Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 07-08-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264/C/PK/PJK/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — PT. LEE COOPER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
7129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan PT DEF (DEFDepartement Store) menyediakan tempat/counter bagi Pemohon Bandinguntuk menjual produknya dengan perjanjian Pemohon Banding akanmemberikan margin antara 31.5% sampai dengan 35% dari omzet penjualankepada pihak yang menyediakan tempat;Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 264/C/PK/PJK/2014Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon Banding harus merekrut danmembayar sendiri gaji pramuniaganya, dan apabila terjadi kehilanganbarang di counter dan atau terjadi force majeur menjadi beban
Register : 18-03-2011 — Putus : 12-07-2011 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 12 Juli 2011 — Ir. Drs. AKAY SUKARYA,MM
7318
  • Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara adalahberkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatanatau kedudukan, kelalaian manusia (force majeure). Dalam penjabarannya., suatu kerugian Negaradapat terjadi dalam bentuk :.:. Pengeluaran suatu sumber atau kekayaan Negara atau daerah yang seharusnya tidakdikeluarkan atau yang seharusnya tidak terjadi..:.
Register : 08-10-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 30-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 445/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 14 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : Bramanto Nurdewana selaku Direktur Utama sekaligus Penanggung Jawab Utama atas P.T. Anom Adibrata
Terbanding/Tergugat III : Letkol Dr. Agus Sutarman
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Negara RI Cq. Kepala Bank BRI Kantor Cabang Pembantu RSPAD Gatot Subroto
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Sugeng Riyadi bekas Pimpinan Bank BRI Cabang Pembantu RSPAD Gatot Soebroto
Terbanding/Tergugat VII : Aryo Santigi
Terbanding/Tergugat V : P.T. Central Asia Balai Lelang, Perwakilan Jakarta
6041
  • putusan No.445/Pdt/2018/PT.BDGdan Perpanjangan Kredit, sehingga total kredit Penggugat adalahsejumlah delapan ratus lima puluh juta rupiah (Rp. 850.000.000,)yang didapat dari kredit pertama ditambah tiga ratus juta rupiah(Rp.300.000.000,) yang didapat dari kredit kedua, sehingga jumlahtotal utang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah satu milyarseratus lima puluh juta rupiah ( Rp. 1.150.000.000,); ( vide: bukti P7 )Bahwa, selanjutnya terjadi kejadian luar biasa yang tidak dapatdihindarkan (force
Register : 26-10-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 605/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : Tuan MUHAMMAD AMIR INGRATUBUN
Terbanding/Tergugat I : Bapak Takehiko Nakao
Terbanding/Tergugat II : Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank ADB dan semua komponennya
Terbanding/Turut Tergugat : Keuangan Republik Indonesia
148119
  • The expressions contract ofemployment and terms of appointment include all pertinentregulations and rules in force at the time of allegednonobservance, including the provisions of the Staff RetirementPlan and the benefit plans provided by the Bank to the staff.Terjemahan (dengan penegasan)a112Pasal Il1.
Register : 09-11-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 191/Pdt.G/2017/PN Gin
Tanggal 18 April 2018 — Penggugat:
1.I Made Suardika
2.Ni Made Mawarni
Tergugat:
1.Anak Agung Ngurah Agung SE
2.Anak Agung Oka Agung SS
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
8672
  • tanahsengketa disebabkan oleh karena abrasi serta oleh Majelis Hakimdalam pertimbangannya menyebutkan bahwa peranjian yangdilakukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang telahdituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 34 tertanggal 582013yang dibuat pada Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu,SH terjadi padatahun 2013 atau jauh setelah terjadinya abrasi atau dengan katalain abrasi terjadi lebih dahulu dari pada penanjian, kecuali setelahperjanjian dilakukan terjadi abrasi maka dapat disebut bencanaalam (force
Putus : 04-12-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — EIK ENGINEERING SDN. BHD VS PT ENGINEERING INDONESIA KARYA
526330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • This agreement shai come into force on the 15 October 2012 and shallsubsist (subject to termination hereunder) for a period of three (2) yearsfrom that date and shall be subject to review where the Supplier reserversthe absolute rights and discretion to renew for further periods notexceeding 12 months on each occassion on the terms and conditions asmay be agreed between the parties;Terjemahan bebasnya:Periode3.
