force majeure, jadi diluar kemampuan debitur.
128 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oven Force Air Condition 1 Unit Hal. 59 dari 172 hal. Put. No. 1292 K/Pid.Sus/2013 133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.
Oven Force Air Condition 1 Unit Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W 133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148.
Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL SLI400 Auto Burette volume 50 ml Merk/Type : HIRSCHMANNGERMANY/939 20 50 934 50 00 Microscope Merk/Type : CARTON JAPAN/MODEL CST 10 M92601 Binocular Microscope Merk/Type : Leica/DM500 Oven Force Air Condition Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL NDO400W Freeze Dryer Merk/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100 GLD136CN Homogenizer Merk/Type : DAIHAN KOREA/MODELHG15A Protein Analyzer Merk/Type : GERHARDT GERMANYADAM UK/MODEL DT /7700 PW 254 Bottle Crown Capper Merk/Type : EXCHINA/TYPE
358 — 301
Jangka waktupembayaran tunai keras adalah 14 hari kerja sejak pembayarantanda unit jadi dan apabila meninggal dunia pada masa jaminanmaka seluruh hak dan kewajiban akan dibicarakan kepada ahliwaris yang ditunjuk.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasibaik yang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihakdalam perjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia.Pasal 8
Jangka waktu pembayaran tunaikeras adalah 14 hari kerja sejak pembayaran tanda unit jadi danapabila meninggal dunia pada masa jaminan maka seluruh hak dankewajiban akan dibicarakan kepada ahli waris yang ditunjuk.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasibaik yang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihakdalam perjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia.Pasal 8
Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Mayjeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia..
Jangka waktupembayaran tunai keras adalah 14 (empat belas) hari kerja sejakpembayaran tanda unit jadi dan apabila meninggal dunia pada masajaminan maka seluruh hak dan kewajiban akan dibicarakan kepadaahli waris yang ditunjuk.Hal 93 dari 230 Hal Putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel6.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasi baikyang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihak dalamperjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata
Royal PremierInternasional, ruang lingkup kerjasama, jangka waktu perjanjian,ketentuan khusus kerjasama, force majeur, pengalihan hak dankewajiban serta penyelesaian perselisihan dan wanprestasi.Hal 111 dari 230 Hal Putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.SelBahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor :649/1.1824.1/12 dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 6, tanggal 12September 2011 di notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH PT.Royal Premier Internasional bergerak di bidang perdagangan
303 — 248
TPI10.11.Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam PenyebaranCorona Virus Disease 2019 (COVID19), dimana Covid19 secara hukumdikategorikan sebagai keadaanmemaksa (force majeure) yaitupenundaan kewajiban membangun yang sifatnya sementara, berlakusampai keadaan halangan pulih kembali;Oleh karena objek sengketa diterbitkan tanpa melalui adanya suratperingatan dan dilakukan pada saat bencana yang sifatnya overmachtmakaterbukti penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturanperundangundangan
120 — 24
Hal senada juga disampaikan oleh AhliJhon Andariasta Barus, SE di muka persidangan ini, yang menerangkan bahwasesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 addendum dalam kontrak dimungkinkanapabila barang yang dimaksud sudah tidak berproduksi lagi, atau terjadinya suatukeadaan force majeure. Dalam kontrak lumpsum tidak diperkenankan adanyatambah kurang atas pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan dalam kontrak,Hal89 dari 104 Pts. No.27/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor.
146 — 34
Sdr.Andreas Nandus Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) danSdr.Daniel Hadi Purwanto Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus riburupiah), sedangkan Sdri.Hermin THR tahun 2010 sudah diberikan olehTergugat ;21.Bahwa berdasarkan Undang undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 164 :Ayat 3 : Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan
DESI ARISANTI SAFITRI
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
109 — 17
Bahwa sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003menyatakan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
Sukri Dg. Ngempang
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cab Takalar
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Makassar
71 — 15
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelangtidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuatoleh Penjual; atauk.
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
which did not constitute a criminal offenceunder national or international law at the time when it wascommitted (tidak seorangpun dipertanggungjawabkan untuksuatu tindak pidana, yang tidak merupakan tindak pidanamenurut hukum nasional atau hukum intermnasional, pada saatperbuatan itu dilakukan) ;5 Pasal 24 ayat (1) Statua Roma tentang InternationalCriminal Court ( ICC ) National Personal NonRetroaktif ;e No person shall be criminally responsible under this statue forconduct prior to the entry the force
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidakberoperasional lagi sesuai dengan keterangan saksi yang bernama Sudandridengan demikian akibat hukum terhadap Para Penggugat adalah berdasarkanPasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;e Bahwa Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan:"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
119 — 186
menegaskan bahwa Tidak adapenggantain biaya,kerugian, dan Bunga dan/atau Margin jika dalamkeadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan,debitur dan/atau nasabah terhalang untuk memberikan atauberbuat sesuatu yang di wajibkan , atau melaksanakan sesuatuperbuatan yang terlarang baginya,g) Halhal yang tidak terduga sehingga menyebabkan terjadinyakegagalan dalam melaksanakan kontrak dan/atau akad, haltersebut bukan termasuk kategori dalam Wan prestasi melainkantermasuk dalam kategori force
46 — 14
Asas ini menjadi dasar hukuminternasioonal karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi wina 1969 yangmenyatakan bahwa EVERY TREATY IN FORCE IN BINDING UPON THEPARTIES TO IT AND MUST BE PERFOMED BY THEM IN GOOD FAITH(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikadbaik);Halaman 49 dari 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2016/PN KdsMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TLIA, THB, THC, THID, TllEmengenai Perjanjian Kredit antara PT.