Register : 04-03-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/PDT.SUS.PHI/ 2015/PN.BDG
Tanggal 15 Oktober 2015 — ARIS FAHRIZAL; ASRIL HENDRI; JAMILAH; SUPRI HELMI; L A W A N; PT. MULTI LESTARI;
7817
  • Undangundang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan pasal 164ayat 1 dan 2 menyatakan:Ayat (1) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ourunh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (duo) tahun, atau keadaan memaksa(force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atasuang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat
Putus : 29-04-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731K/PIDSUS/2009
Tanggal 29 April 2009 — JAT LIE CHANDRA alias CECE
9954 Berkekuatan Hukum Tetap
  • For, if the state were to resort to killing in orderto enforce its will, it would legitimize the very behavior which the law sought torepress, namely the use of deadly force to settle disputes " ;Secara keilmuan, argumen Cesare Beccaria tersebut sangat menarik dan dapatdibenarkan sebagai dasar pijakan kerangka konseptual untuk menganalisislebin lanjut mengenai utilitas dan implementasi pidana mati.
Putus : 27-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 27 Nopember 2012 — M. JAKFAR Alias JAKFAR. dkk ; PT. SRI REJEKI MEBELINDO
4932 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perundingan Bipartit bahkan tidak pernah hadirdalam persidangan di PHI Surabaya ini), hal ini sudah sangat jelasmenunjukkan bahwa hubungan industrial antara para pemohon kasasidengan Termohon Kasasi sudah tidak harmonis lagi, makasebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2003yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Register : 18-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 422/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat III : CARRIER SINGAPORE PTE LTD Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Terbanding/Penggugat : PT TOPJAYA SARANA UTAMA Diwakili Oleh : APRILDA FIONA, SH.MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : TOSHIBA CORPORATION Diwakili Oleh : TOSHIBA CORPORATION
Terbanding/Turut Tergugat II : CARRIER CORPORATION Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : TOSHIBA CARRIER CORPORATION Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : TOSHIBA CARRIER THAILAND CO., LTD Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
6693471
  • meminta Para Tergugatuntuk mengganti seluruh pengeluaran pengiklanan dan pemasaran yang telahdisepakati untuk ditanggung secara sepihak oleh Penggugat;Lebih lanjut, selain ketentuan Pasal 8 Perjanjian Distribusi 1998 di atas, kamihendak memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat pada Pasal 5Perjanjian Distribusi 1998sebagai berikut:"Sarana (mengacu pada Penggugat dalam Perjanjian Distribui 1998) shall bear alltaxes, assessments, duties, charges and other expenses imposed by laws andregulations in force
Putus : 03-05-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 747 PK/Pdt/2009
Tanggal 3 Mei 2011 — Ny. TIO LIE DJIENG alias IMELDA, VS. KAPOLRI CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA SALATIGA (d/h KOMANDAN KORES 932 KODYA SALATIGA, DKK
45586 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diPengadilan Negeri Salatiga, atas permintaan Ketua Majelis Hakim dan didengarjelas oleh para pihak termasuk Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat III tanpaterbantah karena tertegun, sehingga merupakan bukti sempurna bahwa prosespembuatan Hak Pakai No. 60 Kodya Salatiga a/n Tergugat II tanggal 10Desember 1996 yang diterbitkan oleh Tergugat III bukan proses penerbitan HakPakai yang wajar sesuai syaratsyarat dan hukum agraria yang berlaku tetapiberdasarkan perintah dan tekanan dari atasan (Personal Mood Force
Register : 22-12-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 1483/Pid.B/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 Maret 2016 — MUHAMAD ICHBAL BAHAR
6717
  • yaitu berjalan menujuke pesawat udara, dan masuk ke pesawat udara (boarded), Sementarabagasi yang telah selesai check in bersama penumpang akan dilekaticlaim tag, dan bagasi dibawa dan dimuat ke pesawat udara.Bahwa yang dapat membatalkan keberangkatan bagasi jika kondisibagasi tersebut sudah dilekati claim tag dan penumpang sudah melaluiboarding gate, proses boarding, dan sedang berjalan ke pesawat udaraadalah hanya jika penumpang karena satu dan lain hal tidak jadi naik kepesawat udara atau adanya force
Register : 17-11-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN KOTABARU Nomor 287 / Pid.B / 2016 / PN.Ktb
Tanggal 21 Desember 2016 — SUKRIYADI Als SUKUR Als SUKRU Bin LATIP
10910
  • SUKRIYADI als SUKRU dan isterinyaASNAWIYAH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force Onewarna merah menuju rumah terdakwa SUKRIYADI als SUKRU bersamaHalaman 13 dari 41 Putusan Nomor292/Pid.B/2016/PN.Ktbsama dengan sdr. AMIR yang menggunakan sepeda motor Honda Revowarna merah, sdr. ANWAR yang berboncengan dengan sdr.
Register : 08-09-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 41/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
PT. MAHAKARYA AGUNG JAYA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka
320150
  • Yahyah, M.Si;Bahwa dokumen pemilinan sudah ditentukan dalam sistem;Bahwa dimungkinkan ketika ada peraturan terbaruterkaitpengadaan barang dan jasa, membutuhkan waktu untukmenginput halhal yang ada dalam peraturan yang baru ke dalamsistem;Bahwa terkait perkara ini, peraturan yang digunakan saatpembuatan dokumen pemilihan oleh Pokja adalah Perpres Nomor16 Tahun 2018;Bahwa yang dimaksud dengan post (atau force) bidding, apabilamenambah/mengurangi selain daripada yang termuat dalamdokumen pemilihan sehingga
Putus : 02-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN SERANG Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg
Tanggal 2 Juni 2021 — PT. INDOBLOK MITRA LESTARI INDUSTRI Lawan Ade setia purnama, Dkk
29479
  • dalam kaitan pemutusan hubungan kerja inidisimpulkan terkesan lebih memaksa agar para Penggugat mengambil kompensasitersebut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 151 ayat(2) terkait wajib dirundingkandan ketentuan Pasal 164 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force
Register : 17-12-2014 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN TUAL Nomor 23/PDT.G/2014/PN Tul
Tanggal 29 Juli 2015 — JOSEPH E. SAVSAVUBUN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk di Jakarta Cq. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Wilayah Makassar Cq. Team Leader Business Banking Floor Ambon Pantai Mardika) PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk DI Jakarta, Cq. PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Wilayah Makassar Cq. PIMPINAN PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kepala Cabang Pembantu Tual) PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk di Jakarta Cq. PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Wilayah Makassar AHMAD YANI Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Ambon
17887
  • Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan / sita eksekusi / sitapidana kusus lelang non eksekusi ; e) Tidak memenuhi legalitas formal subjekk dan objek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ; f) Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumenkepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 (OD) ge 910h) Pengumuman lelang yang dilaksanakan penjual tidak dilaksanakan sesual peraturan perundangundangan ;i) Keadaan memaksa (force
Register : 25-07-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 5 Februari 2015 — Ir. BIEN SUBIANTORO, MM. MBA;KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
15160
  • Direksi Bank BJB telah menyampaikan seluruh tindakanperbaikan (corrective actions) yang telah dilaksanakan ataspengadaan tanah dan/ atau bangunan gedung kantor Bankbjb sesuai petunjuk dari OJK, yang pokoknya mengaturperihnal Kecukupan Komposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan serta Pertimbangan Pembentukan GugusTugas (Task Force) Yang Secara Khusus MelaksanakanPengawasan Terhadap Penyelesaian Proses PengadaanGedung Kantor.2.
    Terkait dengan tindakan perbaikan (corrective actions) ataskecukupan komposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atauHalaman 37 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUNJKT38Bangunan serta pertimbangan untuk pembentukan GugusTugas (Task Force) yang secara khusus melaksanakanpengawasan terhadap penyelesaian proses pengadaangedung kantor sebagaimana dinyatakan dalam surat BankIndonesia Nomor : 15/91/DPKP/Bd/Rahasia, tertanggal 30Desember 2013, bahwa pada saat ini sedang dilakukanpengkajian mengenai hal
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARIEF RATE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
14171
  • denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku telah timbulkerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara,maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negaradapat dimintakan pertangungjawaban hukum dalam hal inipertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi) Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :> Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force
    Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :> Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur.
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN Btm
Tanggal 8 Juni 2018 — Pemohon:
H. BAMBANG SUPRIADI, SE.MH
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAK KEPULAUAN RIAU CQ DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
8262
  • BPHTBmerupakan bagian dari penerimaan Negara.Menurut definisi, yang dimaksud Kerugian Negaraadalah kekurangan aset/kekayaan Negara karenaSuatu. perbuatan melanggar/melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur. Kekuranganaset/kekayaan ini dapat terjadi disebabkan karenaHalaman 26 dari 50 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2018/PN. Btm.uang yang seharusnya masuk ke kas negaranamun tidak masuk ke kas negara.
Putus : 09-09-2005 — Upload : 05-12-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 81/PID.B/2005/PN.SKG
Tanggal 9 September 2005 — Drs. FATAHUDDIN Bin ABD. LATIEF
8612
  • dana pengadaan pangan peruntukannya Gabahberas selain itu dilarang.bahwa hampir semua koperasi di wilayah Sulawesi selatan mengalami kemacetankarena adanya keadaan dimana ada S.E Menteri Keuangan No.60 tahun 2000 ituyang menghentikan L.C di dolog, dan Karena adanya kebijaksanaan pemerintahmenerima beras impor dari luar seperti beras dari Thailand yang harganya hanyasekitar Rp.1770 perkilo gram dan kualitas bagus sehingga harga beras petanianjlok menurut kami itu termasuk kedalam keadaan / istilah Force